Divisi Siliwangi: Konsep Militer Professional dan Multi Etnis Pertama di Indonesia

Penulis: Rendy Suhardiman (Forum Studi Asia-Afrika) Penyunting: Pandu Adhitama Wisnuputra & Salma Pebriani (Klab Edukator)

PENDAHULUAN

Pasukan Divisi Siliwangi di sebuah kamp rahasia di Jawa Barat duduk mengelilingi seorang tentara yang mengoperasikan radio tahun 1949 (Sumber: Arsip Nasional Belanda)

Siliwangi atau Divisi Siliwangi yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Kodam III Siliwangi adalah salah satu Kodam terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Berbagai torehan tinta emas telah ditulis dalam sejarah baik itu pada masa revolusi kemerdekaan, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin bahkan hingga kini. Divisi Siliwangi juga merupakan Divisi yang mempelopori terbentuknya pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat cikal bakal pasukan Komando Pasukan Khusus TNI-AD yang merupakan pasukan elit terbaik dunia saat ini sehingga Divisi Siliwangi kemudian menjadi salah satu Divisi kebanggaan TNI-AD.

Divisi Siliwangi selain menjadi pasukan profesional pada masanya juga merupakan pasukan yang terbentuk dari berbagai suku, agama dan ras sehingga Divisi Siliwangi menjadi Divisi yang heterogen tetapi juga tetap profesional dalam melaksanakan tugas. Artikel ini akan membahas bagaimana sebenarnya militer yang profesional dan multi etnis bisa memberikan contoh yang baik bagi sejarah, khususnya untuk Indonesia dimasa kini yang mulai menguatnya kembali isu kesukuan atau etnosentrisme serta munculnya golongan ekstrimis yang mengatasnamakan etnis atau agama tertentu yang melihat keberagaman sebagai sesuatu yang negatif.

Ada baiknya apabila kita belajar dan memahami bahwa paham profesionalisme dalam melaksanakan tugas bisa berpadu atau beriringan dengan paham kemajemukan sehingga nilai antara profesionalisme dan kemajemukan yang diwariskan oleh Divisi Siliwangi dapat kita terapkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila hal tersebut diterapkan secara konsisten maka Indonesia akan menjadi sebuah negara besar yang dihormati.

SEJARAH TERBENTUKNYA DIVISI SILIWANGI

Foto ini disinyalir menunjukkan anggota Divisi Siliwangi yang sedang melakukan Hijrah Siliwangi dan berganti kereta di Gombong, Jawa Tengah, pada Februari 1948 (Sumber: Arsip Nasional Belanda).

Pada 5 Oktober 1945 pemerintah Republik Indonesia secara resmi membentuk TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Adanya TKR ini didasarkan pada maklumat pemerintah yang berbunyi :

Maklumat Pemerintah

“Untuk memperkuat perasaan keamanan rakyat umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat.” Jakarta, 5 Oktober 1945, Presiden Republik Indonesia, Soekarno.

Adanya maklumat ini menandai lahirnya tentara nasional yang bertugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Setelah pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat tersebut, tindakan selanjutnya adalah pada 12 November 1945, diadakanlah musyawarah TKR pertama di Yogyakarta. Para peserta yang hadir adalah orang- orang yang berasal dari mantan PETA dan KNIL. Salah satunya adalah A.H. Nasution. Dalam rapat tersebut agenda utama yang dibahas adalah memilih Panglima TKR, Kepala Staf TKR dan Menteri Pertahanan. Untuk Panglima terpilih adalah Sudirman seorang mantan PETA dan mantan guru Muhammadiyah sementara itu, Kepala Staf TKR dijabat oleh Oerip Soemohardjo dan Menteri Pertahanan dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX Setelah itu Oerip Soemohardjo ditugaskan untuk membentuk Markas Besar Tentara dan menyusun tentara berdasarkan Brigade, Divisi, Batalyon dan Resimen. Pada 18 Desember 1945, Soedirman secara resmi dilantik menjadi Panglima Besar TKR. Setelah dilantik, Sudirman mengundang seluruh mantan tentara PETA dan KNIL untuk kembali menyusun organisasi TKR secara lebih baik. Setelah musyawarah dilakukan maka terbentuklah berbagai Divisi yang ada di Jawa dan di Sumatera dengan tugas mempertahankan wilayahnya masing — masing dari serangan musuh. Untuk wilayah Jawa Barat, dibentuklah Komandemen wilayah 1 dengan wilayah pengamanan Jawa Barat, Jakarta dan Banten dengan Panglimanya Mayor Jenderal Didi Kartasasmita. A.H. Nasution juga bergabung dengan Didi Kartasasmita untuk menyusun organisasi TKR di Jawa Barat. Masalah penyusunan organisasi TKR di Jawa Barat diserahkan oleh Didi Kartasasmita kepada A.H. Nasution. Tugas itu berkenaan dengan masalah organisasi personalia dan staf. Masalah personil dan staf akhirnya dapat diselesaikan dengan terbentuknya tiga Divisi yaitu :

1. Divisi I yang meliputi Karesidenan Banten dan Bogor dengan Markas Utama berada di Serang di bawah pimpinan Kolonel Kyai Syam’un.
2. Divisi II yang meliputi Karesidenan Jakarta dan Cirebon dengan Markas Utama berada di Linggarjati dibawah pimpinan Kolonel Asikin
3. Divisi III yang meliputi Karesidenan Priangan dengan Markas utama berada di Tasikmalaya dibawah pimpinan Kolonel Aruji Kartawinata

Setelah ketiga Divisi itu terbentuk maka pengamanan terhadap wilayah Jawa Barat semakin terkoordinasi dan terencana. Pada saat A.H. Nasution sedang bertugas menyempurnakan organisasi TKR di Jawa Barat, A.H. Nasution mendapat surat pengangkatan sebagai Panglima Divisi III menggantikan Kolonel Arudji Kartawinata dengan wilayah pengamanan Priangan dan bermarkas di Tasikmalaya. Masalah baru segera muncul yaitu masih banyaknya laskar -laskar yang harus ditertibkan dan diintegrasikan ke dalam TKR. Sementara itu, keamanan Kota Bandung sudah mengkhawatirkan dimana pasukan Inggris menguasai wilayah Bandung Utara dan Bandung Selatan dikuasai oleh pihak TKR. Sepanjang akhir Februari sampai dengan awal bulan Maret 1946 terjadi pertempuran antara pasukan TKR dan pasukan Inggris di Bandung yaitu di Lengkong Besar, Pasir Kaliki dan Viaduct.

Kebijakan Pemerintah Pusat pada waktu itu untuk menghadapi Inggris adalah dengan menggunakan sarana diplomasi maka oleh sebab itu pemerintah pusat mengirim utusan ke Bandung untuk menyelesaikan masalah dengan Inggris. Utusan tersebut adalah Mr. Sjafrudin Prawiranegara. Pada 20 Maret 1946, Mr. Sjafrudin tiba di Bandung dan bersama Mayor Jenderal Didi Kartasasmita langsung menemui pihak Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Hathworn. Jenderal Hathworn meminta agar kota Bandung segera dikosongkan. Permintaan ini segera dilaporkan kepada pemerintah Pusat di Jakarta dan diterima oleh Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir setuju untuk mengosongkan Bandung Selatan. Kebijakan ini tentu saja berlawanan dengan Markas Besar Tentara di Yogyakarta yang menginginkan untuk mempertahankan wilayah teritorialnya masing- masing.

Panglima Besar Sudirman pada awal Januari 1946 mengatakan bahwa seluruh Divisi yang ada di Jawa dan Sumatera harus mampu mempertahankan wilayahnya masing-masing dengan ungkapan “Pertahankanlah setiap jengkal tanah pekarangan”. Adanya kebijakan yang bertentangan ini membuat A.H. Nasution harus berpikir keras agar kebijakan yang diambil sebagai Panglima Divisi III mampu memenuhi keinginan kedua belah pihak. Untuk itu maka A.H. Nasution, pada 24 Maret 1946 memerintahkan agar mengosongkan wilayah kota Bandung namun hal itu disertai dengan membumihanguskan kota Bandung dan mengungsi ke daerah selatan Bandung.

Tindakan ini mendapat dukungan dari Oerip Soemohardjo dan Oerip menilai bahwa tindakan itu sudah tepat. Hanya saja, pemerintah pusat di Jakarta mempertanyakan mengenai kebijakan A.H. Nasution yang membumihanguskan kota Bandung. A.H. Nasution menyatakan hal itu bahwa pasukannya tidak memiliki persenjataan yang cukup untuk melawan pasukan Inggris. Selanjutnya pada bulan Mei 1946, A.H. Nasution berangkat ke Markas Besar Tentara di Yogyakarta untuk memenuhi panggilan Panglima Sudirman dan membahas masalah penyusunan TKR yang kemudian berubah menjadi TRI (Tentara Rakyat Indonesia). Pada saat berada di Yogyakarta A.H. Nasution diangkat menjadi Divisi 1 oleh Panglima Besar Soedirman dan Komandemen wilayah pertahanan yang masih ada di Jawa Barat diresmikan menjadi Divisi 1. ketiga Divisi Komandemen 1 Jawa Barat masih berdiri dengan baik untuk menunggu perintah selanjutnya. Ketiga Divisi tersebut adalah :

1. Divisi I yang meliputi Karesidenan Banten dan Bogor dengan Markas Utama berada di Serang
2. Divisi II yang meliputi Karesidenan Jakarta dan Cirebon dengan Markas Utama berada di Linggarjati
3. Divisi III yang meliputi Karesidenan Priangan dengan Markas utama berada di Tasikmalaya.

Pada 20 Mei 1946 ketiga Divisi tersebut oleh A.H. Nasution disatukan menjadi 1 Divisi dengan nama Siliwangi. Pemilihan nama Siliwangi dilakukan oleh A.H. Nasution sebab berdasarkan aspek historis bahwa di Jawa Barat pernah ada raja besar yang memerintah dengan bijaksana dengan nama Prabu Siliwangi. Setelah Divisi Siliwangi terbentuk A.H. Nasution segera membentuk pasukan Siliwangi menjadi beberapa Brigade. Berikut ini beberapa Brigade yang dibentuk oleh A.H. Nasution adalah :

1. Brigade 1 dengan nama Tirtayasa dibawah pimpinan Letkol Sukanda Bratamanggala berkedudukan di Banten.
2. Brigade II dengan nama Suryakencana dibawah pimpinan Letkol Alex Kawilarang berkedudukan di Sukabumi Selatan.
3. Brigade III dengan nama Kiansantang dibawah pimpinan Letkol Sadikin berkedudukan di Purwakarta
4. Brigade IV dengan nama Guntur dibawah pimpinan Letkol Daan Jahja berkedudukan di Priangan Selatan
5. Brigade V dengan nama Sunan Gunung Jati dibawah pimpinan Letkol Abimanyu berkedudukan di Cirebon-Kuningan
6. Brigade VI dengan nama Guntur II dibawah pimpinan Letkol Askari berkedudukan di Tasikmalaya

Semua Brigade tersebut, bertanggung Jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing dengan tetap bertanggung jawab kepada A.H. Nasution yang berkedudukan di Tasikmalaya sebagai panglima dan pusat Komando Divisi Siliwangi. Pada Juni 1946, A.H. Nasution berangkat ke Yogyakarta untuk menerima panji-panji dari Presiden Soekarno dan menjadi kesatuan tentara yang resmi. Sementara itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru berkenaan dengan status ketentaraan Republik dan masalah strategi pertahanan untuk menghadapi musuh baik itu Inggris maupun Belanda. Inggris secara resmi meninggalkan wilayah Indonesia pada 30 November 1946 dan menyerahkan kepada tentara Belanda maka dari itu musuh yang dihadapi oleh tentara Republik dan pemerintah Indonesia adalah Belanda. Strategi pemerintah pusat pada waktu itu adalah menggunakan strategi diplomasi agar perjuangan Indonesia mendapat pengakuan dari dunia internasional dan strategi Markas Besar Tentara adalah menggunakan konsep perang linier yaitu mempertahankan setiap jengkal tanah yang telah diduduki.

DIVISI SILIWANGI: KONSEP MILITER PROFESIONAL

Pada akhir Desember 1947, prajurit Divisi Siliwangi terlihat berpatroli di Yogyakarta sambil membawa senjata semiotomatis selama periode Agresi Militer Belanda (Sumber: Arsip Nasional Belanda).

Divisi Siliwangi adalah gambaran dari sebuah konsep militer profesional hal ini terlihat pada empat poin utama yang akan dijelaskan antara lain sebagai berikut yaitu:

Pertama. pasukan Siliwangi saat menghadapi serangan Agresi militer Belanda pertama pada 21 Juli 1947. Pada awalnya pasukan Brigade Siliwangi yang berada di daerah- daerah seperti Brigade 1 Tirtayasa yang berada di Banten serta di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sukanda Bratamanggala dan Brigade II Suryakencana dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang merasa kewalahan menghadapi serangan pasukan Belanda yang unggul di segala bidang baik itu keunggulan persenjataan, daya gerak, daya pukul, daya tembak hingga kemampuan untuk mengadakan serangan udara maka mau tidak mau untuk sementara pasukan Siliwangi mengundurkan diri.

Serangan balik dari Divisi Siliwangi terjadi setelah kolonel A.H. Nasution pada 27 November 1947 mengadakan rapat lengkap di Taraju Tasikmalaya dengan seluruh staf dan komandan Brigade yang isi hasil rapat tersebut adalah :

1. Pembentukan kantong-kantong yang Selanjutnya dinamakan Werkhreise, yang merata di semua distrik, untuk itu, pasukan disebarkan dan dikembalikan ke daerah asalnya
2. Membentuk organisasi werkhereise dan Sub werkhreise gerilya sebagai pemerintahan militer yang dinamai Komando Distrik Militer dan Kader kader desa.
3. Tiap werkhreise harus terus menegakkan Republik Indonesia de Facto secara gerilya.

Adanya instruksi dari Kolonel A.H. Nasution ini kemudian menjadi penyemangat bagi Siliwangi sehingga pada awal Desember 1947 pasukan Siliwangi berada dalam posisi unggul dan mampu menerapkan taktik gerilya sehingga mulai berjatuhan korban dari pihak tentara Belanda. Tercatat selama bulan Desember 1947 dan sampai awal Januari 1948 korban di pihak tentara Belanda cukup besar jumlah tersebut antara lain 169 gugur dengan perincian 142 terdiri atas KL, KM, dan 27 orang KNIL. Serangan — serangan yang dilancarkan Siliwangi dengan cara gerilya ternyata efektif untuk membuat tentara Belanda kewalahan. Memang serangan gerilya yang dilancarkan Siliwangi hanya mampu membuat pasukan Belanda jenuh dan kelelahan sebab Belanda harus menggelar kekuatan militernya dalam jumlah yang sangat kecil untuk melaksanakan operasi anti gerilya namun taktik gerilya mampu merontokan moral pasukan lawan dan akhirnya membuat pasukan Belanda mengalami kejenuhan serta kehilangan semangat tempur. Itulah salah satu kemampuan Divisi Siliwangi yaitu mampu mengobarkan perang gerilya disaat persenjataan terbatas namun dengan digunakannya taktik gerilya minimal membuat pasukan Belanda pada posisi defensif sehingga mereka hanya mampu bertahan tanpa mampu melakukan perlawanan maksimal.

Kedua Divisi Siliwangi juga merupakan contoh pasukan yang tunduk dibawah kekuasaan atau supremasi sipil. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi perjanjian Renville yang dimulai pada 8 Desember 1947 dan ditandatangani pada 17 Januari 1948, salah satu isi pasal dalam persetujuan Renville adalah mengharuskan tentara Republik Indonesia termasuk Divisi Siliwangi untuk hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Keputusan tersebut sebenarnya sangat mengecewakan Divisi Siliwangi sebab saat itu awal Januari 1948 Divisi Siliwangi sedang berada pada tahap yang unggul dari tentara Belanda. Serangan — serangan tentara Siliwangi meningkat tajam dengan jumlah korban di pihak Belanda sebanyak 249 gugur, 745 luka — luka dan 19 orang dinyatakan hilang. Hanya saja karena Divisi Siliwangi adalah pasukan profesional yang tunduk pada supremasi sipil dan itu adalah keputusan negara, maka pada 1 Februari 1948 sampai 22 Februari 1948 Siliwangi melaksanakan perintah hijrah tersebut dengan berangkat ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ini adalah salah satu bukti bahwa Divisi Siliwangi adalah pasukan profesional yang menghargai kepemimpinan supremasi sipil.

Ketiga. Dalam tugas -tugas pengamanan dalam negeri, Divisi Siliwangi juga memainkan peran yang penting. Salah satu contohnya adalah ketika Divisi Siliwangi menumpas pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso pada 18 September 1948. Peristiwa pemberontakan Madiun 18 September 1948 dilakukan oleh pasukan -pasukan Pesindo, Batalyon Maladi Yusuf, dan Brigade II TLRI pimpinan Yadau. Mereka mengambil alih pimpinan kota Madiun. Pejabat-pejabat pemerintahan RI yang sah seperti Kepala Staf Komando Pertahanan Jawa Timur Letkol Marhadi, Komisaris Polisi Sunaryo, Mayor Bismo dan puluhan masyarakat terutama umat Islam yang tidak setuju dengan pemberontakan PKI Madiun lalu dibunuh di Desa Kresek. Upaya penumpasan segera dimulai dengan memerintahkan kepada Letnan Kolonel Sadikin selaku Komandan Brigade II Siliwangi sebagai Komandan operasi selain itu ditugaskan juga Brigade 1 Siliwangi dibawah pimpinan Letnan Kolonel Kusno Utomo untuk bergerak merebut purwodadi.Sementara itu Brigade II Letnan Kolonel Sadikin bertugas untuk merebut sasaran utama yaitu Madiun. Operasi penumpasan kemudian dilaksanakan pada 23 September 1948 dan pada 30 September 1948 kota Madiun telah direbut kembali dan berada dalam pengawasan Pasukan Siliwangi. Musso kemudian dinyatakan tewas tertembak di desa Semanding pada 31 Oktober 1948 sementara Amir Syarifudin tertangkap di desa Kelambu pada 29 November 1948 oleh Kompi Pasopati.

Operasi penumpasan pemberontakan Madiun 1948 yang dilakukan oleh Divisi Siliwangi bukan saja berdampak pada stabilitas keamanan dalam negeri RI tetapi juga berpengaruh pada politik luar negeri RI. Blok barat terutama Amerika Serikat sangat mendukung upaya RI dalam menumpas pemberontakan PKI Madiun. Hal ini terlihat bahwa beberapa hari setelah direbutnya kota Madiun, Amerika Serikat mengutus seorang diplomat senior bernama Arthur Campbell ke Yogyakarta. Utusan tersebut datang ke Yogyakarta dan mengucapkan selamat pada pemerintah RI atas keberhasilannya menumpas pemberontakan PKI Madiun. Utusan tersebut kemudian juga membawa pernyataan dari kementerian luar negeri Amerika Serikat terkait peristiwa Madiun 1948. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat terkait peristiwa Madiun adalah :

“Dapat dicatat bahwa Pemerintah Republik Indonesia adalah satu-satunya pemerintah di Timur jauh yang berhasil menumpas suatu usaha pemberontakan di bawah pimpinan seorang agen Moskow , tanpa bantuan dari negara — negara Barat tetapi malah mendapat gangguan serius dari salah satu negara Barat.”

Tampak jelas dari pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bahwa secara tidak langsung Amerika Serikat mendukung perjuangan Indonesia dalam menghadapi Belanda. Hal tersebut sangat berlawanan dengan sikap Amerika Serikat pada saat Agresi Militer Pertama pada 21 Juli 1947 dimana secara tidak langsung Amerika mendukung Belanda dalam merebut kembali Indonesia hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya persenjataan tentara Belanda yang disuplai dari Amerika Serikat bahkan ada diantaranya persenjataan tentara Belanda yang masih menggunakan lambang dan bendera Amerika Serikat langsung dipakai untuk menyerang Republik Indonesia. Amerika Serikat kemudian merubah haluan saat Indonesia berhasil mengatasi pemberontakan PKI Madiun 1948. Operasi penumpasan yang dilakukan oleh Siliwangi ternyata berdampak luas terutama terhadap politik luar negeri Indonesia yang mendapat dukungan Amerika Serikat.

Keempat. Divisi Siliwangi adalah Divisi bersih dan jauh dari terkontaminasi ideologi politik luar. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar para perwira Siliwangi adalah mantan lulusan Akademi Militer Kerajaan Hindia-Belanda yang didirikan di Bandung pada 1940. Bagi lulusan Akademi Militer ini doktrin utama mereka adalah menjadi tentara yang baik dan tidak perlu ikut -ikut politik. Suatu paham profesionalisme yang baik untuk diterapkan pada militer Indonesia sekarang. Divisi Siliwangi hanya mengikuti ideologi Pancasila dan tetap setia. Hal tersebut berbeda dengan Divisi Senopati yang jelas -jelas terpengaruh oleh ideologi Komunis. Hal ini dapat diketahui bahwa pada markas Divisi Senopati di Solo terlihat dengan jelas bahwa disana terdapat gambar Karl Marx dan Lenin yang sangat besar serta pada benderanya terdapat lambang bintang merah yang menutupi burung garuda. Kemudian Divisi Senopati juga memiliki staf pendidikan politik tentara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Samsudin Musanif. Letkol Musanif ini pada masa kolonial pernah ikut pemberontakan Komunis di Indramayu pada 1926 dibawah pimpinan Egour. Egour kemudian dihukum mati oleh Belanda sedangkan Musanif dibuang ke Digul. Sekalipun tidak semua dalam Divisi ini terlibat atau terkena pengaruh PKI contohnya adalah Batalyon Slamet Riyadi. Batalyon ini tidak ikut terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun dan Batalyon ini setia pada pemerintah RI.Batalyon Slamet Riyadi ini pada 1950 adalah Batalyon yang aktif menumpas RMS di Maluku.

Dari keempat poin tersebut cukup jelas bahwa Siliwangi adalah pasukan Profesional pada masanya serta mampu menunjukan performa terbaik dalam setiap tugas yang diberikan oleh negara. Hal tersebut sesuai dengan pendapat pakar militer Moritz Janowitz bahwa organisasi militer yang profesional adalah organisasi militer yang berada dibawah supremasi sipil dan telah dipenuhinya oleh 4 poin utama yaitu :

1. Mahir menggunakan senjata
2. Tidak ikut berpolitik
3. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas
4. Patuh pada keputusan pemerintah

Divisi Siliwangi merupakan Divisi yang secara tidak langsung telah memenuhi keempat poin tersebut sehingga menjadi pasukan profesional yang dapat diandalkan oleh pemerintah Indonesia pada masa krisis.

DIVISI SILIWANGI: KONSEP MILITER MULTIETNIS

Komandan Batalyon V Brigade XIII Divisi VI Divisi Siliwangi di Purwakarta (Sumber: Arsip Nasional Belanda).

Divisi Siliwangi merupakan Divisi yang unik dikarenakan komposisi pasukan dan orang-orang yang bergabung didalamnya. Divisi Siliwangi adalah Divisi yang heterogen karena terbentuk dari berbagai etnis, ras, agama bahkan dari latar belakang pendidikan agama. Sebagai contoh Divisi Siliwangi pada awal terbentuknya 20 Mei 1946 dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution seorang dari etnis Batak beragama Islam dan alumni Akademi Militer Hindia-Belanda di Bandung pada 1940. Kolonel Abdul Haris Nasution merupakan Panglima Divisi Pertama yang menjabat sebagai Panglima Siliwangi.

Komposisi dalam pasukan Siliwangi memang rata-rata berasal dari jebolan sekolah Akademi Militer Bandung antara lain kolonel Abdul Haris Nasution, Kolonel Alex Kawilarang, Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta kemudian ditambah dari para perwira lulusan Akademi Militer Breda Belanda seperti Didi Kartasasmita, Hidayat Martaatmadja dan Soerio Soelarso. banyaknya komposisi mantan sekolah militer Belanda membuat Divisi Siliwangi banyak terpengaruh ajaran militer profesionalisme Barat

Pada Divisi Siliwangi juga terserap banyak bekas mantan PETA antara lain Kemal Idris, Ibrahim Adjie, Umar Wirahadikusumah, Lukas Kustaryo, Letkol Sadikin dan Mayor Kosasih. Cukup unik bahwa mantan perwira PETA bisa bergabung dengan mantan perwira Akademi Militer Hindia-Belanda. Padahal pada kurun waktu 1946–1947 mantan perwira alumni Akademi Militer Belanda tidak mungkin dapat diterima oleh Divisi Diponegoro dan Brawijaya sebab kedua Divisi tersebut dikuasai oleh para mantan perwira PETA dan menganggap para mantan perwira didikan Belanda sebagai mata-mata Belanda. Pada tahun 1951- 1956 Divisi Siliwangi dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang seorang perwira asal Minahasa yang beragama Kristen Protestan dan alumni lulusan Akademi Militer Belanda. Sangatlah menarik bahwa ketika itu Kawilarang diterima dengan tangan terbuka sebagai Panglima Divisi Siliwangi oleh masyarakat Jawa Barat serta diterima oleh para mantan PETA di Siliwangi seperti Kemal Idris dan Umar Wirahadikusumah.

Pada masa kepemimpinan Kawilarang Lah Divisi Siliwangi memperoleh dua prestasi gemilang yaitu pertama Divisi Siliwangi berhasil mengamankan jalannya acara Konferensi Asia- Afrika di Bandung pada 18-25 April 1955 sehingga nama Divisi Siliwangi semakin dikenal oleh dunia internasional. Kedua kolonel Alex Kawilarang pada kepemimpinannya berhasil membentuk pasukan Kompi Komando Angkatan Darat pada 16 April 1952. Pasukan ini adalah cikal bakal dari Komando Pasukan Khusus yang kita kenal sekarang dan merupakan pasukan komando terbaik ketiga pada dunia internasional. Suatu prestasi yang cukup membanggakan bagi Indonesia umumnya dan Divisi Siliwangi pada khususnya.

Dari segi komposisi etnis, Divisi Siliwangi juga cukup beragam misalnya dari etnis Sunda kita mengenal Umar Wirahadikusumah, Mayor Sambas Atmadinata, Letnan Kolonel Sadikin, Mayor Sentot Iskandardinata. Dari etnis Jawa kita mengenal Lukas Kustaryo, Kusno Utomo, Wahyu Hagono, Mayor Krisno Abdul Kadir dan Mayor Warsito. Pada Divisi Siliwangi juga terdapat etnis yang berasal dari luar Jawa seperti kolonel Kawilarang dan Ahmad Yunus Mokokginta dari Sulawesi Utara Minahasa juga yang berasal dari Sumatera seperti Kolonel Abdul Haris Nasution, Kemal Idris dan Letnan Hutabarat.

Adanya perbedaan latar belakang baik itu pendidikan militer, agama serta suku bangsa, tidak membuat Divisi Siliwangi kesulitan dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara. Justru dengan adanya latar belakang yang berbeda- beda membuat pasukan Siliwangi menjadi pasukan yang solid dan profesional dalam menghadapi tugas dan tantangan. Nilai- nilai perbedaan inilah yang harus kita ambil pelajaran sebagai generasi penerus bangsa dimana adanya perbedaan agama, etnis, latar belakang pendidikan dan budaya bukan suatu penghalang bagi kita untuk saling bekerja sama dalam membangun Indonesia sebagai negara besar yang didalamnya terdapat masyarakat majemuk yang hidup dengan rukun dan damai.

PENUTUP

Divisi Siliwangi merupakan sekelumit contoh kecil pada awal kemerdekaan dan masa revolusi di Indonesia bahwa paham profesionalitas dan kemajemukan dapat berjalan secara terpadu. Divisi Siliwangi merupakan pasukan profesional dikarenakan dalam melaksanakan tugas selalu berhasil dengan hasil memuaskan sementara itu Divisi Siliwangi merupakan contoh pasukan militer yang majemuk karena pada Divisi Siliwangi kemudian terdapat orang- orang yang berbeda agama, ras, etnis, latar belakang pendidikan militer bahkan budaya tetapi mereka mempunyai satu tujuan yaitu menegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada waktu itu akan direbut kembali oleh Belanda.

Salah satu hal penting yang dapat kita catat dari Divisi Siliwangi adalah kita harus belajar menjadi orang yang memiliki sifat terbuka serta mau menerima atau menghargai seseorang yang bukan berasal dari golongan kita baik itu kesamaan agama, ras, etnis, dan budaya. Divisi Siliwangi adalah contoh miniatur Indonesia dimana kemajemukan ada didalamnya. Nilai- nilai positif kemajemukan inilah yang harus kita tanyakan pada generasi muda saat ini sebab konsep kemajemukan adalah konsep yang muncul dan terus dibentuk hingga kini untuk menjadi Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR SUMBER

Anderson, Charles David. 2003. Peristiwa Madiun 1948 Kudeta Atau Konflik Internal Tentara. Yogyakarta: Media Pressindo

Israr, Hikmat. 2010. Kolonel A.E. Kawilarang Panglima Pejuang dan Perintis Koppasus. Jakarta: Asmi Publishing

Kahin, Audrey dan Mac Turnan Kahin. 1997. Subversi Sebagai Politik Luar Negeri Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama graffiti Pers

Matanasi, Petrik. 2011. Sejarah Tentara. Yogyakarta: Narasi

Poeze, Harry. 2011. Madiun 1948 PKI Bergerak. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia

Pour, Julius. 2008. Iganatius Slamet Riyadi Dari Mengusir Kempetai Sampai Menumpas RMS. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Ramadhan KH. 2008. A.E. Kawilarang Untuk Sang Merah Putih. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Ridhani. 2010.Letnan Kolonel Soeharto Bunga Pertempuran Serangan Umum 1 Maret 1949. Jakarta: Pustaka Sinar harapan

Rosidi, Ajip. 2011.Sjafrudin Prwairanegara Lebih Takut kepada Allah. Jakarta: Pustaka Jaya

Soetanto, Himawan. 2006.Yogyakarta 19 Desember 1948 Jenderal Spoor ( operatie Kraai ) Vrsus Jenderal Soedirman Perintah Siasat No 1. Jakarta: Gramedia Pustaka utama

Southwood, Jullie dan Patrick Flangan. 2013.Teror Orde Baru Penyelewangan Hukum dan Propaganda 1965- 1981. Jakarta : Komunitas Bambu

Tim PDAT. 2002.Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai Perjalanan Hidup A.H. Nasution. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Pers

Majalah Gema Siliwangi Edisi 01 Mei Tahun 2008

Surat Kabar Merdeka 4 Juli 1948