Dominasi Gerindra dan Pasang-Surutnya dalam Setahun Pemerintahan Prabowo

Memasuki 2026, atau setahun lebih pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah lembaga survei kembali bekerja mengulas approval rating hingga penilaian terhadap program prioritas khususnya makan bergizi gratis (MBG). Indikator Politik menyebut tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo nyaris menembus 80%, mencapai 79,9%. Tidak lama kemudian, Indekstat juga mengeluarkan angka yang hampir sama, sebesar 79,2%. Sementara itu 72,8% merasa puas terhadap program MBG, meskipun banyak kritik soal korupsi dalam pelaksanaannya (61,7%).

Tak hanya itu, Indekstat juga mengukur elektabilitas partai-partai, di mana Gerindra mendominasi dengan raihan hingga 37,0%. Tingginya elektabilitas Gerindra menekan partai-partai lain jauh di bawah 10%. PDIP hanya meraih 7,9%, sementara Golkar jeblok ke peringkat ke-5 (5,8%) di bawah PKB (7,7%) dan Demokrat (6,9%). Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji santai menanggapi hasil survei tersebut, dengan menyinggung pemilu masih lama dan Golkar akan tetap baik-baik saja. Sementara itu juru bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra bersyukur dan mengapresiasi dukungan publik yang tecermin dari hasil survei, tetapi diakui bahwa situasi masih bisa berubah. Sebagai sama-sama bagian dari koalisi berkuasa, Demokrat memilih fokus membantu suksesnya pemerintahan melalui kinerja menteri-menterinya di kabinet.

Jika dikilas balik, menjulangnya elektabilitas Gerindra pernah dialami pada awal pemerintahan yang baru memasuki 100 hari, bahkan lebih tinggi lagi mencapai 38,1%, seperti tergambar pada rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI). Bisa dikatakan, ini adalah periode bulan madu bagi pemerintahan baru, di mana tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo menembus 81,4%, jauh lebih tinggi dari presiden-presiden sebelumnya pada kurun yang sama. Di era SBY hanya 65%, sedangkan Jokowi malah lebih rendah lagi pada kisaran 50%. Faktor ekonomi disebut sebagai biangnya, di mana inflasi pada masa SBY sangat tinggi (8,81%), begitu pula yang dihadapi Jokowi (6,25%). Sementara itu Prabowo mewarisi rendahnya tingkat inflasi sepanjang dua periode Jokowi, hanya sebesar 2,6% year-on-year. Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa dibilang menjadi keberlanjutan dari Jokowi, faktanya kemenangan Prabowo tidak bisa dilepaskan dari dukungan Jokowi yang masih menjabat presiden saat Pilpres 2024 lalu.

Meskipun elektabilitas Gerindra pada awal 2025 sangat tinggi, tetapi masih menyisakan ruang bagi Golkar (10,2%), PDIP (9,3%), dan PKB (8,2%). Pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo masih mencirikan pengaruh Jokowi, di mana coattail effect dibagikan cukup merata kepada semua partai. Hanya saja mulai muncul situasi di mana Prabowo yang identik dengan Gerindra mendorong elektabilitasnya terlalu dominan dibanding partai-partai pendukung pemerintah lainnya.

Namun pemerintah kemudian mulai dihadapkan pada masalah nyata, bagaimana harus mengatasi rendahnya daya beli masyarakat dan sempitnya lapangan kerja. Demonstrasi mahasiswa marak dengan mengusung tagar #IndonesiaGelap hingga seruan di media sosial untuk #KaburAjaDulu, yang mencerminkan pesimisme terhadap masa depan Indonesia. Gunjang-ganjing di bursa saham hingga rontoknya nilai mata uang mendekati Rp 17 ribu per dolar Amerika, diperparah lagi dengan ancaman tarif resiprokal yang dilemparkan oleh Presiden Donald Trump. Protes mahasiswa dan kalangan masyarakat sipil juga mengarah soal penolakan terhadap revisi UU TNI yang berlangsung sangat cepat di parlemen.

Puncaknya, demo-demo yang berujung rusuh pada akhir Agustus 2025, yang disertai perusakan kantor-kantor polisi dan gedung DPRD, bahkan penjarahan rumah-rumah anggota DPR dan menteri. Selain itu maraknya pemberitaan tentang kasus-kasus keracunan pada pelaksanaan MBG menjadi titik kritis dari program unggulan dan janji kampanye Prabowo. Hasilnya, elektabilitas Gerindra turun tajam pada September 2025 menjadi 20,0% (survei Indikator) dan paling rendah hanya 18,50% hingga sempat tersalip oleh PDIP pada awal Oktober 2025 (Index Politica).

Prabowo bergerak cepat dengan melancarkan tiga jilid reshuffle kabinet dalam waktu sebulan saja. Posisi menteri keuangan yang lama dijabat Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Meskipun sempat dipertanyakan kapasitasnya, dalam hitungan hari Purbaya menjelma menjadi idola baru netizen. Sejumlah gebrakan dan gaya “koboi” Purbaya mendulang dukungan luas di media sosial. Jumlah follower di akun-akun medsos Purbaya langsung melejit. Purbaya bahkan dianggap sebagai satu-satunya menteri yang dibutuhkan rakyat, tidak perlu ada pejabat yang lain.

Menanggapi kemarahan publik terhadap kepolisian, Prabowo mewacanakan pembentukan Komite Reformasi Polri. Nama Mahfud MD digadang-gadang sebagai calon ketuanya, padahal sebelumnya menjadi rival Prabowo dalam Pilpres bersama Ganjar Pranowo. Anggota DPR yang dinilai kontroversial dengan pernyataannya yang melukai hati publik, dan rumah-rumahnya sampai dijarah massa, dinonaktifkan sebagai sanksi.

Elektabilitas Gerindra mulai rebound, pelan-pelan naik tetapi masih fluktuatif pada pertengahan hingga akhir Oktober 2025. Dari hanya 22,13% (Pusat Riset Indonesia/PRI) dan 24,1% (Poltracking) hingga 26,8% (Populi Center), sampai melejit ke 29,4% (Indikator) dan tertinggi menembus 33,5% (Indonesian Political Opinion/IPO).

Anjlok dan pasang-surutnya Gerindra sepanjang September-Oktober 2025 memberi napas bagi partai-partai lain, terutama PDIP dan Golkar. Elektabilitas kedua partai papan atas itu bergerak pada kisaran 10–20%, di mana PDIP menyentuh angka tertinggi 19,78% dan mengalahkan Gerindra. Sedangkan Golkar mencapai elektabilitas tertinggi sebesar 17,21%, bersaing ketat dengan PDIP, tetapi secara umum PDIP masih lebih unggul dari Golkar.

Melewati setahun usia pemerintahan, isu-isu relatif mereda. Guncangan baru terjadi pada akhir tahun 2025 dengan terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera yang menelan korban lebih dari seribu orang. Kritik terhadap penanganan dan seruan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional, hingga dibukanya pintu bagi bantuan asing, membanjiri media sosial. Prabowo bersikukuh bahwa semua bisa ditangani sendiri oleh kekuatan nasional, tanpa perlu meributkan soal status kebencanaan.

Berganti tahun, perhatian publik beralih ke Pulau Jawa yang mengalami musim hujan dan cuaca ekstrem selama berminggu-minggu. Banjir melanda hampir seluruh pantai utara Jawa, termasuk Jakarta yang langganan tiap tahun. Puncaknya, tanah longsor di Bandung Barat dengan korban jiwa yang teridentifikasi sebanyak 83 orang. Baru-baru ini ribuan warga desa di Tegal terpaksa mengungsi dan harus relokasi permanen setelah rumah-rumah dan bangunan hancur akibat bencana tanah bergerak.

Gerindra berhasil memulihkan elektabilitasnya, kembali pada pencapaian pada setahunan yang lalu setelah guncangan sepanjang tahun 2025. Pelajaran yang bisa dipetik, identifikasi publik terhadap Gerindra dengan Prabowo seperti dua sisi mata uang, pada satu sisi menguntungkan bagi tingginya elektabilitas sekaligus rentan dengan naik-turun seiring permasalahan ekonomi dan sosial-politik.

Dominasi Gerindra selama setahun pemerintahan Prabowo mirip dengan fenomena Demokrat yang mengalami lonjakan suara pada pemilu periode kedua SBY. Hal yang sama terjadi pada survei Gerindra awal tahun lalu dan sekarang, di mana elektabilitasnya yang terlalu tinggi “menyedot” besar-besaran dukungan untuk partai-partai lain. Dalam hal ini Golkar paling menjadi korban, terpuruk hingga posisi 5 besar, sementara partai-partai lain masih mampu menahan agar elektabilitasnya tidak terlalu jatuh dalam.

Dalam konstelasi politik saat ini, Demokrat tampaknya berpotensi untuk mencuri momentum, dengan tampilnya AHY sebagai figur alternatif untuk menandingi Gibran. Elektabilitasnya bersaing ketat dengan PKB yang cenderung stabil pada kisaran 7–8%, paling rendah hanya 6,2%. Demokrat memang mampu menembus hingga 9,8% dan beberapa kali mencapai 7–8%, tetapi titik terendahnya jauh lebih di bawah pada kisaran 4–5%.

Di papan tengah, tiga partai berebut posisi di mana PAN sempat mencapai elektabilitas tertinggi 7,89%, sedangkan Nasdem 7,48% dan PKS 6,15%. Tetapi PAN juga pernah mencapai titik yang paling rendah 2,7%, agak jauh di bawah Nasdem (3,5%) dan PKS (3,9%). Di antara ketiganya, Nasdem tampaknya yang paling “sial” karena terperosok di rentang 3–6%. Pada Pemilu 2019 dan 2024, perolehan suara Nasdem kokoh pada 9%, membayang-bayangi PKB dan mengalahkan Demokrat. Sementara itu PKS cenderung lebih kokoh dengan elektabilitas pada kisaran 4–5%.

Pada jajaran menengah bawah, dengan asumsi ambang batas parlemen (PT) sebelumnya 4%, PSI dan PPP bersaing ketat. PSI unggul tipis dengan elektabilitas tertinggi 4,25%, PPP cukup puas dengan 4,12%. Agak di bawahnya ada Perindo yang capaian tertingginya sebesar 2,25%, jika ditambahkan dengan margin of error tipis menyundul PT 4%.

Klaster papan bawah dihuni partai-partai gurem, tanpa disertai partai-partai baru yang belum masuk dalam radar survei. Veteran pemilu lalu itu ada Gelora dengan elektabilitas tertinggi 0,8%, disusul Hanura (0,6%), PBB (0,5%), dan Buruh (0,3%). Yang paling mengenaskan adalah tiga sisanya, yaitu PKN (0,3%), Garuda (0,2%), dan terakhir Ummat (0,2%). Banyak di antara partai-partai itu juga nihil elektabilitasnya dalam sejumlah survei. Selain itu masih ada undecided voters yang berkisar 12–24% pada survei-survei tersebut.