Climate Justice Will Not Come From the North:It Is Time for the Global South to Lead Its Own Fight

Generated By. Gemini.AI

Paradoks yang Tidak Bisa Lagi Diabaikan

Bayangkan sebuah rumah terbakar. Tetanggamu yang menyulut apinya, tetapi kamu yang berdiri di tengah kobaran tanpa alat pemadam. Itulah potret hubungan antara Global North dan Global South dalam krisis iklim hari ini. Negara-negara berkembang hanya menyumbang kurang dari 10% emisi karbon historis global, namun justru menanggung beban paling berat dari bencana iklim yang terus menggulung (IPCC, 2022). Saat ini, sekitar 3,3 hingga 3,6 miliar manusia hidup dalam konteks yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, dan sebagian besar dari mereka tinggal di Global South (IPCC, 2022).

Pertanyaan yang harus kita jawab bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, melainkan: apakah keadilan iklim benar-benar diterapkan dalam politik internasional? Jawaban saya tegas: tidak. Keadilan iklim hari ini lebih banyak hidup sebagai retorika dalam pidato diplomatik daripada sebagai komitmen struktural yang mengikat. Dan selama Global South terus menunggu belas kasihan dari negara-negara kaya yang justru paling bertanggung jawab atas krisis ini, tidak akan ada perubahan nyata yang terjadi.

Janji yang Terus Meleset: Dari Kyoto hingga Paris

Tiga dekade negosiasi iklim global meninggalkan satu pola yang tidak berubah: negara maju berjanji, lalu menghindar dari akuntabilitas. Sejak Kyoto Protocol (1997) hingga Paris Agreement (2015), arsitektur hukum iklim internasional memang mengakui prinsip Common But Differentiated Responsibilities (CBDR), yang menegaskan bahwa negara maju harus memimpin dalam pengurangan emisi dan pembiayaan iklim (UNFCCC, 2015). Namun antara teks hukum dan realitas di lapangan, terdapat jurang yang sangat lebar.

Komitmen dana iklim sebesar USD 100 miliar per tahun yang dijanjikan negara maju sejak COP15 di Kopenhagen (2009) baru terpenuhi pada 2022, dua tahun setelah tenggat waktu awal (OECD, 2026). Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian besar dana tersebut berbentuk pinjaman, bukan hibah, yang justru mempertebal beban utang negara-negara rentan (Climate Action Network, 2026). Okereke (2010) dengan tepat menyimpulkan bahwa meski diskursus keadilan iklim telah mendapat tempat dalam rezim internasional, sistem ini belum mampu menggeser struktur ketimpangan global yang lebih dalam.

Lefstad dan Paavola (2023) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa dalam forum COP selama 25 tahun terakhir, klaim keadilan iklim justru paling sering disuarakan oleh negara-negara yang paling terancam seperti AOSIS dan LDCs, bukan oleh negara-negara maju yang paling mampu bertindak. Sementara itu, Amerika Serikat dan Arab Saudi secara historis mendominasi negosiasi demi melindungi kepentingan industri fosil mereka (Lefstad & Paavola, 2023).

Siapa yang Membayar, Siapa yang Menderita

Pada tahun 2022, sepertiga wilayah Pakistan terendam banjir yang mengakibatkan kerugian ekonomi lebih dari USD 40 miliar serta memaksa lebih dari 33 juta orang mengungsi (Nanditha et al., 2023). Ironisnya, Pakistan hanya menyumbang kurang dari 1% emisi gas rumah kaca global (Ishaque, 2022). Studi atribusi iklim oleh Otto et al. (2023) mengonfirmasi bahwa perubahan iklim secara signifikan memperparah intensitas monsun yang menyebabkan banjir tersebut. Ini bukan kecelakaan alam biasa, ini adalah kejahatan yang pelakunya bebas dari tuntutan hukum internasional.

Pola yang sama terulang di seluruh Global South. Laporan IPCC (2022) mencatat bahwa angka kematian akibat kekeringan, badai, dan banjir di negara-negara rentan pada periode 2010–2020 mencapai 15 kali lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan kerentanan rendah. Afrika Sub-Sahara, kepulauan Pasifik, Asia Selatan, dan Amerika Tengah menghadapi ancaman pangan, kehilangan wilayah, dan disrupsi sosial yang tidak sebanding dengan kontribusi emisi historis mereka. Inilah yang oleh para akademisi disebut sebagai climate injustice dalam bentuknya yang paling telanjang.

Panggung COP: Teater Diplomasi atau Arena Keadilan?

Forum negosiasi iklim global, alih-alih menjadi ruang keadilan, justru mereproduksi hierarki kekuasaan yang sudah ada. Ciplet, Roberts, dan Khan (2015) mendokumentasikan secara mendalam bagaimana negara-negara industri maju memanfaatkan sumber daya diplomatik dan teknis yang jauh lebih besar untuk mendominasi agenda COP. Delegasi dari negara berkembang sering kali hanya membawa tim kecil, sementara delegasi dari negara maju dan industri fosil datang dengan ratusan negosiator terlatih. Ini bukan negosiasi yang setara, ini adalah pertarungan yang hasilnya sudah ditentukan sebelum dimulai.

Krisis terbaru terjadi di COP29 Baku (2024), ketika AOSIS bersama kelompok Least Developed Countries (LDCs) melakukan walkout bersejarah karena merasa ditertawakan saat menuntut komitmen pendanaan yang lebih substansial (Modern Diplomacy, 2025). Meskipun akhirnya tercapai kesepakatan USD 300 miliar per tahun hingga 2035, angka tersebut masih jauh di bawah kebutuhan USD 500 miliar yang telah dihitung oleh negara-negara rentan. Kegagalan struktural ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari bagaimana relasi kuasa global bekerja dalam praktik nyata.

Analisis diferensiasi negara dalam Paris Agreement juga mengungkap kelemahan mendasar: meski prinsip CBDR diakui secara tekstual, tidak ada mekanisme penegakan yang mengikat negara maju untuk benar-benar memimpin (van Asselt et al., 2019). Hasilnya adalah sistem di mana janji diucapkan secara sukarela, direvisi secara sepihak, dan tidak ada sanksi nyata bagi yang ingkar.

Global South Tidak Butuh Izin untuk Bertindak

Di tengah kegagalan sistem iklim global, sejumlah inisiatif mandiri dari Global South justru membuktikan bahwa kapasitas untuk memimpin sudah ada. AOSIS, sejak debutnya sebagai blok negosiasi di World Climate Conference II pada 1990, telah secara konsisten mendesak ambisi iklim yang lebih tinggi dan bahkan berhasil mendorong pembentukan Loss and Damage Fund pada COP27 (2022) setelah lebih dari tiga dekade advokasi (AOSIS, 2015; Betzold, 2010). Ini adalah kemenangan diplomatik yang diraih bukan karena kekuatan ekonomi, melainkan karena kekuatan argumen moral yang tidak bisa diabaikan.

International Solar Alliance (ISA), yang diprakarsai India dan Prancis pada COP21 (2015), kini telah menjadi platform kerja sama solar lintas kawasan dengan 101 negara anggota yang diratifikasi, mayoritas dari Afrika (Oguntuase, 2022). ISA bukan sekadar proyek energi, melainkan pernyataan politik bahwa Global South mampu membangun arsitektur energi terbarukan yang adil dan berdaulat tanpa harus bergantung pada agenda teknologi dari Global North. Inisiatif Green Grids Initiative (GGI-OSOWOG) yang diluncurkan bersama India dan Inggris di COP26 adalah langkah lebih jauh menuju interkoneksi grid energi surya global yang menempatkan Global South sebagai produsen, bukan hanya konsumen energi (ICWA, 2023).

Vulnerable Twenty Group (V20), yang mewakili 74 negara dengan sekitar 20% populasi dunia namun hanya menghasilkan 5% emisi global, secara aktif membangun platform advokasi pendanaan iklim yang berbasis data dan argumen ekonomi (Wikipedia, V20). Ini adalah bentuk paling konkret dari agensi Global South: bukan memohon, melainkan menagih dengan fakta. Kerja sama Selatan-Selatan semacam ini adalah fondasi dari apa yang harus menjadi strategi iklim Global South ke depan.

Kedaulatan Iklim, Bukan Belas Kasihan

Keadilan iklim dalam politik internasional hari ini tidak lebih dari sebuah konstruksi retorika yang digunakan oleh negara-negara kaya untuk menenangkan tuntutan tanpa benar-benar mengubah struktur kekuasaan. Selama 30 tahun negosiasi, pola yang sama terus berulang: janji dibuat, tenggat waktu dilewati, dan negara-negara yang paling rentan terus membayar harga dari krisis yang bukan mereka ciptakan. Ini bukan kegagalan teknis, ini adalah kegagalan moral yang disengaja.

Global South tidak boleh lagi menjadikan pengakuan dari Global North sebagai prasyarat untuk bertindak. Solidaritas Selatan-Selatan, membangun koalisi berbasis kepentingan bersama, memperkuat kapasitas negosiasi kolektif, dan mengembangkan teknologi iklim secara mandiri adalah jalan yang lebih bermartabat dan lebih realistis. AOSIS, V20, dan ISA telah membuktikan bahwa langkah itu bukan sekadar mimpi.

Pada akhirnya, pertarungan iklim bukan hanya tentang karbon di atmosfer. Ini adalah pertarungan tentang siapa yang berhak menentukan masa depan planet ini. Global South mewakili mayoritas manusia di bumi, memiliki keanekaragaman hayati terbesar, dan menanggung risiko terberat. Sudah saatnya suara itu bukan sekadar didengar, tetapi benar-benar menentukan arah. Keadilan iklim tidak akan datang dari Utara. Ia harus dibangun dari Selatan.

Referensi

AOSIS. (2015). AOSIS: A history of leadership at the UNFCCC. https://www.aosis.org/aosis-a-history-of-leadership-at-the-unfccc/

Betzold, C. (2010). ‘Borrowing’ power to influence international negotiations: AOSIS in the climate change regime, 1990–1997. Politics, 30(3), 131–148. https://doi.org/10.1111/j.1467-9256.2010.01377.x

Ciplet, D., Roberts, J. T., & Khan, M. R. (2015). Power in a warming world: The new global politics of climate change and the remaking of environmental inequality. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262029612.001.0001

Climate Action Network International. (2026, May 21). OECD climate finance report: Figures stubbornly low and developed countries shirk responsibilities. https://climatenetwork.org/2026/05/21/oecd-climate-finance-low-developed-countries-shirk-responsibilities/

IPCC. (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/

Ishaque, M. (2022). Climate change and water crises in Pakistan: Implications on water quality and health risks. Journal of Environmental and Public Health, 2022, 5484561. https://doi.org/10.1155/2022/5484561

Lefstad, L., & Paavola, J. (2023). The evolution of climate justice claims in global climate change negotiations under the UNFCCC. Climate Policy, 23(9), 1–16. https://doi.org/10.1080/19460171.2023.2235405

Modern Diplomacy. (2025, January 6). Rising waters, rising stakes: The geopolitical role of AOSIS in climate advocacy. https://moderndiplomacy.eu/2025/01/06/rising-waters-rising-stakes-the-geopolitical-role-of-aosis-in-climate-advocacy/

Nanditha, J. S., et al. (2023). The Pakistan flood of August 2022: Causes and implications. Earth’s Future, 11(3), e2022EF003230. https://doi.org/10.1029/2022EF003230

OECD. (2026). Climate finance provided and mobilised by developed countries in 2013–2024. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ab5eb9ad-en

Oguntuase, O. (2022). India and the global commons: A case study of the International Solar Alliance. ORF Issue Brief №528. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/research/india-and-the-global-commons-a-case-study-of-the-international-solar-alliance

Okereke, C. (2010). Climate justice and the international regime. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 1(3), 462–474. https://doi.org/10.1002/wcc.52

Otto, F. E. L., et al. (2023). Climate change increased extreme monsoon rainfall, flooding highly vulnerable communities in Pakistan. Environmental Research: Climate, 2(2), 025001. https://doi.org/10.1088/2752-5295/acbfd5

UNFCCC. (2015). Adoption of the Paris Agreement. Decision 1/CP.21. https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

van Asselt, H., Duyck, S., & Obergassel, W. (2019). Subtle differentiation of countries’ responsibilities under the Paris Agreement. Humanities and Social Sciences Communications, 6(1), 1–8. https://doi.org/10.1057/s41599-019-0298-6