Sejak Zaman Majapahit, Makanan Memang Tidak Pernah Netral

Ada satu kalimat yang mungkin hampir semua orang Indonesia pernah dengar sejak kecil: “Kita belum makan kalau belum makan nasi.” Kalimat itu terdengar sangat biasa, bahkan mungkin sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita mengucapkannya tanpa pernah benar-benar mempertanyakan maknanya hanya fokus ke makanannya. Namun semakin lama saya memikirkannya, semakin aneh pula rasanya. Bukankah kita bisa saja sudah menyantap semangkuk gado-gado, beberapa butir telur rebus, semangkuk soto, atau bahkan seporsi rendang? Semua itu jelas mengenyangkan, namun entah mengapa masih muncul perasaan bahwa kita belum benar-benar makan jika belum menyentuh nasi.

Source: Noel Snpr via Pexels

Yang lebih menarik lagi, cara berpikir seperti ini ternyata tidak hanya dimiliki oleh satu atau dua orang, celakanya hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki keyakinan yang sama. Seolah-olah ada kesepakatan tak tertulis bahwa makanan baru bisa disebut “makan” apabila ada nasi di dalamnya. Padahal jika melihat bentang geografis Indonesia, anggapan tersebut justru terasa janggal. Sangat janggal! Kita hidup di negara kepulauan yang terdiri dari 17 ribuan pulau dengan kondisi alam yang sangat berbeda satu sama lain. Selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun, setiap daerah mengembangkan sistem pangannya sendiri berdasarkan apa yang paling mudah tumbuh di lingkungannya dan paling dibutuhkan masyarakat lokalnya. Sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada sagu, sebagian lainnya pada jagung, sorgum, ubi, talas, maupun berbagai jenis umbi-umbian yang hari ini justru semakin jarang kita temui di meja makan.

Dari situlah muncul satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiran saya. Apakah sejak awal kita memang bangsa pemakan nasi? Atau jangan-jangan, cara kita memandang makanan selama ini sebenarnya dibentuk oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kebiasaan keluarga atau budaya turun-temurun?

Belakangan ini saya banyak membaca sejarah pangan Indonesia. Awalnya saya mengira makanan hanyalah persoalan rasa, gizi, dan bagaimana manusia bertahan hidup. Namun semakin dalam saya membaca berbagai penelitian dan catatan sejarah, semakin saya menyadari bahwa makanan ternyata tidak pernah sesederhana itu. Di balik setiap piring yang kita santap, ternyata ada sejarah panjang mengenai kekuasaan, ekonomi, bahkan perebutan pengaruh politik.

Makanan, pada akhirnya, adalah benda politik.

Kalimat tersebut mungkin terdengar berlebihan yah? Karena itu sejak awal saya ingin menegaskan bahwa tulisan ini bukan bertujuan mengatakan nasi adalah makanan yang buruk, apalagi mengajak siapa pun berhenti mengonsumsinya. Nasi bukanlah musuh. Yang ingin saya ajak kita pahami adalah bagaimana sepanjang sejarah, makanan berkali-kali dijadikan instrumen kekuasaan. Mulai dari kerajaan-kerajaan Nusantara, pemerintahan kolonial, hingga saat kamu membaca tulisan ini di zaman modern, semuanya memiliki kepentingan terhadap apa yang ditanam masyarakat, apa yang diperdagangkan, dan pada akhirnya apa yang mereka makan setiap hari.

Selama ini kita sering membayangkan politik hanya terjadi di gedung parlemen, ruang rapat kementerian, atau istana negara. Padahal politik yang paling dekat dengan kehidupan kita justru hadir tiga kali sehari, tepat di atas meja makanmu. Apa yang kita anggap sebagai makanan pokok, mengapa kita memilih satu bahan pangan dibanding yang lain, bahkan mengapa kita merasa “belum makan kalau belum makan nasi”, semuanya memiliki sejarah yang jauh lebih panjang daripada yang selama ini kita bayangkan.

Makanan Sebagai Alat Kekuasaan

Kalau makanan memang bisa menjadi alat politik, maka pertanyaan berikutnya adalah: sejak kapan semua ini dimulai? Banyak orang mungkin mengira politik pangan lahir pada masa kolonial atau ketika negara modern mulai mengatur produksi pertanian. Kenyataannya tidak demikian. Hubungan antara makanan dan kekuasaan sudah muncul jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, bahkan jauh sebelum bangsa Eropa menginjakkan kaki di Nusantara.

source: Radar Majapahit

Jika dipikirkan secara sederhana, menguasai makanan memang selalu menjadi cara paling efektif untuk menguasai manusia. Kita mungkin mampu hidup tanpa internet, kendaraan pribadi, atau bahkan listrik. Namun secara biologis manusia tidak pernah bisa hidup tanpa makan. Karena itu, siapa pun yang mampu mengendalikan sumber pangan sesungguhnya juga sedang mengendalikan kehidupan banyak orang. Tidak mengherankan apabila sepanjang sejarah, hampir semua pusat kekuasaan selalu berusaha menguasai produksi pangan.

Di Nusantara sendiri, hal itu terlihat jelas dari posisi padi. Dari sekian banyak tanaman pangan yang tumbuh di kepulauan ini, mengapa justru padi yang kemudian memperoleh posisi paling istimewa? Banyak orang mengira alasannya karena padi merupakan makanan paling bergizi atau paling cocok bagi masyarakat Indonesia. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Bahkan secara sejarah, padi (Oryza sativa) bukanlah tanaman asli Nusantara.

Alasan utamanya justru berkaitan dengan administrasi kekuasaan. Sawah jauh lebih mudah diawasi dibandingkan tanaman pangan lainnya. Masa tanam dan panennya relatif seragam sehingga hasil produksinya dapat diperkirakan. Panennya terlihat jelas, jumlahnya mudah dihitung, sementara beras dapat disimpan dalam waktu lama sebagai cadangan pangan maupun pajak kerajaan.

Source: Halodoc

Bandingkan dengan singkong atau ubi. Tanaman-tanaman tersebut dapat tumbuh hampir di mana saja, termasuk di pekarangan rumah. Masa panennya tidak seragam dan hasilnya tersembunyi di bawah tanah. Bagi masyarakat, kondisi ini memberikan fleksibilitas. Namun bagi negara atau kerajaan, tanaman seperti itu jauh lebih sulit diawasi dan dipungut pajaknya.

Karena itulah sawah menjadi fondasi yang sangat penting bagi kerajaan-kerajaan agraris di Pulau Jawa. Sejak berkembangnya Mataram Kuno hingga Majapahit sekitar abad ke-8 sampai abad ke-15, sawah bukan sekadar ruang produksi pangan. Sawah adalah fondasi birokrasi negara. Dari panen padi, kerajaan mengumpulkan upeti dan pajak, memenuhi lumbung pangan, membayar prajurit, hingga menjaga logistik ketika perang berlangsung. Semakin luas wilayah persawahan yang berada di bawah kendali kerajaan, semakin besar pula kemampuan kerajaan tersebut mempertahankan kekuasaannya.

Di sinilah saya mulai menyadari bahwa sejak ratusan tahun lalu, padi selalu memiliki dua wajah. Di satu sisi ia adalah sumber kehidupan. Namun di sisi lain, ia juga merupakan alat administrasi negara sekaligus simbol kekuasaan. Menariknya, pola pikir tersebut ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara, mereka tidak menciptakan sistem baru dari nol. Mereka hanya mengambil sistem yang sudah ada, lalu mengubahnya menjadi jauh lebih besar, lebih monopolistik, dan jauh lebih menguntungkan bagi kepentingan mereka sendiri.

Menariknya, pola pikir tersebut ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara, mereka tidak membangun sistem yang sepenuhnya baru. Mereka mewarisi fondasi yang telah dibangun kerajaan-kerajaan agraris selama berabad-abad, lalu mengubahnya menjadi jauh lebih besar, jauh lebih monopolistik, dan jauh lebih menguntungkan bagi kepentingan mereka sendiri.

Jika pada masa kerajaan padi menjadi alat untuk mengelola wilayah dan menarik upeti, maka pada masa kolonial makanan berubah menjadi mesin ekonomi yang menghidupi Eropa. Tanah yang sebelumnya menjadi ruang hidup masyarakat perlahan dipaksa mengikuti kebutuhan pasar dunia. Dan dari sinilah politik pangan memasuki babak baru yang dampaknya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Saya akan bahas hal yang jauh lebih menyayat hati soal politik pangan di tulisan selanjutnya.

Catatan Kaki

1. Lubis, Anggi M. (2024). Hikayat Beras Nusantara dan Mengapa Indonesia Amat Tergantung dengan Nasi. The Conversation. https://theconversation.com/hikayat-beras-nusantara-dan-mengapa-indonesia-amat-tergantung-dengan-nasi-226035
2. Lubis, Anggi M. (2024). Hikayat Beras Nusantara dan Mengapa Indonesia Amat Tergantung dengan Nasi. The Conversation. https://theconversation.com/hikayat-beras-nusantara-dan-mengapa-indonesia-amat-tergantung-dengan-nasi-226035