Banyak Anggota DPRD Tarakan Diduga “Bolos” Rapat Paripurna, Hanya 40 Persen yang Hadir

Info Tarakan — Tingkat kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan) kembali menjadi sorotan publik. Dalam salah satu rapat paripurna, tercatat hanya sekitar 40 persen anggota dewan yang hadir, sementara sisanya diduga tidak mengikuti agenda penting tersebut.

Minimnya kehadiran ini memicu kritik dari berbagai pihak karena rapat paripurna merupakan forum resmi pengambilan keputusan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Rapat Paripurna Tetap Digelar Meski Tak Kuorum Penuh

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat paripurna tersebut tetap dilaksanakan meskipun kehadiran anggota jauh dari jumlah ideal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pembahasan dan legitimasi moral para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Beberapa kursi anggota dewan terlihat kosong sejak rapat dimulai hingga selesai, menandakan rendahnya partisipasi dalam agenda resmi lembaga legislatif daerah.

Kehadiran Hanya Sekitar 40 Persen

Dari total jumlah anggota DPRD Kota Tarakan, hanya sekitar 40 persen yang tercatat hadir dalam rapat tersebut. Angka ini dinilai sangat rendah untuk forum paripurna yang seharusnya dihadiri secara maksimal oleh seluruh anggota dewan.

Situasi ini memunculkan dugaan bahwa banyak anggota DPRD “bolos” tanpa alasan yang jelas atau tanpa keterangan resmi yang disampaikan kepada pimpinan dewan.

Sorotan Publik dan Kritik Masyarakat

Minimnya kehadiran wakil rakyat langsung menuai sorotan dari masyarakat dan pemerhati kebijakan publik. Warga menilai ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat paripurna mencerminkan rendahnya komitmen terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat.

“Rapat paripurna itu bukan agenda biasa, tapi menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau sering tidak hadir, lalu bagaimana menyuarakan aspirasi rakyat?” ujar salah satu warga Tarakan.

Baca juga: Jelang Nataru, Polres Tarakan Cek Kesiapan Ranmor dan Personel

Alasan Ketidakhadiran Dipertanyakan

Hingga rapat berlangsung, belum seluruh anggota yang tidak hadir menyampaikan alasan secara terbuka. Ketidakhadiran tanpa keterangan dinilai bertentangan dengan etika dan tata tertib DPRD yang mengatur kewajiban anggota untuk mengikuti rapat-rapat resmi.

Sejumlah pihak meminta pimpinan DPRD untuk lebih tegas dalam menegakkan aturan internal, termasuk memberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran berulang.

Fungsi DPRD Dinilai Tidak Optimal

Pengamat pemerintahan daerah menilai rendahnya kehadiran anggota dewan dapat berdampak langsung pada tidak optimalnya fungsi DPRD. Baik fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran akan terganggu jika anggota tidak aktif mengikuti rapat resmi.

“Absensi yang buruk mencerminkan lemahnya disiplin kelembagaan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik,” kata seorang pengamat kebijakan publik.

Pimpinan DPRD Diminta Bersikap Tegas

Masyarakat mendesak pimpinan DPRD Kota Tarakan untuk bersikap lebih tegas dan transparan terkait tingkat kehadiran anggota dewan. Publik juga meminta agar data absensi rapat paripurna dibuka secara terbuka agar masyarakat dapat menilai kinerja wakilnya.

Langkah transparansi ini dinilai penting sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Tuntutan Evaluasi dan Sanksi

Sejumlah kalangan menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kedisiplinan anggota DPRD. Penerapan sanksi sesuai tata tertib, seperti teguran tertulis hingga pemotongan tunjangan, dinilai dapat menjadi efek jera agar kejadian serupa tidak terus terulang.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dituntut memberi contoh kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Harapan Publik pada Wakil Rakyat

Di tengah berbagai persoalan daerah yang membutuhkan perhatian serius, masyarakat berharap anggota DPRD Kota Tarakan dapat meningkatkan komitmen, kedisiplinan, dan kehadiran dalam setiap agenda resmi.

Rapat paripurna bukan sekadar formalitas, melainkan wadah pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tingginya tingkat kehadiran dinilai sebagai cerminan tanggung jawab moral dan politik seorang wakil rakyat.