Inflasi Jangan Cuma Diselesaikan dengan Cabai

Infografis Inflasi di Barito Utara

Setiap kali inflasi dibahas, yang paling sibuk di daerah biasanya bukan pasar, melainkan rapat. Berita pun bermunculan: rakor pengendalian inflasi, pasar murah, gerakan tanam cabai, pembagian bibit, sampai foto simbolis penyerahan bantuan. Semuanya terdengar meyakinkan. Masalahnya, masyarakat mulai bertanya sambil senyum miring: “Ini sebenarnya mengendalikan inflasi atau mengendalikan berita?”

Kritik seperti itu sebenarnya sah-sah saja. Sebab publik sering mendengar kata “inflasi”, tetapi jarang benar-benar dijelaskan: inflasinya berapa, penyebabnya apa, komoditas mana yang paling bermasalah, dan kebijakan pemerintah sebenarnya ingin menyelesaikan persoalan apa. Yang sering terlihat justru inflasi lebih cepat muncul di media daripada turun di pasar.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Milton Friedman dalam Inflation: Causes and Consequences (1963) menjelaskan bahwa inflasi muncul ketika pertumbuhan uang dan permintaan lebih cepat dibanding kemampuan produksi barang dan jasa. Namun dalam konteks Indonesia, persoalannya jauh lebih “berliku”. Boediono dalam Ekonomi Moneter (1985) menjelaskan bahwa inflasi di Indonesia sering dipengaruhi distribusi, pasokan pangan, dan struktur ekonomi daerah. Jadi kalau harga cabai naik di Barito Utara, belum tentu masyarakat tiba-tiba berubah menjadi pecinta sambal garis keras. Bisa jadi karena distribusinya macet, ongkos angkut naik, atau pasokan terlambat datang.

Menariknya, berdasarkan data April–Mei 2026, inflasi nasional sebenarnya masih relatif terkendali di kisaran 2,42 persen (y-o-y). Namun Kalimantan Tengah justru berada di level lebih tinggi sekitar 3,66 persen dan masuk tujuh tertinggi nasional. Ini menunjukkan bahwa tekanan harga di daerah masih lebih berat dibanding rata-rata nasional, terutama ketika ekonomi tambang sedang melambat dan daya beli masyarakat mulai tertekan.

Artinya, masalah utama Barito Utara hari ini tampaknya bukan hiper-inflasi dalam arti krisis harga ekstrem, melainkan tekanan biaya hidup di tengah perlambatan ekonomi daerah. Ini jauh lebih rumit. Sebab masyarakat tidak hidup dari “angka inflasi rata-rata”, tetapi dari harga beras, cabai, telur, LPG, BBM, ongkos angkutan, dan kebutuhan dapur sehari-hari. Itulah yang terjadi dalam lima tahun terakhir.

Masalahnya, kenaikan harga di Barito Utara sering bukan karena masyarakat terlalu konsumtif, melainkan karena struktur ekonomi daerah memang rentan. Banyak kebutuhan pokok masih bergantung pada pasokan luar daerah. Ketika BBM naik, distribusi terganggu, jalan rusak, atau cuaca buruk datang, harga langsung ikut “olahraga naik”. Sementara itu ekonomi tambang selama bertahun-tahun ikut mendorong biaya hidup lokal. Saat batubara naik, kontrakan naik, jasa naik, harga konsumsi naik, bahkan ekspektasi hidup juga ikut naik. Tetapi ketika tambang melemah, harga sering lupa ikut turun.

Dan kini situasinya semakin menantang. Tren ekonomi menunjukkan pertumbuhan sektor pertambangan turun tajam dari 8,57 persen pada 2022 menjadi sekitar 1,33 persen pada 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah juga melambat dari 6,24 persen menjadi sekitar 3,12 persen, bahkan diproyeksikan kurang dari 2 persen pada 2026. Kondisi ini diperparah oleh ancaman penurunan DBH Barito Utara tahun 2026 yang disebut mencapai sekitar minus 72 persen, ditambah pengurangan produksi tambang sekitar 12–15 persen berdasarkan RKAB 2026.

Artinya, Barito Utara sedang menghadapi situasi yang cukup pelik: inflasi memang terkendali secara statistik, tetapi daya beli masyarakat berpotensi melemah karena ekonomi tambang melambat dan fiskal daerah ikut tertekan. Dalam bahasa sederhana, masyarakat bisa mengalami “double hit”: pendapatan menurun, sementara harga kebutuhan pokok belum benar-benar terasa murah.

Di titik inilah analisis Muhammad Chatib Basri terasa relevan. Dalam berbagai analisis ekonomi komoditas sekitar 2012–2015, ia mengingatkan bahwa daerah berbasis sumber daya alam sering terlihat tumbuh cepat saat boom komoditas, tetapi sebenarnya rapuh karena terlalu bergantung pada sektor ekstraktif dan kurang melakukan diversifikasi ekonomi. Ketika sektor tambang melemah, daerah bukan hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga kehilangan daya tahan ekonomi.

Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan pasar murah, operasi pasar, atau pembagian bibit cabai. Semua itu boleh saja dilakukan sebagai langkah jangka pendek. Tetapi kalau setiap persoalan ekonomi dijawab dengan cabai, lama-lama publik bisa mengira strategi ekonomi daerah memang hanya berkisar antara sambal, seremoni, dan spanduk kegiatan.

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (Konsep 4K). Hanya saja, di banyak daerah, yang paling lancar kadang justru baru komunikasinya.

Kalau pemerintah daerah ingin keluar dari kesan “gajebo”, maka pendekatannya harus naik kelas. Jangan cuma sibuk mengendalikan headline berita, tetapi mulai serius mengendalikan akar masalah. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka komoditas apa yang paling memicu tekanan harga, dari mana pasokannya, bagaimana hambatan distribusinya, dan target penurunannya seperti apa. Setelah itu barulah kebijakan diarahkan pada penguatan hortikultura lokal, kerja sama pasokan antardaerah, efisiensi logistik, cold storage, penguatan UMKM pangan, serta diversifikasi ekonomi pasca tambang.

Karena pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli berapa kali rakor inflasi dilakukan di ruang ber-AC. Yang mereka pedulikan sederhana saja: apakah harga beras, cabai, telur, minyak goreng, dan LPG di pasar masih masuk akal saat dompet dibuka. Itu saja. Wallahu a’lam bish-shawab…