Bayangan di Balik Angka (1): Ketika Indeks Menjadi Vonis

Photo by Cht Gsml on Unsplash

Setiap kali sebuah indeks ekonomi dipublikasikan, publik bereaksi seolah vonis telah dijatuhkan. Ekonomi dianggap baik atau buruk hanya dari satu angka. Padahal, angka itu tidak pernah berdiri sendiri.

Belum jadi member Medium? **Baca gratis di sini. ** Terima kasih untuk komentar, sorotan (📝) dan tepukannya (👏). Selamat membaca.

Kita makin sering mendengar publikasi indeks yang mengulas berbagai kondisi di negara kita atau kondisi global lainnya.

Pasca publikasi indeks di media. Kemudian tokoh dan pemengaruh berlomba memberi tafsir. Media sosial dipenuhi debat. Angka-angka itu lalu menjelma vonis: ekonomi sedang baik atau sedang buruk.

Human Development Index (HDI), Indeks PMI Manufaktur Indonesia, atau indeks-indeks lain kerap dijadikan rujukan utama untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Satu angka seolah cukup untuk mewakili kondisi yang kompleks.

Masalahnya, angka indeks sering dipercaya lebih cepat daripada dipahami.

Indeks adalah produk riset. Ia bukan fakta mentah yang jatuh dari langit. Ia adalah hasil pilihan metodologi, asumsi, dan cara pandang pembuatnya.

Namun dalam perbincangan publik, proses ini sering dilupakan. Yang tersisa hanya angka akhir dan kesimpulan akhir. Atau bahkan kesimpulan cepat.

Sebagai sebuah konsep, indeks memang dibuat untuk menyederhanakan. Deretan angka itu dirancang agar publik bisa membaca tren tanpa harus menyelami detail teknis yang rumit. Di sinilah indeks menjadi alat bantu yang berguna. Tetapi justru karena sifat penyederhanaannya, indeks juga menyimpan risiko.

Darimana asal risiko itu datang? Ada beberapa kemungkinan. Bisa dari sumber datanya atau metodologinya itu sendiri.

Ada indeks yang dibangun dari data riil, ada pula yang berasal dari survei. Ada data murni yang bisa dipakai secara mandiri. Ada data turunan dari pengolahan data atau indeks lain.

Semua pilihan ini memengaruhi hasil akhir. Namun bagi publik, perbedaan itu sering kali tidak relevan. Angka tetap angka.

Pola perbincangan publik hampir selalu sama. Media mempublikasikan hasil indeks. Setelah itu, tokoh dan pemengaruh mulai memberi komentar. Khalayak kemudian terlibat dalam diskusi, perdebatan, bahkan saling menyalahkan. Proses ini berlangsung di televisi, portal berita, hingga media sosial.

Ambil contoh HDI. Ketika angkanya dinilai buruk, kritik biasanya langsung diarahkan ke kementerian terkait.

Hal yang sama terjadi pada Indeks PMI Manufaktur Indonesia. Ketika PMI berada di bawah 50, kesimpulan yang sering muncul adalah ekonomi sedang bermasalah.

Padahal, sebelum menjadikan sebuah indeks sebagai dasar kritik atau kebijakan, ada satu pertanyaan sederhana yang seharusnya diajukan terlebih dahulu: bagaimana indeks itu dibuat?

Pertanyaan ini jarang muncul dalam perbincangan publik. Metodologi dianggap urusan teknis, terlalu rumit, atau tidak menarik. Akibatnya, kita lebih sibuk memperdebatkan hasil ketimbang memahami proses.

Indeks akhirnya berubah fungsi. Dari alat bantu membaca tren, ia menjelma menjadi alat legitimasi.

Publikasi angka indeks sering dipakai untuk membenarkan posisi tertentu, memperkuat narasi tertentu, atau menyerang pihak tertentu.

Meski demikian, kami percaya masalahnya bukan pada indeks itu sendiri. Masalahnya adalah cara kita memperlakukannya.

Kita cenderung terkesima dengan angka indeks yang sering dianggap final. Apalagi jika pembuat indeks adalah institusi dari lembaga global yang terkemuka.

Saat angka dianggap kebenaran final dan tidak ada ruang refleksi untuk memahami metodologi dan sumber data yang sedang dibicarakan, maka hasilnya sia-sia.

Padahal, di balik setiap angka yang diproduksi dari sebuah riset akan selalu ada asumsi, keterbatasan, dan konteks.

Untuk memahami itu, kita perlu masuk lebih dalam ke salah satu indeks yang paling sering dibicarakan: PMI Manufaktur Indonesia.

(Bersambung ke Bagian 2)