5 Alasan Pidato Prabowo Tidak Perlu Didengarkan

Series ODORO (One Day One Random Opinion) #89

sumber: https://cms.disway.id/

Sepertinya ungkapan Akan kuhadapi dunia, meski dengan “Ya Allah, Ya Allah!” adalah ekspresi yang tepat untuk menggambarkan kondisi para pelaku pasar modal Indonesia sekarang ini. Kondisi market yang tidak menentu semenjak awal tahun 2026 benar-benar sukses membuat para investor maupun trader merasa was-was setiap hari. Ditambah dengan kondisi geopolitik yang Senin Kamis, bahkan membuat orang-orang yang jago di dunia pasar modal pun merasa kesulitan untuk memprediksi apakah besok bursa akan menghijau atau merah merona.

Di tengah situasi ini, banyak pelaku pasar modal merindukan munculnya angin segar dari Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri Rapat Paripurna Ke-19 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 20 Mei 2025. Pada hari itu, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Banyak masyarakat umum termasuk saya menanti dengan rasa gugup, pernyataan apa yang akan dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, sambil harap-harap cemas dan sesekali berdoa semoga kali ini “gawan bayi”-nya yang suka blunder tidak muncul ke publik. Di tengah-tengah gejolak market, saya memutuskan untuk membuka YouTube dan mencari siaran langsung pidato Presiden Prabowo Subianto yang memang ditayangkan oleh beberapa kanal. Dengan kesadaran penuh saya menyimak setiap kalimat disampaikan dan pada akhirnya penyesalanlah yang menghantui kemudian.

Menurut saya, setidaknya ada 5 alasan mengapa pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR tersebut seharusnya tidak perlu didengarkan.

1) Terlalu normatif, tidak teknikal, tidak ada strategi yang aplikatif

Berikut adalah beberapa pernyataan langsung yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Bagian yang saya tebalkan menunjukkan target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Namun saya tidak menemukan adanya satu pun rencana konkret yang dapat digunakan sebagai kendaraan untuk mewujudkan tujuan. Setelah membaca kalimat-kalimat ini, apakah kalian juga ingin berkata, “Oke, noted. Terus, gimana caranyaaa ???”

“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 (persen dari) PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini.”

“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029."

“Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0 persen–6,5 persen. Penurunan kemiskinan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.”

2) Tidak mengatakan kondisi sebenarnya, banyak optimisme palsu

Pak Prabowo seolah tidak mau mengakui bahwa negara Indonesia tercinta ini sedang dirundung banyak masalah. Penurunan daya beli masyarakat serta tantangan biaya hidup yang menekan kelompok kelas menengah, fluktuasi dan depresiasi mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, keterbatasan lapangan kerja, kesenjangan ekonomi serta ketidakmerataan pendapatan adalah cermin yang harus dihadapi oleh Indonesia saat ini. Namun, tidak ada keterusterangan yang saya tangkap dari isi pidato Presiden Prabowo Subianto. Padahal bukan sebuah dosa untuk mengakui bahwa ada yang salah dari negara, sebab adanya target pun memang harus didasarkan pada kondisi yang ada.

3) Sekadar melegitimasi pembuatan Badan Pengelola Ekspor SDA (BUMN Eksekutor Tunggal)

Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengontrol tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Beberapa komoditas yang diatur adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (besi yang dicampur unsur lain). Dari data yang dipaparkan, Presiden Prabowo mengklaim bahwa nilai kerugian akibat praktik under-invoicing ekspor selama 34 tahun terakhir mencapai Rp15.400 triliun. Dan aturan ini dianggap bisa menambah pemasukan negara yang selama ini mengalami “kebocoran”. Dan seperti biasa, tidak memerlukan waktu lama, semua orang yang terlibat di dalamnya langsung bergerak begitu mendapat aba-aba.

“Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.”

4) Banyak inside jokes yang tidak pantas diperdengarkan ke rakyat

“Rakyat tidak bodoh lagi. Kalau aparat enggak beres, langsung videokan. Jangan dilawan, videokan saja dan lapor ke saya.”

“Menteri-menteri minta petunjuk, ‘Pak ini bagaimana Pak, ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP’. Tapi apa jawaban saya? Tidak ada masalah, kalau dia menang, dia menang saja, jangan kita lihat latar belakangnya.”

Pertanyaan saya, rakyat mana yang ketika mendapati aparat negara tidak melakukan tugasnya dengan benar, langsung mengambil ponsel, memvideokan, dan mengirimkannya ke Pak Prabowo? Bercandaan yang membawa-bawa nama partai juga sebaiknya tidak perlu dimunculkan dalam forum tersebut, sebab posisi Presiden Prabowo pada saat itu adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bukan seorang politisi.

5) Tidak mengubah apa-apa, para pelaku pasar tetap wait and see

Pada akhirnya yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana nantinya pasar bisa melihat niat baik yang disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo dengan cara langsung dipraktikkan di lapangan dan diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan yang tidak hanya di atas kertas, namun juga kebijakan yang benar-benar ada di dalam fiskal negara. Contohnya saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengumumkan adanya pemotongan anggaran Makan Bergizi Gratis yang rupanya direspons baik oleh pasar. Sekarang tinggal tunggu tanggal mainnya, apakah semua ini akan menjadi omon-omon belaka atau benar ada realisasinya.