Mengapa Pertumbuhan 5,61% Tidak Dirasakan Masyarakat?

Televisi kecil di sudut pasar menyiarkan berita tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% pada kuartal I 2026.

Siaran Konferensi Pers APBN Kita edisi April 2026 di Tengah Aktivitas Jual-Beli di Pasar Tradisional.

Beberapa orang sempat melihat layar sebentar sebelum kembali ke aktivitas masing-masing. Di depan kios sayur, dua ibu membicarakan harga minyak goreng yang naik lagi. Di dekat penjual ayam, seseorang bercerita bahwa tempat kerjanya mulai mengurangi pegawai. Tidak ada yang membahas pertumbuhan ekonomi.

Angka 5,61% tetap berjalan di layar televisi. Tetapi di pasar, percakapannya berbeda.

Pertanyaan kemudian muncul: jika ekonomi benar tumbuh setinggi itu, mengapa banyak masyarakat justru merasa ruang ekonominya semakin sempit?

Masalahnya mungkin bukan pada angkanya. Masalahnya ada pada cara kita membaca angka tersebut.

GDP ≠ Kesejahteraan

Selama ini, pertumbuhan ekonomi sering diperlakukan seolah identik dengan pertumbuhan kesejahteraan. Padahal dalam ekonomi, keduanya tidak selalu bergerak bersama.

Yang dihitung GDP atau Gross Domestic Product adalah seluruh aktivitas produksi barang dan jasa yang terjadi di dalam wilayah Indonesia. Masalahnya, aktivitas ekonomi tidak selalu berarti pendapatan itu tinggal di Indonesia.

Grafik Realisasi FDI Indonesia Q1-2021 — Q1-2026 (Sumber: https://tradingeconomics.com/indonesia/foreign-direct-investment)

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan Indonesia sangat ditopang Foreign Direct Investment (FDI), terutama di sektor hilirisasi mineral, pengolahan logam, dan industri berbasis sumber daya alam. Pada kuartal I 2026 saja, realisasi Penanaman Modal Asing mencapai sekitar Rp250 triliun, hampir separuh dari total investasi nasional sebesar Rp498,8 triliun.

Produksinya memang terjadi di Indonesia. Smelternya berdiri di Indonesia. Nilai tambah industrinya dicatat di Indonesia. Maka semuanya masuk ke dalam GDP Indonesia. Namun tidak seluruh hasil akhirnya berputar di Indonesia.

Sebagian kembali keluar dalam bentuk repatriasi dividen, pembayaran teknologi, impor mesin industri, royalti, hingga rantai pasok global yang sebagian besar masih berada di luar negeri. Ekonomi tumbuh, tetapi sebagian dari pertumbuhan itu hanya lewat sebentar sebelum akhirnya keluar kembali.

Karena itu, indikator yang sebenarnya lebih dekat untuk membaca kesejahteraan nasional bukan hanya GDP, melainkan juga GNP atau Gross National Product, yakni pendapatan yang benar-benar diterima warga negara.

Simon Kuznets, ekonom peraih Nobel yang menjadi salah satu perumus sistem pendapatan nasional modern, pernah mengingatkan bahwa kesejahteraan sebuah bangsa tidak bisa disimpulkan hanya dari ukuran pendapatan nasional.

Masalahnya, pembahasan mengenai GNP hampir tidak pernah muncul dalam diskursus ekonomi Indonesia. Pemerintah rutin merilis GDP setiap kuartal, tetapi data GNP jauh lebih terbatas dan jarang menjadi perhatian utama.

Padahal bagi negara dengan ketergantungan FDI tinggi seperti Indonesia, selisih antara GDP dan GNP justru penting. Sebab di situlah kita bisa melihat apakah pertumbuhan benar-benar tinggal di dalam negeri, atau hanya besar di atas kertas.

Dan mungkin di situlah salah satu alasan mengapa banyak masyarakat merasa pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Anomali Government Spending

Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%. Angka itu valid. Namun di dalamnya terdapat satu komponen yang melonjak jauh lebih tinggi dibanding pola normal beberapa tahun terakhir yaitu government spending atau belanja pemerintah.

Pada kuartal I 2026, government spending tumbuh 21,81% secara tahunan. Dalam tiga tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhannya berada di kisaran 4%. Artinya, ada percepatan fiskal yang sangat besar di awal tahun.

Grafik Pertumbuhan Government Spending Q1-2023 — Q1-2026 (Sumber: Rilis Berita Resmi Statistik BPS 5 Mei 2026)

Kenaikan ini didorong berbagai belanja negara, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, rumah subsidi, hingga berbagai stimulus pemerintah lainnya. Dalam konteks tertentu, ini belum tentu buruk.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang pernah menjelaskan bahwa strategi fiskal saat ini sengaja menarik belanja pemerintah ke awal tahun, bukan menumpuk di akhir tahun seperti pola lama yang selama ini sering dikritik karena rawan inefisiensi dan lemahnya pengawasan.

Kini pertanyaannya, seberapa besar pertumbuhan 5,61% itu benar-benar ditopang aktivitas ekonomi yang organik?

Karena jika menggunakan pola rata-rata government spending normal sekitar 4% seperti beberapa tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan tidak berada di level 5,61%.

Dengan asumsi sederhana terhadap komposisi GDP saat ini, pertumbuhan mungkin hanya berada di kisaran 4,6% hingga 4,8%, mendekati proyeksi World Bank, sejumlah NGO ekonomi, maupun beberapa ekonom dalam beberapa bulan terakhir.

Artinya, akselerasi pertumbuhan saat ini kemungkinan memang banyak ditopang dorongan fiskal jangka pendek.

Jawabannya baru akan terlihat di kuartal II dan III. Jika setelah porsi government spending mulai normal dan konsumsi rumah tangga tetap kuat, investasi meningkat, dan ekspor ikut membaik, maka berarti government spending berhasil menciptakan multiplier effect yang sehat.

Tetapi jika pertumbuhan justru ikut melambat ketika dorongan fiskal mulai berkurang, maka artinya pertumbuhan kemarin belum sepenuhnya berdiri di atas fondasi yang kuat.

Produktivitas yang Lemah

Sekitar 54,36% GDP Indonesia masih ditopang konsumsi rumah tangga. Investasi berada di kisaran 28,29%, sementara kontribusi ekspor relatif jauh lebih kecil.

Komposisi PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran pada Q1-2026. (Sumber: Rilis Berita Resmi Statistik BPS 5 Mei 2026)

Model seperti ini membuat Indonesia relatif tahan terhadap guncangan global. Ketika dunia melemah, konsumsi domestik tetap menjaga ekonomi bergerak. Tetapi untuk benar-benar melompat menjadi negara maju, konsumsi saja tidak cukup.

Negara maju tidak dibangun semata dari belanja, melainkan dari produktivitas. Dan produktivitas lahir dari teknologi, inovasi, riset, dan kemampuan menciptakan produk bernilai tambah tinggi.

Masalahnya, belanja Research and Development (R&D) Indonesia masih berada di kisaran 0,2% dari GDP. Angka ini jauh tertinggal dibanding Korea Selatan yang sudah berada di atas 4% dari GDP, atau Tiongkok yang telah melampaui 2,5%.

Tanpa investasi serius pada R&D, sulit berharap Indonesia mampu menciptakan pertumbuhan tinggi yang benar-benar sustain melalui ekspor dan investasi produktif.

Karena pada akhirnya, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya mencapai pertumbuhan tinggi.

Tetapi memastikan bahwa pertumbuhan itu cukup dalam untuk tinggal lebih lama di dalam negeri, cukup luas untuk benar-benar berputar di masyarakat, dan cukup kuat untuk bertahan bahkan ketika dorongan fiskal mulai dikurangi.

Membaca Ulang Pertumbuhan

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar dari angka 5,61% bukan apakah angkanya benar atau salah. Angka itu nyata.

Pertanyaannya adalah pertumbuhan itu sebenarnya tumbuh untuk siapa, ditopang oleh apa, dan seberapa besar yang benar-benar tinggal di dalam negeri?

Karena ekonomi, pada akhirnya, bukan hanya soal seberapa besar angka bertambah. Tetapi tentang apakah pertumbuhan itu benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin jawaban paling sederhananya bisa terlihat dari pasar tadi pagi.

Angka pertumbuhan tetap berjalan di televisi. Tetapi di bawahnya, orang-orang masih sibuk menghitung apakah penghasilan mereka cukup sampai akhir bulan.