my thoughts on pesta babi

my thoughts on pesta babi

They realize at last that change does not mean reform, that change does not mean improvement. — Frantz Fanon

Dua tahun yang lalu saya diperkenalkan istilah gastrokolonialisme oleh dosen saya. Isitlah ini muncul dalam ulasan buku Facing Hawaiʻiʻs Future yang ditulis Craig Santos Perez. Beliau menyoroti adanya perubahan pada pangan orang-orang lokal Hawaii.

Craig Santos Perez menulis dalam ulasannya:

“…most native peoples are forced to survive on (and become addicted to) cheap, imported foods from the US. These colonial foods are often injected with dangerous levels of unhealthy salts, sugars, fats, and GMOs — which has led to an epidemic of chronic diseases linked to poor diet (such as diabetes, obesity, and heart disease) across the Pacific.”

Ironinya, gastrokolonialisme tengah terjadi pula di negara yang selalu merasa bangga dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika-nya.

Chao dari University of Sydney membahas gastrokolonialisme yang terjadi pada suku Marind di Papua Barat. Seperti yang tampak dalam film Pesta Babi, hutan adat mereka yang begitu sakral dan begitu bermakna bagi mereka dibabat habis dan dialihfungsikan menjadi lahan Proyek Strategis Nasional. Sebuah paradoks yang membuat kita semua mempertanyakan di mana letak kewarasan. Pasalnya, Proyek Strategis Nasional yang diharapkan membuat Indonesia menjadi negara dengan ketahanan pangan yang kuat digarap dengan cara menghancurkan tanah yang sudah memberikan sumber penghidupan bagi rakyatnya sendiri.

Sophia Chao dalam Gastrocolonialism: the intersections of race, food, and development in West Papua menulis:

“These systems and their constituent actors, I contend, conjure Papuan primitivism and backwardness in order to legitimate heir top-down civilisational and productionist agendas — even as they obliterate the environments, relations, and practices from which Marind derive their sense of collective wellbeing, identity, dignity, and belonging.”

Tidak hanya sampai di situ, masyarakat suku Marind mendapat perlakukan tidak menyenangkan dari petugas kesehatan ketika mereka sakit. Padahal salah satu penyebab mereka jatuh sakit adalah kualitas makanan yang menurun sebab mereka mulai mengonsumsi makanan instan — terkadang perusahaan memberikannya secara gratis dan mereka harus mengantre. Persis seperti yang digambarkan dalam buku Facing Hawaiʻiʻs Future. Sentimen rasial pun dirasakan oleh masyarakat suku Marind. Mereka dianggap memiliki sanitasi yang buruk dan tidak dapat menjaga kesehatan.

Ya, penjajahan belum selesai. Pada film Pesta Babi, sudah sangat jelas bahwa pemerintah dan aparatnya serta perusahaan milik konglomerat adalah para kolonialis. Mereka tidak ada bedanya dengan bangsa Eropa yang mengusir orang-orang Aborigin di Australia, Aztecs di Meksiko, Indian di Amerika, dan Belanda yang membuat kebijakan tanam paksa dengan mengisap tanah dan tenaga pribumi untuk mengisi kas kerajaan. Sejarah terus berulang, penolakan pribumi diterjemahkan sebagai penolakan terhadap kemajuan, penolakan terhadap agenda peradaban. Operasi Papua Merdeka dianggap sebagai gerakan separatis yang mengancam keutuhan NKRI.

R.F Kuang dalam novel Babel menulis:

“This is how colonialism works. It convinces us that the fallout from resistance is entirely our fault, that the immoral choice is resistance itself rather than the circumstances that demanded it?”

Aparat TNI dan kepolisian pun berperan sebagai preman di tanah papua. Menakuti-nakuti warga hingga melakukan kekerasan pada mereka. Tidak ada bedanya dengan penjahat atau tukang pukul. Tidak ada bedanya dengan para anjing yang dibesarkan oleh Napoleon dalam Animal Farm karya Orwell. Wajah sangar kesewenang-wenangan kekuasaan dalam sistem totalitarianisme. Wajah dari negara yang menggaungkan Proyek Strategis Nasional untuk menguntungkan segelintir orang dan menumbalkan rakyatnya.

Jika Machiavelli berargumen bahwa kekerasan dapat dibenarkan jika memang dibutuhkan demi kebaikan negara (for the sake of the state), yang terjadi saat ini, kekerasan dan ketidakadilan digunakan demi keuntungan pejabat dan para elit. Vincent Bevins menyebut sistem ekonomi era Soeharto sebagai Crony Capitalism. Tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan Prabowo saat ini.

Vincent Bevins dalam The Jakarta Method menulis:

“the logic of survival required people to attach themselves to a corrupt, rapacious, and wasteful apparatus at the top of society or risk falling down into the abyss themselves …”

Pesta Babi membuat saya mempertanyakan banyak hal. Jika sebuah sistem melahirkan aktor-aktor jahat, apakah semua orang di dalam sistem tersebut bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi? Mungkinkah apa yang terjadi di Papua adalah kegagalan kita semua?

Lalu, setelah ini apa?

Saya marah, dada saya sesak setelah selesai menyaksikan Pesta Babi. Saya tidak ingin mereka diadili kelak di akhirat nanti. Saya sudah cukup paham mengapa Marx mengatakan religion is the opium of the masses. Keadilan harus ditegakkan saat ini juga. Tidak boleh lagi ada kata telanjur. Kita tidak perlu menambah bahan pelajaran untuk dikatakan atau dibahas dalam buku-buku sekolah kelak. Kita seharusnya sudah belajar dari sejarah. Kita tidak butuh “resistence in hindsight” seperti yang dituliskan Omar El Akkad dalam One Day, Everyone Will Have Always Been Against This:

“But decades, centuries later, when enough of the land has been stolen and enough of the natives killed, it is safe enough to venerate resistance in hindsight.”

Kemanusiaan sudah berada di ujung hela napasnya. Lucunya, kita tidak sedang memerangi bangsa asing. Namun kemanusiaan tidak mengenal nama dan batas-batas di atas kertas. Kita semua harus melawan siapa-siapa yang mengancam kemanusiaan itu.

Dari Pesta Babi kita belajar bahwa kemajuan tidak selalu perihal mengubah namun juga perihal menjaga yang sudah ada.

Terakhir, pemerintah Indonesia harus mengembalikan politik pada tempatnya. Dalam podcast Philosophize This, Stephen West membahas bagaimana Camus melihat kehidupan modern yang terasa seperti dalam kisah yang ditulis Kafka. Stephen West menyinggung pidato Camus The Crisis of Man, “Politics should do our housekeeping. It shouldn’t settle our domestic disputes.”

Stephen West dalam podcast-nya menerangkan:

And what he means is, politics, throughout history, generally has been about certain things, about collecting taxes, building roads, maintaining the order of things. It’s about doing the sort of background stuff that then allows the actual people to go about living their lives, creating what the society is that they live in.

Sudah saatnya politik diletakkan di tempat semestinya. Saya merasa para pejabat melihat kekuasaan sebagai kendaraan untuk menghantarkan mereka memuaskan ego pribadinya. Politik dan ego bercampur dan melahirkan lahan yang begitu subur bagi tumbuhnya korupsi, nepotisme, perampasan, kekerasan, dan ketidakadilan. Negara ini dijadikan papan permainan — diberi garis seolah Papua adalah tanah kosong. PAPUA BUKAN TANAH KOSONG. Jika menggunakan analogi kasta seperti Pramoedya saat menggambarkan peristiwa 1998, maka saat ini, Indonesia dipimpin oleh para Ksatria dan Waisya. Mereka tengah sibuk menjalankan sistem kapitalisme kroninya.

— an

bandung, 24 Mei 2026