Pengejawantahan Garis Api Media Massa

Photo by AbsolutVision on Unsplash

Berbeda dengan organisasi pada umumnya yang hanya bertanggung jawab atas satu orientasi, yakni stabilitas lembaga, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) memiliki dua domain dalam satu tubuh. Dalam praktiknya, setiap domain memiliki kepentingan yang sama sekali berbeda: redaksi dan organisasi. Jika domain organisasi berorientasi pada seputar kesejahteraan lembaga atau pengembangan kader, domain redaksi berpedoman pada keabsahan berita, verifikasi narasumber, dan kepekaan terhadap isu publik.

Sebagai contoh, anggaplah setiap domain memiliki bosnya masing-masing: Pemimpin Redaksi (Pemred) dan Pemimpin Umum (PU). Ketika pemred menghendaki media meliput isu kekerasan seksual (misalnya), sementara PU khawatir jika penerbitan berita itu bakal mencoreng nama baik kampus — yang bisa berujung pada disetopnya kucuran dana untuk LPM sehingga kesejahteraannya terganggu — pada titik inilah kepentingan keduanya bertabrakan.

Benturan ini sebenarnya tak pernah menjadi masalah, hingga PU kemudian mengintervensi keputusan redaksi dan mencegah liputan diterbitkan. Situasi seperti ini sangat rentan terjadi ketika Pemred secara struktural berada di bawah PU. Secara hierarkis, hal itu sah karena PU memiliki garis instruksi ke bawahannya. Namun, risikonya, kepentingan redaksi dikalahkan oleh kepentingan organisasi, dan kerja jurnalistik menjadi mandul.

Masalahnya, Pemred berkewajiban memenuhi hak publik atas informasi, sementara PU bertanggung jawab menjaga stabilitas organisasi. Dua orientasi ini tidak bisa diletakkan di bawah satu otoritas yang saling mengendalikan. Model seperti itu hanya akan menjadikan kepentingan keduanya tumpang tindih bahkan kacau balau apabila dibawahi oleh satu kepala.

Itulah sebabnya posisi Pemred dan PU harus disejajarkan. Selain mencegah intervensi, pemisahan ini juga meringankan beban PU yang selama ini menanggung dua orientasi sekaligus. Dengan pembagian yang jelas, kesalahan redaksional akan menjadi tanggung jawab Pemred, sementara urusan organisasi tetap berada di ranah PU.

Pemisahan domain ini tidak lantas membuat organisasi memiliki “matahari kembar”. Justru sebaliknya, keduanya bekerja di wilayahnya masing-masing: redaksi menjaga kualitas berita, organisasi menjaga keberlangsungan lembaga. Urusan redaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemred tanpa PU harus turut bersilang sengkarut di dalamnya. Maka, bentuk komunikasi antara PU dengan Pemred pun hanya sebatas koordinasi, bukan instruksi.

Membedakan tanggung jawab keorganisasian dengan keredaksian bukanlah hal yang sulit sama sekali. Agar lebih mudah, tengok tabel berikut:

[embed]

Berangkat dari pembelahan orientasi lewat penyejajaran PU dengan pemred, terciptanya firewall alias garis api akan menyusul dengan sendirinya. Seperti yang diterapkan banyak media global, mereka memisahkan domain perusahaan dengan redaksi.

Soalnya, jika pemred bisa diintervensi oleh perusahaan, maka hak kebutuhan informasi atas publik bisa terdegradasi. Isu yang diliput dapat tergeser, bahkan tercampur aduk dengan kepentingan iklan. Dengan kata lain, Pemred harus bebas dari intervensi pihak manapun.

Dalam kasus yang lebih parah — konon ini sudah lazim — reporter yang sedang meliput isu negatif bisa berbalik arah karena diimingi sogokan dari narasumber. Begitulah jadinya ketika mental jurnalis dicampuradukkan dengan kepentingan bisnis. Padahal seharusnya jelas: jurnalis, ya, meliput; perusahaan, ya, nyales.

The New York Times, Time, dan The Wall Street Journal (WSJ) dari Amerika, juga The Economist dan The Guardian di Inggris sudah lama menerapkan model bisnis media seperti ini. The Guardian bahkan melangkah lebih jauh: pada 1936, John Scott, putra dari pemilik sekaligus editor legendaris C.P. Scott, melepaskan seluruh saham dan keuntungan finansialnya di The Guardian (yang saat itu bernilai sekitar £1 juta) kepada The Scott Trust Limited yang baru dibentuk, dengan tujuan utama: menjamin kemandirian finansial dan editorial The Guardian untuk selamanya.

Sejak itu The Guardian tak bisa dibeli, dimiliki, bahkan dikendalikan oleh siapa pun. The Guardian bahkan membuka sebagian besar kontennya secara gratis dan mengandalkan public trust alias kepercayaan publik: pembacanya adalah donatur sukarela karena meyakini jurnalisme independen layak dibiayai bersama.

Di sisi lain, media raksasa Britania Raya seperti Reuters menjalankan model berbeda: mereka menjual layanan berita dan data kepada klien profesional, dengan pemisahan redaksi–bisnis yang dijaga ketat di bawah perusahaan Thomson Reuters.

Masyarakat di sana sudah melek bahwa kebutuhan informasi mustahil diperoleh dari ruang hampa. Mereka mafhum bila proses internal redaksi begitu panjang juga melelahkan. Ekosistem masyarakat yang membayar akses berita pun sudah menjadi hal lazim di negara-negara tersebut.

Di Indonesia, sayangnya cara ini masih jauh dari populer. Beberapa orang bahkan terkagum-kagum saat melihat independensi finansial dan editorial yang dijalankan Tempo, padahal di negara-negara maju, media yang independen (dari pemerintah, bukan kepentingan pemilik) sudah menjadi sebuah kelumrahan.

Sama halnya di kancah kampus, model media seperti ini masih belum bisa diejawantahkan ke banyak LPM. Di sana, pendikotomian orientasi ini — terus terang saja —tentu bukan tanpa konsekuensi. Efek sampingnya, model itu akan melahirkan mental dan jiwa yang berbeda pula. Mahasiswa yang lama bergelut dalam ranah redaksi (biasanya) memiliki jiwa yang lebih militan ketimbang yang bergelut di ranah keorganisasian.

Padahal, kredo jiwa militan pada awak redaksi itu tak harus sepenuhnya dielu-elukan. Teman saya, jurnalis yang bekerja di sebuah media pernah mengalami kasus serupa. Kala itu, ia sudah menjadwalkan wawancara dengan seorang menteri. Namun, di saat yang sama, pihak menteri juga membeli slot iklan untuk mempromosikan kinerjanya di media tersebut.

Akibatnya, entah dengan alasan apa, ajudan menteri itu membatalkan jadwal wawancara yang telah disepakati, sementara iklan kinerja sang menteri justru tetap ditayangkan. Redakturnya pun mencak-mencak kepada pihak perusahaan karena menilai kepentingan bisnis telah mengorbankan kerja jurnalistik.

Artinya, sekalipun bilik redaksi dan perusahaan dipisah, keduanya tetap bisa memiliki daya juang yang sama gigihnya — jurnalis yang militan di satu sisi, dan kepentingan bisnis yang agresif di sisi lain. Walhasil, akar persoalan masalah organisasi media mahasiswa sejatinya hanya memerlukan etos kerja — baik dalam ranah jurnalistik maupun bisnis.

Memang, tentu tak mudah memahamkan hal ini kepada khalayak luas, khususnya anggota LPM itu sendiri. Faktor-faktornya antara lain adalah kepakeman cara berpikir akibat kuatnya doktrin-doktrin lawas yang melekat di benak mereka— yang sebetulnya tak berdasar — yang membatasi pikiran seseorang dan menjadi reaksioner.

Belum cukup, dampak itu kian diperparah lewat kekohesifan tiap-tiap anggota organisasi itu sendiri. Tak bisa dimungkiri, paham garis api ini memang masih mendapat banyak pertentangan. Masalahnya, pertentangan itu hanya berhenti pada diskursus: “Buat apa dipisah? Nanti yang ada malah susah sendiri, harus menyesuaikan lagi”.

Oh, tentu saja! Lalu, mengapa kita tidak berpikir solutif dan konstruktif saja? Bagaimana jika kita mulai memikirkan solusi untuk mengikhtiarkannya dari sekarang?

Namun, tentu (sekali lagi) tak mudah membuat perubahan dalam organisasi bilamana masing-masing dari mereka masih belum siap dengan perubahan. Lagi-lagi, bicara soal perubahan rasanya seperti tanpa ujung. Walhasil, perdebatan yang masih menabrak fondasi pikiran kontra revolusioner memang sepatutnya dihentikan saja — dan tiba pada kesimpulan (yang kesekian kalinya) bahwa kita belum siap untuk maju dan berkembang.