Membumikan Pluriformis dan Plurisentrisme: Strategi NTT Menuju Indonesia Emas 2045

Leonardus K.H. Manggol Caretaker Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) NTT

Photo by Denise Jans on Unsplash

Memasuki usia ke-67 tahun pada 2025, Nusa Tenggara Timur (NTT) berhadapan dengan persoalan mendasar: institutional mismatch antara kebijakan nasional dan kapasitas daerah. Kebijakan fiskal dan regulatif yang seragam tidak mampu menjawab variasi ekologis dan sosial wilayah kepulauan.

“Prof. Dani Rodrik (2008) - dalam buku One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth- telah mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak disesuaikan dengan konteks lokal cenderung gagal,”

dan hal ini tampak dalam stagnasi kualitas pembangunan NTT, meski otonomi daerah telah berjalan lebih dari dua dekade. Dalam kerangka inilah konsep Pluriformis dan Plurisentrisme yang telah dinafaskan dalam ruang publik menjadi penting dibumikan sebagai strategi pembangunan yang kontekstual dan realistis.

Potensi Besar dan Realitas Pluriformis NTT

NTT memiliki potensi pembangunan yang kuat: pariwisata kelas dunia di Flores dan Labuan Bajo, potensi energi surya dan angin di Sumba dan Timor, peternakan lahan kering, serta posisi strategis sebagai wilayah perbatasan. Namun potensi tersebut dihadapkan pada struktur wilayah yang pluriformis: pulau yang saling terpisah, iklim kering, keterbatasan air, biaya logistik yang tinggi, serta kapasitas layanan publik yang tidak merata. Kondisi ini menuntut kebijakan yang berbeda antarwilayah, bukan pendekatan seragam seperti yang berlaku saat ini. Transformasi menuju Indonesia Emas 2045 hanya dapat terjadi jika desain pembangunan mengakui keunggulan fungsional setiap pulau dan merangkainya dalam sistem yang saling memperkuat.

Anomali Statistik Pembangunan

Indikator sosial NTT masih tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia berada di kisaran 68,08 pada 2023, sementara Rata-Rata Lama Sekolah hanya 7,82 tahun. Hasil Asesmen Nasional 2023 menempatkan NTT di bawah skor nasional untuk literasi membaca dan literasi digital; lebih dari separuh peserta didik masih berada pada level kemampuan minimum. Indeks Daya Saing Daerah juga menunjukkan peringkat rendah, terutama pada aspek inovasi dan infrastruktur dasar — termasuk akses internet dan pelayanan air bersih.

Dalam sisi fiskal, APBD 2025 memperlihatkan tekanan struktural: hampir separuh anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara belanja modal tidak tumbuh signifikan. Rendahnya serapan anggaran publik memperlemah kemampuan pembangunan jangka panjang, dan ketergantungan masyarakat terhadap Bantuan Sosial yang mencapai Rp3,13 triliun menunjukkan belum terbangunnya mesin ekonomi produktif. Realitas ini menggambarkan bahwa NTT masih bekerja dalam mode bertahan hidup, bukan akselerasi berbasis pengetahuan.

Kritik atas Paradoks Perencanaan Wilayah

Keterbatasan terbesar NTT bukan pada dimensi potensi, melainkan pada desain perencanaan wilayah yang kurang adaptif. Regulasi seperti RTRW dan RDTR masih disusun secara top-down dan tidak selalu mencerminkan dinamika keruangan kepulauan karena tuntutan checklist prosedural dari pusat yang sulit dibantah. Di Flores misalnya, percepatan pariwisata di Manggarai Barat sering berbenturan dengan kepadatan ruang, kebutuhan konservasi, dan tekanan terhadap lahan masyarakat adat. Di Sumba Timur, Daratan Timor, dan Lembata, ekspansi tambang menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan karakter ekologi kering dan berdampak pada peternakan serta sumber air masyarakat. Kontradiksi ini menunjukkan sulitnya ruang gerak produk kebijakan perencanaan spasial dalam memadukan kebutuhan ekonomi dan daya dukung ekologis.

Selain itu, kesenjangan rural–urban semakin melebar. Kota Kupang, Labuan Bajo, Waingapu, Ende, Maumere tumbuh sebagai magnet urbanisasi, simpul layanan dan infrastruktur, sementara banyak wilayah pedesaan di Kabupaten Kupang, Sabu, Rote, Sumba bagian selatan, dan Flores bagian timur masih menghadapi akses pendidikan terbatas, infrastruktur digital minim, serta layanan kesehatan yang tidak merata. John Friedman (1973) melalui teori perencanaan transaktif menekankan pentingnya dialog dan mutual learning sebagai prinsip dasar perencanaan wilayah yang adil — sesuatu yang belum sepenuhnya hadir dalam proses pembangunan NTT. Kerja sama regional seperti BIMP-EAGA dan kolaborasi Bali–NTB–NTT secara positif membuka peluang integrasi ekonomi, tetapi tanpa penguatan tata ruang dan kapasitas kelembagaan lokal justru berisiko memperkuat dominasi ekonomi Jawa–Bali.

Rasionalisasi Pluriformis dan Plurisentrisme Menuju 2045

Richard Rumelt (2011) menegaskan bahwa strategi adalah pilihan prioritas, bukan daftar keinginan. Strategi yang baik terdiri dari diagnosis, guiding policy, dan coherent action. Diagnosis NTT cukup jelas: persoalan utama terletak pada keterputusan kapasitas dan kebijakan. Guiding policy harus berupa perencanaan adaptif yang memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan sektoral dengan tipologi wilayah. Coherent action dapat berupa fokus pada belanja modal yang meningkatkan konektivitas antarpulau, investasi SDM melalui green skills, dan desain insentif ekonomi yang mendorong inovasi lokal, terutama di bidang energi terbarukan, pariwisata berkelanjutan, dan agro-peternakan.

Untuk menjawab tantangan struktural NTT, pendekatan Pluriformis dan Plurisentrisme perlu dijadikan kerangka strategis menuju 2045. Pluriformis memastikan bahwa setiap pulau mengembangkan sektor unggulan berdasarkan keunikan ekologi dan sosialnya: Flores untuk pariwisata-maritim, Sumba untuk energi dan peternakan lahan kering, Timor untuk jasa, administrasi, dan logistik, sementara Rote dan Sabu untuk garam industri dan perikanan. Pendekatan ini sejalan dengan actor-based development yang menempatkan kekuatan komunitas lokal sebagai pusat pertumbuhan.

Plurisentrisme memastikan agar pusat-pusat pertumbuhan tidak berjalan sendiri, tetapi terhubung dalam struktur jaringan yang saling memperkuat. Model hub-and-spoke yang menghubungkan Kupang, Labuan Bajo, dan Sumba dengan pulau-pulau penyangga dapat memperbaiki distribusi layanan, membuka akses pasar, dan mengurangi ketimpangan rural–urban. Pendekatan ini sekaligus menjadi koreksi terhadap kontradiksi tambang dan pembangunan eksploitatif yang tidak selaras dengan keberlanjutan wilayah.

Epilog Reflektif

Menuju 2045, rasionalisasi Pluriformis dan Plurisentrisme bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan strategis. Hanya dengan desain kebijakan yang sesuai karakter wilayah dan jaringan konektivitas yang kuat, NTT dapat bertransformasi dari wilayah berketergantungan menuju wilayah berdaya saing. Strategi yang koheren adalah dasar bagi NTT untuk menegaskan perannya sebagai simpul penting Indonesia Timur dalam era Indonesia Emas.