Bagaimana Kalau Dihapus Saja?

Series ODORO (One Day One Random Opinion) #103

sumber: https://cilacapkab.go.id/

PMP, PPKn, PKn, Pendidikan Pancasila, atau apapun lah namanya pernah menjadi mata pelajaran favorit saya semasa sekolah. Bahkan ketika menjadi anggota OSIS di SMP, saya menjabat sebagai ketua Divisi Penanaman Nilai Kewarganegaraan di Sekolah. Masih ingat betul bagaimana dengan fasih setiap murid mampu menyebutkan setiap sila Pancasila beserta beberapa contoh penerapannya dalam keseharian.

Saya belajar untuk berteman dengan banyak kawan dari berbagai latar belakang tanpa saling mempermasalahkan. Mempelajari berbagai tarian, lagu, dan alat musik dari seluruh Nusantara dengan tingkat toleransi dan keingintahuan yang tinggi. Serta mengikuti berbagai macam pelatihan bela negara yang dipersyaratkan oleh lembaga program beasiswa saat di perguruan tinggi. Namun sayangnya, kini Pendidikan Pancasila tidak lagi terasa relevan di mata saya dan mungkin juga bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Berikut adalah alasannya.

Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di negara yang menjunjung tinggi religiusitas ini, sila pertama sungguh bertolakbelakang dengan fakta bahwa banyak kiai dan pemuka agama yang melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap para santrinya. Doktri-doktrin berbau agama yang tidak menyebabkan pemikiran seseorang menjadi berkembang namun justru terkungkunglah yang menjadi latar belakangnya. Pembangunan gereja juga dipersulit dengan dalih harus memenuhi izin ini itu, sedangkan masjid didirikan dari dana para pengguna jalan yang fasilitasnya terganggu akibat beberapa oknum yang membuka lapak sumbangan secara sembarangan di tengah jalan.

Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Mari merefleksi diri, mau adil dan beradab semacam apa jika APBN yang seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan infrastuktur pasca bencana justru dialihkan untuk proyek strategis nasional seperti MBG yang masih simpang siur kebermanfaatannya? Hutan-hutan adat Papua pun dirampas untuk dijadikan tumbal negara yang hanya memberi keuntungan pada segelintir orang. Sumber daya alam dikeruk habis-habisan, sedangkan manusia yang bergantung kepadanya tidak dipedulikan bahkan dibuang.

Tiga, Persatuan Indonesia. TNI, Polisi, dan Kejaksaan yang merupakan lembaga pelindung negara dan penegak hukum saja saling tikam-menikam dan saling serang-menyerang. Jika mereka sibuk sendiri, lantas kepada siapa rakyat bisa meminta perlindungan jika terjadi urgensi? Presiden menyuruh rakyatnya untuk pergi keluar dari Indonesia dan mencari tempat tinggal di negara lain jika tidak setuju dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini namanya negara mengadu domba, bukan memprioritaskan persatuan Indonesia.

Empat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang telah dipilihkan oleh oligarki yang memiliki kekayaan dan diatur sedemikian rupa dalam Pemilu agar seolah-olah rakyat sendiri yang memilih. Ini merupakan penipuan terbesar yang rutin dilakukan oleh negara setiap lima tahun sekali. Akhirnya, wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi jabatan tidak merepresentasikan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Sebagian besar dari kita tidak memiliki mental melayani dan hanya mau dilayani, inilah bentuk arogansi yang acapkali ditemukan pada pejabat di tingkat daerah maupun pusat.

Lima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Saya tidak memiliki referensi ketika berbicara tentang keadilan, sebab contoh-contoh yang muncul di benak saya mengenai sila kelima ini telah dipenuhi dengan daftar ketidakadilan. Pemungutan pajak yang lebih tajam menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan tax amnesty bagi kaum elite adalah keputusan yang salah kaprah. Transportasi umum yang semakin sesak dan rawan tindak kriminal adalah satu-satunya pilihan yang harus diambil oleh rakyat kecil ketika para petinggi bebas berkendara di jalanan dengan pengawalan. Tidak hadirnya negara bagi anak-anak kita untuk ikut menangkal pengaruh buruk yang ditularkan lewat media sosial dan internet yang bebas beroperasi di Indonesia dengan pengawasan seadanya.

Sungguh, saya tidak bisa terus-menerus mempercayai sesuatu yang secara gamblang bertolak belakang dengan kenyataan. Kini, pelatihan bela negara fokus dengan adu yel-yel dan teknik mengangkat senjata, namun tidak ditanamkan dalam hati setiap orang tentang nilai luhur Pancasila. Anak-anak berkarnaval memakai pakaian adat namun hanya digunakan sebagai ajang kecantikan belaka dan tidak dijelaskan mengenai esensinya. Lalu, untuk apa kita terus mempelajari Pancasila jika semakin hari cerminan masyarakat justru semakin menjauhinya? Jadi, bagaimana kalau dihapus saja? (mata pelajarannya, hehew!)