Ekonomi Indonesia: Ilusi "Aman-Aman Saja" di Tengah Tekanan Sistemik

Dalam wawancara Sindo News 21 Mei 2026 19.18 Iqshanudin Noorsy seorang ekonom senior menjelaskan hal krusial yang akan membuat pandangan kita menjadi lebih tajam.

Ketika pemerintah bilang "aman-aman saja", data bercerita lain. Ini bukan soal menteri yang salah, tapi sistem yang busuk. Presiden tersenyum. "Aman-aman saja," katanya soal rupiah yang terus melemah. Tapi Iqshanudin Noorsy, ekonom yang konsisten mengkritik kebijakan makro Indonesia sejak puluhan tahun lalu, punya pandangan berbeda: "Kalau mau dibilang aman-aman saja, mestinya tidak gelisah dong." Faktanya? Ada tekanan di mana-mana. Fiskal tertekan, moneter tertekan, sektor riil juga tertekan. Dari Januari sampai April 2026, Bank Indonesia sudah membakar cadangan devisa senilai US8,4 miliar untuk intervensi rupiah. Itu rata-rata US2,1 miliar per bulan—angka yang sangat signifikan.

Tiga Tekanan Sekaligus: Fiskal, Moneter, Sektor Riil

Tekanan Fiskal: Subsidi Membengkak, Utang Menumpuk. Rupiah jatuh berarti subsidi energi otomatis naik. Indonesia masih impor 1 juta barel minyak per hari. Biaya impor melonjak. Harga-harga ikut naik karena bahan baku sampai jasa kebanyakan masih impor. Yang paling berat: utang luar negeri Indonesia sudah hampir Rp10.000 triliun. Untuk APBN 2026, negara harus bayar bunga Rp599 triliun dan cicilan Rp833,9 triliun. Total Rp1.432 triliun hanya untuk bayar utang. Itu fiskal tertekan berat. Tekanan Moneter: Intervensi Menguras Cadangan Devisa. Tugas tunggal BI adalah menstabilkan nilai tukar rupiah pada harga yang wajar. Tapi nilai tukar punya "saudara kandung" namanya inflasi dan suku bunga. Ketika rupiah anjlok, BI harus menjaga inflasi sambil intervensi pasar. Hasilnya? Cadangan devisa tergerus US$8,4 miliar dalam empat bulan. BI bilang masih cukup untuk 6,1 bulan impor. Tapi ada yang dilupakan: sebagian besar cadangan devisa itu adalah "hot money" uang yang bisa kabur kapan saja kalau kondisi memburuk. Untuk menstabilkan rupiah, BI naikkan suku bunga acuan.

Dampaknya: Likuiditas pasar tertarik ke SRBI (Sertifikat Rupiah Bank Indonesia) Pertumbuhan ekonomi tertahan karena likuiditas berkurang. Perbankan lebih suka beli SBN dan SRBI daripada kasih kredit produktif. Inilah yang disebut financialization: orang miskin membiayai orang kaya, karena bunga utang negara dibayar dari pajak rakyat.

Tekanan Sektor Riil: Produksi Menjelang Berhenti. Data Purchasing Manager Index (PMI) turun dari 50,1 menjadi 49,1. Artinya? Roda produksi menjelang berhenti. Di bawah angka 50, artinya sektor manufaktur mulai kontraksi. Undisbursed loan (pinjaman yang disetujui tapi tidak dicairkan) mencapai Rp2.527 triliun. Ini menunjukkan perbankan dan korporasi sama-sama hati-hati. NPL (Non-Performing Loan) korporasi memang rendah di 1,5%, tapi NPL UMKM? 4,61%. Ketimpangan yang sangat ekstrem. UMKM kena double kill:

1. Sulit-Tidak bisa akses kredit karena suku bunga tinggi.
2. Biaya produksi naik karena semua input impor, dari bensin, benih, kedelai, susu, sampai daging sapi. Bedanya dengan krisis 1998? Dulu UMKM tidak terkena dampak. Sekarang? UMKM justru yang paling menderita. Bukan Soal siapa pejabat nya, Tapi Sistem Yang Rusak. "Bukan persoalan Purbaya (Menteri Keuangan), bukan persoalan Perry Warjiyo (Gubernur BI), bukan persoalan presiden. Poinnya adalah: Komite Stabilitas Sistem Keuangan tidak efektif". Mau di ganti aktornya kayak apapun, gubernur, menteri keuangan, bahkan presiden, tetap saja sistemnya busuk dan buruk. Apa masalahnya? Kita Tidak Punya Tagihan Luar Negeri. Pemerintah sering bilang rasio utang terhadap PDB kita 40,75%, lebih baik dari Singapura, Malaysia, atau Jepang. Tapi ada yang dilupakan: mereka punya tagihan luar negeri, kita tidak. Singapura punya Temasek dengan tagihan luar negeri besar. Malaysia punya Khazanah. Jepang punya ekspor teknologi dan memegang treasury bonds Amerika. Indonesia punya apa? Danantra baru dibentuk, belum punya tagihan signifikan. Neraca jasa kita negatif. Struktur ekonomi tidak sehat. Sumber daya dikuasai korporasi asing dan domestik, negara hanya dapat remah-remah lewat tax allowance dan tax holiday.

Basis Ekonomi Khayalan Ironis: BI mendasarkan kebijakan pada Fed Funds Rate. Suku bunga acuan Amerika yang basisnya adalah "ekonomi khayalan". Sejak Nixon Shock 15 Agustus 1971, dolar AS tidak lagi dikaitkan dengan emas. Ekonomi Amerika bertumpu pada kepemimpinan global dan militer. "financial-military-industrial complex". Di satu sisi kita bicara ekonomi riil, tapi di sisi lain basis referensi kita adalah ekonomi yang tidak berbasis pada aset nyata. Ada yang salah di sini.

Ketergantungan Impor Yang Mematikan Indonesia masih impor energi. Ketahanan energi kita hanya 21 hari. Bandingkan dengan Korea Selatan, Jepang, dan China mereka tidak punya sumber energi cukup, tapi punya ketahanan energi sampai 1 tahun. Caranya? Kontrak jangka panjang dan kepemilikan saham di proyek LNG. China punya saham di LNG Tangguh sehingga punya jaminan pasokan gas. Jepang dan Korea Selatan juga sama. Mereka bangun energy security: available, affordable, accessible, acceptable. Indonesia? Seharusnya kita bisa mencapai economic sovereignty (kedaulatan ekonomi) sesuai Pasal 33 UUD 1945. Tapi kita malah bangga kalau dipuji Bank Dunia dan IMF.

Prabowo dan Ilusi Pasal 33

Prabowo ingin menegakkan Pasal 33 cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Tapi ada masalah besar: Struktur korporasi belum disentuh. Hilirisasi dikuasai korporasi asing, bukan negara. Elektrifikasi tinggi lewat skema take-or-pay, di mana swasta menentukan harga jual, bukan PLN. Undang-Undang Minerba dan UU Cipta Kerja lebih berpihak pada korporasi, bukan rakyat. "Kalau Prabowo Subianto ingin menegakkan Pasal 33, saya kira ada belasan undang-undang yang harus diperbaiki" . Sejak era reformasi hingga hari ini, semua undang-undang berpihak pada korporasi. Janji Prabowo pada buruh di 1 Mei? Coba saja perbaiki UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan. Kaitkan dengan Pasal 27 Ayat 2 UUD: setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalau benar-benar serius, revisi belasan undang-undang yang pro-korporasi.

Kejatuhan Rupiah: Dividen Lebih Besar dari Haji BI bilang rupiah tertekan di Mei-Juni-Juli karena musim haji. Memang benar, haji butuh US700 juta sampai US1,1 miliar. Tapi yang lebih besar adalah pembayaran dividen: US$4,26 miliar. BNI bayar dividen. BRI bayar dividen. Astra bayar dividen. Telkom bayar dividen senilai Rp9,27 triliun di bulan Juni. Makanya Perry bilang Juli akan aman, karena pembayaran dividen sudah selesai. Tapi tunggu dulu. Surplus neraca perdagangan non-migas kita memang bagus, tapi:  — Neraca perdagangan migas defisit US$1,89 miliar.  — Neraca jasa terus negatif. Jadi surplus perdagangan tidak ada gunanya kalau negatif di dua sektor penting itu.

Target Rupiah: 17.500-18.000? BI bilang target nilai tukar 2026 adalah Rp16.500-16.800 per dolar. Tapi Iqshanudin Noorsy punya hitungan sendiri: Rp17.500-18.000. Dia membandingkan dengan 17 variabel dari krisis 1997-1998 dan 2010. Bedanya dengan 1998: Variabel sosial-politik: Dulu kekuasaan Soeharto sudah jenuh, terjadi krisis kepercayaan total (social distrust, social disorder, social disobedience) yang berujung kerusuhan Mei 98. Variabel korporasi: Dulu korporasi banyak pinjam utang dolar jangka pendek untuk investasi jangka panjang (mismatch). Waktu jatuh tempo, tidak ada duit. Kebijakan moneter: Mar’ie Muhammad dan Soedradjad Djiwandono melepas nilai tukar dari managed floating menjadi free floating pada Agustus 1997—ini pemicu utama. Pengawasan perbankan rendah: Kasus BLBI, di mana bankir meminjam dari BI untuk beli dolar, bukan dari kantong sendiri. Sekarang lebih parah, karena UMKM ikut terkena. Dulu UMKM jadi tulang punggung karena tidak tergantung impor. Sekarang? Orang desa butuh bensin, benih, kedelai, susu, daging sapi, semua impor. Tekanan impor tinggi, daya beli ambruk.

Deindustrialisasi: Dari Pabrik Jadi Driver Ojol Indonesia mengalami deindustrialisasi dini. Banyak pekerja industri kehilangan pekerjaan, lalu lari ke sektor jasa: driver Gojek, driver online. Ini bukan tanda ekonomi sehat. Amerika dari era Ronald Reagan sampai sekarang memang mengalami deindustrialisasi karena bergeser ke industri IT. Makanya Trump sekarang gencar lakukan reindustrialisasi. Tapi reindustrialisasi tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Indonesia? Industri tekstil hancur. Industri pangan impor kedelai, bawang putih, susu. Ketika sektor manufaktur kolaps, roda produksi melambat, ancamannya cuma dua: pangkas biaya (efisiensi ) atau PHK massal.

Korupsi, Kepastian Hukum, dan Kredibilitas Tingkat korupsi masih tinggi. Kepastian hukum tidak ada. Reputasi dan kredibilitas negara terganggu. Rating dari MSCI, Fitch, S&P, Bloomberg semuanya vonis negatif. Tapi pemerintah masih bangga kalau dipuji asing. Bank Dunia bilang "tingkat kepuasan kami atas liberalisasi Indonesia sangat memuaskan" setelah UU No. 25/2007 disahkan. Dan pemerintah merasa hebat. Iqshanudin Noorsy menyebutnya sebagai kolonisasi mental. "Indonesia penakut," tulisnya dalam satu artikel. Kita punya 282 juta penduduk, market base raksasa. Tapi tidak pernah dipakai sebagai daya tawar. "Pasar tidak pernah netral," tegasnya. "Ketika orang bilang pasar itu netral, it’s really stupid."

Contoh Nyata: China dan Iran China: Menolak Tiga Tekanan Barat China menolak:

1. Sistem politik Barat (tidak menerapkan demokrasi)
2. Tekanan HAM (tidak peduli isu Uighur atau Tiananmen)
3. Modal pembangunan Barat (tidak percaya corporate capitalism, tetap pakai state capitalism) Hasilnya? China punya daya tawar luar biasa. Dialog 12-14 Mei lalu, China tampil dengan martabat dan kedaulatan penuh. Trump pun terseok-seok menghadapinya.

Iran: 49 Tahun Bertahan dari Embargo Iran 49 tahun ditekan habis-habisan: embargo, sanksi ekonomi, sanksi lewat SWIFT. Tapi Iran bertahan. Bahkan diserang habis-habisan oleh kekuatan militer luar biasa, Iran tetap kokoh. Dua contoh nyata: negara yang berani menolak tekanan Washington justru survive dan punya martabat. Indonesia: Kenapa Tidak Berani?

Iqshanudin Noorsy menyebut ada lima kekuatan besar Indonesia yang tidak pernah dimaksimalkan: Pasar 282 juta jiwa: Seharusnya jadi daya tawar, mau masuk pasar Indonesia? Tentukan dulu penguasaan dan aturan kita. Sumber daya alam melimpah: Tapi dikasih habis ke korporasi, negara hanya dapat remah. Potensi industrialisasi terstruktur: Hulu-meso-hilir untuk hajat hidup orang banyak. Tapi kita malah ikut-ikutan deindustrialisasi ala Amerika. Lokasi strategis: Berada di jalur perdagangan dunia, tapi tidak punya posisi tawar karena ketergantungan impor. Modal sosial Pancasila: Nilai-nilai universal dalam Pembukaan UUD 1945—tapi kita malah meninggalkannya. Indonesia punya modal besar. Tapi masalahnya: kita tidak berani. Menjajah Indonesia tidak perlu dengan senjata. Masuk lewat keuangan, lewat pendidikan, lewat pemberitaan.

Solusi: Tiga Langkah Utama

1. Hentikan Ketergantungan Impor Hajat Hidup Orang Banyak Korea Selatan, China, Jepang tidak punya sumber energi cukup, tapi punya ketahanan energi panjang karena beli kontrak jangka panjang dan punya saham di proyek energi. Indonesia harus membebaskan diri dari impor energi, pangan, bahan baku industri. Bangun ketahanan (security), kemandirian (resilience), sampai kedaulatan (sovereignty) ekonomi.
2. Munculkan Public Trust: Hentikan Omong Kosong! "Setiap ngomong di depan mikrofon omongan berubah enggak karu-karuan". Anda menghina orang desa bilang tidak butuh dolar. Anda menghina bilang 40,75% utang tidak apa-apa. Padahal Anda dihisap habis-habisan. Jangan begitu. Perbaiki dulu kepercayaan publik. Bangun kesadaran politik dan ekonomi pada rakyat bahwa kita bisa bangkit dengan kekuatan sendiri.
3. Perbaiki Sistem, Bukan Ganti Aktor "Pendekatan aktor tidak cukup.” Anda ganti gubernur, menteri, presiden, tetap saja sistemnya busuk. Yang harus diperbaiki: Belasan undang-undang yang pro-korporasi sejak era reformasi. Perekonomian harus disusun negara, bukan diserahkan ke mekanisme pasar (sesuai Pasal 33 Ayat 1) Cabang produksi penting (energi, pangan, keuangan, kesehatan, pendidikan) harus dikuasai negara. Pendidikan dan kesehatan tidak boleh diliberalisasi. Amerika paling liberal pun tidak lepas tangan soal kesehatan dan pendidikan tinggi. Butuh perencanaan jangka panjang yang diaplikasikan lewat jangka menengah dan jangka pendek. Bukan RPJMN yang semuanya jangka pendek karena mengejar keterpilihan elektoral. Struktural, Fundamental, Fungsional Iqshanudin Noorsy menekankan tiga pendekatan: Struktural: Tata ulang kepemilikan sumber daya, produksi, distribusi, logistik. Fundamental: Bangun fondasi ekonomi yang kokoh, tidak rapuh. Fungsional: Pastikan kebijakan berfungsi untuk rakyat, bukan korporasi.

"Struktural tidak selesai, fundamental tidak selesai, fungsional tidak selesai. Lalu kita kebanyakan ngomong," katanya. "Kita kebanyakan ngoceh sehingga menimbulkan runtuhnya kredibilitas. Makanya ada ejekan: sudahlah jauhi presiden dari mikrofon."

Penutup: Jangan Bangga Dipuji Asing "Jangan bangga kalau dipuji orang asing," kata Iqshanudin Noorsy mengutip Bung Karno. "Tetangga bilang Anda hebat, tapi rumah tangga berantakan. Anda mau digituin?" "Anda dibangga-banggain tetangga, tapi di dalam rumah ribut, tidak ada ketenteraman dan kenyamanan. Harga diri Anda terinjak-injak—buat apa?" Ini persoalan dignity (martabat) dan sovereignty (kedaulatan). Indonesia punya modal besar: 282 juta penduduk, sumber daya melimpah, posisi strategis, nilai-nilai Pancasila. Tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah kekuatan.

Dunia sedang bergeser dari unipolar ke multipolar. Kekuatan lama meluruh, kekuatan baru belum muncul. Di sinilah peluang Indonesia dengan nilai-nilai universalnya. Sayangnya, Indonesia tidak sadar bahwa nilai itu adalah kekuatan. China tidak mengabaikan nilai sejarahnya—malah dijual sebagai basis pembangunan. Kita? Mau menjungkirbalikkan sejarah kita sendiri. "Anda mengkhianati masa lalu dan mengatakan masa depan jauh lebih baik. Enggak bisa. Enggak mungkin begitu." Di sini persoalan akhirnya bukan soal kebijakan teknis. Ini soal pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa. Dan itu yang menjadi problem besar bagi Indonesia hari ini.

Artikel ini hasil sumerize dari diskusi panjang Dr. Iqshanudin Noorsy yang konsisten mengkritik sistem ekonomi Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Dia bukan asal kritik—dia punya teori, konsepsi, filosofi, aplikasi, bukti, dan konsistensi. "Bukan cuma sekedar omon-omon," . Sekarang pembuktiannya sudah di depan mata.

Source: Sindo News