Bank Indonesia di Persimpangan: “Independensi Menjadi Mahal”

Destry Damayanti akan jadi gubernur BI berikutnya. Namun, pertanyaan besarnya bukan ‘apakah dia cakap’, melainkan ‘apakah dia akan diizinkan untuk bebas ?

By : Imandy Yustine | Policy and Macroeconomic Writer

01. Data yang Berbicara: Rupiah Lemah, Devisa Terkuras, Siapa Disalahkan?

Akhir Juli lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengirim surat ke Presiden Prabowo. Isinya dia mundur dan alasannya adalah hal pribadi. Secara sederhana, profesional, no drama.

Tetapi siapa yang percaya itu ?

Mari kita jujur: gubernur bank sentral tidak mundur karena “hal pribadi” di tengah rupiah yang goyah, dolar yang mendesak, dan ekonomi sektor riil yang sedang tersengal-sengal. Itu seperti kapten kapal yang meninggalkan jembatan ketika badai sudah di depan mata. Ada yang lebih dalam dari penjelasan resmi itu. Ada tekanan. Ada ketegangan. Ada beda pandangan tentang arah yang seharusnya ditempuh.

Sekarang Destry Damayanti akan menggantikan Perry. Dia adalah ekonom yang cerdas, berpengalaman, dan tidak naif tentang kompleksitas ekonomi. Tetapi ada pertanyaan yang menghantui: apakah Bank Indonesia akan dibiarkan mandiri dalam menjalankan tugasnya, atau apakah institusi 27 tahun ini akan berubah menjadi sekadar penjawab kebutuhan pemerintah jangka pendek ?

Sekarang mari kita lihat angka-angka yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Data terverifikasi dari Bank Indonesia sendiri, S&P Global, dan Trading Economics.

Cadangan devisa : Pada Januari 2026, BI masih memiliki $154,6 miliar. Tetapi lihatlah tren cadangan itu terus turun. Pada Mei 2026, sudah tinggal $144,9 miliar. Penurunan $9,7 miliar dalam lima bulan. Uang itu digunakan untuk apa ? Untuk intervensi pasar dan membayar utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia sedang menguras tabungan bersama untuk mengatasi masalah yang sebetulnya bukan masalah BI.

Sektor manufaktur : PMI yang dilaporkan S&P Global menunjukkan: Maret 50,1 (ekspansi), April 49,1 (mulai turun), Juni 46,9 (crash terendah 8 bulan), dan Juli baru naik ke 50,2, barely melampaui garis kontraksi. Penyebabnya bukan hanya suku bunga tinggi, tapi kombinasi: bahan baku naik, pasokan terbatas, permintaan ekspor lemah, daya beli konsumen menurun.

Rupiah melemah : Desember 2025: 16.748 per dolar. Juni 2026: 18.039 per dolar. Depresiasi 7,7% dalam enam bulan. Ini bukan kebetulan ini hasil capital outflow, permintaan dolar untuk impor, dan yield obligasi yang tidak menarik.

Jadi pertanyaan yang sesungguhnya: siapa yang seharusnya disalahkan Kepala BI yang mencoba menjaga stabilitas Atau Kementerian Keuangan yang tidak bisa mengelola anggaran dengan efisien?

02. Mengapa 1999 Masih Penting untuk Diingat

Tahun 1999 adalah tahun ketika Indonesia membuat keputusan penting: memberikan independensi kepada Bank Indonesia. Bukan karena romantisme, tapi karena krisis 1998 yang menghancurkan. Ketika bank sentral tidak independen, pemerintah bisa menekan untuk mencetak uang dan mengambil keputusan moneter yang salah demi kepentingan politik jangka pendek.

Hasilnya di 1998 : Krisis mata uang spektakuler, Inflasi triple digit, Rupiah ambruk 16.000/dolar, Default hampir terjadi, Soeharto gugur, dan Puluhan juta orang jatuh ke jurang kemiskinan. Setelah itu, setiap presiden seperti Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi sangat menghormati independensi BI. Bukan karena pilihan, tapi karena pembelajaran mahal.

Tapi apakah itu masih dihormati hari ini? Pertanda awalnya tidak menggembirakan. Awal 2026, Ketua OJK Mahendra Siregar dan deputinya mundur dan diganti Friderica Widyasari Dewi. Perry Warjiyo juga akhirnya mundur pola sistematis muncul: institusi yang tidak “kooperatif”, dengan cepat dikendalikan.

03. Destry: Ekonom Pragmatis versus Penjaga Stempel

Destry Damayanti bukan ekonom murni dari universitas dan bekerja di Citibank (1997–2000), tahu perbankan swasta dari dalam. Economic Advisor untuk Kedutaan Inggris (2000–2003), tahu diplomasi investor, Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri (2005–2015), tahu pasar modal dan banking dari dalam. Destry tidak naif namun, ada perbedaan filosofi dengan Perry yang penting diketahui.

Perry: Ortodoks yang strict inflation targeter, ketat pada rule, tidak banyak ruang negosiasi. Jika inflation targeting says 2%, dia pursue 2%, titik.

Destry: Pragmatis yang memahami bahwa suku bunga 5,75% membuat UMKM tidak bisa ambil kredit, manufaktur tertekan, pengangguran naik. Dia akan berkomunikasi lebih baik dengan pemangku kepentingan.

Ini adalah kekuatan. Tapi ada sisi lain: pragmatisme tanpa komitmen kuat pada independensi bisa berubah menjadi political captured. Pemerintah bisa dengan halus “mengajak” Destry berkompromi, sedikit demi sedikit, sampai independensi erosi tanpa disadari.

Rupiah Digital: Inovasi yang Bergantung pada Kepercayaan

Destry berbicara tentang transformasi digital dan rupiah digital (CBDC). Visi ini tidak salah mobile banking tumbuh 49% per tahun, uang tunai hanya 6–9%. Indonesia memang butuh modernisasi. Tetapi implementasi CBDC punya risiko sistemik serius. Jika masyarakat prefer menyimpan di rupiah digital (risk-free, dijamin bank sentral) dari pada bank komersial, terjadi “disintermediasi sistemik”: simpanan pindah dari bank ke CBDC. Bank komersial tanpa simpanan tidak bisa kredit ke UMKM. Sektor riil kolaps atau digital bank run yang menyebabkan semua orang withdraw sekaligus, sistem crash.

Lebih penting: jika pasar meragukan independensi BI, rupiah digital tidak dilihat sebagai inovasi positif, tapi sebagai instrumen “print money”. Hasilnya: capital outflow, rupiah lemah 20.000+, krisis kepercayaan.

Jadi visi Destry tentang ekonomi digital itu baik. Tapi implementasinya bergantung pada satu hal: apakah BI akan tetap independen atau tidak ?

04. Dua Jalan: Stabilitas Jangka Panjang atau Pertumbuhan Jangka Pendek

Mari saya bantu bayangkan apa yang bisa terjadi dalam 12–24 bulan ke depan. Ini bukan spekulasi ini adalah scenario planning berdasarkan precedent historis dan data sekarang.

Skenario 1: Destry Menjaga Independensi

✓ Q3-Q4 2026 : BI Rate 5,75%, Rupiah stabil 16.5–17.5, Capital inflow mulai

✓ Q1-Q2 2027 : Rupiah stabil → Manufaktur recovery, PMI naik, Ekspor ↑

✓ Q3 2027 : Pertumbuhan berkelanjutan, Investasi asing mengalir, PHK ↓

Skenario 2: Independensi BI Terkikis

✗ Q3 2026 : BI Rate turun 75bp, Rupiah lemah 18.5–19k, Market nervous

✗ Okt-Nov 2026 : Capital outflow besar, Rupiah 19–20k, & SBN yield ↑ drastis

✗ Q1-Q2 2027 : Inflasi melonjak, UMKM kesulitan, Stagflasi dimulai, Rating downgrade

05. Peran DPR: Ini Adalah Kesempatan Terakhir

DPR akan melakukan “fit and proper test” kepada Destry sebelum persetujuan formal. Momentum penting untuk memastikan independensi BI bukan hanya slogan.

Pertanyaan yang mungkin wajib diajukan bukan tentang CV Destry saya letakan ini terkait dengan nilai dan komitmen:

1. Tentang Independensi : Presiden memiliki target pertumbuhan 8%. Bagaimana Anda akan menjaga independensi BI ketika ada tekanan dari Istana untuk menurunkan BI Rate ? Kapan Anda akan mengatakan tidak ? Apakah Anda siap mundur jika dipaksa berkompromi ?

2. Tentang Cadangan Devisa : Cadangan devisa telah terkuras $9,7 miliar dalam 5 bulan. Berapa level minimum yang aman ? Jika terus berkurang, apa yang akan Anda lakukan? Mempertahankan intervensi atau membiarkan rupiah melemah?”

3. Tentang Rupiah Digital : CBDC punya risiko disintermediasi sistemik serius. Bagaimana Anda mengelola trade-off antara inovasi dengan stabilitas? Apakah rupiah digital akan dikorbankan jika ada risiko kepercayaan pasar ?

4. Tentang Sektor Riil : PMI barely 50,2 Juli, Ekspor lemah, PHK terus bertambah. Bagaimana balance antara ketat (untuk rupiah/inflasi) dengan kebutuhan kredit? Timeline realistic untuk recovery ?

Jawaban Destry akan memberikan sinyal kepada pasar: apakah BI akan jadi jangkar stabilitas, atau hanya sekedar menjadi instrumen pemerintah.

06. Bagian Akhir Ketenangan Jangka Panjang

Ini bukan tentang Destry Damayanti sebagai individu. Dia orang baik dan cerdas. Namun, apakah Bank Indonesia akan tetap mandiri, atau perlahan diubah menjadi penjawab kebutuhan pemerintah jangka pendek. Sejarah penuh contoh negara yang pilih rute kedua. Venezuela, Zimbabwe, Turki semua punya bank sentral yang tidak independen. Outputnya Inflasi tak terkontrol, mata uang melemah parah, investasi kabur, pengangguran naik.

Pada akhirnya Kementerian Keuangan harus benahi fiskal dan BI harus jaga stabilitas moneter. Jika kedua institusi bekerja dalam corridor mereka dengan koordinasi, ekonomi Indonesia akan sehat. Jika BI dipaksa jadi tambal sulam fiskal yang gagal, erosi stabilitas moneter dimulai dan itu adalah perjalanan menuju krisis.

Destry akan hadapi hearing DPR segera dan dia bukan hanya calon gubernur dia penjaga gerbang independensi bank sentral Indonesia. Semoga dia memahami beban itu. Semoga dia siap mempertahankan garis yang dibangun sejak 1999 dan garis yang pernah menyelamatkan Indonesia dari krisis lebih parah.

Karena pada akhirnya, stabilitas ekonomi Indonesia tidak ditentukan oleh satu tahun pertama Prabowo. Ini ditentukan oleh keputusan yang dibuat sekarang dan apakah kita akan tetap menghormati independensi bank sentral, atau mengambil shortcut yang akan kita sesali kemudian.