AKSI JILID III DI HARI JADI MUSI RAWAS: SIMBOL “MATINYA KEADILAN” DIARAK KE PEMKAB, APH DITANTANG…

AKSI JILID III DI HARI JADI MUSI RAWAS: SIMBOL “MATINYA KEADILAN” DIARAK KE PEMKAB, APH DITANTANG BERTINDAK

Aksi JILID III, Senin 20/04/2026

MUSI RAWAS, Senin (20/4/2026). Peringatan hari jadi Kabupaten Musi Rawas tak sepenuhnya diwarnai euforia. Ratusan massa justru menggelar aksi jilid III dengan membawa replika pocong dan keranda bertuliskan “MATINYA KEADILAN”, sebagai simbol protes atas mandeknya penanganan dugaan penyimpangan anggaran.

Aksi dimulai di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Massa menaburkan bunga di atas replika keranda dan pocong, simbol yang dimaknai sebagai “dikuburnya keadilan” di daerah tersebut. Aksi teatrikal ini menjadi bentuk tekanan publik terhadap dugaan pembiaran kasus yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.

Koordinator aksi, Neka Pratama, menyerahkan langsung replika pocong bertuliskan “KEADILAN” kepada perwakilan Pemkab. Penyerahan tersebut diterima oleh utusan pemerintah daerah.

“Ini bukan seremoni, ini sindiran keras. Kalau keadilan masih hidup, rakyat tidak akan mengantarkan simbol kematiannya ke kantor pemerintah,” tegas Neka.

Aksi ini dipicu oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp8,6 miliar pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas PUBM Musi Rawas. Hingga kini, massa menilai belum ada langkah hukum yang jelas, terbuka, dan terukur terhadap temuan tersebut.

Dari Pemkab, massa bergerak ke Polres Musi Rawas dan menyerahkan laporan pengaduan resmi kepada Unit Tipidkor Satreskrim melalui Kanit Kurniawan. Massa menegaskan laporan itu harus segera diproses, bukan berhenti sebagai formalitas.

Aksi berlanjut ke Kejaksaan Negeri Musi Rawas. Massa kembali menggelar aksi teatrikal menabur bunga dan menyerahkan “kado pocong” bertuliskan “KEADILAN” yang diterima oleh Dedi, Kasubsi Intelijen I. Pesan yang dibawa konsisten: jika aparat terus diam, publik menilai keadilan benar-benar telah mati.

Dalam pernyataan sikapnya, massa menyampaikan empat tuntutan:

1. Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas membuka persoalan ini secara terang dan tidak menutup mata.
2. Mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan atas temuan BPK tanpa tebang pilih.
3. Menuntut transparansi penuh dalam proses penanganan perkara.
4. Tangkap pejabat terkait jika terbukti terlibat.

Aksi ini menjadi kontras di tengah perayaan hari jadi daerah. Di saat pemerintah merayakan capaian, publik justru menyuarakan krisis kepercayaan. Jika laporan ini kembali dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka bukan hanya keadilan yang dipertanyakan, tetapi juga komitmen aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum di Kabupaten Musi Rawas.