Kelaparan Gaza, Solidaritas Global, dan Peran Aktif Gerakan Rakyat

Butuh organisasi global, solidaritas global, dan — yang sekarang pertama-tama dan paling utama — kesadaran politik global.

Displaced Palestinians in Deir al-Balah line up to receive food provided by charitable organizations (August 2024). Source: Gaza Strip Famine (Wikipedia).

Kelaparan di Gaza telah mengemuka jadi perbincangan komunitas internasional. Hal ini disebabkan kondisi kelaparan yang terjadi di Gaza dianggap sudah keterlaluan dan di luar nalar. Kondisi yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) disebut sebagai ‘kelaparan akut’ ini pada pokoknya terjadi setelah Israel memberlakukan pembatasan bantuan kemanusiaan yang bisa dan boleh masuk Gaza. Organisasi dan lembaga bantuan kemanusiaan yang berada di bawah PBB, atau setidaknya yang mandiri di luar Israel dan Amerika Serikat, tidak diperbolehkan masuk ke Gaza. Kebijakan ini mulai berlaku sekitar pertengahan Mei 2025 yang lalu.

Saat ini, pemberian bantuan kemanusiaan di Gaza sepenuhnya ditangani oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza atau Gaza Humanitarian Foundation (GHF). GHF ialah lembaga bantuan kemanusiaan milik Israel-AS yang menyediakan bahan pangan dan kebutuhan rumah tangga di wilayah Gaza. Meski tampak seperti lembaga kemanusiaan yang ‘baik’, pada kenyataanya, jumlah korban meninggal dunia di Gaza justru bertambah sejak lembaga ini beroperasi. Setidaknya, ada dua alasan. Pertama, karena jumlah posko, bantuan, dan waktu distribusi yang diberikan sangat terbatas. GHF hanya menyediakan empat posko untuk 2 juta penduduk Gaza. Masing-masing poskonya hanya beroperasi maksimal sepanjang 1 jam per hari. Kedua, karena posko GHF diduga disengaja beroperasi di wilayah operasi militer tentara Israel. Sehingga para penduduk yang membutuhkan bantuan menjadi sasaran empuk kekerasan tentara israel hingga tewas. Kombinasi keduanya berujung pada bencana kemanusiaan besar seperti yang tengah dunia lihat saat ini.

Setidaknya saat artikel ini ditulis, Jumat (25/07/2025), telah jatuh lebih dari 1.000 orang korban jiwa di wilayah Gaza. Data mencatat, sebanyak 800 lebih dari 1000 orang yang meninggal dunia saat mencari bantuan pangan, disebabkan oleh tembakan atau terdampak tembakan tentara Israel. Tembakan tank, senapan mesin, dan penembak runduk, tercatat sebagai penyebab kematian paling banyak. Ketika peristiwa semacam ini terjadi dalam kerumunan orang yang sedang berebut makanan, efeknya adalah kepanikan. Orang berdesakan, lari berhamburan, terinjak-injak, dan berusaha menyelamatkan diri dari peluru nyasar. Jadi, bisa dibilang, efek pembatasan bantuan kemanusiaan israel yang berlaku bukan hanya sekedar menghalangi akses komunitas internasional atas kondisi di wilayah Gaza, tetapi juga dalam rangka mempercepat “proyek” penghapusan atas bangsa Palestina.

Para jurnalis dari Agence-France Press (AFP), Associated Press (AP), BBC News, dan Reuters yang melaporkan keadaan di Gaza, telah membuat pernyataan bersama terkait perkembangan situasi yang makin mengkhawatirkan. Dalam pernyataan yang dipublikasi pada Kamis (24/05/2025) kemarin, mereka mengatakan:

“Kami sangat prihatin terhadap para jurnalis kami di Gaza, yang semakin tidak mampu memberi makan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Selama berbulan-bulan, para jurnalis independen ini telah menjadi mata dan telinga dunia di lapangan di Gaza. Kini, mereka menghadapi situasi mengerikan yang sama seperti yang mereka liput.”

Saat dimintai keterangan, Israel mengklaim bahwa apa yang terjadi di wilayah Gaza, adalah ulah Hamas. Menurut mereka, tentara Hamas menyusup ke dalam antrean pencari bantuan dan kemudian memulai kerusuhan. Terakhir, pejabat kementerian Israel justru dengan berani menyatakan “tidak ada kelaparan di Gaza.” Ironis. Alibi yang dibuat-buat seperti ini justru mengingatkan dunia pada satu keadaan tertentu dimana rezim fasis berkuasa di Eropa — sesuatu yang (tampaknya) amat dibenci Israel.

Reaksi Global

Bukan sekadar memori politik atas kekerasan masa lalu saja yang kemudian aktif, tetapi seturut dengan itu juga merangsang memori politik perlawanan atas kekerasan tersebut. Kiranya, itulah yang mendasari kecaman komunitas internasional. Rakyat dimanapun, dari London hingga Tirana, dan dari Stockholm sampai Seoul, ramai-ramai turun ke jalan menentang perbuatan Israel dan menuntut penghentiannya sesegera mungkin. Kecaman dan tuntutan penghentian kekejian Israel kian merebak luas.

Upaya rakyat di berbagai belahan dunia juga beragam. Mulai dari aksi-aksi protes di depan gedung, kantor, dan bangunan yang berhubungan dengan Israel dan AS (seperti di Jepang dan Korea), aksi pendudukan kampus (oleh mahasiswa dan dosen di AS) aksi perusakan atap bangunan pabrik senjata (di Inggris), aksi bakar diri (oleh Aaron Bushnell di AS) aksi pengibaran bendera Palestina berukuran besar di dalam stadion sepak bola (di Celtic), aksi konvoi lintas negara (Gaza March di Tunisia), sampai aksi menembus pengepungan Gaza oleh Israel lewat jalur laut (Madleen). Belakangan, kapal kedua Freedom Flotilla yang berangkat dari Italia, yakni Handala, sudah sampai di Laut Mesir. Sayangnya, Handala dan krunya dikabarkan terputus kontak, diduga karena sabotase.

Yang menarik, aksi-aksi ini mulai kehilangan sekat-sekat regional dan identitasnya. Aktivis lingkungan Greta Thunberg misalnya, yang merupakan warga Swedia, bersama politikus partai La France Insoumise (LFI), Rima Hassan yang warga Perancis asli Palestina, dan sejumlah aktivis lainnya, pada Juni 2025 yang lalu, berlayar pertama kalinya menggunakan kapal Madleen untuk menembus blokade laut yang dilakukan Israel. Saat ini, di atas kapal Handala yang sedang terapung menuju Palestina, berada 19 kru aktivis lintas negara dan 2 jurnalis yang akan merekam perjalanannya. Di antara 19 kru tersebut, ada Christian Smalls, akvitis buruh AS, pendiri Amazon Labor Union — serikat buruh Amazon. Ada pula nama seperti Emma Forreau, politisi keturunan Perancis-Swedia anggota parlemen Eropa dari partai LFI yang baru berusia 25 tahun.

Selain aksi-aksi yang dimotori nama-nama besar, gerakan ini juga merupakan sesuatu yang lahir dari bawah, dari rahim organisasi rakyat di berbagai negeri. Setidaknya ada dua aksi yang relatif besar saat badai kelaparan bulan Juli 2025 melanda Gaza. Pertama, Panergatiko Agonistiko Metopo (PAME), yang merupakan gabungan organisasi serikat buruh di Yunani, belakangan menginisiasi mogok buruh pelabuhan di Piraeus dalam rangka penolakan mereka untuk mengirim logistik bagi Israel. Kedua, di tempat terpisah, serikat buruh Union Sindicale di Base (USB) di Genoa, juga menjadwalkan mogok buruh pelabuhan pada hari ini (25/07/2025), dengan maksud menolak ikut mengangkut logistik perang yang akan digunakan Israel.

Meningkatnya taraf kejahatan Israel dan eskalasi protes terhadapnya turut berdampak pada sikap para pemimpin dunia. Ibukota Kolombia, Bogota, menjadi saksi pertemuan Negara-negara Selatan dalam rangka merumuskan sikap bersama atas kejahatan yang telah dan sedang dilakukan Israel. Pertemuan yang disebut sebagai Konferensi Bogota ini diprakarsai oleh apa yang disebut “The Hague Group” — kelompok negara-negara selatan yang dibentuk pada Januari 2025 untuk menegakkan keputusan hukum Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahmakah Pidana Internasional (ICC) atas urusan Israel-Palestina. Konferensi yang dihadiri pelapor khusus PBB Francesca Albanese, membuahkan beberapa resolusi.

Sementara itu, negeri-negeri Dunia Utara, atau yang biasa juga dikenal dengan Negara Inti (Core), mulai menampakkan perbedaan yang bergesekan. Baru-baru ini, Presiden Perancis Emmanuel Macron, mengumumkan kesediaan Perancis untuk mengakui Palestina sebagai negara yang dijadwalkan pada bulan September nanti. Keputusan Macron segera menuai respon pemimpin dunia yang lain: diikuti secara terbatas (hanya mengecam kelaparan saja), seperti halnya Inggris dan Australia sekaligus dicela dikecam dan dikutuk secara kasar oleh Israel dan AS. Setahun sebelumnya, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara.

Kelaparan yang disengaja oleh Israel, membuka lebih banyak mata tentang penjajahan dan genosida yang terjadi. Pertentangan keinginan Israel vis a vis rakyat Palestina, sekarang justru meluas menjadi pertentangan antara keinginan penguasa negara pusat melawan keinginan rakyat di pinggiran. Masalah yang dialami rakyat Palestina kini tampil sebagai sebuah masalah global. Sebagai masalah global, ia melibatkan lebih banyak peran komunitas internasional dalam meresolusi permasalahan yang ada. Maka, ia pasti membutuhkan tindakan global yang nyata.

Indonesia?

Ada banyak anggapan bahwa Indonesia bisa berperan lebih, melawan lebih. Tidak hanya sebatas mengakui kedaulatan Palestina dan menjalankan resolusi Konferensi Bogota, tetapi juga memutus semua jenis hubungan dengan Israel. Ini nampak menggiurkan, dan memang jadi kemauan banyak orang.

Sejatinya, Indonesia menghadapi dilema geopolitik. Di tingkat yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan urusan Israel-Palestina, kedudukan Indonesia bisa dibilang ambigu. Di satu sisi mendekat dan bergabung dengan Negara-negara Selatan ke dalam poros BRICS dan The Hague Group. Di sisi yang lain, Indonesia masih harus menjaga kedekatan dan koneksi strategis dengan negara-negara Utara, terutama Amerika Serikat, yang selama ini menjadi salah satu mitra utama dalam perdagangan, investasi, dan militer.

Pilihan posisi ini tentu bukan tanpa resiko dan konsekuensi. Terakhir, Prabowo dan Trump telah menyetujui kesepakatan tarif impor barang dari Indonesia sebesar 19% sementara nol persen untuk AS, termasuk penyerahan data untuk kebutuhan komersil perusahaan AS. Hal ini barangkali membingungkan sekaligus membuat rakyat berang. Pidato-pidato Prabowo yang menekankan tentang kemandirian bangsa dan sikap anti-asing terdengar kontradiktif dengan apa yang setidaknya tampak terjadi di lapangan. Orang pasti berseloroh: “Bagaimana mau jadi bangsa yang mandiri kalau masih impor-impor?” atau “Katanya anti-asing…”

Tapi persis di situlah letak persoalannya.

Selatan-Selatan

Kedudukan negeri-negeri di dunia, sebagaimana sudah sering diketahui, berada dalam hubungan yang asimetris. Artinya, hubungan dan posisi negara-negara di dunia tidaklah setara. Dalam kapitalisme global, tidak ada hubungan yang setara antara negara pusat dan pinggiran, atau antara Utara dan Selatan. Hubungan yang dominan justru bersifat eksploitatif: antara yang menghisap dan yang terhisap. Sebagai pemasok dependen dalam sistem ini, Indonesia tak punya banyak keleluasaan untuk menentukan sikap politik yang sepenuhnya mandiri dari tekanan negara-negara majikan.

Situasi geopolitik yang kini mengarah pada penguatan multipolarisme pun tidak serta-merta membuat negara-negara seperti Indonesia bebas memilih poros atau haluan baru. Belenggu struktural yang telah mengglobal sejak lama tetap menjerat. Kemampuan imperialisme untuk memaksakan kepentinggan lewat cara paling lembut (hutang) hingga paling kasar (perang) membuat perubahan orientasi politik luar negeri bukan hal yang mudah.

Kehendak untuk lebih berdaulat, bagi negeri-negeri Selatan, juga bagi Indonesia adalah proses panjang yang tak bisa semata-mata diserukan dari luar. Tiongkok dan Brasil adalah contoh menarik. Kehendak kedaulatan di dua negeri itu tidak pernah bisa dilepaskan dari pembangunan basis kekuatan di dalam negeri — di seluruh sektor rakyat.

Dalam posisinya pada Palestina, kedua negeri Selatan ini pada posisi yang “pasang badan” meski berkali-kali ditekan AS. Baik Tiongkok maupun Brasil menghadapi sanksi tarif yang tinggi. Namun demikian, keduanya berani bertarung. Tiongkok membalas tarif AS hingga Paman Sam mau bernegosiasi. Brasil berdiri menolaknya. Brasil mendapat sanksi tarif di tengah upaya pemerintah dan rakyat mereformasi hari kerja dan memajaki orang-orang kaya. Ketika sanksi tarif 50% resmi dijatuhkan, rakyat Brasil membanjiri jalan untuk membela diri.

Rakyat Brasil tahu bahwa keaktifan negerinya dalam upaya membangun kesetaraan global, termasuk pembelaan pada Palestina, punya musuh dan resiko. Semakin aktif negerinya, artinya makin besar musuh dan resikonya. Sehingga, untuk sampai kesana, dibutuhkan kekuatan politik yang makin besar dalam rangka menyukseskannya. Mereka sepenuhnya sadar, bahwa musuh yang menghalangi kemauan mereka adalah imperialisme. Di Brasil, kehendak modal ini mewujud dalam manuver-manuver kelompok sayap kanan super kaya yang kini sedang berusaha dipajaki tinggi.

Fenomena Brasil barangkali bukan satu-satunya. Kolombia, Cili, Kuba, Afrika Selatan, dan negeri-negari Selatan lainnya telah dan sedang terus berusaha menempuh jalan kedaulatan serupa. Keberhasilan kekuatan politik rakyat dalam pengambilalihan tuas-tuas penting struktur negara dari tangan kelompok sayap kanan borjuis tampak sebagai satu ciri penting dari keberhasilan beberapa negeri Selatan dalam merebut kedaulatannya.

Dengan tantangan negerinya masing-masing, tampak potensi yang menjanjikan dalam kebangkitan merangkak aliansi Selatan-Selatan ini. Indonesia memiliki potensi serupa bila gerakan rakyatnya dapat segera menangkap semangat perubahan zaman yang terus bergerak cepat. Di tengah ketidakstabilan geopolitik, gerakan rakyat di Indonesia mesti merumuskan jalan keluar yang tepat dalam kerangka perjuangan global.

Gerakan rakyat di Indonesia sebagai bagian dari gelombang perubahan Global Selatan, perlu keluar dari pola perjuangan yang hanya bersifat lokalistik dan sempit. Tidak meninggalkan persoalan lokal, melainkan mulai membaca persoalan lokal sebagai bagian dari sistem global yang lebih besar.

Penting bagi gerakan rakyat untuk mengembangkan diri menjadi kekuatan yang tak cuma protes, tapi juga proaktif. Bukan cuma reaktif, tapi punya rencana jangka panjang. Dalam konteks ini, pembacaan terhadap medan global sangat menentukan: siapa lawan kita, siapa kawan potensial, dan di mana posisi kita hari ini. Jangan sampai kita terjebak dalam frustrasi tanpa arah, menyalahkan negara sendiri tanpa memahami bahwa negara itu sendiri — terutama yang ada di pinggiran dunia — juga beroperasi dalam sistem global yang mendikte geraknya.

Pemerintah bukannya tak perlu dikritik dahulu. Tapi kritik itu perlu menyasar lebih dalam dan tajam: menuju sistem, cara kerjanya, dan aturan yang menjaganya. Kita tak bisa terus berhenti pada slogan “pemerintah salah karena kapitalis.” Kita perlu tahu kapitalisme macam apa, kekuatan siapa yang bermain, bagaimana relasi Indonesia dengan poros pusat sistem ini, dan sejauh mana kita bisa mendorong perubahan.

Sekarang, perjuangan bukan lagi sebatas wilayah-wilayah. Juga bukan semata-mata rakyat melawan negara. Sekarang ini, rakyat — yang terhisap di Selatan — melawan tatanan global yang dikendalikan oleh segelintir elit di negara-negara pusat. Artinya, perjuangan kita hari ini, kalau memang ingin menang, harus berpikir secara global. Butuh organisasi global, solidaritas global, dan — yang sekarang pertama-tama dan paling utama — kesadaran politik global.

Ditulis pada pekan terakhir Bulan Juli, 2025. Disunting dan diunggah 29 Januari 2026.