Membaca Polemik Ijazah Jokowi dari Survei LSI Denny JA (3): Publik Menolak Percaya?

Kekuatan Rekam Jejak, Kepercayaan Institusi, dan Naluri Politik Warga

Setiap rumor punya hidupnya sendiri. Ia bisa tumbuh liar, bisa juga mati mendadak. Pertanyaannya, mengapa isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo justru kehilangan daya di mata mayoritas publik, meski digemakan terus-menerus di televisi, media sosial, dan ruang debat politik?

Survei LSI Denny JA menemukan tiga alasan utama yang membuat isu ini gagal menancapkan akar.

Pertama, rekam jejak Jokowi yang panjang dan prosedural.

Bagi publik, Jokowi bukan figur instan yang tiba-tiba muncul di panggung nasional. Ia meniti dari bawah: Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga dua periode Presiden RI. Dalam setiap tahapan pencalonan, dokumen administratif termasuk ijazah selalu diverifikasi oleh lembaga resmi.

Sulit bagi masyarakat untuk percaya bahwa seorang kandidat bisa lolos berkali-kali tanpa legalitas dokumen yang sah. Seperti kata seorang responden yang dikutip dalam riset kualitatif LSI, “Kalau memang palsu, dari dulu sudah ketahuan. Masa negara bisa kecolongan sampai dua kali pemilu presiden.”

Logika prosedural birokrasi ini menjadi benteng pertama yang membuat mayoritas publik menolak percaya.

Kedua, konfirmasi otoritas resmi.

Universitas Gadjah Mada sudah menyatakan Jokowi adalah alumnus sah mereka. Kepolisian lewat Bareskrim juga memastikan ijazah yang digunakan Jokowi asli. Bahkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah melakukan verifikasi berlapis pada setiap kandidat.

Narasi “ijazah palsu” memang terus diulang oleh segelintir tokoh publik, tetapi tanpa bukti hukum yang sah, suara itu dianggap tak lebih dari gema di lorong sempit. Otoritas resmi negara dan akademik tetap lebih kredibel di mata rakyat.

Ketiga, kesadaran publik atas motif politik di balik isu ini.

Survei LSI mencatat 64,2 persen masyarakat percaya isu ijazah palsu hanyalah manuver politik untuk menjatuhkan nama Jokowi. Publik melihat kemunculan isu ini beriringan dengan kemenangan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Bagi banyak orang, timing adalah segalanya. Jika isu ini baru digulirkan setelah Jokowi selesai menjabat dan Gibran naik ke panggung kekuasaan, maka wajar bila publik menilainya bukan sebagai isu integritas personal, melainkan senjata delegitimasi politik.

Tiga alasan ini — rekam jejak birokratis yang panjang, otoritas resmi yang menegaskan, dan kesadaran publik atas motif politik — membuat mayoritas masyarakat memandang isu ijazah palsu hanya sebagai riak politik, bukan ancaman serius.

Mereka tidak menampiknya begitu saja. Mereka mendengarnya, membicarakannya, lalu menaruhnya di rak isu-isu politik lain yang sebentar ramai lalu sepi.

Publik mungkin lelah dengan rumor. Publik mungkin jenuh dengan fitnah. Tapi yang jelas, publik Indonesia tidak lagi mudah ditarik oleh narasi yang tak punya fondasi. Mereka menolak percaya bukan karena buta politik, tetapi karena justru semakin sadar akan permainan politik.

Seperti kata Rully Akbar, moderator survei LSI, “Isu ini menunjukkan bahwa publik kita semakin matang. Mereka tidak menelan mentah-mentah, tapi menimbang dengan pengalaman dan logika.”

Dan di situlah letak kekuatan sebenarnya dari demokrasi: bukan pada mereka yang paling keras berteriak, tetapi pada kewarasan mayoritas yang tetap memilih percaya pada nalar. []