Menyoal Jurnalisme Nyinyir a la Tempo

Foto: https://twitter.com/BocorAlusPol/status/1771177837501825041/photo/1

Gonjang-ganjing perihal ‘laporan investigasi’ dari majalah Tempo yang nampaknya lebih dekat pada tindakan nyinyir, menjadi sorotan publik setidaknya beberapa hari ini. Isi laporan yang memuat tentang dugaan suap-menyuap yang dilakukan oleh Kepala BKPM dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan para pemilik tambang sontak menarik perhatian. Walaupun sangat disayangkan bahwa isi laporan tersebut menyisakan banyak lubang di sana-sini.

Tak ayal, konten tersebut akhirnya mendapat respon dari Bahlil sendiri. Dia melaporkan konten tersebut (yang juga di bahas dalam Podcast Bocor Alus Tempo) kepada Dewan Pers. Bahlil menilai bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tempo tidak mengindahkan nilai-nilai atau asas jurnalistik. Berita yang dimuat Tempo dinilai merugikan dirinya dan yang lebih penting, menyimpang dari kode etik jurnalistik.

Jika kita telaah dengan seksama, memang laporan yang diusung Tempo masih kentara dengan dugaan-dugaan dan banyak yang belum tervalidasi atau terkonfirmasi. Dalam laporan tersebut, bahkan tidak ada konfirmasi terhadap Bahlil sehingga sukar menilai berita tersebut terkait kebenaran dan keshahihannya. Padahal ini adalah prinsip dasar dalam jurnalistik, yaitu keberimbangan. Hal-hal yang menyangkut informasi terkait seseorang perlu dikonfirmasi sehingga informasi yang ada bisa dilihat dalam ragam perspektif.

Ada alasan mendasar mengapa anggapan tentang apa yang dilakukan oleh Tempo lebih dekat pada praktik nyinyir itu masuk akal. Pertama, informasi yang dihidangkan sangat bias dan lebih mencerminkan pihak-pihak yang dicabut izinnya. Jika kita mengambil posisi ini dalam melihat kebijakan Bahlil, maka tentu kita akan menilai kebijakan tersebut dengan macam-macam tudingan tak berdasar: upeti, suap menyuap, atau tebang pilih. Padahal, ini hanya respon dari orang-orang yang kecewa karena izinnya dicabut.

Proses pencabutan izin itu juga sesuai dengan UU yang ada. Bahlil dalam hal ini melalui perintah langsung dari Presiden Jokowi berdasarkan Keppres №11/2021 dan Keppres №01/2022 memang ditugaskan untuk membasmi tambang-tambang ilegal. Setelah tambang-tambang yang tidak memenuhi syarat tersebut dicabut izinnya, maka dimulai digulirkan isu-isu negatif seperti yang diulas oleh Tempo.

Sebagai media nasional yang sudah ajeg, seharusnya Tempo bisa lebih mendalam untuk mengulas persoalan ini. Terlebih lagi, Tempo seharusnya mampu mengkonfirmasi suatu informasi terhadap pihak-pihak yang masuk dalam laporan tersebut. Dengan upaya seperti itu, maka informasi jauh lebih berimbang dan bisa kita tinjau dari masing-masing perspektif.

Kemudian selanjutnya, penuturan dengan pola perspektif tunggal seperti yang dilakukan oleh Tempo jelas bisa dianggap sebagai penggiringan opini publik. Berita yang baik adalah berita yang mampu menghadirkan informasi seutuh mungkin. Sementara dalam laporan investigasi di Tempo edisi 3 Maret tersebut, nampaknya kita tidak menemukan apa yang disebut ‘keutuhan’, melainkan informasi sepotong yang disajikan kepada publik sehingga opini mulai terbentuk.

Patut disayangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tempo ini sangat menyimpang dari kode etik jurnalistik yang memang seharusnya menjadi prinsip dasar media massa. Dapat kita simpulkan bahwa sajian berita Tempo memang seringkali problematis terkait konsep keberimbangan tersebut. Begitu banyak berita-berita dalam majalah tersebut yang dibumbui dengan dugaan, spekulatif, dan tidak heran jika media tersebut sering mendapat teguran dari Dewan Pers bahkan tak jarang pula Tempo dilaporkan oleh pihak-pihak yang menganggap mereka difitnah.