Ruang Diskusi Maiyah: ”Kampus” Untuk Semua

Gambang Syafaat 27 Februari 2026 — Dokumentasi Penulis

Satu hari di bulan februari, tepatnya pada tanggal 27, ku lihat suatu poster menarik akan diadakannya sebuah diskusi. Hari itu, aku belum mengenal — meski hingga hari ini pun begitu — apa acara tersebut. Namun, tema dari diskusi itu menarik mata dan hatiku untuk ikut serta dalam kegiatan yang boleh dikata cukup asing. Tema yang dibawakan adalah “Nyengkuyung Aspirasi” atau bahasa sederhananya bersama-sama menelaah dan mendiskusikan berbagai aspirasi atau masukan pada pihak-pihak di atas (baca: pemerintah). Sebenarnya boleh kukatakan, bukan tema itu yang membuatku tertarik sedemikian rupa, melainkan pembicaranya, seorang ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari kota seberang yang cukup vokal membahas suatu program pemerintah yang dirasa ”bermasalah”. Apalagi jika bukan Makan Bergizi Gratis atau yang Ia sebut sebagai Maling Berkedok Gizi karena berbagai fakta lapangan yang menunjukkan hal berkebalikan dari namanya.

Beberapa hari sebelum dilaksanakannya acara, ku coba mengajak beberapa kawan untuk ikut serta menemani diriku agar tak sesunyi itu — setidaknya untuk diriku sendiri. Namun apa daya, hanya satu dari sekian kawan yang akhirnya bersedia, itupun berbarengan dengan kegiatan yang akan dia lakukan di Kota Semarang karena ia berangkat dari Surabaya. Untung saja pada waktu itu ia mengiyakan dan mau menemaniku ikut serta, jika sebaliknya mungkin saja tulisan ini tidak pernah terbersit. Setelah bersiap dan menuntaskan beberapa hal, kami berangkat menuju tempat dilaksanakannya diskusi itu — tepatnya berada di halaman Masjid Undip Pleburan — sekitar pukul sembilan malam. Hari itu pun aku baru saja mengetahui, jika diskusi di semarang ini merupakan satu dari sekian banyaknya ruang-ruang silaturahmi yang digagas oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) bernama forum silaturahmi maiyah nusantara, dimana untuk simpul yang satu ini bernama Gambang Syafaat.

Ruang diskusi ”Gambang Syafaat” malam itu dimulai dengan bacaan-bacaan shalawat yang dilantunkan secara bersama-sama. Jujur saja hal ini merupakan kegiatan yang cukup asing bagi diriku, terlebih kehidupanku sebelumnya jarang bersinggungan dengan kegiatan semacam itu. Bahkan kawanku bersenda-gurau sedikit padaku apakah hal ini adalah kegiatan sesat dan semacamnya. Tentu saja kukatakan, ”Aku pun tak tahu, mungkin ini baru permulaan”. Benar saja, ternyata shalawat tadi hanya berlangsung sekitar tiga puluh menit saja hingga pukul setengah sepuluh dan berlanjut diskusi yang diadakan dua sesi.

Pada awalnya, aku tak memiliki banyak bayangan dan ekspektasi terkait bagaimana jalannya diskusi yang diadakan oleh maiyah itu sendiri, terlebih ini pun pertama kalinya bagi kami mengikuti diskusi semacam ini. Memang pada awalnya kami cukup mengernyitkan dahi, juga seperti orang bodoh karena belum memahami bagaimana jalannya. Namun itu semua terpatahkan ketika sesi pertama dimulai, bahasan yang dibawa langsung berat kurasa.

Bagaimana tidak, materi diskusi sesi satu langsung membahas masalah agraria dan represifitas polisi yang marak beredar beberapa hari ke belakang. Sesi ini menjadi opener yang menarik sebelum masuk ke sesi diskusi utama terkait tema yang ditetapkan. Masalah agraria dibahas menarik oleh salah seorang pembicara yang merupakan aktivis dari serikat tani bernama ”Sejuta: Sentral Perjuangan Tani Indonesia”.

Ada salah satu masalah yang menarik dan boleh dibilang belum terpikir olehku selama ini, salah satunya adalah monopoli tanah.

Pembicara menggaris bawahi secara tebal terkait masalah ini karena menjadi salah satu sebab mengapa petani di Indonesia hingga hari ini masih berada di garis bawah kemiskinan, tercermin dari sedikitnya jumlah lahan yang digarap oleh petani yang tidak lebih dari dua hektar sebagaimana batas ”kemakmuran” seorang petani. Monopoli tanah ini disampaikan oleh pembicara dilakukan oleh pemerintah melalui guritanya bernama PT Perkebunan Nusantara, suatu contoh yang dibawakan adalah keadaan di Blora, dimana tanah yang dikuasai negara mencapai 49 persen, dan sisanya dibagi pada masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit.

Pemerintah masih terlalu banyak menguasai tanah yang seharusnya dikelola masyarakat untuk menciptakan kemakmuran, bukan malah dikuasai oleh segelintir orang dengan dalih ”pemerintah” yang mana tidak menciptakan kemakmuran bagi petani.

Masalah ini perlu menjadi refleksi bagi masyarakat maupun bagian pemerintahan bahwa untuk menyejahterakan petani adalah dengan menyalurkan tanah-tanah yang dikelola oleh pemerintah menjadi dikelola langsung oleh petani sehingga kemakmuran yang diharapkan dapat tercapai dan tidak lagi berada di batas kemiskinan.

Materi dilanjut oleh seorang mahasiswa UIN, jujur saja aku lupa siapa namanya, yang kuingat hanyalah ia merupakan salah seorang ketua cabang dari organisasi pergerakan mahasiswa yang ada di semarang. Ia berbicara menggebu-gebu terkait represifitas yang dilakukan polisi beberapa hari ke belakang. Sebut saja masalah represifitas pada saudara Arianto Tawakal di Maluku yang dipukul kepalanya dengan helm baja oleh anggota brimob tanpa sebab-sebab yang jelas. Hal ini kemudian menimbulkan tekanan dari berbagai pihak mengapa dari waktu ke waktu polisi selalu saja melakukan tindakan represif pada masyarakat yang membuat turunnya kepercayaan pada polisi. Belum lagi membahas yang memang dekat dengan penulis — Kota Semarang.

Masih hangat diingatan terkait saudara Gama yang ditembak mati oleh polisi di jalanan di Kota Semarang. Tidak hanya ditembak mati oleh aparat, ia yang sudah wafat pun difitnah sedemikian rupa melalui konferensi pers yang menyampaikan bahwa korban merupakan pelaku tawuran.

Melalui berbagai perbuatan dari ”oknum” yang sudah menyebar ini bagaimana caranya kembali untuk percaya. Belum lagi jika membahas hal-hal yang sifatnya tidak sampai represif, tetapi perilaku korup semacam laporan kehilangan hingga pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Meskipun materi ini menarik untuk dibahas, sayangnya ini kurang selaras dengan tema yang diangkat pada malam hari itu — Nyengkuyung Aspirasi. Pembicara pun dibatasi oleh para ”sepuh” atau senior dari forum maiyah untuk berhenti dan fokus pada tema saja. Akhirnya pembicara tersebut berfokus ke bagaimana seharusnya pemerintah — terlebih aparat polisi — mau mendengar keluhan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat serta berbenah juga mereformasi menjadi jauh lebih baik, bukannya semakin banyak membunuh masyarakat. Kalimat itu menjadi penutup dari sesi pertama sekaligus persiapan dari sesi kedua yang jauh lebih menarik untuk didengar dan didiskusikan. Antara sesi satu dengan sesi dua ini diselingi oleh musik yang jauh lebih asing dari diriku, meski begitu isi liriknya kurasakan bagus dan sesuai dengan jalannya diskusi dari forum maiyah hari itu.

Sesi kedua ini jauh lebih komprehensif dibandingkan sesi pertama karena para pembicara ”inti” sudah saatnya menunjukkan diri. Kurang lebih ada empat pembicara utama yang kuingat, meski di panggung sederhana itu lebih dari empat orang itu duduk bersila secara seksama.

Ada satu kalimat utama yang kuingat dari seorang dosen di wilayah semarang bernama Pak Ilyas yang kuingat. Kalimat itu jikalau tidak salah bebunyi demikian, ”Aspirasi perlu dilandasi atas tiga hal: Kesadaran, Tanggung Jawab, dan dilandasi oleh ayat atau berdasar kepada Allah SWT”.

Kalimat ini pun menjadi border bagi pembicara maupun pendengar yang ikut serta di ruang diskusi ini agar tidak lompat pagar pada aspirasi-aspirasi yang sifatnya bukan pada aspirasi, melainkan berujung pada penghinaan maupun kritik yang tidak berdasar.

Setelah pembukaan yang menjadi pemantik bagi berjalannya diskusi malam hari itu, bahasan dilanjutkan pada program pemerintah bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) atau yang disebut oleh Mas Tiyo Ardianto — Ketua BEM UGM — sebagai Maling Berkedok Gizi. Mas Tiyo sendiri mengambil sisi kontra dalam bahasan ini karena berpendapat apa yang terjadi di lapangan jauh dari kata ideal sebagaimana mestinya. Banyak ”aduan” terhadapnya, terutama setelah dirinya melenggang ke berbagai forum dan menyatakan stance nya terhadap MBG ini. Keluh kesah dari masyarakat sangat beragam, dapat dilihat dari story instagram nya yang menunjukkan bahwa program ini menjadi tidak berjalan semestinya.

Beberapa hal yang disalurkan tidak jauh dari apa kata orang-orang terhadap MBG, seperti makanan yang sudah tidak layak, tampilan yang tidak menarik, hingga potensi penyalahgunaan dana yang disalurkan oleh pemerintah kepada beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Selain itu, dirinya mengkritisi bahwa MBG hari ini masih jauh dari harapan pemerintah sebagai penyalur dana, serta masyarakat sebagai penerima manfaat dari janji kampanye pak presiden ketika mencalonkan diri dalam pemilihan umum hampir dua tahun yang lalu. MBG pun ia sebut sebagai konsolidasi politik untuk pemilu berikutnya atau tepatnya pada tahun 2029.

Bagaimana tidak, satu SPPG setidaknya dapat menerima kucuran dana sebesar 7 juta per harinya yang kemudian dikalikan dengan sebulan, setahun, bahkan hingga masa jabatan presiden selesai.

Melihat hal ini, ia mengajak kami selaku bagian dari forum maupun masyarakat luas untuk membayangkan ada berapa triliun rupiah yang berpotensi untuk menjadi kendaraan politik pemilihan berikutnya. Terlebih ketika melihat jalannya program ini yang mana pembentukan SPPG tidak dapat diikuti oleh setiap masyarakat karena investasi satu SPPG saja yang tidak sedikit. Belum lagi berbicara pihak yang akhirnya mendapatkan ”porsi” kucuran dana ini, semakin tampak jelas bahwa program ini hanya dapat diikuti oleh ”kroni-kroninya”, seperti pengusaha besar lokal, pejabat lokal, hingga oligarki lokal di tiap daerah yang bisa saja menjadi kader dari pak presiden itu sendiri.

Maka dari itu, ia menyampaikan bahwa program ini bukanlah program bagi masyarakat luas, melainkan hanya tindakan korup secara terang-terangan.

Bahkan bahasan ini belum termasuk pada pejabat kepolisian yang juga mendapatkan bagian dari program yang tidak jelas outputnya, sebagaimana penuntasan stunting yang terkesan terlambat karena ketidak tepatan sasaran. Seharusnya apabila tujuan utamanya adalah menuntaskan stunting maka yang diberikan makanan bergizi adalah para ibu hamil yang memang membutuhkannya, bukan malah anak sekolah mulai dari sekolah dasar hingga anak SMA. Maka dari itu, program yang kesannya ”bermasalah” ini perlu di-sengkuyung-kan dalam ruang-ruang diskusi maiyah yang ada, salah satunya di Kota Semarang melalui satu simpulnya bernama Gambang Syafaat. Oleh karena itu, program ini tidak dapat dianggap sepele oleh berbagai lapisan masyarakat karena efeknya yang luas dan perlu kejernihan berpikir ketika melihat berjalannya suatu program, terlebih program yang dijalankan pun berhulu dari berbagai macam bayaran atas pajak yang sudah seharusnya dikelola secara maksimal dan benar-benar tersalurkan sebagaimana mestinya.

Menariknya, diskusi malam itu tidak hanya menyajikan pihak kontra saja, melainkan juga pihak pro agar dalam menilai sesuatu tidak hanya dilandaskan pada satu sudut pandang saja. Hal ini terlihat dari diberikannya satu bagian kecil dari para masyarakat — dalam hal ini peserta forum malam itu — untuk ikut mencurahkan sudut pandangnya melalui kesempatan berbicara. Kesempatan ini diberikan pada dua orang dari masyarakat yang hadir, dimana setidaknya dapat ”mewakili” dua pihak yang berseteru dari sudut pro dan kontra atas program MBG. Pihak pro disampaikan oleh seorang mahasiswa UIN yang mencurahkan pandangannya terhadap program ini. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apa yang terjadi di lapangan dan berkaca pada keluarganya — terutama ibunya — yang menjadi bagian dari penerima manfaat program MBG.

Ia menyebutkan setelah program itu berjalan, ibunya merasa bersyukur dan menerima bahwa hari ini tidak perlu lagi memberikan sangu (uang jajan) pada seorang anaknya (adiknya) yang masih mengenyam pendidikan di bangku SMA — jikalau tidak salah.

Selain itu, dengan adanya program ini ibunya menganggap bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan rakyatnya tidak seperti sebelumnya yang program-programnya ”tidak tampak” dirasakan oleh masyarakat. Meskipun ia menyampaikan hal tersebut, tampaknya ada kejanggalan dalam hatinya ketika akan menyampaikan bahwa mau bagaimanapun program ini dari kita untuk kita karena sudah tentu tanggapan dari ibunya akan bermacam dan pada akhirnya dapat menyudutkan mahasiswa UIN tersebut karena posisinya sebagai ”anak”.

Sedangkan pada pihak berlawanan, kontra, disampaikan oleh seorang guru honorer dari sekolah swasta di kawasan ungaran yang menyatakan bahwa program MBG menyulitkan dan mengurangi jam belajar dari siswa penerima manfaat. Guru itu menyampaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan sebenar-benarnya dan ini cenderung tidak akan ditemukan pada kanal-kanal berita. Di awal ia menyebutkan terkait dengan ”pemaksaan” atas program ini dari pihak SPPG yang boleh dibilang tidak menguntungkan kedua belah pihak — bahkan cenderung merugikan pihak sekolah.

Bagaimana tidak, ia menyebutkan bahwa sekolah diwajibkan menerima program tersebut meski menyampaikan penolakan karena berbagai permasalahan yang telah santer didengar sebelumnya, dan pihak SPPG memberikan satu klausul atau pernyataan bahwa jika ada anak murid yang keracunan karena MBG maka tidak ditanggung oleh pihak SPPG yang kesannya berlepas tangan dan dilarang menyebarkan kejadian keracunan tersebut kepada pihak manapun.

Belum lagi ia menambahkan petugas SPPG di lapangan yang tidak solutif atas program tersebut dan mau tidak mau menyisihkan waktu anak muridnya — disebutkan anak OSIS dibuatkan piket — dalam membagi ompreng-ompreng berisi MBG yang tidak sedikit jumlahnya — sekitar 600 anak.

Hal ini kemudian mengambil ”hak” dari murid untuk fokus dalam pembelajaran yang ada di ruang-ruang kelas dan membagi fokus sang anak menjadi tidak lagi tertuju pada pembelajaran saja.

Dijabarkan pula bahwa tidak hanya murid yang dirugikan dalam hal ini, ketika libur sekolah tiba orang tua murid ”dipaksa” untuk mengambil bagian MBG yang disalurkan di sekolah tanpa disediakan plastik atau wadah lain untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing yang secara tidak langsung memaksa pihak sekolah untuk mengeluarkan kas nya untuk membeli plastik yang seharusnya tidak menjadi anggaran di tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, kedua pendapat yang disampaikan oleh kedua pihak tersebut menjadi dasar dalam penilaian terhadap keberlangsungan program yang dijalankan oleh pak presiden, serta ajakan untuk tidak menutup mata atas apa yang sebenarnya terjadi.

Selain kami diajak ikut serta untuk menjadi bagian dari kontra atas program dari pak presiden, maiyah juga memberikan wadah bagi pihak pro atau juga mengajak penglihatan dari sudut lainnya. Pandangan lain ini ditujukan agar melihat satu hal tidak hanya dengan kebencian semata, melainkan sebagaimana dikatakan oleh pak ilyas di awal tadi bahwa aspirasi perlu didasari beberapa landasan yang salah satunya adalah kesadaran. Sehingga diharapkan aspirasi yang disampaikan, baik itu oleh Mas Tiyo maupun masyarakat secara luas dapat ”didengar” oleh pemerintah dan menyajikan perbandingan sebenarnya terhadap suatu program. Hal ini kemudian dikuatkan oleh penyampaian pendapat atau opini yang disampaikan oleh Mas Sabrang MDP yang merupakan anak biologis dari sang pendiri forum silaturahmi maiyah itu sendiri, dimana pandangan-pandangannya diharapkan dapat merepresentasikan pandangan dari Cak Nun. Sebagaimana nama yang tersematkan padanya, ”Sabrang”, ia menyatakan bahwa memang pemberian nama adalah doa dan sudah biasa baginya menyeberang ke pendapat lain. Jangankan pendapat, ia sendiri pun menyatakan pernah menyeberang dalam konteks lain yang diumpamakan lebih buruk dari iblis — mencoba atheis.

Mas Sabrang memulai pembicaraannya dengan menyatakan stance atau keberpihakannya masih pada negara — bukan pemerintah, meski sudah mendapatkan kursi sebagai Tenaga Ahli (TA).

Sebelum masuk ke dalam bahasan pro atas program dari pak presiden, MBG, penyampaian opening dimulai dengan mengingatkan masyarakat untuk tetap merawat bangsa dan negara, seburuk apapun pemerintahannya sebagaimana dawuh dari Cak Nun di berbagai forum maiyah.

Hal ini disampaikan karena mau bagaimanapun keberjalanan pemerintahan yang berada di atas hari ini, tetap saja yang menikmati dan merasakan sebenarnya adalah masyarakat umum, bukan hanya pemerintah saja. Dalam kesempatan itu, Mas Sabrang juga mengingatkan tentang aspirasi yang dikuyung tidak hanya program presiden bernama MBG saja, melainkan program lain pun perlu diperlakukan sama karena sebenarnya selalu saja timbul pertanyaan, ”Program apa sih yang bagus?”. Meskipun pandangan atas program-program yang selama ini ada terkesan ”kurang baik”, perlulah bagi segenap masyarakat untuk melihat pula sisi ”positif” dari program-program yang dijalankan pemerintah.

Dalam diskusi malam hari itu, Mas Sabrang menyebutkan bahwa program MBG perlu dilihat dari sudut pandang supply and demand-side karena pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai off-taker atau bertindak dalam jangka panjang.

Ia menganalogikan secara sederhana terkait dua pandangan ini, supply and demand, yang perlu dilihat dengan kacamata yang lebih luas dan tidak hanya ”buruk-buruknya” saja. Dijelaskan pula *supply side cocok apabila suatu negara telah berjalan secara sustain dan cukup dengan mengembangkannya saja. Sudut pandang ini tampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan berbagai insentif pada pihak supply atau dalam hal ini investor-investor kelas kakap melalui modal yang ditanamkan di indonesia dan memutar roda perekonomian. Sedangkan sisi sebaliknya, demand side*, melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atas pihak-pihak di akar rumput atau dalam hal ini langsung pada masyarakat tanpa melalui pihak-pihak besar.

Program yang didefinisikan oleh Mas Tiyo sebagai Maling Berkedok Gizi atau dengan nama aslinya Makan Bergizi Gratis perlu dilihat dari sudut pandang demand side karena efeknya langsung ke masyarakat dan lebih sesuai apabila dalam keadaan darurat, serta membutuhkan suntikan ekonomi secara langsung tanpa berbagai tangan yang perlu melewatinya — meski kenyataannya di lapangan program ini banyak ”tangan tak terlihat” yang ikut serta dalam keberjalan program.

Dikarenakan program tersebut bersifat demand side maka pemerintah harus ikut terlibat dalam menjamin dan mengawasi secara gamblang potensi-potensi tindakan koruptif yang dilakukan dari masyarakat ke masyarakat. Tidak hanya pemerintah yang perlu terlibat dalam proses pengawasan ini, melainkan masyarakat umum perlu ikut serta mengawali program yang manfaatnya sudah seharusnya dirasakan secara langsung. Meskipun ia menyebut bahwa *program ini terkesan gambling* di sisi lain karena pada akhirnya banyak tangan yang ikut terlibat, tetapi perlu diingat masa-masa sekarang yang dirasa berat diperlukan suatu langkah taktis atas ekonomi agar roda perekonomian ini tidak berhenti sewaktu-waktu.

Pun demikian dengan apa yang terjadi di lapangan, program ini jauh dari kata ideal dalam praktiknya dan terkesan idealis dalam penerapannya.

Oleh karena itu, program ini harus terus dikawal secara seksama oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat secara luas agar dapat termaksimalkan ”sampai” tangan-tangan yang membutuhkan, serta dapat menuntaskan permasalahan satu demi satu.

Dalam mengikuti sesi diskusi malam hari itu, ada satu sisi dari diriku yang pada akhirnya ”tersadarkan”.

Sisi akal dan fikiran yang selama ini bekerja menjadi “aktif”, serta menyadari bahwa selama ini tidak ada dunia yang hitam putih semata. Banyak sudut-sudut ruangan terpencil yang masih belum dapat diselami sedemikian rupa hingga terasa masih jauh dari kata memahami. Kesempatan malam hari itu menjadi pengalaman yang cukup menarik dan bermakna untuk dicerna dalam keberjalanan kehidupan di hari esok.

Memang di satu sisi pada awalnya cenderung skeptis dan merasa bahasan ini jarang berseliweran, baik itu di media sosial maupun realita kehidupan penulis hingga hari itu tiba. Bagaimana tidak, berbicara masalah kampus hari ini yang dijalani sudah terlalu padat hingga hingar-bingar sekitar terasa tak terdengar secara gamblang. Malam itu cukup membuka mata bagi diriku setidaknya untuk tidak hanya berkutat pada teori tanpa pengaplikasian yang jelas di masyarakat — meskipun jujur saja, penulis tidak mengikuti acara itu hingga benar-benar berakhir karena satu dan lain hal.

Setidaknya hal ini menjadi hal baru yang dapat mulai diselami atau setidaknya dapat melihat ”kolam” yang selama ini masih tampak kabur di hadapan penulis. Entah hanya diriku saja yang merasakannya atau juga orang-orang lain begitu pula, setidaknya ini menjadi tamparan lembut nan penuh kasih sayang yang mengingatkan sesama melalui perlunya ”nyengkuyung”. Dengan demikian, cerita malam hari itu dan berbagai kompleksitas yang ada memberikan kesadaran untuk ikut serta berbaur dan melihat realitas tanpa meninggalkan teori-teori di ruang kelas untuk teraplikasikan secara nyata.

Semoga suatu hari dapat kembali bersua, akal dan fikiran jangan sampai menjadi buta.

Katamaspo. Semarang, 12 Maret 2026