Aliansi Mahasiswa Semarang Walk Out dari DPRD Jateng: Aspirasi Tak Terjawab

Sejumlah perwakilan BEM dari berbagai kampus di Semarang terlibat dalam aksi dan memutuskan walkout dari audiensi di DPRD Jawa Tengah, Kamis (10 April 2026) (Foto: Reino Avansatria/LPM Optimus)

Semarang, Kamis (10/04/2026) — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa di Kota Semarang menggelar aksi demonstrasi untuk menyuarakan tuntutan keadilan serta mengkritisi penegakan hukum di Indonesia. Aksi ini tidak hanya menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus, tetapi juga mengangkat isu supremasi sipil serta respons lembaga legislatif terhadap aspirasi masyarakat.

Koordinator lapangan aksi, Tegar Wijaya Mukti, menyampaikan bahwa peralihan penanganan kasus tersebut menimbulkan persoalan tumpang tindih antara peradilan militer dan peradilan umum.

“Tuntutan kita di depan Kodim mengenai kasus Andrie Yunus, yang awalnya ditangani kepolisian, namun tiba-tiba dialihkan ke Puspom TNI,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa proses tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas hukum. Para mahasiswa pun menuntut agar kasus tersebut diadili melalui peradilan umum guna menjamin keadilan serta keterbukaan bagi publik.

Koordinator lapangan aksi, Tegar Wijaya Mukti, saat diwawancarai awak media di kawasan Kampus Undip Pleburan, Kamis (10 April 2026). (Foto: Alvin Valerian/LPM Optimus)

“Jika merujuk pada aturan, ketika suatu tindak pidana melibatkan unsur sipil dan militer, seharusnya perkara tersebut diadili di peradilan umum. Kami khawatir, jika ditangani melalui peradilan militer, terdapat potensi impunitas serta kurangnya transparansi,” tambah Tegar.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti keterlibatan militer dalam ranah sipil yang dinilai berpotensi mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Pendapat yang sama disampaikan oleh perwakilan BEM Universitas Semarang (USM), Rifqi Aswin.

“Tuntutan yang kami sampaikan bukan tanpa dasar, melainkan hasil kajian akademik. Kami menuntut TNI untuk kembali ke barak, karena saat ini sudah terlalu jauh masuk ke ruang sipil,” ujarnya.

Aksi yang sebelumnya digelar di depan Kodim kemudian berlanjut ke Gedung DPRD Jawa Tengah. Massa aksi menyampaikan aspirasi dengan harapan dapat ditemui oleh komisi yang sesuai, seperti Komisi I atau Komisi III. Namun, perwakilan yang hadir justru berasal dari Komisi B yang memiliki lingkup kerja di bidang perekonomian. Kondisi tersebut memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa. Mereka menilai audiensi tidak berjalan sesuai sasaran dan tidak menjawab substansi tuntutan yang disampaikan.

Suasana audiensi antara aliansi mahasiswa Semarang dengan Komisi B DPRD Jawa Tengah saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Tengah, Semarang, Kamis (10 April 2026). (Foto: Alvin Valerian /LPM Optimus)

“Seharusnya Komisi I atau Komisi III, namun yang hadir Komisi B, yang tidak sesuai dengan tuntutan,” lanjut Tegar.

Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak saat jawaban yang diberikan dalam audiensi dinilai tidak substansial.

“Jawabannya terlalu normatif dan tidak menjawab persoalan utama. Kami merasa hanya membuang waktu,” tegas Tegar.

Senada dengan itu, Rifqi Aswin juga menilai hasil audiensi tidak maksimal.

“Bisa dikatakan hasil hari ini kurang maksimal atau bahkan tidak ada hasil, karena yang menemui tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kevin Kurnia Priambodo selaku Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang (Polines) menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal keadilan dan demokrasi.

“Kami menuntut agar kasus ini diadili secara transparan melalui peradilan umum agar keadilan benar-benar ditegakkan,” ujarnya.

Massa aksi dari aliansi mahasiswa di Kota Semarang menyuarakan tuntutan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Tengah, Kamis (10 April 2026) (Foto: Reino Avanstria/LPM Optimus)

Mahasiswa juga mengisyaratkan adanya kemungkinan aksi lanjutan sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah dan lembaga legislatif.

“Ke depan, kami akan mengkaji kembali langkah selanjutnya, baik melalui dialog maupun aksi lanjutan,” kata Rifqi Aswin.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir secara kondusif. Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu tersebut hingga tuntutan mereka dipenuhi. Aksi ini mencerminkan dinamika penyampaian aspirasi mahasiswa di ruang publik, sekaligus menunjukkan pentingnya kesesuaian antara pihak yang menerima aspirasi dengan isu yang diangkat. Peristiwa tersebut juga menjadi pengingat akan pentingnya transparansi, supremasi hukum, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Credit:

• Penulis: Ferdhinand Bomanara & Reino Avansatria
• Copy Editor: Diah Ayu
• Tim Lapangan: Ferdhinand Bomanara, Reino Avansatria, Alvin Valerian, Krista Aruma, Asharivy Aulia, Yerinska Putri, Salma Aprilia