KETIKA BARAT KEHILANGAN KIBLAT Wokeisme, Cancel Culture, dan Jebakan Epistemologis bagi Dunia Islam…

KETIKA BARAT KEHILANGAN KIBLAT   Wokeisme, Cancel Culture, dan Jebakan Epistemologis bagi Dunia Islam Nama : abdul khayyu 23108006 Prodi : aqidah dan filsafat islam Ada satu pertanyaan sederhana yang jarang berani diajukan secara terbuka di ruang-ruang akademik hari ini: dari mana sebenarnya sebuah peradaban mendapatkan hak untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah? Pertanyaan ini terasa kuno, bahkan naif, di tengah hiruk-pikuk wacana global tentang keadilan, inklusivitas, dan dekolonisasi pengetahuan. Namun justru di situlah persoalannya. Ketika sebuah peradaban kehilangan jawaban yang kokoh atas pertanyaan itu, ia tidak lantas berhenti menghakimi. Ia tetap menghakimi, hanya saja dengan standar yang terus bergeser mengikuti tren sosial yang sedang berkuasa. Fenomena yang belakangan dikenal sebagai wokeisme dan budaya pembatalan, atau cancel culture, lahir dari ruang kosong semacam itu. Ia tampil dengan wajah yang mulia: membela korban, mengoreksi sejarah yang timpang, memberi suara pada yang selama ini dibungkam. Tetapi di balik wajah itu tersembunyi sebuah kerangka berpikir yang, jika ditelusuri akarnya, justru menyimpan benih nihilisme dan relativisme moral yang sangat dalam. Dan ketika kerangka ini diadopsi mentah-mentah oleh akademisi Muslim untuk menilai tradisi keilmuan Islam sendiri, yang terjadi bukan pembaruan, melainkan keruntuhan.

Wajah Mulia, Akar yang Goyah

Critical Race Theory dan etika postmodern, dua arus pemikiran yang menjadi mesin penggerak wokeisme kontemporer, beroperasi dengan satu prinsip dasar: kebenaran moral diukur dari posisi seseorang dalam relasi kuasa, yakni siapa yang tertindas dan siapa yang menindas. Masa lalu kemudian dibedah dan dihakimi dengan standar moral hari ini, seolah-olah moralitas adalah sesuatu yang linear dan terus menyempurnakan dirinya seiring waktu. Persoalannya, kerangka semacam ini tidak pernah benar-benar menjawab pertanyaan paling mendasar dalam etika: kebenaran moral itu sendiri bersumber dari mana? Jika jawabannya hanya berputar pada relasi kuasa dan pengalaman subjektif kelompok tertentu, maka yang kita miliki bukan etika dalam pengertian yang utuh, melainkan politik identitas yang dibungkus bahasa moral. Kebaikan dan keburukan berubah menjadi sesuatu yang cair, bergantung pada siapa yang sedang memegang mikrofon wacana publik pada suatu masa. Inilah yang membuat narasi kemanusiaan dan hak asasi yang diusung gerakan Woke terasa janggal jika diteliti lebih dalam. Ia menjanjikan pembebasan, tetapi pembebasan itu ditegakkan di atas reruntuhan otoritas moral tradisional, termasuk agama, yang justru selama ini menjadi sandaran objektif bagi manusia untuk membedakan baik dan buruk. Hasil akhirnya bukan kebebasan yang utuh, melainkan kebebasan mutlak individu yang terlepas dari ikatan apa pun, termasuk ikatan kepada kebenaran itu sendiri.

Diagnosis Al-Attas: Adab yang Hilang, Ilmu yang Kacau

Naquib al-Attas, salah satu pemikir Muslim paling tajam abad ini dalam membaca krisis peradaban Barat, telah lama mengingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar perdebatan sosial atau politik sesaat. Bagi al-Attas, apa yang sedang terjadi adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih mendalam, yaitu hilangnya adab dan kekacauan ilmu dalam skala global.

Adab, dalam kerangka al-Attas, bukan sekadar sopan santun. Ia adalah pengenalan dan pengakuan terhadap tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan wujud, sebuah disiplin yang menempatkan jiwa, akal, dan tindakan manusia pada posisinya yang benar di hadapan kebenaran yang lebih besar dari dirinya.

Ketika sebuah peradaban kehilangan landasan wahyu sebagai sumber kebenaran objektif, sebagaimana yang terjadi pada peradaban Barat modern pasca-Pencerahan, ia kehilangan adab dalam pengertian ini. Tidak ada lagi tatanan yang tetap untuk dijadikan rujukan. Yang tersisa hanyalah akal manusia yang otonom, yang kemudian dengan mudah dipermainkan oleh kepentingan, tren, dan kekuasaan wacana yang silih berganti. Dari sinilah lahir apa yang oleh al-Attas disebut sebagai kekacauan ilmu, yakni kondisi di mana ilmu pengetahuan kehilangan kemampuannya untuk menempatkan sesuatu pada posisi yang benar, karena ia tidak lagi memiliki ukuran yang pasti tentang apa itu kebenaran. Moralitas pun berubah menjadi komoditas politik. Ia diperjualbelikan, dinegosiasikan, dan direvisi setiap kali arus sosial bergeser. Hari ini sesuatu dianggap kebajikan tertinggi, esok ia bisa dicap sebagai kejahatan yang harus dibatalkan.

Ketika Pisau Ini Diarahkan ke Dalam

Persoalan menjadi jauh lebih serius ketika kerangka berpikir semacam ini, yang lahir dari krisis epistemologis Barat sendiri, diimpor secara mentah oleh sebagian akademisi Muslim untuk membedah tradisi keilmuan Islam. Logikanya tampak menggoda: jika teori kritis mampu membongkar ketimpangan kuasa di Barat, mengapa tidak digunakan untuk membongkar struktur otoritas dalam tradisi Islam yang dianggap mapan dan tidak tersentuh kritik? Di sinilah letak jebakannya. Begitu paradigma relativis ini diterapkan tanpa saringan, ulama-ulama terdahulu mulai digugat bukan berdasarkan argumen keilmuan yang setara, melainkan berdasarkan kecurigaan terhadap posisi sosial mereka. Teks-teks klasik mulai dibaca semata sebagai produk relasi kuasa pada zamannya, bukan sebagai hasil ijtihad yang lahir dari kedalaman ilmu dan kedekatan dengan wahyu. Syariat, yang dalam pandangan Islam berakar pada sumber yang melampaui sejarah manusia, mulai diperlakukan sebagai produk budaya usang yang harus disesuaikan, direvisi, bahkan dibatalkan agar selaras dengan sensibilitas moral kontemporer. Inilah bentuk paling halus dari hilangnya adab yang justru terjadi di dalam rumah sendiri. Bukan karena pengaruh asing yang datang secara kasar dan terang-terangan, melainkan karena alat berpikir asing itu diadopsi tanpa disadari sebagai metode yang netral, padahal di dalamnya tertanam asumsi filosofis yang sama sekali tidak netral, yakni penolakan terhadap kemungkinan adanya kebenaran moral yang objektif dan tetap.

Bukan Menolak Kritik, Tetapi Menempatkannya pada Tempatnya

Penting untuk ditegaskan bahwa kegelisahan terhadap wokeisme dan cancel culture ini bukan berarti menolak segala bentuk kritik sosial atau menutup mata terhadap ketidakadilan yang nyata. Islam sendiri memiliki tradisi panjang dalam mengoreksi penyimpangan, menegakkan keadilan, dan membela yang lemah. Yang dipersoalkan bukan semangat untuk memperbaiki, melainkan kerangka epistemologis yang digunakan untuk melakukannya, sebuah kerangka yang menanggalkan kebenaran objektif dan menggantinya dengan relativisme yang berubah-ubah. Bagi al-Attas, jalan keluar dari kekacauan ini bukan dengan menolak ilmu pengetahuan modern secara membabi buta, melainkan dengan mengembalikan adab sebagai fondasi dalam berilmu, yaitu kesadaran bahwa setiap pencarian kebenaran harus tetap berpijak pada tempatnya yang benar dalam tatanan wujud yang lebih besar, yang bersumber dari wahyu. Tanpa fondasi semacam ini, setiap generasi hanya akan mewarisi kebingungan yang sama, hanya dengan kemasan dan kosakata yang berbeda.

Penutup

Wokeisme dan cancel culture, pada akhirnya, bukan sekadar fenomena media sosial atau perdebatan kampus yang akan berlalu begitu saja. Ia adalah cermin dari krisis epistemologis yang lebih besar, yang oleh al-Attas dibaca dengan sangat jeli sebagai hilangnya adab dan kekacauan ilmu pada peradaban yang telah memutus dirinya dari wahyu. Tugas akademisi Muslim hari ini bukan mengikuti arus itu tanpa kritik, melainkan berdiri dengan kepercayaan diri intelektual untuk menilai, menyaring, dan jika perlu menolak kerangka berpikir yang tidak sejalan dengan fondasi keilmuan Islam, sembari tetap terbuka terhadap kritik yang memang lahir dari semangat mencari kebenaran, bukan sekadar mengikuti tren moral yang sedang populer.