Dunia Tanpa Piramida: Bagaimana Jika Setiap Manusia di Dunia Memiliki Kekayaan yang Setara?

Sejak kecil, kita tumbuh dalam dunia yang tak pernah benar-benar netral. Meski tak diucapkan langsung oleh orang tua, dan tak tertulis di dinding rumah atau papan sekolah, ada satu pelajaran yang cepat kita tangkap: dunia ini tidak adil dalam membagi kekayaan. Kita belajar bahwa ada yang disebut “mampu”, dan ada yang dianggap “tidak mampu” — bahkan sebelum kita belajar membaca.

Sebagian anak lahir dengan tangan yang langsung menggenggam masa depan: akses ke pendidikan terbaik, gizi memadai, hingga peluang untuk sekadar bermimpi tinggi. Sementara sebagian lain, sejak dalam kandungan pun, sudah harus berhadapan dengan keterbatasan.

Ada orang tua yang bisa melihat detak jantung bayi mereka lewat layar USG, sementara yang lain hanya menebak bentuk perut sang ibu. Dalam skenario yang paling kelam, ada anak yang bahkan ditinggalkan di dalam kardus karena kemiskinan telah lebih dulu mencabut harapan orang tuanya.

Kita hidup dalam semacam versi nyata dari The Truman Show — masuk ke dunia dengan latar, panggung, dan alur cerita yang sudah disusun tanpa bisa kita ubah. Kita tidak memilih lahir sebagai anak konglomerat atau anak buruh harian. Bahkan masyarakat aristokrat paling elite pun tak punya alat ukur untuk memutuskan siapa yang pantas lahir dalam limpahan harta dan siapa yang tidak.

Apakah ini berarti dunia tidak adil? Dalam banyak hal, jawabannya: ya.

Photo by Alexander Mils on Unsplash

Ketimpangan bukanlah fenomena baru. Ia telah berakar sejak 10.000 tahun lalu, ketika manusia meninggalkan pola hidup berburu dan mulai menetap untuk bercocok tanam. Surplus pangan membuat kekayaan bisa disimpan, diwariskan, dan dikonsentrasikan.

Lahan menjadi komoditas penting, dan dari sinilah hierarki sosial mulai terbentuk. Bukan lagi siapa yang paling cepat mengejar rusa, tapi siapa yang memiliki tanah dan bisa menyuruh orang lain mengolahnya.

Dari sana, ketimpangan terus menebal. Lahir sistem upeti, pajak, dan gaji. Uang logam mulai dicetak. Mesopotamia menuliskan kontrak utang pertama. Kekuasaan makin mengerucut dalam struktur piramida ekonomi. Feodalisme menggiring manusia menjadi pelayan kekayaan tuan tanah. Lalu datang era Merkantilisme, ketika kerajaan-kerajaan Eropa berlomba menaklukkan tanah dan manusia demi bahan mentah dan pasar baru.

Tak lama, Adam Smith membawa gagasan pasar bebas. Karl Marx kemudian mencoba menantangnya dengan imajinasi masyarakat tanpa kelas. Tetapi sejarah memilih jalan lain: Neoliberalisme melenggang menang setelah runtuhnya Blok Timur. IMF dan World Bank mengangkat benderanya tinggi-tinggi, didorong oleh krisis minyak 1970-an dan disambut oleh pasar global yang lapar akan deregulasi.

Hari ini, setelah ribuan tahun peradaban, kesenjangan bukan hanya bertahan — tetapi membesar. Menurut World Inequality Database (2023), 10% individu terkaya di dunia menguasai sekitar 55% pendapatan global, sedangkan separuh terbawah hanya kebagian 11–14%. Bila dilihat dari sisi kekayaan, data tahun 2022 bahkan lebih mencolok: 76% kekayaan dunia dimiliki oleh 10% teratas, sementara 50% terbawah hanya menggenggam 2%.

Tapi mari kita bayangkan: bagaimana jika semua kekayaan di dunia ini — properti, saham, tanah, uang, emas, semuanya — dibagi secara merata kepada seluruh manusia dewasa di planet ini?

Menurut laporan World Inequality Lab, rata-rata pendapatan per tahun orang dewasa global adalah sekitar US$23.380, tapi realitasnya, 50% terbawah hanya menerima sekitar US$3.920. Bayangkan jika pendapatan dan kekayaan itu distandarkan. Setiap orang tiba-tiba terbangun ke dalam dunia baru — dunia di mana tidak ada miliarder dan tidak ada orang yang tidur dalam kelaparan.

Apakah dunia seperti ini akan lebih damai? Mungkin. Setidaknya, konflik yang berasal dari ketimpangan ekstrem akan berkurang. Orang tak perlu lagi menyerbu jalanan demi upah layak atau akses air bersih. Tak akan ada lagi anak yang putus sekolah karena tak mampu membayar SPP.

Tapi bisakah struktur sosial manusia bertahan dalam kondisi semacam itu? Inilah pertanyaan filosofis sekaligus praktis yang menghantui skenario ini karena sejarah panjang manusia menunjukkan, kita cenderung menciptakan hierarki baru bahkan di atas kesetaraan semu. Kita mengejar lebih banyak, lebih cepat, lebih tinggi — dan dengan itu, kesetaraan perlahan tergerus kembali.

Apakah karena kita tidak mampu hidup setara?

Atau karena sejak awal, kita tak pernah benar-benar mendesain sistem yang bisa mempertahankan kesetaraan itu?

Eksperimen pemikiran ini tentu bukan tentang membagi uang hari ini. Ia adalah cermin — tajam dan tidak nyaman — yang mengajak kita menatap wajah dunia sebagaimana adanya. Bukan untuk memaksa kesetaraan utopis, tetapi untuk mengevaluasi mengapa ketimpangan bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Mengapa kekayaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang dipandang sebagai “prestasi”, sementara kemiskinan sistemik dianggap sebagai “konsekuensi pribadi”?

Dunia setara mungkin terdengar aneh karena kita sudah terlalu lama hidup dalam dunia yang timpang. Tapi justru karena itulah, kita perlu membayangkannya — walau sekadar untuk memahami betapa tidak setaranya dunia hari ini.

Ketimpangan Abadi: Dunia yang Tak Pernah Setara

Bayangkan sebuah peta dunia, bukan berdasarkan batas negara, tetapi berdasarkan kekayaan. Di peta itu, hanya segelintir wilayah yang tampak besar dan gemerlap, sementara sisanya nyaris tak terlihat — tertelan oleh kegelapan ekonomi. Begitulah gambaran distribusi kekayaan global sejak dua abad lalu: tidak adil, tidak seimbang, dan tampaknya tak berubah.

Dunia hidup dalam struktur ekonomi yang menyerupai piramida raksasa. Data dari World Inequality Database, yang dipimpin oleh ekonom Thomas Piketty, menunjukkan bahwa sejak 1820, 10% kelompok terkaya dunia selalu menguasai sekitar 50–60% total pendapatan global. Sementara itu, setengah populasi terbawah hanya berbagi kurang dari 10%.

Kolonialisme, revolusi industri, kapitalisme digital — semuanya datang silih berganti, namun struktur piramida itu tetap berdiri kokoh. Ketimpangan antara negara sempat meningkat pada abad ke-19, lalu menurun sejak 1980-an, tetapi secara keseluruhan, dunia tetap sangat hierarkis. Ekonomi maju terus mengalami capital deepening — akumulasi modal dan teknologi — tanpa diiringi pemerataan kepemilikan aset.

Indonesia pun tak lepas dari pola ini. Dalam negeri, piramida ketimpangan tumbuh subur. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa 20% kelompok dengan kekayaan tertinggi menguasai sekitar 90% pendapatan nasional. Sisanya — 80% penduduk — hanya menikmati 10%. Rasio Gini Indonesia yang pada tahun 2000 berada di angka 0,32 kini telah naik menjadi 0,381 pada 2024. Angka ini berbicara dengan keras: kesenjangan makin lebar.

Mayoritas masyarakat pun menyadarinya. Survei nasional mencatat bahwa 61% responden rela menerima pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat asalkan ketimpangan bisa dikurangi. Di tengah disparitas itu, mimpi tentang dunia yang sepenuhnya setara terdengar seperti utopia — jauh dari kenyataan yang ada.

Jika Kekayaan Setara: Utopia atau Awal Baru?

Mari kita bermain-main dengan imajinasi. Apa yang akan terjadi jika kekayaan benar-benar dibagi rata?

Rata-rata pendapatan tahunan global saat ini berkisar US$23.380. Sementara, 50% penduduk dunia hidup hanya dengan sekitar US$3.920 per tahun. Dalam skenario fiksi ini, kelompok termiskin akan mendapatkan peningkatan pendapatan hampir enam kali lipat — dan bersamaan dengan itu, daya beli mereka akan melonjak drastis.

Menurut riset Federal Reserve Bank of Richmond, rumah tangga berpendapatan rendah cenderung memiliki marginal propensity to consume (MPC) yang tinggi. Artinya, ketika menerima pendapatan tambahan, mereka akan membelanjakan sebagian besar darinya. Sebaliknya, kelompok kaya lebih banyak menabung. Maka, redistribusi kekayaan ke bawah bukan hanya soal keadilan moral, tetapi juga stimulan ekonomi yang konkret.

Studi dari Russell Sage Foundation bahkan menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga adalah motor utama pertumbuhan ekonomi. Dalam logika ini, transfer kekayaan ke kelompok miskin akan langsung meningkatkan permintaan barang dan jasa — mulai dari makanan, pakaian, hingga pendidikan dan layanan kesehatan. Pasar global akan menyala seperti mesin baru yang dihidupkan kembali.

Dari sisi sosial, kesetaraan juga punya potensi menciptakan solidaritas baru. Penelitian oleh Bo Rothstein dan Eric Uslaner dari Harvard menyebutkan bahwa kepercayaan sosial cenderung tinggi di masyarakat yang lebih setara. Di mana orang merasa satu sama lain layak dipercaya, kebijakan publik cenderung lebih inklusif dan efektif.

Dengan redistribusi ekstrem, kepercayaan bisa tumbuh lintas bangsa: dari warga New York hingga desa terpencil di Papua. Solidaritas tidak lagi dibatasi oleh garis negara atau kasta ekonomi. Indonesia sendiri, dengan populasi kelas menengah bawah yang besar, bisa mengalami social lift yang luar biasa — meningkatkan konsumsi domestik, memperkuat stabilitas sosial, dan membangun kohesi antarkelompok.

Ketika Dunia Tanpa Ketimpangan Justru Menjadi Bumerang

Namun skenario ini, meskipun indah dalam angan, bukan tanpa risiko dan hambatan.

Salah satu tantangan paling mendasar adalah hilangnya insentif. Banyak ekonom percaya bahwa ketimpangan adalah bahan bakar kompetisi. Harapan untuk “naik kelas” menjadi motivasi bagi inovasi, kerja keras, dan penciptaan nilai ekonomi. Jika semua orang memulai dari titik yang sama — dan tahu bahwa hasil akhir akan setara — apakah dorongan itu masih akan ada?

Kartik Athreya, ekonom senior di Federal Reserve Richmond, memodelkan dampak redistribusi kekayaan terhadap keputusan kerja. Hasilnya: jika penerima transfer memilih mengurangi usaha kerja, sementara pemberi transfer tidak terdorong bekerja lebih keras, maka output ekonomi justru bisa turun meski konsumsi meningkat. Dengan kata lain, redistribusi bisa menciptakan moral hazard dan menurunkan produktivitas secara keseluruhan.

Hambatan kedua adalah sifat pasar itu sendiri. Dalam masyarakat bebas, kata filsuf politik Robert Nozick, distribusi kekayaan selalu berubah karena pilihan individu. Meski kekayaan disetarakan hari ini, besok akan berbeda. Orang akan mengambil risiko, menginvestasikan modal, dan kembali menciptakan ketimpangan. Bahkan bila seluruh kekayaan dunia dibagi rata hari ini, besok pagi peta ketimpangan akan mulai terbentuk lagi.

Ada pula tantangan praktis: bagaimana cara membagi ulang aset keuangan global? Bagaimana membongkar sistem kepemilikan tanah, saham, dan warisan? Siapa yang akan menyusun ulang sistem pajak dunia dan menghadapi perlawanan dari elite?

Tak kalah penting, risiko inflasi besar-besaran mengintai. Jika daya beli tiba-tiba meroket tanpa peningkatan suplai barang dan jasa yang cukup, harga kebutuhan pokok bisa naik gila-gilaan. Alih-alih memperbaiki hidup, masyarakat justru bisa terperosok dalam krisis harga.

Di kancah geopolitik, efeknya bisa lebih kompleks. Negara-negara maju, yang selama ini menopang kekuatannya dari surplus keuangan, akan kehilangan keunggulan strategis. Negara berkembang, yang tiba-tiba mendapatkan sumber daya melimpah, bisa memunculkan dinamika baru dalam peta kekuasaan global. Ketegangan bisa muncul bukan hanya karena uang, tetapi juga karena pertarungan identitas, agama, atau sumber daya fisik.

Penelitian konflik oleh Bank Dunia menyatakan bahwa meskipun ketimpangan bisa memicu ketegangan, faktor non-ekonomi seperti etnisitas, politik, dan ideologi tetap dapat menjadi sumber konflik. Artinya, meskipun ekonomi dibuat adil, dunia belum tentu menjadi damai.

Menimbang Ulang Makna Keadilan

Pada akhirnya, pertanyaan besar bukanlah apakah dunia setara itu mungkin, tetapi apa yang benar-benar kita maksud dengan adil?

Ketimpangan mungkin tak bisa dihapus sepenuhnya. Namun membiarkannya terus tumbuh tak terkendali juga bukan pilihan. Yang dibutuhkan dunia saat ini bukan sekadar mimpi ideal tentang kesetaraan mutlak, tetapi kebijakan yang berani menggeser keseimbangan — sedikit demi sedikit — dari piramida menuju bidang datar.

Keseimbangan itu bukan soal membuat semua orang sama, tetapi memastikan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk tumbuh, untuk maju, dan untuk hidup dengan bermartabat.

Di tengah dunia yang tetap akan timpang, barangkali keadilan bukan soal hasil akhir — melainkan tentang bagaimana kita memulai.

Photo by Dulana Kodithuwakku on Unsplash

Dunia yang Diubah — Bagaimana Masa Depannya?

Dalam skenario ideal ini, pemerataan kekayaan bukan hanya mimpi moral, tapi juga bahan bakar pertumbuhan ekonomi baru. Pasar global akan terdorong lebih dalam, karena daya beli meningkat di lapisan populasi yang sebelumnya tertinggal. Inovasi sosial pun mendapat nafas segar — lebih banyak anak muda dari desa-desa terpencil dapat melanjutkan studi hingga universitas, lebih banyak wirausaha lahir dari berbagai belahan dunia.

Ekonom Philippe Aghion menyampaikan bahwa redistribusi yang moderat tidak hanya adil secara moral, tetapi juga sehat secara ekonomi. “Masyarakat yang lebih setara cenderung tumbuh lebih stabil,” ujarnya dalam sejumlah riset yang kini sering dikutip dalam diskusi tentang pertumbuhan inklusif.

Laporan dari IMF dan Bank Dunia memperkuat pandangan ini. Selama tidak dilakukan secara ekstrem, redistribusi pendapatan justru dapat memperbaiki indikator sosial: menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan akses pendidikan, serta mengurangi angka kriminalitas.

Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), kesetaraan ekstrem dapat menjadi jalan pintas menuju pencapaian target global: penghapusan kemiskinan, kesehatan universal, dan inklusi ekonomi.

Tetapi dunia tak hanya dibentuk oleh ekonomi. Politik dan keamanan memainkan peran penting. Penelitian dari Universitas Georgetown — berbasis pada model teori perang — menunjukkan bahwa negara-negara demokratis yang relatif setara secara ekonomi lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat konflik. Bila kekuasaan finansial terdistribusi rata, kepercayaan antar-negara bisa meningkat, dan kompromi politik menjadi lebih mudah tercapai.

Dari Indonesia ke Dunia: Kekuatan yang Terbangun

Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dunia yang setara membuka peluang langka: melompat keluar dari jerat ketimpangan dalam satu generasi. Bayangkan jutaan anak yang sebelumnya bersekolah di bangunan reyot, kini belajar di fasilitas setara Finlandia. Demokrasi pun menguat karena partisipasi warga tak lagi terhambat oleh persoalan ekonomi.

Namun dunia yang rata bukan tanpa risiko.

Sisi Gelap Kesetaraan: Ketidakpastian yang Tak Terhindarkan

Ketika kekayaan dibagi rata, tata kelola global ditantang habis-habisan. Siapa yang memegang kendali distribusi kekayaan? Bagaimana cara melakukannya? Transisi semacam ini membuka peluang besar bagi korupsi dan manipulasi.

Ketidakpercayaan publik bisa menjadi api yang membakar tatanan baru jika prosesnya tidak transparan dan adil. Di negara-negara maju, kelompok elite mungkin menolak mentah-mentah ide seperti pajak ekstrem atau nasionalisasi aset. Di negara miskin, limpahan kekayaan bisa menimbulkan krisis jika tidak diiringi kesiapan institusi dan infrastruktur.

Jangan lupakan juga sisi ekonomi makro. Permintaan melonjak, konsumsi meningkat drastis — tapi apakah suplai bisa mengikuti? Banyak ekonom mengingatkan soal potensi hiperinflasi. Sejarah Zimbabwe memperlihatkan bahwa mencetak uang tanpa peningkatan produksi justru menghancurkan nilai tukar dan menciptakan kekacauan sosial.

Lalu, bagaimana dengan inovasi?

Ketika Uang Bukan Lagi Dorongan

Ada kekhawatiran bahwa dunia tanpa insentif finansial akan membuat kreativitas mati suri. Namun sejarah membuktikan bahwa motif di balik inovasi tak selalu uang. Banyak ilmuwan dan penemu terdorong oleh keingintahuan, prestise, bahkan semangat kemanusiaan.

Nikola Tesla, misalnya. Ia membayangkan dunia di mana listrik dikirimkan gratis ke seluruh umat manusia. Ia menolak mengambil royalti demi menyelamatkan sistem arus bolak-balik — pilihan yang mengubah dunia modern. Tesla percaya bahwa energi adalah hak asasi, bukan komoditas.

Jika sistem mendukung dan kultur inovasi dijaga, maka kreativitas tidak akan lenyap. Tapi kita tetap harus waspada. Ketidakseimbangan antara kebebasan individu dan kesetaraan struktural bisa memicu bentuk-bentuk baru dari ekstremisme. Bahkan, jika semua orang punya harta yang sama, konflik bisa bergeser dari soal ekonomi ke isu lain: hak digital, kendali sumber daya alam, bahkan eksistensi AI.

Pelajaran dari Masa Lalu

Tidak ada contoh sejarah yang persis menggambarkan kesetaraan total. Tapi kita bisa belajar dari upaya serupa. Uni Soviet dan Tiongkok era Mao mencoba menghapus ketimpangan melalui pendekatan radikal — hasilnya? Lonjakan awal produksi, lalu stagnasi panjang. Distribusi tanpa efisiensi pasar justru membuat kelangkaan dan kemandekan.

Sebaliknya, negara-negara Nordik menunjukkan bahwa kesetaraan pendapatan — bukan kepemilikan aset — yang dikombinasikan dengan demokrasi kuat, dapat menghasilkan masyarakat yang makmur dan stabil. Pajak progresif, jaminan sosial, dan pelayanan publik berkualitas jadi pilar sukses mereka.

Keseimbangan yang Sulit: Keadilan vs Pertumbuhan

Kesetaraan kekayaan bisa membuka pintu menuju dunia yang lebih damai, sejahtera, dan sehat. Tapi risiko transisinya juga besar: gangguan pasar tenaga kerja, ketidakpastian geopolitik, dan kemungkinan kegagalan institusional.

Penelitian dari Federal Reserve of Richmond memperingatkan: redistribusi tanpa reformasi sistem kerja dapat menghambat output jangka panjang. Kesetaraan pendapatan tidak akan berarti jika kesetaraan identitas, kesempatan, dan representasi politik tetap timpang.

Pada akhirnya, kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah kesetaraan kekayaan akan menjadi pendorong atau justru penghambat kemajuan umat manusia?

Jawabannya bergantung pada bagaimana kita mengelola transisi tersebut — dengan membangun institusi yang kuat, menciptakan ekosistem inovasi yang sehat, dan menjamin keadilan distribusi secara berkelanjutan.

Di tengah dunia yang berubah cepat, satu hal tetap: hanya masyarakat yang mampu menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan dinamika pertumbuhan yang akan bertahan dan berkembang. Lantas, bisakah Indonesia mencapai ekuilibrium itu?

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Ketimpangan Mimpi-Mimpi

Beberapa waktu lalu, saya sempat melontarkan sebuah pertanyaan sederhana kepada beberapa kolega dekat: Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu kamu tidak akan pernah gagal?

Pertanyaan itu mengendap cukup lama dalam percakapan kami. Dan ketika akhirnya mereka menjawab, saya merasa sedang mengintip ke dalam ruang paling pribadi dalam diri mereka — ruang yang biasanya terkunci rapat oleh logika dan kekhawatiran.

Jawabannya beragam. Ada yang ingin menjadi sutradara teater ternama, menggubah panggung-panggung dunia menjadi kanvas imajinasinya. Ada yang bermimpi menjadi pengelana, menjelajahi sudut-sudut bumi tanpa batas, tanpa arah tetap.

Ada pula yang memimpikan hidup sederhana di Eropa, membuka toko kue mungil di gang berbatu sebuah kota tua. Ada juga yang ingin membayangkan diri sebagai fotografer yang hidup di Australia, merekam hidup melalui sorotan lensa. Ada yang ingin menjadi pemain sepak bola di Italia, dan bahkan ada yang hanya ingin hidup sebagai petani tenang di pedesaan yang jauh dari gemuruh kota.

Sebagian besar dari mereka menjawab dengan mata berbinar — namun segera setelahnya, mata itu kembali meredup. Ketika saya tanya, “Kenapa tidak kamu kejar saja mimpimu itu?”, hampir semua jawab dengan nada yang serupa: karena alasan ekonomi.

Sang calon sutradara mengaku terikat oleh kewajiban keluarga. Ia harus mengirim uang setiap bulan, sementara dunia teater tidak pernah benar-benar menjanjikan imbal balik yang pasti. Si pengelana berkata, impian itu memerlukan modal awal yang besar. Kecuali jika ia bisa bekerja dari mana saja, tapi jenis pekerjaan seperti itu jarang yang memberi kepastian pemasukan tetap.

Yang bermimpi membuka toko kue kecil di Eropa merasa mimpinya terlalu mewah — terlalu jauh dari realitas yang ditentukan oleh angka-angka di rekening. Ia butuh modal besar, izin tinggal, jaringan.

Hal-hal yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang yang “sudah sampai duluan”. Begitu pula dengan sang penangkap cahaya. Fotografi adalah bidang yang ia sukai sejak kecil, tapi begitu banyak distraksi yang timbul dari kewajiban-kewajiban yang harus ia tekuni sebagai makhluk ekonomi.

Yang ingin menjadi pesepakbola bahkan tak sempat benar-benar memulai. Sejak kecil, orang tuanya sudah mengarahkan bahwa sepak bola adalah jalan hidup penuh ketidakpastian. Ia diminta fokus sekolah, agar “aman secara ekonomi”.

Sementara yang bermimpi menjadi petani pun mengurungkan niat karena tahu, romantisme bertani tidak semanis yang dibayangkan. Ia menyadari risiko harga panen yang ditekan tengkulak, sulitnya akses modal, distribusi lahan yang timpang, serta minimnya perlindungan sosial bagi pekerja sektor agrikultur.

Dari jawaban-jawaban itu, saya mulai merenung — barangkali belum bisa disimpulkan, karena sampelnya kecil, tapi cukup untuk membuka ruang tafsir yang lebih dalam: bahwa ketimpangan bukan hanya menciptakan jarak dalam akses dan kesempatan, tapi juga dalam keberanian untuk bermimpi.

Bahwa ketika seseorang hidup dalam dunia yang terbiasa memosisikan dirinya “di bawah”, maka mimpinya pun secara tidak sadar dibatasi oleh garis yang ditarik oleh kondisi ekonomi. Mimpi-mimpi itu bukan sekadar “milik saya”, melainkan mulai terasa sebagai “milik orang lain yang lebih mampu”. Seolah-olah keberanian untuk bermimpi hanya tersedia bagi mereka yang sudah menaklukkan hierarki.

Lalu saya bertanya kepada diri sendiri: Bagaimana jika tak ada lagi yang hidup dalam bayang-bayang kekurangan? Apakah ketakutan akan kegagalan masih akan mengikat sekuat itu?

Mungkin, jika tidak ada lagi kegelisahan soal uang sewa, biaya makan, atau masa depan anak, orang-orang akan lebih berani hidup sesuai dengan suara hatinya. Mungkin mereka akan memilih jalan yang tidak “paling aman”, melainkan yang paling otentik.

Mungkin dengan begitu, dunia akan menjadi tempat di mana lebih banyak sutradara muncul dari gang sempit, lebih banyak petani yang bertani dengan penuh cinta, lebih banyak toko kue kecil di Eropa yang dibangun dari mimpi, bukan warisan.

Saya tidak tahu pasti jawabannya, tapi saya tahu satu hal: mimpi adalah bahan bakar kemanusiaan. Dan jika sistem ekonomi dunia terus membuat mimpi-mimpi itu jadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh sebagian kecil orang, maka yang sesungguhnya gagal bukanlah individu — melainkan kita, sebagai masyarakat.

Barangkali, dunia yang adil bukanlah dunia di mana semua orang punya mimpi yang sama, melainkan dunia di mana setiap orang boleh bermimpi, tanpa rasa takut, tanpa rasa kalah.