Analisis Wacana Kritis Berita “Komnas HAM Keberatan Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan” Tempo.co

Pendahuluan

Berita ini berangkat dari keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia yang selama 32 tahun memimpin Orde Baru. Keputusan ini menimbulkan gelombang kritik dari berbagai kalangan, terutama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam pernyataannya, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menilai keputusan tersebut mencederai rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat di masa pemerintahan Soeharto.

Isu ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut pertarungan makna antara penghargaan negara terhadap tokoh politik dan tuntutan keadilan historis atas pelanggaran HAM. Dalam konteks wacana publik, berita ini tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi arena di mana ideologi, kekuasaan, dan moralitas dipertemukan. Oleh karena itu, analisis wacana kritis (CDA) digunakan untuk menelusuri bagaimana bahasa dalam berita ini membentuk posisi ideologis tertentu terhadap kekuasaan dan sejarah.

1. Analisis Tekstual (Text Analysis)

Secara tekstual, berita Tempo.co dibangun dengan gaya bahasa yang tegas namun tetap menjaga kredibilitas jurnalistik. Diksi-diksi seperti “keberatan,” “menciderai rasa keadilan,” dan “mengingkari fakta-fakta” memiliki muatan moral dan emosional yang kuat. Pilihan kata tersebut secara halus menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertindak tidak sensitif terhadap luka sejarah bangsa. Diksi ini bukan kebetulan, tetapi strategi linguistik untuk membingkai (framing) peristiwa dalam kerangka keadilan moral.

Kalimat pembuka berita “Penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto terjadi di tengah derasnya kritik dan penolakan publik” berfungsi sebagai pintu framing utama. Dengan menempatkan konteks “penolakan publik” di awal, teks langsung mengarahkan pembaca pada persepsi bahwa keputusan pemerintah tidak populer dan menabrak nilai keadilan sosial. Secara linguistik, ini menunjukkan praktik foregrounding, yaitu menonjolkan aspek tertentu (kritik publik) untuk memperkuat pesan ideologis.

Struktur naratif berita juga memperlihatkan urutan yang memperkuat citra moral Komnas HAM. Dimulai dengan pernyataan keberatan, kemudian disusul dengan data sejarah pelanggaran HAM, dan diakhiri dengan kutipan emosional: “Keluarga korban sampai hari ini masih mencari keadilan.” Struktur ini mengikuti logika problem evidence moral appeal, yang menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan merupakan tindakan yang mengingkari fakta sejarah.

Selain itu, penggunaan kata kerja pasif seperti “dianugerahi” dan “ditetapkan” memberi kesan bahwa tindakan negara terjadi tanpa proses dialog sosial. Ini menguatkan pesan bahwa kekuasaan bekerja secara top-down menegaskan jarak antara penguasa dan rakyat. Dengan demikian, secara tekstual berita ini tidak netral. Ia menjadi alat kritik moral terhadap relasi kekuasaan yang masih mengabaikan keadilan korban.

2. Analisis Praktik Wacana (Discourse Practice)

Pada tingkat praktik wacana, berita ini diproduksi dalam konteks politik yang sarat simbol dan sensitivitas sejarah. Presiden Prabowo Subianto, yang juga memiliki rekam jejak militer dan kerap dikaitkan dengan kasus HAM masa lalu, menjadi aktor utama dalam keputusan ini. Pemilihan Komnas HAM sebagai satu-satunya sumber utama menunjukkan bahwa media secara sadar memusatkan suara moral daripada suara politik.

Ketiadaan kutipan dari pihak pemerintah bukanlah kelalaian, melainkan strategi representasi. Tempo.co memilih menghadirkan wacana penolakan sebagai bentuk counter-discourse terhadap narasi resmi negara. Dalam kajian wacana kritis, praktik semacam ini disebut sebagai resistance discourse yaitu upaya media untuk menantang legitimasi wacana dominan dengan menyoroti kelompok yang termarginalkan (korban HAM).

Produksi teks semacam ini juga mencerminkan posisi ideologis Tempo.co sebagai media yang sering mengambil sikap kritis terhadap kekuasaan eksekutif. Fokus berita bukan pada perayaan penganugerahan, tetapi pada ketegangan moral yang ditimbulkannya. Dengan mengangkat kembali daftar panjang peristiwa pelanggaran HAM 1965, Talangsari, Tanjung Priok, Aceh, hingga Mei 1998 media tidak hanya memberitakan masa lalu, tetapi menghidupkan kembali memori kolektif bangsa yang belum tuntas.

Selain itu, Tempo.co menggunakan gaya penulisan yang memadukan factual authority dan moral resonance. Fakta-fakta sejarah berfungsi sebagai dasar rasional, sedangkan kutipan dari Komnas HAM memberikan kekuatan moral. Dengan demikian, berita ini tidak hanya menjadi teks jurnalistik, tetapi juga alat pendidikan publik mengingatkan bahwa sejarah tidak boleh disimplifikasi demi kepentingan politik jangka pendek.

3. Analisis Sosial (Social Practice)

Dalam dimensi sosial, berita ini lahir dari ketegangan yang lebih besar antara dua kekuatan: negara yang ingin meneguhkan legitimasi historis, dan masyarakat sipil yang menuntut keadilan transisional. Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga bagian dari politik ingatan (memory politics) upaya negara untuk menulis ulang sejarah dengan menonjolkan sisi pembangunan dan mengaburkan sisi pelanggaran HAM.

Dalam konteks ini, Komnas HAM tampil sebagai representasi moral masyarakat sipil. Sikap keberatan mereka menandai perlawanan terhadap upaya rekonsiliasi palsu yang tidak disertai penegakan hukum. Berita Tempo.co memperkuat posisi ini dengan menampilkan penderitaan korban dan kemandekan proses hukum. Hal ini menegaskan bahwa pelanggaran HAM bukan hanya masalah masa lalu, tetapi luka yang terus terbuka karena negara belum menuntaskannya.

Wacana yang dibangun berita ini juga berfungsi sebagai kritik terhadap praktik politik simbolik penggunaan gelar pahlawan sebagai alat politik. Dalam analisis wacana kritis, simbol semacam ini dilihat sebagai bagian dari ideological state apparatus (Althusser), di mana negara menggunakan penghargaan dan upacara untuk menciptakan citra moral positif. Namun, dengan menghadirkan kritik Komnas HAM, teks ini membalik fungsi simbolik tersebut menjadi moment of contestation momen perlawanan simbolik terhadap hegemoni negara.

Dengan demikian, berita ini menjadi ruang perdebatan tentang moralitas politik di Indonesia: apakah pembangunan ekonomi dapat menebus pelanggaran kemanusiaan? Jawaban implisit dalam teks ini jelas: tidak. Nilai kemanusiaan tidak dapat dinegosiasikan oleh jasa, dan keadilan tidak boleh dikubur bersama sejarah.

Kesimpulan

Dari seluruh lapisan analisis tekstual, praktik wacana, dan sosial berita Tempo.co memperlihatkan keberpihakan yang sadar dan etis. Ia berpihak bukan kepada kekuasaan, tetapi kepada nilai keadilan dan memori korban. Dalam wacana politik yang sering kali dikendalikan oleh narasi negara, posisi ini merupakan bentuk keberanian moral.

Analisis ini menegaskan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga medan ideologis tempat kekuasaan diproduksi dan dilawan. Tempo.co menggunakan bahasa untuk menantang normalisasi kekuasaan dan menolak lupa terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Dalam konteks demokrasi Indonesia, berita semacam ini menjadi penting karena mengingatkan publik bahwa penghargaan negara seharusnya diberikan atas dasar kebenaran, bukan kepentingan politik.

Pada akhirnya, berita ini bukan hanya laporan, tetapi juga bentuk perlawanan simbolik. Ia menunjukkan bahwa di tengah arus politik rekonsiliasi yang semu, masih ada ruang bagi media untuk menjaga ingatan kolektif bangsa — agar sejarah tidak ditulis ulang oleh mereka yang berkuasa, melainkan oleh mereka yang berani menegakkan kebenaran.

Selain sebagai analisis terhadap relasi kekuasaan, berita ini juga memberikan hikmah penting bagi masyarakat Indonesia.Isinya mengingatkan bahwa keadilan dan kemanusiaan harus selalu ditempatkan di atas kepentingan politik. Penghargaan kepada tokoh bangsa semestinya tidak hanya menimbang jasa pembangunan, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap sejarah dan korban. Dari sini, kita belajar bahwa melupakan pelanggaran masa lalu berarti membuka peluang bagi kekuasaan untuk mengulanginya.

Berita ini mengajarkan bahwa keberanian moral, empati terhadap korban, dan kesetiaan pada kebenaran merupakan fondasi bagi bangsa yang beradab. Melalui sorotan Tempo.co, publik diingatkan bahwa kemajuan sejati tidak diukur dari gelar dan simbol kehormatan, melainkan dari kesanggupan negara menegakkan keadilan dan menghormati nilai kemanusiaan.

Referensi

Tempo.co. (2025, November 12). Komnas HAM keberatan Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional. https://nasional.tempo.co/read/2065104/komnas-ham-keberatan-soeharto-dianugerahi-gelar-pahlawan