Artikel Dasar Libertarianisme

Benarkah Hanya Negara yang Mampu Membangun?

Oleh: Iman Amirullah*

Sumber foto: Canva. Desain: Isaura Jasmine Aulia (2026).

Gagasan bahwa pembangunan hanya bisa dilakukan oleh negara masih sangat dominan hingga saat ini. Negara dianggap sebagai aktor utama dalam nyaris semua aspek kehidupan manusia. Mulai dari membangun infrastruktur, mengatur ekonomi, hingga mendistribusikan kesejahteraan. Namun, dalam perspektif libertarian dan liberal klasik, asumsi ini justru problematik.

Selama ini, pertanyaan “siapa yang akan membangun jalan dan jembatan, jika bukan negara?” masih kerap dihembuskan. Padahal, pembangunan sejatinya tidak harus identik dengan negara, bahkan bisa tumbuh lebih baik melalui kebebasan individu, pasar, dan inisiatif masyarakat.

Dalam pendekatan libertarian, setiap kebijakan publik memiliki prinsip dasar yang berpegang pada kebebasan individu, hak kepemilikan, dan pasar bebas.

Negara, kemudian hanya memiliki fungsi seminimal mungkin, yaitu untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi ‘natural law’ (Friedman, 2014).

Sedangkan intervensi negara di luar aspek-aspek tersebut, kemudian sering dianggap lebih banyak merugikan daripada membantu. Libertarianisme berangkat dari tesis bahwa individu adalah aktor paling mengetahui kebutuhannya sendiri, sehingga keputusan ekonomi sebaiknya tidak dipusatkan (“centralized”), melainkan dibiarkan berkembang secara desentralistik (Polsci Institute, 2025)

Salah satu argumen utama libertarian adalah bahwa pembangunan dapat terjadi melalui mekanisme yang dikenal sebagai “spontaneous order”, yakni keteraturan yang muncul dari interaksi bebas antar individu tanpa perencanaan terpusat.

Dalam praktiknya, pasar menjadi mekanisme koordinasi yang efisien karena mampu mengolah informasi yang tersebar di masyarakat. Negara, sebaliknya, seringkali tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran.

Contoh empiris sering digunakan untuk mendukung argumen ini. Hong Kong, misalnya, kerap dijadikan ilustrasi bagaimana kebijakan ekonomi yang minim intervensi, pajak rendah, dan perlindungan hak milik dapat mendorong pertumbuhan pesat dan inovasi (Polsci Institute, 2025).

Sementara, sistem desentralisasi di Swiss menunjukkan bahwa ketika kewenangan tidak terpusat, justru muncul kompetisi antar wilayah yang mendorong efisiensi layanan publik (Polsci Institute, 2025)

Selain itu, perkembangan teknologi modern juga memperlihatkan bahwa pembangunan tidak selalu bergantung pada negara. Munculnya mata uang kripto dan ekosistem “blockchain” adalah contoh bagaimana sistem keuangan dapat berjalan secara terdesentralisasi tanpa otoritas tunggal (Bui, Et al., 2025).

Bahkan dalam sektor teknologi informasi, model open-source menunjukkan bagaimana kolaborasi sukarela mampu menghasilkan inovasi global tanpa komando negara (Benkler, 2002).

Lebih jauh, sebagian pemikir libertarian radikal bahkan berargumen bahwa fungsi-fungsi yang selama ini dianggap monopoli negara seperti hukum dan keamanan dapat disediakan oleh mekanisme pasar. Dalam gagasan masyarakat tanpa negara (“stateless society”), hukum dapat berkembang melalui sistem kontrak dan lembaga privat, bukan melalui otoritas tunggal yang memaksakan aturan (Tannehill, 1970).

Namun, kritik libertarian terhadap negara tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga soal kekuasaan. Intervensi negara yang besar membuka ruang bagi birokrasi, korupsi, dan kepentingan politik.

Dalam banyak kasus, kebijakan pembangunan justru tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, melainkan kepentingan elite atau kelompok tertentu. Bahkan regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi sering kali menciptakan hambatan baru, misalnya perizinan yang berbelit atau pembatasan akses ekonomi yang merugikan masyarakat biasa diluar lingkar kekuasaan (Siquera Bentes, 2020).

Meski demikian, penting dicatat bahwa libertarianisme tidak selalu menolak negara sepenuhnya. Dalam versi moderatnya, negara tetap dibutuhkan sebagai “penjaga malam” (“night-watchman state”) yang memastikan keamanan dan penegakan hukum.

Kritik terhadap tesis pembangunan ala libertarianisme juga tidak sedikit. Salah satu yang paling sering muncul adalah potensi ketimpangan. Tanpa intervensi negara, pasar bisa menghasilkan distribusi kekayaan yang timpang. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa sektor-sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak akan terlayani dengan baik jika sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar.

Namun, kritik ini sejatinya kurang tepat diarahkan kepada pasar dan lebih tepat dikatakan akibat intervensi negara itu sendiri. “Spontenaus order” memungkinkan solusi dapat ditemukan melalui inovasi, kompetisi, dan kerja sama sukarela di masyarakat dengan syarat masyarakat berada dalam sistem yang benar-benar bebas.

Pada akhirnya, pertanyaannya menjadi bukan “benarkah hanya negara yang mampu membangun?”, melainkan “apakah pembangunan akan lebih baik tanpa negara?”.

Referensi

Benkler, Y. (2002). “Coase’s penguin, or, Linux and the nature of the firm”. Yale Law Journal, 112(3), 369 — 446.

Bui, H. Q., Schinckus, C., & Al-Jaifi, H. A. (2025). “Spontaneous order in cryptocurrency markets: Crash dynamics and complexity — entropy causality plane”. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications

Friedman, David. (2014). “The machinery of freedom: Guide to a radical capitalism”. Open Court Publishing.

Polsci Institute. (2025). “Contemporary libertarianism: Minimal state and individual freedom”. Diakses dari https://polsci.institute/comparative-politics/contemporary-libertarianism-minimal-state-freedom/ pada 14 April 2026, pukul 01.12 WIB.

Siqueira Bentes, L. de. (2020). “The law and the stateless society: A legal case for entrepreneurship in government services”. MISES: Interdisciplinary Journal of Philosophy, Law and Economics, 8, e202081229. doi.org/10.30800/mises.2020.v8.1229

Zake, Rofer. (2018). “Busting Myths About the State and the Libertarian Alternative”. Mises Institute: Alabama.

Tannehill, L., & Tannehill, M. (1970). “The market for Liberty”. Mises Institute: Alabama.

(*) Iman Amirullah adalah Managing Editor Suara Kebebasan dan National Coordinator untuk Students For Liberty Indonesia 2024/2025. Ia merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional di Universitas AMIKOM Yogyakarta dengan fokus studi internasionalisasi gerakan sosial.