Ketika Beton Dijamin, Guru Dinegosiasikan

gurukusayanggurukumalang

Viralnya sudah lewat. Debatnya pun sudah reda. Isunya surut, berganti dengan gosip politik lain, lalu para guru kembali ke kelasnya masing-masing, ke baraknya masing-masing, ke dunia kecil yang jarang disentuh headline. Ya, situasi seperti semula. Kita ini bangsa yang cepat tersulut dan lebih cepat lagi melupakan. Sehari dua ramai di linimasa, seminggu kemudian sunyi kembali. Tapi izinkan saya mengungkitnya sekali lagi, sebab ada sesuatu yang tertinggal. Bukan tentang kalimat “guru sebagai beban negara” yang katanya pernah meluncur dari mulut Ibu Menteri Keuangan kita. Sebenarnya tidak persis begitu, dan kita semua tahu. Yang lebih penting dibicarakan bukanlah redaksi kalimat itu, melainkan cara berpikir di baliknya. Ada sesuatu yang lebih sunyi, lebih berbahaya, dan lebih memengaruhi masa depan pendidikan daripada sekadar pidato yang sempat viral beberapa hari itu.

Begini.

Ibu Menteri, dengan nada penuh data, membagi penganggaran pendidikan ke dalam tiga klaster. Klaster pertama: murid dan mahasiswa. Semua yang mereka butuhkan: beasiswa, biaya sekolah, biaya kuliah akan dijamin negara. Klaster ketiga: gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, makanan tambahan untuk anak-anak di sekolah, juga dijamin negara. Dua klaster ini seperti anak kandung kesayangan yang akan selalu dipeluk, dijaga, digendong penuh kasih. Lalu tibalah giliran klaster kedua: guru dan dosen. Di sinilah nada pidato berubah. Tiba-tiba muncul celah, seolah negara bisa absen. Ada ruang partisipasi masyarakat, kata beliau, yang boleh ikut memikul beban itu. Maka yang muncul bukanlah jaminan, melainkan pilihan. Bukan kepastian, melainkan kemungkinan. Bukan hak, melainkan beban yang bisa dinegosiasikan.

Di sinilah letak janggalnya. Sebab apa arti murid dan sarana jika tidak ada guru? Murid hanyalah barisan kursi kosong tanpa suara pengajar. Gedung sekolah hanyalah bangunan bisu tanpa seorang pendidik yang menyalakan makna di dalamnya. Negara menjamin dinding, menjamin kursi, menjamin nasi, tapi masih bisa ragu untuk menjamin orang yang menghidupkan semua itu. Kita sedang menyaksikan sebuah ironi yang amat telanjang: pohon disiram dengan teratur, pot dipelihara dengan rapi, tapi akar yang menopang kehidupan justru dibiarkan kering.

Dan jika akar dibiarkan kering, apa gunanya semua itu? Bukankah guru adalah penyanggah utama yang membuat murid bisa bermakna, gedung bisa bernyawa, dan sistem bisa berjalan? Tanpa guru, klaster pertama dan ketiga hanya menjadi papan nama yang dipasang di dokumen negara. Maka, menjadi aneh ketika negara hendak berkelit justru pada bagian yang paling menentukan. Sebuah keganjilan yang bukan saja mencederai logika, tetapi juga nurani: seolah-olah negeri ini ingin terus berdiri megah tanpa mengakui tangan yang menyangga pondasinya.

Saya jadi berpikir, mungkin benar bahwa ini bukan soal hitung-hitungan anggaran semata, melainkan soal cara pandang. Negara rela membayar listrik dan cat dinding, tapi agak keberatan membayar pelita yang menyala di kepala anak-anak. Negara selalu siap menanggung nasi kotak, tapi bisa mundur selangkah saat harus menanggung orang yang mengajari murid membaca doa sebelum makan. Cara berpikir ini, maaf saya katakan bukan hanya keliru tapi juga timpang. Kalau memang mau membuka partisipasi masyarakat, bukalah semuanya: biar warga menyiapkan bubur kacang hijau untuk tambahan makanan di sekolah, seperti yang sudah sering dilakukan posyandu. Biarlah masyarakat patungan memberangkatkan mahasiswa dari desanya, seperti yang sudah sering mereka lakukan diam-diam. Tapi jangan pilih kasih: klaster satu dijamin, klaster tiga dijamin, lalu klaster dua yang justru paling vital ditawarkan untuk dibagi-bagi. Itu namanya bukan kebijakan, tapi ketidakadilan.

Kita bisa saja pura-pura tidak terganggu. Lagi pula guru sudah terbiasa hidup di wilayah abu-abu: kadang digaji penuh, kadang separuh, kadang menunggu transfer yang entah kapan cair. Tapi bukankah justru di situlah bahaya besar mengintai? Ketika negara mulai terbiasa absen, masyarakat pun akan terbiasa menganggap guru hanyalah pelengkap. Hari ini negara membuka ruang partisipasi untuk gaji guru, besok masyarakat akan menganggap urusan guru memang bukan urusan negara. Dan kelak, guru bukan lagi tiang penyanggah, melainkan beban yang bisa digeser ke pundak siapa saja.

Ada ironi yang lebih pahit. Kita menyebut guru sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”, lalu kita gunakan kalimat itu sebagai dalih untuk menunda kewajiban memberi mereka tanda jasa yang layak. Kita mengagungkan jasa mereka dalam upacara setiap 25 November, tapi sehari setelahnya kita kembali menghitung-hitung berapa banyak rupiah yang bisa dihemat dari kantong negara dengan cara mengurangi perhatian pada guru. Kita mencatat prestasi murid-murid yang berhasil ke olimpiade internasional, tapi lupa mencatat berapa banyak guru yang pensiun dalam keadaan terlilit utang koperasi.

Boleh jadi, sebagian orang akan berkata: tapi bukankah anggaran guru sudah besar sekali? Ya, memang besar. Tetapi marilah kita jujur: besar di atas kertas tidak selalu berarti layak di dalam kenyataan. Sama seperti gedung sekolah bertingkat yang megah, tapi di dalamnya murid masih duduk di kursi patah. Sama seperti program beasiswa yang tampak cemerlang, tapi prosesnya berliku-liku membuat banyak anak terhenti di tengah jalan. Angka-angka anggaran adalah satu hal, penghormatan terhadap profesi adalah hal lain. Dan selama cara pandang negara terhadap guru masih setengah hati, angka berapa pun takkan pernah cukup.

Mari kita coba bayangkan sejenak: bagaimana kalau semua guru di negeri ini benar-benar berhenti mengajar sehari saja, hanya satu hari? Bayangkan kelas-kelas kosong, perpustakaan sunyi, laboratorium tak terjamah, dan murid-murid pulang dengan wajah bingung. Bukankah justru di situlah kita akan sadar betapa rapuhnya seluruh sistem pendidikan tanpa guru? Sungguh, negara bisa membeli gedung, membeli buku, membeli chrromebook tercanggih, tapi negara tidak bisa membeli ketulusan seorang guru yang dengan sabar mengajari anak-anak menulis huruf pertama mereka.

Dan anehnya, negara memilih untuk menjamin yang bisa dibeli, bukan yang tak ternilai. Gedung bisa diukur meternya, kursi bisa dihitung jumlahnya, nasi bisa ditimbang kadarnya. Guru? Sulit ditakar. Maka negara ragu. Di sinilah kita harus berkata dengan lantang: justru karena guru tidak bisa diukur dengan angka, mereka tidak boleh diperlakukan dengan cara pandang akuntansi semata. Guru adalah investasi manusia, bukan sekadar pos anggaran.

Saya menulis ini bukan sekadar untuk mengkritik kebijakani, melainkan untuk mengingatkan diri kita sendiri. Cara pandang seperti ini, jika dibiarkan, akan menjelma keyakinan bersama. Kita akan benar-benar percaya bahwa guru hanyalah beban, bukan tiang penyanggah. Kita akan terbiasa melihat gedung megah, laboratorium yang mengkilap, beasiswa gemerlap, tapi lupa memastikan bahwa di balik itu semua ada manusia yang perlu dijamin agar tetap hidup layak. Dan kalau kita sudah sampai di titik itu, maka hancurlah pendidikan kita: sebab pendidikan hanya bisa hidup di atas pundak manusia, bukan di atas beton.

Saya tidak tahu apakah tulisan ini akan sampai ke meja Ibu Menteri. Mungkin tidak. Mungkin akan berhenti di linimasa, dibaca sepintas, lalu ditinggalkan seperti gosip politik yang cepat basi. Tapi setidaknya saya ingin meninggalkan catatan kecil: jangan sekali-kali mengukur guru dengan angka, karena yang mereka hasilkan adalah manusia. Dan manusia tak pernah cukup dihitung dengan rupiah.

Akhirnya, izinkan saya menutup dengan surat pendek, seolah menulis langsung kepada beliau:

pelepasan murid sma negeri 4 gowa

Ibu Menteri, janganlah takut dengan besarnya angka untuk guru. Takutlah justru jika suatu hari nanti anak-anak negeri ini besar tanpa ingatan tentang siapa yang pertama kali mengajari mereka mengeja atau memegang tangannnya menggerakkan tubuh di pagi hari. Sebab di hari itu, kita bukan hanya kehilangan guru, tapi kehilangan arah sebagai bangsa.

Makassar, 27 Agustus 2025