KF-21 Boramae: Kemandirian atau Ketergantungan

Di tengah memanasnya persaingan geopolitik Indo-Pasifik, kekuatan sebuah negara tak lagi hanya diukur jumlah tentaranya, tetapi juga dari seberapa jauh mampu menguasai teknologi pertahanannya sendiri. Negara-negara di kawasan berlomba memperkuat kapasitas militer melalui modernisasi alat utama sistem pertahanan persenjataan (alutsista), pembangunan industri pertahanan domestik, hingga investasi besar dalam riset teknologo strategis. Dalam industri senjata global atau mulai membangun kemandirian strategisnya sendiri.

Keterlibatan Indonesia dalam proyek jet tempur KF-21 Boramae bersama Korea Selatan kemudian dipandang sebagai salah satu langkah penting menuju cita-cita tersebut. Proyek ini tidak hanya dipromosikan sebagai kerja sama pengadaan alutsista, tetapi juga sebagai peluang transfer teknologi dan penguatan industri pertahanan nasional. Namun, di balik optimisme itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar apakah KF-21 benar-benar membawa Indonesia menuju kemandirian, atau justru mencipatakan bentuk ketergantungan baru yang lebih modern kompleks?

The third prototype of the KF-21 Boramae unveiled at the Sacheon Airshow on 21 October 2022. dooyeol Choi Music travel 음악 듣기용

KF-21 dan Ambisi Transfer Teknologi

Sejak dimulai pada 2015, proyek KF-21 Boramae dirancang sebagai pembangunan jet tempur generasi 4.5 dengan total biaya mencapai sekitar USD 8.1 miliar. Dalam kerja sama tersebut, Indonesia berkomitmen menanggung sekitar 20 persen dari total pembiayaan dan dijanjikan akses terhadap transfer teknologi serta keterlibatan dalam proses produksi. Skema ini dipandang lebih progresif dibanding pola pengadaan alutsista konvensional yang hanya menempatkan Indonesia sebagai pembeli produk jadi.

Menurut International Institute for Strategic Studies (IISS), negara yang terlibat dalam pengembangan bersama sistem pertahanan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas teknologinya dibandingkan sekadar membuka peluang penguatan kemampuan manufaktur, integrasi sistem, hingga pengembangan sumber daya manusia di sektor dirgantara nasional.

Bagi Indonesia, proyek ini juga memiliki nilai simbolis yang besar. Selama bertahun-tahun, industri pertahanan nasional masih sangat bergantung pada impor teknologi dan komponen asing. Karena itu, keterlibatan dalam proyek jet tempur modern dipandang sebagai momentum penting untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam rantai industri pertahanan global.

Transfer Teknologi: Peluang atau Sekadar Ilusi?

Meski terdengar menjanjikan, transfer teknologi dalam kerja sama pertahanan tidak selalu berjalan ideal. Studi RAND Corporation menunjukkan bahwa proyek kolaboratif pertahanan, negara mitra umumnya hanya memperoleh akses teknologi tingkat menengah, sementara teknologi inti tetap berada di bawah kendali negara pengembang utama. Teknologi strategis seperti radar AESA, perangkat avionic, hingga mesin jet modern seringa kali tetap dibatasi karena berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional dan dominasi industri pertahanan global.

Situasi serupa juga terlihat dalam proyek KF-21. Korea Selatan sendiri masih bergantung pada sejumlah komponen penting dari Amerika Serikat, termasuk mesin F414 buatan General Electric Aerospace. Artinya, bahkan negara pengembang utama pun belum sepenuhnya mandiri secara teknologi. Posisi Indonesia kemudian menjadi semakin kompleks bukan hanya bergantung pada Korea Selatan, tetapi juga secara tidak langsung pada ekosistem teknologi global yang lebih luas.

Di titik inilah dilema utama mulai terlihat. Indonesia mungkin ikut terlibat dalam proses produksi pesawat tempur modern, tetapi belum tentu menguasai teknologi inti di baliknya. Transfer teknologi memang membuka akses pengetahuan, namun akses tidak selalu berarti penguasaan. Tanpa kemampuan mengembangkan teknologi secara mandiri, Indonesia berisiko tetap berada pada posisi pengguna, bukan pencipta teknologi.

Tantangan Internal Indonesia

Selain persoalan transfer teknologi, tantangan internal Indonesia juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proyek ini. Keterlibatan Indonesia dalam KF-21 sempat mengalami hambatan akibat keterlambatan pembayaran kontribusi pendanaan. Laporan Reuters dan The Diplomat beberapa kali menyoroti negosiasi ulang kontribusi Indonesia dalam proyek tersebut, yang menunjukkan bahwa konsistensi komitmen masih menjadi tantangan serius.

Persoalan tersebut tidak hanya memengaruhi posisi tawar Indonesia dalam proyek, tetapi juga mencerminkan probel yang lebih besar dalam pembangunan industri pertahanan nasional. Di satu sisi, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menempatkan kemandirian industri pertahanan sebagai agenda strategis nasional. Namun di sisi lain, dukungan kebijakan, investasi riset, dan penguatan industri domestik masih belum berjalan optimal.

Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukan bahwa Indonesia masih termasuk salah satu importir utama senjata di Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap produk pertahanan asing masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, proyek KF-21 belum otomatis menjamin lahirnya kemandirian industri pertahanan nasional.

Belajar dari Korea Selatan

Meski demikian, kerja sama dengan Korea Selatan tetap memberikan pelajaran strategis yang penting. Korea Selatan merupakan salah satu contoh negara yang berhasil membangun industri pertahanannya melalui kombinasi lisensi produk, investasi riset, dan kolaborasi internasional jangka panjang. Dalam beberapa dekade, negara tersebut berhasil bertransformasi dari importir menjadi eksportir alutsista dengan produk seperti pesawat latih tempur T-50 dan tank K2 Black Panther.

Keberhasilan tersebut tidak terjadi secara instan. Menurut data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Korea Selatan mengalokasikan lebih dari 4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) untuk riset dan pengembangan (R&D), menjadikannya salah satu negara dengan investasi inovasi tertinggi di dunia. Sebaliknya, data World Bank menunjukkan bahwa anggaran R&D Indonesia masih berada di bawah 1 persen dari PDB.

Kesenjangan tersebut menunjukkan satu hal penting; transfer teknologi saja tidak cukup. Kemandirian industri pertahanan membutuhkan ekosistem inovasi yang kuat, mulai dari riset universitas, industri manufaktur, hingga pengembangan sumber daya manusia. Tanpa fondasi tersebut, kerja sama internasional hanya akan menghasilkan ketergantungan jangka panjang terhadap teknologi asing.

KF-21 dalam Pusaran Geopolitik Indo-Pasifik

Proyek KF-21 juga perlu dipahami dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompetitif. Kawasan ini menjadi arena persaingan strategis antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China. Dalam situasi tersebut, kerja sama pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai sarana modernisasi militer, tetapi juga instrumen diplomasi dan pengaruh geopolitik.

Bagi Korea Selatan, proyek KF-21 menjadi cara untuk memperluas pengaruh industri pertahanannya di Kawasan. Sementara bagi Indonesia, keterlibatan dalam proyek ini dapat memperkuat posisi sebagai aktor strategis regional. Namun, ketergantungan terhadap teknologi asing tetap membawa risiko tersendiri.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa akses terhadap suku cadang, pembaruan sistem, dan dukungan teknis dapat menjadu faktor penentu dalam situasi konflik atau ketegangan geopolitik. Negara yang terlalu bergantung pada teknologi asing cenderung memiliki fleksibilitas strategis yang lebih terbatas. Karena itu, kemandirian pertahanan tidak bisa dipahami hanya sebagai kepemilikan alutsista modern, melainkan kemampuan menguasai, memodifikasi, dan mengembangkan teknologi secara mandiri.

Membangun Kemandirian yang Sesungguhnya

KF-21 pada dasarnya menawarkan peluang nyata bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanannya. Namun, peluang tersebut hanya akan bermakna jika diikuti strategi nasional yang konsisten dan berorientasi jangka panjang.

Pertama, Indonesia perlu memastikan bahwa transfer teknologi benar-benar mencakup aspek strategis, bukan sekadae perakitan atau produksi komponen non-kritis. Kedua, investasi dalam riset dan pengembangan harus ditingkatkan secara signifikan agar Indonesia mampu membangun kapasitas inovasi domestik. Ketiga, penguatan industri dalam negeri perlu dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sektor industri.

Selain itu, diversifikasi kerja sama internasional juga penting agar Indonesia tidak bergantung pada satu negara atau ekosistem teknologi tertentu. Dalam dunia yang semakin multipolar, kemampuan menjalin hubungan strategis dengan berbagai pihak justru menjadi kekuatan penting dalam menjaga fleksibilitas geopolitik nasional.

Pada akhirnya, persoalan KF-21 bukan sekadar tentang memiliki jet tempur generasi baru, melainkan tentang posisi Indonesia dalam rantai teknologi global. Sebab negara yang tidak menguasai teknologi strategisnya sendiri akan selalu berada satu langkah di belakang mereka yang menciptakannya. KF-21 bisa menjadi awal kebangkitan industri pertahanan nasional, tetapi tanpa visi jangka panjang dan keberanian membangun fondasi teknologi sendiri, proyek ini berisiko hanya melahirkan ketergantungan dengan wajah yang lebih modern.

Referensi;

· Bitzinger, Richard A. Asian Defense Industries and Regional Security. Routledge.

· International Institute for Strategic Studies (IISS). The Military Balance 2024

· Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “Kerja Sama Pengembangan Pesawat Tempur KF-21/IF-X.”

• Korea Aerospace Industries (KAI) — KF-21 Program Overview
• Organisation for Economic Co-operation and Development. Main Science and Technology Indicators.
• RAND Corporation — Defense Technology Transfer Studies
• Reuters & The Diplomat (laporan terkait KF-21 dan kontribusi Indonesia)
• Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
• The Diplomat. “Indonesia’s Role in the KF-21 Fighter Program.”
• World Bank Data. “Research and Development Expenditure (% of GDP).”