Deolipa Yumara Akan Ajukan Gugatan Ke Komnas HAM Dan Komnas Perempuan Karena Menduga Brigadir J Melakukan Pelecehan Ke Putri Candrawathi

Deolipa Yumara akan mengajukan gugatan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan karena telah menduga Brigadir J melakukan pelecehan ke Putri Candrawathi.

Deolipa akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 7 September 2022.

“Kami hari Rabu akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang pertama kepada Komnas HAM dan yang kedua kepada Komnas Perempuan,” kata Deolipa.

Menurutnya Komnas HAM dan Komnas Perempuan merupakan lembaga negara yang tidak seharusnya melontarkan pernyataan tidak pantas dan hanya berdasarkan dugaan.

“Sama seperti Komnas HAM dugaan Yosua diduga melakukan pelecehan seksual, Komnas Perempuan juga begitu. Tapi kalau kami kan pengacara boleh bicara begitu. Kalau Komnas HAM dan Komnas Perempuan ada apa ini? Pasti ada sesuatu,” ujar Deolipa.

Deolipa mengatakan Komnas HAM dan Komnas Perempuan bukan lembaga penegak hukum yang tidak memiliki wewenang untuk membuat praduga.

“Dia kan bukan lembaga pro justicia, dia lembaga negara nggak boleh urus persoalan ini, kemudian dia bikin rangkaian cerita kemudian dibikin praduga. Ini hanya dilakukan oleh penegak hukum yang pro justicia, dia kan bukan,” kata Deolipa.

Deolipa mengungkap Komnas HAM dan Komnas Perempuan telah melanggar prinsip kehati — hatian sebagai lembaga negara yang baik karena telah melontarkan perkataan yang berbahaya.

“Dia juga melanggar prinsip kehati-hatian sebagai lembaga negara yang baik. Nggak boleh juga buat statement berbahaya. Ini kan membuat onar mereka ini. Untung saya nggak lapor pidana sesuai dengan pasal pembuat keonaran,” kata Deolipa.

Sebelumnya Komnas HAM menemukan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat ke Putri Candrawathi di Magelang pada 7 Juli 2022.

Komnas Perempuan juga mengungkapkan dugaan yang sama sehingga Putri Candrawathi memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup.

Putri mengalami hambatan dalam kasus tersebut karena jabatan Ferdy Sambo bisa mempengaruhi independensi dan profesionalitas penyidik dalam melakukan dugaan pelecehan sehingga akan berdampak sangat fatal.

Sebelumnya Ahmad Taufan Damanik Selaku Ketua Komnas Ham mengatakan ia khawatir karena proses pembunuhan Brigadir J seperti kasus pembunuhan Marsiah.

Hal ini disebabkan adanya keterangan dari para tersangka sama seperti para terdakawa dulu di kasus Marinah.

“Saya ingatkan kasus Marsinah di mana kesaksian terdakwa yang menjadi saksi untuk terdakwa lain akhirnya meruntuhkan dakwaan. Ini kan kurang lebih sama, saksi-saksi nantinya adalah juga terdakwa. Ada FS, PC, RR, KM dan Barada E. Mereka saksi sekaligus terdakwa,” kata Taufan.

Para terdakwa di kasus Marinah divonis bebas oleh majelis hakim kasasi dan pembunuh Marsinah saat ini belum diketahui kepastiannya.

Taufan mengatakan kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam terhadap kasus Brigadir J dan kepolisian tidak boleh bergantung pada keterangan para tersangka dan kurangnya bukti.

“Konteksnya adalah saya menyoal kekhawatiran jika penyidikan dan penuntutan terlalu banyak bergantung kepada keterangan dibanding alat bukti pendukung lainnya,” ujar Taufan.

Hasil penyelidikan Komnas HAM pembunuhan Brigadir J masuk ke dalam kategori extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Selain itu, lembaga itu juga menemukan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh obstruction of justice atau perintangan penyidikan.