Digitalisasi Konstruksi Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Korupsi Pada Pembangunan di Indonesia

Korupsi dan Konstruksi

Korupsi adalah salah-satu dari sekian banyak tantangan dan masalah yang ada di Indonesia. Salah-satu sektor yang rentan dan marak terhadap tindakan korupsi adalah sektor industri konstruksi. Pricewaterrhouse Cooper, pada tahun 2003 melakukan survei terhadap 184 Perusahaan konstruksi di beberapa negara di seluruh dunia, menyimpulkan bahwa tindakan suap dan korupsi merupakan ancaman besar di sektor konstruksi. Sepertiga dari perusahaan yang di survei didapati telah melakukan kejahatan tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyatakan bahwa sektor ini memiliki tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia.

Menurut (Ervianto, 2017) besarnya kecenderungan tindakan korupsi di sektor ini adalah karena keunikan dari industri ini sendiri, dimana konstruksi ini melibatkan banyak pihak, kesepakatan harga yang dilakukan diawal baru dilanjutkan pada tahap pembangunan, Persoalan kompetesi yang tidak sehat dan lain sebagainya.

Tentunya untuk mengatasi tindakan korupsi di sektor konstruksi ini bukanlah hal yang sederhana karena tindakan melanggar hukum ini begitu kompleks dan melibatkan pula sektor lainnya. Diperlukan banyak pihak yang sadar dan ikut berpartisipasi dalam mengatasi masalah ini, mulai dari pemerintah sebagai regulator, maupun kontraktor dan konsultan sebagai penyedia jasa baik dari pihak nasional maupun swasta. Kemudian salah-satu solusi dalam mengatasi hal tersebut adalah adanya inovasi dan penggunaan teknologi-teknologi terbaru dalam sektor industri konstruksi ini atau yang disebut juga Era Industri 4.0.

Era Industri 4.0

Di era industri 4.0 ini perkembangan teknologi begitu cepat, tidak terkecuali perkembangan pada industri konstruksi di dalam negeri. Menurut Lifter dan Tschiener (2013) prinsip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem, dengan menerapakan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi atau konstruksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri.

Penerapan sistem dan teknologi ini bukan sekedar digunakan untuk mencapai mutu atau meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pembangunan di Indonesia. Namun, adanya teknologi ini bisa juga digunakan sebagai alat untuk menekan tindakan korupsi pada bidang konstruksi di Indonesia. Tujuan dari pemberantasan korupsi ini juga linear dengan kualitas industri konstruksi Indonesia yang akan lebih baik dan sehat kedapannya.

Transparansi Informasi dan Transaksi

Pengelolaan informasi dan transaksi merupakan salah-satu bagian krusial dalam siklus pekerjaan konstruksi. Tentunya bukan sekedar dikelola dalam artian pengarsipan tapi dalam pengelolaan informasi ini harus ada transparansi dan kemudahan akses bagi setiap pihak berwenang yang terlibat. Informasi yang tertutupi inilah yang menjadi faktor utama sehingga terjadinya tindakan korupsi. Pengelolaan informasi ini juga akan sulit dilakukan dan rentan terjadi kesalahan jika dilakukan dengan metode konvensional. Di era digital ini pihak-pihak konstruksi bisa menggunakan Software Enterprise Resource Planning (ERP) yang sudah dibuat khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Dilansir dari (www. equipconstruction.com:2021), Software ERP memiliki kemampuan untuk menghubungkan pekerjaan back office, tim proyek, aktivitas lapangan, dan kontrol dokumen yang lengkap.

Kemudian juga terdapat Software Procore sebagai platform dalam manajemen konstruksi yang bisa mengkolaborasikan secara ekstensif setiap bagian proses pada proses konstruksi. Penggunaan software semacam ini bisa menyederhanakan alur kerja suatu proyek sehinngga pengawasan dan kontrol bisa lebih mudah dilaksanakan. Dilansir dari (www.builder.id: 2021) Software Procore ini terdiri dari 4 bagian utama; produktivitas lapangan, keuangan konstruksi, kualitas dan keselamatan, serta manajemen proyek.

Transparansi informasi ini kemudian bisa diakses oleh seluruh pihak dengan interface yang interaktif dan visibilitas secara menyeluruh. Solusi untuk memudahkan kolaborasi dan kemudahan akses juga bisa dengan memanfaatkan Cloud sebagai medianya. Tujuan dari transaparansi dan kemudahan akses ini agar memudahkan juga pengawasan dan penindakan jika terdapat informasi atau transaksi yang mengindikasikan adanya praktik korupsi selama proses konstruksi.

Building Information Modelling (BIM)

Menurut Tim BIM PUPR: 2018, Building Information Modelling (BIM) adalah representasi digital dari karakter fisik dan karakter fungsional suatu bangunan atau objek BIM. BIM merupakan suatu sistem kerja yang saling terintegrasi satu sama lain sehingga salah-satu manfaatnya adalah mampu mengefisiensikan proses konstruksi. Pemanfaatan BIM sendiri bisa mengubah grafik siklus hidup proyek. Jika dilakukan secara konvensional umumnya siklus hidup proyek ini akan banyak mengalami kendala di tahapan konstruksi, kendala pada tahapan konstruksi ini kemudian yang bisa menambah perputaran waktu dan transaksi dalam tahapan konstruksi. Penambahan perputaran waktu dan transaksi ini tentunya rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korupsi.

Menggunakan BIM, siklus hidup proyek akan banyak fokus di tahapan perancangan (design). BIM bisa melakukan clash detection pada semua bagian pekerjaan (arsitektur, struktur, mechanical, elektrikal, dan plumbing) pada tahap perancangan sehingga pada tahap konstruksi akan lebih minim kesalahan dan mengurangi waktu serta transaksi yang dibutuhkan pada tahap tersebut. Harapannya dengan tahapan kontruksi yang lebih efisien dan efektif, tindakan korupsi pada tahap ini juga bisa dikurangi.

Berbeda dengan gambar 3D biasa, BIM bukan hanya mampu menampilkan suatu perencanaan objek dengan lebih terukur dan menarik. Namun, BIM mampu menampilkan quantities atau kebutuhan material dari setiap elemen pada gambar tersebut. Diantara software yang memiliki fungsi ini adalah seperti Allplan., SketchUp, Open Buildings, dan sebagainya. Menggunakan fungsi tersebut tentunya dalam pembuatan Bill of Quantity (BOQ) atau pendataan material akan lebih efisien dan transparan sehingga bisa mengurangi kecurangan-kecurangan yang biasa dilakukan.

Operation and Maintenance

Salah-satu tahapan yang tidak kalah penting adalah tahapan Operation and Maintenance (OM). Pada tahapan ini suatu bangunan atau infrastruktur akan dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Pada tahap ini juga diperlukana pengelolaan aset yang rapih dan baik. Menggunakan software-software digital pendataan dan pengelolaan aset ini bisa dilakukan dengan lebih rapih dan mudah. Kemudahan dalam hal pendataan yang dilakukan dalam digital serta kemudahan dalam akses terhadap data-data yang terdapat dalam aset tersebut.

Menggunakan software-software tersebut juga memudahkan dalam proses maintenance karena memudahkan dalam pelacakan elemen-elemen yang memerlukan perawatan ataupun elemen yang mengalami kerusakan. Pengelolaan aset dan kemudahan dalam perawatan ini tentunya akan meminimalisir adanya pencurian dan penggelapan aset bangunan atau perusahaan. Teknologi paling baik untuk hal ini adalah penerapan BIM 7D (Facility Management Application). BIM 7D ini bisa mengelola aset dengan menampilkan modelling objek bangunan tersebut. Tersedia pula proses untuk mengelola data supplier subkontraktor atau komponen fasilitas melalui seluruh siklus hidup fasilitas.

Pelacakan dan Pelaporan Korupsi Secara Digital

Setelah perancangan, konstruksi, pendataan dan pengawasan yang sudah terintegrasi dengan software secara digital maka pelacakan pelanggaran juga bisa dilacak melalui pendekatan yang sama. Menggunakan digitalisasi tentunya setiap hal yang tidak sesuai dengan perencanaan bisa diketahui dengan lebih mudah. Kecurangan pada tahap konstruksi seperti pembangunan yang dibawah mutu rencana, penambahan kebutuhan illegal, dan sebagainya juga bisa diketahui, meskipun pengawasan secara langsung ke lapangan tentunya tetap wajib dilakukan.

Apabila kemudian terdapat indikasi adanya pihak yang melakukan korupsi maka digitalisasi juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk melaporkan hal tersebut. Tentunya dengan sistem pelaporan yang bertanggung jawab, mudah, dan aman bagi pelapor. Untuk projek pemerintah bisa dengan lebih meningkatkan integrasinya dengan KPK Whistleblower System disamping sistem internal yang sudah dibuat oleh penyedia jasa. Harapannya dengan sistem pelaporan yang terintegrasi ini, laporan-laporan yang masuk bisa lebih cepat untuk diproses.

Menggunakan perkembangan digital ini juga baik pemerintah atau penyedia jasa (konsultan dan kontraktor) bisa memanfaatkan sosial media dengan lebih baik untuk penyebarluasan informasi terkait pemberantasan korupsi di sektor konstruksi pada masyarakat luas yang sudah memasuki Era Society 5.0. Ouput-nya masyarakat juga ikut menjadi kontrol dan tidak segan untuk melaporkan setiap pelanggaran yang mereka temui langsung di industri konstruksi.

Kesimpulan

Implementasi konstruksi digital bukan hanya untuk tujuan menjaga dan meningkatkan mutu atau mempercepat proses konstruksi semata. Penerapan teknologi-teknologi modern ini juga bisa menjadi alat untuk mengurangi praktik korupsi yang terjadi pada industri konstruksi Indonesia.

Kunci utama dari penerapan konstruksi digital untuk mengurangi tindakan korupsi adalah sistem yang saling terintegrasi satu sama lain pada semua tahapan siklus hidup proyek. Hal tersebut akan menimbulkan transparansi data dan kemudahan untuk akses serta dapat melakukan pengawasan secara maksimal. Digitalisasi ini kemudian juga menjadi media yang efektif untuk pelaporan tindakan korupsi yang terjadi di industri konstruksi.

Penerapan hal tersebut tentunya perlu dukungan dari pemerintah dan seluruh pihak lainnya. Baik dukungan secara regulasi maupun dukungan secara teknis dalam penerapan konstruksi digital yang salah-satu manfaatnya adalah sebagai solusi atas maraknya tindakan korupsi di sektor ini. Sektor konstruksi yang bersih dari korupsi tentunya akan berdampak positif bagi perkembangan sektor itu sendiri dan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

bpsdm. (2021, November 11). Diakses dari bpsdm.pu.go.id: https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2019/08/a4dc2_PENGENALAN_BUILDING_INFORMATION_MODELING_BIM.pdf

Businesses, E. B. (2021, November 11). “Sistem ERP Untuk Industri Konstruksi di Indonesia”. Diakses dari https://www.equipconstruction.com/id/

Construction, B. F. (2021, November 11). “Software dan Tools: Builder Future Construction”. Diakses dari Builder Future Construction: https://www.builder.id/software-bim-terbaik-2020-2021-untuk-proyek-konstruksi/

Ervianto, W. (2017). “Praktek Korupsi Dalam Proyek Konstruksi”.

Persada, P. T. (2021, November 11). Diambil kembali dari totalbp: http://www.totalbp.com/information/165/kebijakan-anti-korupsi/id