Progresif Insight : Ketika Selat Hormuz Terbakar: Indonesia

di Tepi Jurang Fiskal

Selat Hormuz

By: Imandy Yustine W

Serangan AS-Israel ke Iran memicu krisis energi global yang belum pernah terjadi sejak 2022. Indonesia negara yang masih impor 1 juta barel minyak per hari kini berhadapan dengan tagihan subsidi yang bisa membengkak hingga Rp515 triliun. Sementara di dalam negeri, anggaran Makan Bergizi Gratis Rp335 triliun dan Koperasi Merah Putih Rp83 triliun sudah terlanjur dikunci. Pilihan Pak Prabowo tidak akan mudah.

Hormuz Tutup, Dunia Panik dan Indonesia Langsung Kena

Sabtu dinihari, 1 Maret 2026. Saat sebagian besar warga Jakarta masih tidur, rudal-rudal AS dan Israel sudah berjatuhan di Teheran. Belum sempat pasar Asia buka, Iran membalas dengan mengumumkan penutupan Selat Hormuz jalur sempit sepanjang 54 kilometer yang selama ini menjadi urat nadi energi dunia. Empat kapal tanker langsung kena serangan drone. Sisanya memilih buang jangkar, menolak melintas.

Ketika pasar saham Asia membuka Senin pagi, harga minyak mentah Brent langsung melonjak 13 persen ke $82,76 per barel tertinggi sejak Januari 2025. WTI tak kalah bengis: naik 12 persen ke $75,33. Dan angka itu bisa jadi baru permulaan. Bank of America sudah memperingatkan: kalau Hormuz benar-benar tersumbat dalam waktu lama, Brent bisa menembus $100 per barel.

Kenapa Hormuz begitu menentukan? Karena melalui selat sempit itulah sekitar 20 persen pasokan minyak dunia mengalir setiap harinya termasuk sebagian besar minyak dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan UEA. Dan hampir semua muatannya mengalir ke satu tujuan: Asia. China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia.

Roughly one-fifth of global oil supply passes through the Strait of Hormuz. Markets are more concerned with whether barrels can move than with spare capacity on paper.”

— Jorge León, Rystad Energy, 1 Maret 2026

ING Research mencatat bahwa pasokan minyak yang berpotensi terganggu akibat blokade Hormuz setara dengan 15–20 persen produksi minyak global jauh lebih besar dari gangguan Rusia saat invasi Ukraina 2022 yang “hanya” 7–8 persen. Ketika Rusia menyerang Ukraina, Brent sempat melonjak mendekati $140 per barel. Kali ini skalanya bisa lebih besar.

Mapping Krisis

Hitung-hitungan yang Bikin Menkeu Pucat

Indonesia bukan negara yang imun terhadap gejolak harga minyak. Sudah lama kita bukan lagi net eksportir minyak sejak 2004, Indonesia resmi menjadi net importer. Konsumsi petroleum dan produk turunannya mencapai 1,7 juta barel per hari pada 2024, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 600–868 ribu barel per hari. Artinya Indonesia masih impor sekitar 1 juta barel per hari. Setiap dolar kenaikan harga minyak dunia adalah biaya yang harus ditanggung negara.

Dan biayanya tidak kecil. Sekretaris Kemenko Perekonomian merinci dengan telak: setiap kenaikan $1 per barel harga minyak di atas asumsi APBN akan menambah belanja negara sekitar Rp10,3 triliun. Sementara sisi penerimaannya? Tambahan pendapatan migas dari produksi dalam negeri hanya sekitar Rp3,6 triliun. Beban bersih: hampir Rp6,7 triliun per $1 kenaikan.

Sekarang masukkan angkanya. ICP asumsi APBN 2026 dipatok $70 per barel. Harga Brent hari ini sudah di $82,76 artinya sudah $12,76 di atas asumsi. Dengan kalkulasi Rp10,3 triliun per $1, itu sudah setara beban tambahan Rp131,4 triliun. Dan itu baru skenario saat ini. Kalau konflik berlarut dan minyak merangkak ke $100? Tambahan bebannya bisa mencapai Rp309 triliun. Kalau sampai $120? Angkanya melonjak ke Rp515 triliun.

APBN=💵

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sudah langsung terbuka soal ini. Dalam taklimat media Jumat 7 Maret 2026, Purbaya dengan tegas menyebut: “Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain, kami berbagi dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan BBM.”Tapi ia juga berhasrat menahan dulu selama APBN masih kuat. Yang membuat situasi ini lebih rumit adalah konteks inflasi yang sudah panas. Data Bank Indonesia dan BPS mencatat inflasi Februari 2026 sudah di angka 4,76 persen year-on-year, melampaui batas atas target inflasi 2026 yang hanya 3,5 persen. Artinya, kalau pemerintah menaikkan harga BBM di tengah kondisi ini, efek domino-nya sangat berbahaya: ongkos logistik naik, harga pangan naik, daya beli tertekan, dan konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung 54 persen PDB Indonesia akan terpukul.

Petro💵

MBG Rp335 T, Koperasi Merah Putih Rp83 T — Dipangkas atau Dipertahankan ?

Di sinilah pertanyaan yang paling panas, dan paling politis: apakah program-program andalan Presiden Prabowo Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih harus dikorbankan untuk menyelamatkan APBN dari tekanan harga minyak?

Bayangkan skalanya. MBG yang sudah berjalan sejak 2025 itu mendapat alokasi Rp335 triliun di APBN 2026 naik hampir lima kali lipat dari Rp71 triliun di 2025. Program ini menyasar 82,9 juta penerima manfaat melalui lebih dari 30 ribu dapur SPPG. Di sisi lain, Koperasi Desa Merah Putih mendapat Rp83 triliun dari APBN 2026 yang disalurkan melalui bank-bank Himbara, plus 58,03 persen dana desa setara Rp34,57 triliun dari total pagu dana desa Rp60,57 triliun.

Jawaban Menkeu Purbaya cukup diplomatik dan menarik. Ia tidak mengatakan MBG akan dipangkas keseluruhannya. Yang ia sebut adalah kemungkinan realokasi belanja pendukung yang tidak langsung terkait fungsi inti program. Contoh paling konkret yang ia sebut: anggaran pengadaan kendaraan bermotor (motor) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “MBG programnya bagus, tapi kami ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan, misalnya beli motor,” kata Purbaya.

Analisis

Realitanya: Dengan tambahan beban minyak yang bisa mencapai Rp131–515 triliun, dan anggaran ketahanan energi yang sudah dialokasikan Rp402,4 triliun, ada potensi satu pos anggaran terbesar kedua di APBN 2026 MBG (Rp335 triliun) menjadi objek realokasi yang paling realistis secara fiskal. Tapi ini bukan sekadar soal angka. MBG adalah program populis yang sudah dirasakan langsung oleh 55 juta anak sekolah dan ibu hamil. Merampas makan siang anak-anak untuk mensubsidi tangki bensin orang dewasa adalah pilihan politik yang sangat berisiko dan Presiden Prabowo paham itu. Yang paling mungkin terjadi: efisiensi bertahap pada pos-pos pendukung MBG dan KMP yang bukan “core delivery” bukan pemangkasan program secara masif. Sambil berharap konflik di Timur Tengah tidak berlangsung lebih dari beberapa minggu.

Tiga Pilihan Pahit yang Ada di Meja Prabowo

Tidak ada jalan mudah. Tapi secara analitik, ada tiga skenario kebijakan yang bisa diambil pemerintah — dan masing-masing punya harga yang harus dibayar.

1. Tahan Subsidi Penuh — APBN Berdarah

Pertahankan harga Pertalite di Rp10.000/liter dan Biosolar di Rp6.800/liter tidak peduli harga minyak dunia. Konsekuensinya: defisit APBN melebar. Kalau minyak bertahan di $92/bbl sepanjang 2026, Menkeu Purbaya sudah menghitung defisit bisa mencapai 3,7 persen PDB melampaui batas 3 persen yang ditetapkan undang-undang. Pemerintah akan butuh utang lebih besar, atau memangkas belanja di tempat lain.

2. Naikkan Harga BBM — Inflasi Meledak

Sesuaikan harga BBM bersubsidi dengan harga pasar, atau setidaknya sebagian dari tekanan biaya dipindahkan ke konsumen. Ini menyelamatkan fiskal dalam jangka pendek. Tapi dengan inflasi yang sudah di 4,76 persen YoY di atas target menaikkan BBM di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran adalah bom waktu politik. Efek berantai ke pangan, transportasi, dan biaya hidup akan langsung dirasakan rakyat yang sudah tertekan.

3. Realokasi + Efisiensi + Subsidi Bertarget

Jalan tengah yang paling realistis: kombinasi dari (a) efisiensi belanja program yang tidak langsung termasuk pos pendukung MBG dan KMP yang bukan fungsi inti, (b) subsidi energi yang lebih tepat sasaran bukan lagi subsidi harga universal yang dinikmati semua golongan, tapi subsidi berbasis penerima manfaat langsung untuk kelompok rentan, dan diversifikasi sumber impor serta percepatan energi terbarukan untuk mengurangi paparan jangka menengah.

JALAN KELUAR STRUKTURAL

Yang Harus Dilakukan Indonesia — Sekarang dan Jangka Panjang

Krisis ini bukan hanya soal berapa harga minyak hari ini. Ini adalah pengingat keras tentang satu fakta yang sudah terlalu lama diabaikan: Indonesia terlalu bergantung pada impor energi fossildalam jumlah yang membuat keuangan negara mudah terguncang oleh satu konflik di belahan bumi lain.

Dari sisi jangka pendek, ada beberapa langkah yang bisa dan harus dilakukan segera. Pertama, diversifikasi rute dan sumber impor minyak. Dengan Hormuz terganggu, Indonesia perlu mempercepat negosiasi pasokan dari sumber alternatif termasuk dari Amerika Serikat yang kini menjadi eksportir minyak terbesar dunia, dan Australia yang memiliki pasokan LNG spot tersedia. Kedua, manajemen stok yang lebih agresif. Stok 21 hari memang memberi ruang nafas, tapi untuk konflik yang bisa berlangsung lebih lama, Indonesia perlu mempertimbangkan penambahan cadangan strategis.

Dan yang paling penting secara struktural: reformasi subsidi energi menuju sistem yang lebih tepat sasaran. Subsidi harga universal yang berlaku saat ini siapa pun yang beli Pertalite, subsidi mengalir adalah sistem yang secara ekonomi terbukti boros dan salah sasaran. Data menunjukkan lebih dari separuh manfaat subsidi BBM dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, bukan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Krisis ini adalah momentum untuk merancang sistem baru subsidi berbasis identitas penerima, bukan berbasis harga di SPBU.

Kesimpulan Analisis saya: Perang Timur Tengah 2026 bukan hanya ujian militer bagi Iran, AS, dan Israel. Ini ujian ketahanan fiskal bagi Indonesia. Dengan APBN yang sudah menanggung beban program ambisius senilai ratusan triliun, dan harga minyak yang sudah melabrak asumsi, ruang gerak pemerintah sangat sempit. Realokasi parsial anggaran program prioritas terutama pada pos pendukung yang bukan fungsi inti adalah pilihan yang tidak bisa dihindari. Tapi itu hanya solusi jangka pendek. Solusi sejati adalah transformasi struktural menuju kedaulatan energi yang sudah terlalu lama tertunda: EBT, efisiensi konsumsi, dan subsidi yang tepat sasaran.

Kalau tidak sekarang, kapan? Krisis harga minyak tidak akan berhenti hanya karena Indonesia tidak siap.

Notes : Artikel ini merupakan analisis editorial berdasarkan data publik dan pernyataan resmi pejabat pemerintah per 7 Maret 2026. Sumber data: Kementerian Keuangan RI, Kementerian ESDM, CELIOS, ISEAI, Universitas Andalas, S&P Global, ING Research, Goldman Sachs, BlackRock Investment Institute, NPR, CNN Business, Al Jazeera. Analisis ini bersifat informatif dan bukan merupakan rekomendasi investasi atau kebijakan.

Progresif Insight · Imandy Yustine W

· Maret 2026

Energi · Fiskal · Geopolitik · Indonesia