Pendidikan yang Membebaskan ala Paulo Freire

Melihat situasi pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini, jujur agak miris. Guru melakukan kekerasan terhadap siswa, sebaliknya siswa melakukan kekerasan terhadap guru, anak-anak yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi akibat kondisi ekonomi, maupun fasilitas pendidikan yang belum merata ke seluruh penjuru daerah di negeri ini.

Pendidikan dipercaya dapat mengubah nasib seseorang dan memberikan masa depan. Idealnya, pendidikan menjangkau semua kalangan, dapat diakses dan menawarkan kesempatan yang setara bagi setiap golongan. Namun kenyataannya, apakah demikian? Membaca buku Pendidikan Kaum Tertindas yang ditulis oleh Paulo Freire sedikit-banyak mengajak kita merefleksikan kondisi pendidikan saat ini dan memotivasi kita agar bisa melangkah sekecil apapun untuk melakukan perubahan.

https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK68851/pendidikan-kaum-tertindas

Paulo Freire (1921–1997) adalah seorang pendidik dan filsuf Brazil. Pengalaman masa kecilnya menghadapi kemiskinan dan kelaparan pada masa Depresi Besar 1929 membentuk rasa empatinya terhadap kaum miskin dan ikut memengaruhi pemikirannya terhadap sistem pendidikan. Bukunya, Pendidikan Kaum Tertindas yang diterbitkan pada 1970 adalah hasil pengamatannya terhadap fenomena sosial yang terjadi di Amerika Latin saat pergolakan revolusi.

Bagi Freire, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang diciptakan bersama kaum tertindas untuk mendapatkan kembali kemanusiaan. Ia melihat bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu kaum penindas dan kaum tertindas. Kaum penindas mengeksploitasi kaum lainnya, lebih superior, dominan dan berkuasa, memiliki material/sumber daya lebih banyak dari kaum tertindas. Pola hubungan antara kaum penindas dan kaum tertindas bisa kita lihat pada kolonialisme, pemerintah terhadap rakyat kecil, maupun perkotaan-pedesaan. Pendidikan sepatutnya membuat manusia sesuai fitrahnya yang merdeka dan berkesadaran, bukan sekedar manusia yang menerima nasib malang dan tidak bisa berpikir kritis.

Menurut pengamatannya, sistem pendidikan sejauh ini menyerupai bank. Guru hanya menabung (memberikan) informasi pada murid-muridnya. Murid harus sabar menerima, mengingat, dan mengulangnya. Situasi ini menjadikan guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Guru mengetahui segalanya dan murid tidak tahu apa-apa; guru berbicara dan murid patuh mendengarkan; guru disiplin dan murid didisiplinkan; guru memilih dan memaksa pilihannya sedangkan murid menerima (hlm. 57–58). Pendidikan gaya bank seperti ini hanya memindahkan informasi, mendoktrinasi, dan melanggengkan mitos agar dapat mempertahankan status quo yang diinginkan kaum penindas.

Menjawab fenomena ini, Paulo Freire menawarkan metode pendidikan hadap-masalah, di mana guru dan murid sama-sama menempati posisi sebagai subjek. Murid ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran, bukan hanya sebagai objek yang menerima dengan pasif. Metode ini mengutamakan adanya dialog antara guru dan siswa. Guru berupaya memahami pandangan siswa, sama seperti siswa berupaya memahami pemikiran guru. Metode hadap-masalah tidak memisahkan antara manusia dengan dunia. Manusia justru terhubung dengan dunia. Manusia adalah bagian dari dunia dan membutuhkan alam semesta untuk bergerak menuju perbaikan. Metode ini juga sangat menghargai fitrah historis manusia. Manusia sadar akan ketidaklengkapan mereka, mereka terus mencari, bergerak maju, berproses dan mengalami perubahan. Berubah adalah suatu hal yang niscaya.

Berpijak dari pentingnya berdialog dan menempatkan sesama manusia sebagai subjek yang memiliki kesadaran diri, Freire kemudian mengemukakan konsep dialogika. Dialogika adalah bentuk komunikasi yang mengandung kata dan makna. Kata itu sendiri terdiri dari aksi (praktik) dan refleksi (renungan, teori). Aksi dan refleksi tidak saling mendahului. Kadarnya pun harus sesuai. Terlalu banyak refleksi hanyalah omong kosong (verbalisme). Sebaliknya, terlalu banyak aksi tanpa refleksi hanya akan menjadi aktivisme tanpa evaluasi. Dialogika membutuhkan rasa cinta dan rendah hati untuk mendengarkan, keyakinan untuk membangun/mencipta ulang, dan rasa percaya. Melalui dialogika, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi sehingga mereka dapat memahami realitas sosial yang mereka hadapi dan bersama-sama mencari solusi yang tepat.

Paulo Freire mengaplikasikan metode hadap-masalah dan dialogika ketika membantu kaum petani yang tertindas di Amerika Latin. Sebelum menentukan program pendidikan yang tepat untuk membangun suatu wilayah, pertama-tama ia melakukan penelitian dengan mengajak berdiskusi dan mendengarkan aspirasi warga lokal. Freire juga meyakini bahwa perubahan mustahil terjadi tanpa adanya kesadaran diri kaum tertindas. Selama mereka merasa inferior dan hanya mau didikte kaum yang lebih superior, revolusi tidak akan berhasil.

Refleksi kondisi di Indonesia

Bisa dibilang, sistem pendidikan di Indonesia tidak lagi menerapkan pendidikan gaya bank seperti yang dikemukakan Paulo Freire. Apalagi, mengingat pandangannya itu ditulis pada 1970, tentu sistem pendidikan masa kini sudah jauh berkembang dibanding 50 tahun lalu. Indonesia mulai menerapkan pendidikan yang tidak berpusat pada guru sejak Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada 2004. Di sini siswa ikut terlibat dalam diskusi dan guru bertindak sebagai fasilitator. Siswa diharapkan lebih aktif ketimbang pasif sekedar menerima transfer ilmu pengetahuan. KBK kemudian diperbarui dan dilengkapi menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 2006. Sebagai anak kelahiran 1990, saya merasakan tiga kurikulum yang berganti-ganti semasa mengenyam pendidikan SD, SMP, lalu SMA. Meskipun saya tidak terlalu merasakan perbedaan yang kentara antara KBK dengan KTSP, yang jelas pendidikan di Indonesia telah mempraktikkan sistem yang melibatkan partisipasi aktif siswa.

Hal kedua yang ingin saya soroti adalah hubungan kaum penindas dan kaum tertindas yang bisa kita temukan pada pemerintah/kaum elit terhadap rakyat kecil di pedesaan. Selama ini warga lokal di daerah tertinggal yang miskin sering disalahkan karena dianggap malas. Saya beberapa kali mendengar atau membaca artikel di media massa, yang menyatakan warga tidak memberikan respon yang baik terhadap penyuluhan dan program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah atau akademisi. Program tidak berjalan maksimal, penyuluhan sia-sia saja karena tidak ada inisiatif maupun kesadaran dari warga lokal. Benarkah demikian?

Mungkin separuh benar, separuh tidak. Mari kita lihat contoh kisah keberhasilan yang terjadi di desa Mbatakapidu di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Kisah ini saya baca dari Membingkai Kabar Baik yang diterbitkan Oxfam pada 2015. Kondisi tanah Sumba yang kering dan minim air membuat tanaman padi tidak cocok ditanam di wilayah ini. Meski pemerintah menggalakkan swasembada beras untuk dibudidayakan di Sumba Timur pun, tentu akan percuma karena dari awal kondisi alamnya tidak sama dengan tanah Jawa. Lantas, swasembada pangan apa yang cocok? Jacob Tanda, kepala desa Mbatakapidu berinisiatif untuk mengajak warganya menanam 10 jenis tanaman pangan di pekarangan mereka seperti ubi, jagung, sorgum, kangkung, pisang, terong, talas dsb. Tanaman itu selain dipanen untuk konsumsi keluarga, bisa juga dijualkan. Organisasi perempuan di desa pun juga aktif memberdayakan kaum ibu di sana. Mereka menggeluti usaha pembuatan tenun dan usaha kuliner mengolah pangan lokal dari tepung ubi dan tepung jagung. Akhirnya, berkat kerjasama antar pemerintah, LSM, lembaga internasional, dan masyarakat setempat, desa Mbatakapidu berhasil menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.

Kisah dari Sumba Timur ini menunjukkan bahwa selama warga setempat memahami kondisi alam mereka, memiliki kesadaran untuk mandiri dan sejahtera, ditambah kerjasama dan sokongan dari berbagai pihak, perubahan baik bisa terjadi. Inilah dampak dari mendengarkan masyarakat, sejalan dengan pernyataan Paulo Freire bahwa “revolusi budaya mengembangkan praktik dialog permanen antara para pemimpin dengan masyarakat, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam kekuasaan (hlm. 185)”; “Bergabung dengan kaum tertindas membutuhkan kemauan untuk masuk ke dalam mereka dan berkomunikasi dengan mereka. Masyarakat harus menemukan diri mereka dalam diri pemimpin yang muncul, dan pemimpin harus menemukan diri mereka dalam masyarakat (hlm.190)”.