Asal Bapak Senang, Sampai Negara Lupa Caranya Melayani

Rangkap jabatan, asisten jadi komisaris, dan utang hampir Rp10.000 triliun.

Photo by weston m on Unsplash

Presiden bilang gaji guru tidak bisa naik karena uang negara bocor Rp2.500 triliun setiap tahun. Itu dia ucapkan di depan para ulama NU di Bangkalan, 23 Juni lalu.

Beberapa bulan sebelumnya, di Jakarta, presiden yang sama bercerita bahwa kalau ada menteri minta anggaran Rp5 triliun, dia kasih Rp10 triliun. Dua kalimat itu keluar dari mulut orang yang sama, dalam tahun yang sama.

Saya bekerja di sebuah yayasan kecil di Maluku. Pekerjaan saya tidak glamor. Di dunia saya, setiap klaim dampak harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya bilang program kami menjangkau sekian keluarga, saya harus bisa menunjukkan keluarganya, bukan angkanya saja. Itu sebabnya beberapa minggu terakhir terasa melelahkan. Saya melihat negara melakukan persis kebalikan dari yang saya pelajari di lapangan.

“Uangnya nggak ada”, tapi anggaran dikalikan dua

Di awal 2025, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi belanja Rp306,69 triliun. Anggaran Kementerian PU dipotong Rp81 triliun. Kementerian Kesehatan dipangkas Rp19,6 triliun. Bahkan sensor gempa dan tsunami milik BMKG ikut terancam mati karena pemeliharaannya dipotong. Pesannya saat itu jelas: negara sedang berhemat, semua harus mengencangkan ikat pinggang.

Pengamat menyebut ini paradoks: satu sisi menuntut efisiensi, sisi lain menterinya ramai-ramai minta tambahan. Saya menyebutnya lebih sederhana. Ini cara berpemerintahan tanpa benang merah.

Di yayasan, hal pertama yang saya tanyakan ketika ada ide program adalah: ini nyambung ke tujuan besar kita, atau cuma karena kebetulan ada momen dan dana? Pertanyaan yang sama sepertinya jarang ditanyakan di tingkat negara.

Negara yang dijalankan dengan prinsip “asal bapak senang”

Konstitusi dan undang-undang sebenarnya cukup tegas. Pejabat negara tidak boleh merangkap jabatan. Pada 28 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi menegaskan ulang lewat Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 bahwa larangan itu juga berlaku untuk wakil menteri. Saat putusan dibacakan, tercatat 32 wakil menteri yang masih merangkap sebagai komisaris di berbagai BUMN dan anak usahanya.

Yang membuat saya geleng kepala bukan jumlahnya. MK memberi masa transisi dua tahun, sampai Agustus 2027. Alih-alih mulai membenahi, pemerintah justru menambah wamen baru jadi komisaris tak lama setelah putusan keluar. Tiga wamen sekaligus dilantik jadi komisaris Telkom pada September. Pemohon gugatan menyebutnya “aji mumpung”: memanfaatkan dua tahun yang diberi MK sampai habis. Hukum tertinggi negeri ini diperlakukan seperti tenggat yang bisa ditawar, bukan perintah yang harus dijalankan.

Lalu ada soal siapa yang duduk di kursi-kursi itu. Akhir Juni ini publik ramai membahas Mufli Budi Ananda, asisten pribadi Raffi Ahmad, yang namanya muncul sebagai komisaris PT Krakatau Posco, perusahaan baja patungan BUMN dengan Korea Selatan. Latar belakangnya D3 Teknik Listrik. Di minggu yang sama, seorang relawan politik berusia 27 tahun ditunjuk jadi komisaris Pertamina Retail.

Saya tidak kenal orang-orang ini, dan saya tidak meragukan niat baik mereka. Tapi pakar kebijakan publik mengingatkan hal yang sederhana: kalau komisaris diisi berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi, jangan heran kalau perusahaannya rugi terus.

Di dunia pemberdayaan, kami punya prinsip bahwa komunitas adalah subjek, bukan objek. Negara seperti membalik itu. Rakyat jadi objek, dan lingkaran terdekat penguasa jadi subjek yang menikmati. “Asal bapak senang” bukan sekadar guyonan birokrasi lama. Hari ini ia jadi sistem promosi.

Rp1,6 triliun untuk belajar baris-berbaris

Pemerintah punya program Koperasi Desa Merah Putih. Tujuannya menggerakkan ekonomi desa. Bagus, saya setuju koperasi desa itu penting. Tapi entah dari mana logikanya, calon-calon manajer koperasi ini diwajibkan menjalani latihan dasar kemiliteran selama 45 hari di puluhan satuan TNI. Tiga puluh hari pertama untuk latihan militer dan bela negara, termasuk memegang senjata laras panjang. Lima belas hari sisanya baru materi koperasi.

Anggota Komisi I DPR membuka hitungannya. Biaya pelatihan per orang sekitar Rp45 juta. Dari jumlah itu, Rp30 juta habis untuk latihan militer, dan hanya Rp15 juta untuk materi koperasi yang sebenarnya mereka butuhkan. Dengan 35.476 peserta gelombang pertama, total biayanya menyentuh sekitar Rp1,6 triliun. Artinya, porsi terbesar uang rakyat dipakai untuk mengajari calon pengelola toko desa cara baris-berbaris dan memegang senapan.

Lalu datang kabar yang membuat semua angka itu terasa kecil. Dalam waktu sekitar sepuluh hari, lima peserta meninggal dunia: Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi, dan Nola Dya Sari. Penyebabnya beragam, dari heat stroke, henti jantung, sampai tuberkulosis. Mereka anak-anak muda lulusan sarjana yang sedang mencari kerja, lalu mati di tempat latihan militer untuk pekerjaan mengelola koperasi.

Belum cukup. Belakangan terungkap ada 32 peserta dalam kondisi hamil yang ikut latihan, karena sejak seleksi memang tidak ada aturan yang melarang. Satu di antaranya bahkan melahirkan di tengah pelatihan, sebelum akhirnya semua peserta hamil dipulangkan dengan alasan kemanusiaan.

Sebelumnya, surat pernyataan peserta sempat memuat klausul denda Rp100 juta bagi yang mengundurkan diri, sehingga banyak yang tidak berani mundur. Klausul itu baru dicabut setelah dikritik keras publik. Untuk korban yang meninggal, negara memberi santunan Rp50 juta per orang.

Center of Economic and Law Studies memberi perbandingan yang menohok. Di Korea Selatan, pelatihan militer selama sepuluh tahun terakhir hanya menelan empat korban jiwa dari dua juta peserta. Kita kehilangan lima dalam sepuluh hari, dari satu gelombang. Komnas HAM, Imparsial, KontraS, YLBHI, dan Amnesty sudah mendesak program ini dihentikan dan diusut. Tapi pemerintah tetap melanjutkan latihan, dengan alasan para manajer harus segera bekerja.

Saya membaca kabar ini dari Maluku, tempat banyak desa masih kesulitan air bersih, listrik, dan sekolah yang layak. Lalu saya membayangkan Rp1,6 triliun itu. Saya membayangkan berapa banyak pipa air, berapa banyak ruang kelas, berapa banyak hal nyata yang bisa dibangun dengan uang yang dipakai untuk mengajari orang baris-berbaris.

Utang hampir Rp10.000 triliun, dan kita semua yang menambal

Di balik semua program besar itu, ada tagihan yang menumpuk. Per Maret 2026, utang pemerintah sudah menembus Rp9.920 triliun, hampir menyentuh angka Rp10.000 triliun. Tahun ini saja, APBN harus membayar bunga utang sekitar Rp599 triliun, setara 19 persen dari seluruh pendapatan negara. Hampir seperlima penerimaan habis hanya untuk membayar bunga, sebelum satu rupiah pun dipakai untuk rakyat.

Negara butuh uang. Maka semua mulai dikejar lewat pajak. Mulai 1 Juli, marketplace wajib memungut pajak penjual online sebesar 0,5 persen dari omzet. Pemerintah menegaskan ini bukan pajak baru, hanya pemindahan cara menariknya, dan pedagang kecil di bawah Rp500 juta setahun dikecualikan. Penjelasan itu benar secara teknis. Tapi pesan psikologisnya tetap sampai: ruang ekonomi rakyat kecil pun kini disisir lebih rapat, di saat lingkaran atas justru menikmati kursi komisaris dan anggaran berlipat.

Dan pasar tahu. Sepanjang 2026, IHSG menjadi salah satu indeks dengan kinerja terburuk di dunia, turun lebih dari 30 persen. Investor asing menarik puluhan triliun rupiah dari pasar saham. Rupiah sempat melemah mendekati Rp18.000 per dolar. Lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan Fitch merevisi outlook Indonesia menjadi negatif.

Seorang analis pasar mengatakan kalimat yang menurut saya merangkum semuanya: pasar tidak bergerak berdasarkan pidato optimistis, melainkan berdasarkan kesenjangan antara narasi dan realitas. Pemerintah bilang fundamental kita kuat. Uang justru pergi.

Saya menulis ini sebagai pekerja lapangan, bukan ekonom dan bukan ahli hukum tata negara. Jadi saya harus jujur soal batas saya.

Rasio utang kita terhadap PDB masih sekitar 40 persen, di bawah ambang batas hukum 60 persen, dan menteri keuangan menyebut posisi kita masih lebih aman dibanding banyak tetangga. Kebocoran Rp2.500 triliun yang disebut presiden, kalau benar dan bisa ditambal, memang persoalan nyata yang layak diperangi. Pemungutan pajak lewat marketplace betul bukan tarif baru. Pemerintah juga punya argumen bahwa latihan militer dimaksudkan membentuk disiplin dan mental, bukan menjadikan peserta prajurit.

Tapi membela kebijakan satu per satu tidak menjawab persoalan polanya. Ketika efisiensi diumumkan sambil anggaran dilipatgandakan, ketika putusan MK diperlakukan sebagai tenggat untuk diulur, ketika koperasi desa diurus dengan senjata dan korban berjatuhan namun program tetap jalan, yang rusak bukan satu kebijakan. Yang rusak adalah cara berpikir. Dan itu jauh lebih sulit diperbaiki daripada satu pasal.

Saya juga sadar bahwa marah saja tidak membangun apa pun. Di yayasan, saya belajar bahwa mengkritik yang seremonial itu mudah; yang sulit adalah menunjukkan bahwa kerja yang sunyi dan nyata itu mungkin. Mungkin itu tugas kita yang di bawah: terus membuktikan, di skala kecil, bahwa negara bisa dijalankan dengan benang merah, dengan data, dengan komunitas sebagai subjek.

Lalu kita mau ke mana

Yang membuat saya lelah bukan satu berita buruk. Berita buruk selalu ada. Yang melelahkan adalah ketika semuanya datang sekaligus dan membentuk satu gambar yang sama: negara yang dijalankan oleh orang-orang yang lebih sibuk menyenangkan atasan daripada melayani rakyat, dan yang berani membuat klaim besar tanpa merasa perlu mempertanggungjawabkannya.

Di desa-desa tempat saya bekerja, kepercayaan adalah modal yang paling mahal dan paling lambat dibangun. Sekali rusak, ia tidak kembali lewat pidato. Ia kembali lewat bukti, lewat janji kecil yang ditepati berulang kali sampai orang mau percaya lagi. Saya tidak tahu apakah negara ini masih punya kesabaran untuk membangun kepercayaan dengan cara itu.

Jadi pertanyaan yang ingin saya tinggalkan bukan untuk presiden, dan bukan untuk para komisaris baru itu. Pertanyaannya untuk kita yang masih bekerja di bawah, yang masih percaya bahwa dampak nyata lebih berharga dari citra: kalau negara berhenti membuktikan apa pun, apakah kita akan ikut berhenti, atau justru itu alasan paling kuat untuk terus?