Desa-Desa yang Diam-Diam Menghidupi Kota

By Esquire Magazine

Apakah kita sadar, nasi yang kita makan, kopi yang kita seduh, sayur yang kita masak, semuanya berasal dari tempat yang jarang muncul di media: “Desa”.

Desa, tempat yang sering dikucilkan, dipinggirkan, dan dikorbankan demi sebuah pembangunan. Tata ruang sering kali tidak berpihak pada tempat ini, tata ruang sering kali berorientasi kota-sentris. Tapi pernahkah kita membayangkan, jika desa rusak, apakah kota masih bisa hidup?

Jika kita membahas secara teoritis, desa dalam konteks tata ruang adalah wilayah yang memiliki fungsi produksi dalam mendukung kota, serta berperan sebagai penjaga ekosistem, fungsi lindung ruang, dan wilayah penyangga bagi perkotaan (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Sedangkan secara filosofis, menurut Prof. Johan Silas, desa dalam konteks tata ruang adalah ruang sosial, ruang nilai-nilai kehidupan dan kearifan lokal, serta memiliki logika ruang sendiri.

“Urban and rural areas are not separate, but interdependent spaces within a single territorial system” — UN-Habitat, 2015.

Jika kita mengacu pada teori urban-rural linkages, desa dan kota adalah dua wilayah yang saling bergantung satu sama lain, sehingga harus dipandang sebagai sistem yang terhubung. desa dan kota seharusnya memiliki hubungan timbal balik, desa memberikan kebutuhan material seperti bahan produksi dan tenaga kerja, sedangkan kota memberika kebutuhan layanan publik.

Namun, kota sering kali memanfaatkan desa tanpa timbal balik yang positif, seperti dampak lingkungan akibat limbah, ketidakadilan terhadap akses layanan dasar, hingga sasaran alih fungsi lahan. Jika mengacu pada data KPK satu dekade terakhir, Indonesia telah kehilangan sekitar 320.000 hektar (Ha) lahan sawah akibat alih fungsi lahan. Tentunya, mayoritas lahan pertanian berada di pedesaan yang telah beralih fungsi lahan menjadi permukiman, industri, hingga pertambangan.

Kembali lagi ke pertanyaan di awal, “Bagaimana jika desa telah rusak, apakah kota masih dapat hidup?”, Jawabannya “Tentu, bisa”

Kota akan tetap mampu berjalan, tapi daya hidupnya akan melemah secara perlahan, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan ekologis. Desa berperan sebagai pemasok pangan bagi kota, jika lahan pertanian beralih fungsi menjadi beton, maka ketahanan pangan kota akan terganggu dan akan bergantung pada impor, yang tentunya juga berdampak pada ketidakstabilan harga pangan. Selain berperan sebagai lumbung pangan, desa juga berperan sebagai wilayah penyangga bagi kota. Desa menjaga hutan, sumber air, dan kebersihan udara, jika itu hilang, maka perkotaan akan mengalami kenaikan suhu, krisis air bersih, hingga peningkatan risiko bencana banjir. Tidak hanya itu, sirkulasi sosial kota akan terganggu, karena kota bergantung pada migrasi tenaga kerja dari desa. Kota akan mengalami tekanan sosial yang tinggi akibat pengangguran, hingga permukiman kumuh.

Bagaimana menjaga relasi positif antara desa dan kota secara berkelanjutan?

Hal ini tentu perlu pendekatan yang adil, partisipatif, dan berbasis potensi lokal untuk menciptakan hubungan timbal-balik antara desa dan kota. Relasi desa-kota harus dilihat dari keterhubungan secara fungsional, artinya kota membutuhkan pasokan pangan, tenaga kerja, dan lingkungan, sedangkan desa membutuhkan kemudahan akses layanan publik, seperti akses pasar, kesehatan atau pendidikan. Maka, hal tersebut harus dipenuhi dengan mengatur sistem jaringan transportasi, distribusi logistik, dan pusat-pusat pertumbuhan yang saling terhubung melalui kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, perlindungan terhadap fungsi lahan juga harus benar-benar diperkuat untuk menghindari alih fungsi lahan pertanian. Tata ruang perlu mendorong desa tumbuh dengan identitas dan potensinya, seperti agrowisata, desa budaya, desa digital, bukan hanya menjadi pemasok sumber daya bagi kota.

Betapa pentingnya tempat ini bagi keberlanjutan kehidupan kota, dari pangan hingga tenaga. Sayangnya, tata ruang kita masih terlalu berpihak pada kota, sementara desa terus dikorbankan dalam proses pembangunan. Melalui perencanaan yang adil dan integratif, sudah saatnya desa tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian inti dari sistem yang saling menguatkan.