Krisis Bencana dan Sindrom Karakter Utama: Apa yang Harus Diubah?

Pada film Don’t Look Up (2021), para pemimpin dunia dihadapkan pada ancaman meteor yang akan memusnahkan bumi. Namun, alih-alih segera bertindak, mereka justru terlibat dalam ritual yang amat familiar bagi masyarakat modern: mencari pencahayaan terbaik, menata gestur, dan memastikan bahwa tragedi tersebut dapat dipasarkan dengan tepat.

Di film itu, ancaman kiamat bukanlah urgensi utama; yang mendesak adalah bagaimana tetap tampil meyakinkan di depan kamera. Satire ini mungkin terasa hiperbolis-setidaknya sampai kita menyadari betapa seringnya adegan serupa muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena ini tampaknya sudah umum tatkala bencana melanda, sejumlah pejabat hadir diiringi dengan rombongan media untuk “meninjau lokasi.” Kita melihat mereka berdiri di titik paling dramatis, memberi pernyataan singkat, lalu pergi sebelum debu bencana benar-benar mereda.

Di tengah warga yang menunggu kebutuhan dasar seperti tenda, obat, makanan, atau air bersih, yang tiba terlebih dahulu sering kali bukan bantuan, melainkan kamera. Kunjungan pejabat berubah menjadi dramaturgi yang rapi: sekelebat pose empati, kalimat belasungkawa yang terdengar generik, dan perjalanan pulang yang lebih cepat daripada distribusi logistik.

Di titik inilah, disebut sebagai main character syndrome, kecenderungan untuk menempatkan diri sebagai pusat sorotan dan membentuk realitas agar sesuai dengan narasi dirinya. Ini bisa menimpa siapa saja, mulai dari publik figure, influencer, politisi, sahabat, keluarga hingga teman. Dalam politik kebencanaan, sindrom ini menemukan panggung ideal.

Di dalam kajian Media mengetengahkan bagaimana pejabat sering mengatur estetika kehadiran (performativity) seperti, gestur, senyum, pilihan pakaian, framing kamera, hingga narasi visual. Tujuannya adalah untuk menampilkan diri sebagai protagonis (Chan, 2023).

Temuan ini sejalan dengan analisis Morgan (2025) dalam artikelnya yang berjudul The dangers of main character syndrome in healthcare, memperingatkan bahwa pemimpin politik kerap menggunakan momen krisis untuk mengalihkan perhatian dari kebutuhan struktural melalui performa empati yang bersifat individual dan sementara.

Melalui konfigurasi ini, pejabat tampil sebagai tokoh heroik yang “hadir di tengah rakyat”, sementara korban bencana direduksi menjadi latar visual yang memperkuat citra penguasa. Ketika politisi mengambil alih cerita melalui dramaturgi semacam itu, suara korban perlahan hilang dari pusat narasi-tersisih oleh estetika kepahlawanan yang tidak selalu sebanding dengan kerja nyata di lapangan.

Di dalam perspektif media, bencana menghadirkan kombinasi elemen yang “menjual”: kerusakan, air mata, kehilangan, dan momen-momen dramatis.

Politik kontemporer, yang banyak dipengaruhi oleh logika performatif (tampil), atau dalam istilah Debord (1967) disebut sebagai the society of spectacle. Mengubah momen seperti bencana menjadi arena pencitraan. Kunjungan pejabat kerap berubah menjadi photo-op yang lebih berfungsi sebagai performatif daripada intervensi substantif.

Fenomena ini sejalan dengan temuan banyak peneliti pada bidang komunikasi politik mengenai apa yang disebut sebagai performatif empathy, yakni empati yang dihadirkan terutama sebagai isyarat visual untuk membangun persepsi kepedulian, bukan sebagai komitmen kebijakan jangka panjang. Kajian estetika politik seperti yang dibahas Sinquefield-Kangas dkk (2020) dalam artikel yang berjudul Empathy as Aesthetic Performance in Political Communication. Mengindikasikan bahwa ekspresi empati kerap dikoreografikan sebagai mise-en-scène yang mengutamakan kekuatan visual, sehingga empati menjadi bagian dari estetika politik kontemporer alih-alih tindakan etis yang menuntut keterlibatan nyata. Perspektif ini diperkuat oleh pemahaman teoretis dalam The Oxford Handbook of Empathy khususnya pada bagian Performing Political Empathy oleh Bleiker & Hutchison, yang membedakan antara empati afektif yang mudah dipentaskan dan empati kognitif yang menuntut perhatian terhadap kebutuhan struktural korban.

Ketika empati direduksi hanya pada dimensi afektif, ia menjadi rentan dipolitisasi karena dapat ditampilkan cepat melalui simbol dan gestur untuk menciptakan moralitas instan tanpa perubahan substantif. Pada konteks inilah empati berubah menjadi gaya, bukan tindakan; representasi, bukan tanggung jawab. Setelah kamera berhenti merekam, korban kembali sendiri menghadapi ketidakpastian, sementara citra pejabat telah menyebar secara masif di media sosial.

Di dalam skenario semacam ini, korban kehilangan posisinya sebagai subjek. Warga terdampak tidak lagi dilihat sebagai individu dengan trauma dan kebutuhan yang kompleks, tetapi sebagai figur latar atau tokoh pendukung dalam narasi besar yang ingin dibangun oleh elite politik.

Di sinilah terlihat bagaimana kekuasaan bekerja melalui simbol: ia meminjam penderitaan untuk menunjukkan kepedulian.

Mengembalikan Korban ke Pusat Narasi

Dampak yang lebih serius muncul di tingkat masyarakat. Ketika publik melihat bencana dijadikan panggung pencitraan, kepercayaan terhadap negara, birokrasi, dan proses demokrasi dapat terkikis. Sinisme politik tumbuh, menciptakan jarak emosional antara warga dan institusi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan solidaritas sosial.

Masyarakat, akhirnya, merasa bahwa empati hanyalah gimmick, dan empati berubah menjadi apati, yakni sebuah kondisi yang berbahaya dalam konteks kebencanaan yang membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Lebih jauh lagi, jika logika main character syndrome dianggap lumrah, suara korban makin terpinggirkan dari pemberitaan, liputan lapangan, dan kebijakan.

Untuk mengoreksi kondisi ini, perlu dilakukan reposisi prinsipil: bencana harus dipahami sebagai tragedi kemanusiaan, bukan panggung performatif. Kunjungan pejabat diarahkan pada mendengarkan warga, memastikan distribusi bantuan, memperkuat koordinasi, dan membawa kebijakan konkret. Media memegang peran penting dalam menggeser fokus liputan dari simbol ke substansi. Alih-alih memusatkan kamera pada pejabat yang berkunjung, media dapat memberi ruang lebih besar pada suara korban, data kerusakan, tantangan pemulihan, dan evaluasi kebijakan. Masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan lembaga kemanusiaan juga dapat berperan sebagai penyeimbang narasi agar tragedi tidak dikooptasi oleh kepentingan politik jangka pendek.

Pada akhirnya, kita membutuhkan pergeseran dari politik tokoh utama menuju politik tanggung jawab; dari performa menuju kinerja; dari estetika menuju etika. Bencana bukanlah adegan sinematik yang menunggu pemeran. Ia adalah tragedi yang menuntut kepemimpinan, bukan kamera; kebijakan, bukan pose.

Originally published at http://volcanoshominid.wordpress.com on April 24, 2026.