Krisis Kebebasan Berpendapat: Antara Mahasiswa Teknik Unhas vs Dapur MBG

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi. Melalui kebebasan inilah masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul perdebatan yang memantik perhatian publik terkait polemik antara mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Unhas) dan pihak yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa ini tidak hanya menyoroti dinamika antara mahasiswa dan pemerintah, tetapi juga mengundang pertanyaan mengenai sejauh mana ruang kritik masih dapat dijalankan secara bebas di Indonesia.

Pada dasarnya, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Program ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Dari sisi tujuan, kebijakan tersebut layak mendapatkan apresiasi karena berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Namun, sebagaimana kebijakan publik lainnya, program ini tetap membutuhkan pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan. Dalam konteks inilah kritik dari masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses demokrasi.

Polemik yang melibatkan mahasiswa Teknik Unhas menunjukkan bahwa persoalan utama bukanlah mengenai dukungan atau penolakan terhadap program MBG, melainkan mengenai bagaimana kritik diperlakukan dalam ruang publik. Kritik yang disampaikan mahasiswa pada dasarnya merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam mengawasi kebijakan publik. Mahasiswa memiliki sejarah panjang sebagai kelompok yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Dari masa pergerakan nasional hingga era reformasi, mahasiswa kerap menjadi aktor yang menyuarakan kepentingan masyarakat ketika muncul kebijakan yang dinilai perlu dikoreksi.

Dalam kehidupan demokratis, kritik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, kritik merupakan instrumen yang membantu pemerintah melihat berbagai kekurangan yang mungkin luput dari pengawasan internal. Ketika ruang kritik mulai dipersempit atau dianggap mengganggu jalannya program, yang terancam bukan hanya kebebasan individu untuk berbicara, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian untuk menerima perbedaan pandangan serta kesediaan untuk mendiskusikannya secara terbuka.

Di sisi lain, mahasiswa dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik secara objektif, berbasis fakta, dan disertai argumentasi yang rasional. Kebebasan berpendapat tidak boleh diartikan sebagai kebebasan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau menyerang pihak tertentu tanpa dasar yang jelas. Kritik yang berkualitas adalah kritik yang mampu menunjukkan persoalan sekaligus menawarkan solusi. Oleh karena itu, ruang kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial harus berjalan beriringan agar tercipta diskursus publik yang sehat.

Fenomena yang terjadi juga berpotensi menimbulkan efek jera (chilling effect) di kalangan mahasiswa maupun masyarakat luas. Ketika seseorang melihat adanya tekanan terhadap pihak yang menyampaikan kritik, muncul kecenderungan untuk memilih diam meskipun mengetahui adanya persoalan yang perlu disampaikan kepada publik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat melemahkan budaya akademik yang selama ini menjadi ciri utama perguruan tinggi. Padahal, kampus seharusnya menjadi ruang yang mendorong kebebasan berpikir, keberanian mengemukakan pendapat, serta pertukaran gagasan secara terbuka dan ilmiah.

Persoalan ini dapat dianalisis melalui Teori Ruang Publik (Public Sphere) yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Menurut Habermas, ruang publik merupakan arena tempat warga negara berdiskusi mengenai isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama secara bebas dan setara. Dalam ruang publik yang ideal, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa tekanan dari pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Teori ini relevan karena inti dari polemik tersebut berkaitan dengan keberadaan ruang dialog antara masyarakat dan pemegang kebijakan. Ketika kritik diterima sebagai bagian dari proses demokrasi, ruang publik akan berfungsi sebagaimana mestinya. Sebaliknya, ketika kritik dibatasi, fungsi ruang publik akan melemah dan kualitas demokrasi ikut terpengaruh.

Pandangan Habermas sejalan dengan jaminan konstitusi Indonesia. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat bukan sekadar hak sosial, melainkan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, setiap kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari partisipasi publik dalam pembangunan, bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap negara.

Pada akhirnya, polemik antara mahasiswa Teknik Unhas dan Dapur MBG memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak untuk membuka ruang dialog yang sehat. Berdasarkan perspektif Teori Ruang Publik Habermas, kritik mahasiswa merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang berfungsi menjaga akuntabilitas kebijakan publik. Jika kritik diterima sebagai masukan untuk perbaikan, maka program MBG berpotensi menjadi kebijakan yang semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, apabila ruang kritik justru dipersempit, dampaknya dapat melemahkan budaya demokrasi dan partisipasi publik. Dengan demikian, akhir yang baik bagi persoalan ini bukanlah kemenangan salah satu pihak, melainkan terciptanya komunikasi yang terbuka, rasional, dan saling menghargai demi kepentingan bersama.