Tempe dan Indonesia

Ini bukan tulisan yang akan membahas kelezatan tempe bagi lidah orang Indonesia. Bukan pula tentang kandungan proteinnya yang kerap dipuji para ahli gizi. Tulisan ini berangkat dari satu celetukan lama Sukarno yang menyebut Indonesia sebagai “negeri tempe”, yakni bangsa yang lembek, lemah, dan terlalu mudah berkata, “Ya, Tuan.”

Saat kolonialisme dan imperialisme tengah menggergogoti Indonesia, ungkapan “negeri tempe” itu lahir dari kegelisahan seorang Sukarno muda yang menyaksikan betapa lembek dan lemahnya mental rakyat Indonesia dihadapan penjajah. Bahkan tak jarang Sukarno merasa sangat geram melihat betapa mudahnya rakyat Indonesia mengatakan “Ya, Tuan” kepada para Belanda saat itu.

Ironisnya, setelah 80 tahun merdeka sejak 1945, apakah mental “Ya, Tuan” telah kita tanggalkan?

Jika kita cermati, mentalitas ini hidup dan mengakar dalam praktik sosial sehari-hari, menjelma dalam budaya feodal yang masih kuat di berbagai sektor. Di dunia pendidikan, misalnya, relasi antara dosen dan mahasiswa kerap dibangun di atas jarak yang kaku. Kritik dan lontaran sanggahan dianggap pembangkangan. Mempertanyakan sama dengan kurang ajar. Mahasiswa dipaksa untuk patuh dan dibuat malas untuk berpikir. Dalam suasana seperti ini, keberanian intelektual akan sulit tumbuh, dikalahkan oleh budaya menyenangkan hati dosen dengan mencari muka. Pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pembebasan malah berubah menjadi ruang reproduksi mental “Ya, Tuan”.

Hal serupa juga dapat diamati dalam dunia kerja. Hierarki sering kali diperlakukan secara absolut. Atasan takut dikritik, bahkan ketika atasan tersebut keliru. Keputusan tidak selalu dinilai berdasarkan argumentasi, melainkan berdasarkan siapa yang mengucapkannya. Praktik nepotisme, budaya sungkan yang berlebihan, hingga kecenderungan membungkam suara bawahan demi “harmoni” organisasi adalah wajah lain dari feodalisme modern. Mochtar Lubis dalam Manusia Indonesia (2001) menyebutnya sebagai mentalitas ABS (Asal Bapak Senang).

Selain itu, belakangan ini publik ramai membahas langkah Presiden Indonesia, Prabowo Subianto yang terlibat dalam inisiatif Board of Peace yang digagas oleh Donald Trump. Publik menanyakan landasan Presiden Prabowo mengambil kebijakan tersebut. Namun, diluar daripada perundingan dan pertimbangan yang melandasi keputusan tersebut, muncul kekhawatiran klasik:

Apakah dalam Board Of Peace Indonesia hadir sebagai subjek yang setara, atau sekadar pelengkap legitimasi? Apakah Indonesia duduk di meja perundingan sebagai bangsa yang memiliki agenda dan kepentingan jelas, atau sekadar mengikuti arus kekuatan dominan. Apa pun jawabannya, “negara tempe” dan mental “Ya, Tuan” masihlah dapat terlihat, baik di dalam paraktik sosial masyarakat, bahkan pada eksistensi Indonesia di tataran Internasional.

Feodalisme yang mengakar ini sebenarnya bukan hanya sekadar warisan budaya lokal, melainkan residu panjang dari kolonialisme yang membentuk struktur sosial yang hierarkis. Kemerdekaan politik ternyata tidak otomatis melahirkan kemerdekaan mental. Kita merdeka secara konstitusional, tetapi belum sepenuhnya merdeka dalam cara berpikir dan bersikap sebagai negara yang merdeka seutuhnya.

Tempe terbuat dari biji kedelai yang difermentasi menggunakan ragi, lalu didiamkan hingga mencapai kematangan yang tepat. Jika prosesnya berhasil, ia menjadi pangan bernilai tinggi, tetapi jika gagal, ia justru membusuk dan tak lagi layak dikonsumsi.

Indonesia hari ini pun berada dalam proses yang sama: sedang “difermentasi” oleh sejarah, kritik, tantangan global, dan dinamika sosialnya sendiri. Jika keberanian, daya kritis, dan kesetaraan tumbuh dengan sehat, kita akan menjadi bangsa yang matang dan kuat. Namun jika yang mengendap justru mental feodal, rendah diri, dan mentalitas “Ya, Tuan”, maka bukan tidak mungkin kita berubah menjadi tempe yang busuk, merdeka secara nama, tetapi rapuh dalam karakter.