Rezim “Tone Deaf”: Menjawab Bencana Kelaparan dengan Hormat Senjata dan Chat GPT

Tentang ironi pemimpin yang sibuk berimajinasi masa depan canggih dan bernostalgia ala militer, saat rakyatnya sedang tenggelam dalam bencana hari ini

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Ada sebuah disonansi kognitif yang memekakkan telinga jika seseorang mau mendengarkan pidato — pidato pejabat tinggi belakangan ini, lalu membandingkannya dengan jeritan di media sosial atau pasar tradisional.

Di satu sisi, panggung kekuasaan sedang riuh dengan dua narasi besar. Pertama, narasi futuristik yang didengungkan oleh sang Wakil Presiden alias fufufafa : obsesi pada Artificial Intelligence (AI), hilirisasi digital, blockchain, dan mimpi — mimpi teknokratis tentang Indonesia Emas 2045. Seolah-olah stunting bisa diselesaikan dengan algoritma, dan kemiskinan bisa dihapus dengan satu kali klik.

Kedua, narasi militeristik yang diperagakan oleh sang Presiden alias wowo: baris — berbaris, seragam loreng, retret disiplin di lembah gunung, dan instruksi komando. Seolah-olah inflasi bisa dibentak untuk turun, dan bencana alam bisa disuruh push-up.

Di sisi lain, jauh dari menara gading kekuasaan, realitanya sunyi dan becek. Rakyat sedang berhadapan dengan banjir bandang yang meluluhlantakkan Sumatera. Kelas menengah sedang runtuh, memakan tabungan (makan tabungan) demi bertahan hidup. Pajak merangkak naik, sementara daya beli terjun bebas.

Inilah potret sempurna dari sebuah rezim yang “Tone Deaf” atau tuli nada. Mereka menjawab perut lapar dengan hormat senjata, dan menjawab bencana dengan Chat GPT belaka.

Halusinasi Solusi Digital

Obsesi pemerintah — khususnya dari lini eksekutif muda — terhadap jargon teknologi seringkali terasa seperti gimmick kosong. Meneriakkan pentingnya “Digitalisasi” dan “AI” di tengah masyarakat yang sedang kesulitan membeli beras adalah bentuk ketidakpekaan sosial yang parah.

Ini adalah jebakan Technological Solutionism : kepercayaan naif bahwa teknologi adalah tongkat sihir yang bisa memecahkan masalah struktural yang rumit.

Ketika pedagang pasar mengeluh sepi pembeli karena rakyat tidak punya uang, solusinya bukan “bikin aplikasi” atau “onboarding digital”. Solusinya adalah perbaikan daya beli dan pengendalian inflasi. Menawarkan solusi AI kepada rakyat yang sedang berjuang demi kebutuhan pokok ibarat menawarkan kue tart virtual kepada orang yang busung lapar. Canggih secara konsep, tapi nol besar secara nutrisi.

Nostalgia Baris-Berbaris

Sementara itu, pendekatan militeristik yang dibawa oleh pucuk pimpinan juga menawarkan ilusi solusi yang tak kalah absurdnya. Simbol-simbol kedisiplinan fisik — seragam, apel pagi, latihan fisik — dijual sebagai obat kuat untuk birokrasi yang lambat.

Namun, mengelola negara sipil yang demokratis tidak sama dengan mengelola batalyon tempur. Musuh bangsa hari ini bukanlah invasi asing yang butuh dihadapi dengan tank dan formasi tempur. Musuh hari ini adalah ketimpangan ekonomi, korupsi kebijakan, dan regulasi yang mencekik rakyat kecil.

Masalah ekonomi yang kompleks butuh pendekatan kebijakan yang cerdas dan humanis, bukan pendekatan komando satu arah. Rakyat tidak butuh menteri yang jago baris — berbaris di bawah terik matahari. Rakyat butuh menteri yang jago mengeksekusi anggaran bantuan sosial agar tepat waktu dan tidak disunat.

Kedisiplinan militer mungkin terlihat gagah di kamera, tapi ia tidak bisa menambal jembatan putus di desa terpencil atau menurunkan harga telur di pasaraya.

Kembalilah Napak Tanah

Kombinasi antara pemimpin yang “terbang ke masa depan” dan pemimpin yang “bernostalgia di barak” ini menciptakan kekosongan besar di tengah-tengah, yaitu Kekosongan Empati.

Pemerintah terasa hidup di Metaverse-nya sendiri. Kebijakan-kebijakan yang lahir terasa asing dan berjarak. Menaikkan PPN di tengah lesunya ekonomi, atau tidak segera menaikkan status bencana di tengah korban yang terus berjatuhan, adalah bukti bahwa sensor perasa mereka sudah tumpul.

Indonesia tidak butuh pemimpin yang sibuk cosplay menjadi pakar IT atau komandan perang, jika itu berarti mengabaikan penderitaan rakyat di depan mata.

Sudah saatnya para elit itu melepas kacamata VR (Virtual Reality) mereka, meletakkan tongkat komando sejenak, dan turun menyentuh tanah yang becek. Dengarkan suara bising perut yang lapar dan tangisan korban bencana. Itu adalah suara “analog” yang nyata, yang tidak bisa dijawab oleh mesin AI tercanggih sekalipun.

Karena pada akhirnya, rakyat tidak bisa kenyang dengan algoritma, dan rakyat tidak bisa berteduh di bawah hormat senjata.

Pray for Sumatra.