Melihat Jakarta Dream: Suara dari Desa

Oleh: Arya Bravo Sembiring

Ada sebuah istilah romantis sekaligus tragis yang hidup di benak jutaan pemuda daerah: “Jakarta Dream”. Sebuah narasi kolektif bahwa ibu kota adalah tanah harapan, tempat di mana nasib bisa diputarbalikan, dan mimpi-mimpi besar bisa direalisasikan.

Namun, narasi ini sering kali bertabrakan dengan tembok realitas yang keras. Warga Jakarta, atau mereka yang sudah merasa mapan di sana kerap memandang fenomena urbanisasi ini dengan kacamata sinisme. Terdengar gerutuan : “Untuk apa rakyat kecil tanpa skill datang ke sini? Hanya menambah kemacetan, memperluas area kumuh, dan menaikkan angka kriminalitas.”

Jika kita lihat realitas di lapangan, keresahan warga Jakarta ini valid. Kota memiliki daya tampung (carrying capacity) yang terbatas dan tidak sedikit juga pendatang dari daerah datang tanpa kemampuan untuk ikut arus pekerjaan di Jakarta. Namun, menyalahkan para pendatang sebagai penyebab utama masalah adalah sebuah kesesatan berpikir (logical fallacy). Fenomena ini bukan sekadar soal “mimpi yang terlalu tinggi”, melainkan sebuah mekanisme pertahanan hidup.

Sebagai putra asli Tanah Karo sebuah Kabupaten di Sumatera Utara yang terkenal dengan pertaniannya, saya ingin menawarkan perspektif yang sering kali dilupakan dalam diskursus publik. Bukan semata-mata karena tergiur oleh kehidupan mewah perkotaan ala Jakarta. Banyak pemuda daerah yang datang karena kampung halaman tidak lagi menawarkan kehidupan yang layak.

Mari bicara data lapangan, bukan sekadar teori. Di wilayah Tanah karo, ada masa-masa di mana hasil panen petani sayur mengalami terjun bebas yang tidak masuk akal. Bayangkan, sayur mayur hanya dihargai Rp500 per kilogram.

Untuk memahami betapa brutalnya angka tersebut, mari kita konversikan ke kebutuhan pokok harian. Jika harga minyak goreng sawit menyentuh angka Rp18.000 per liter, maka para petani harus menukar 36 kilogram sayur mayur yang ditanam selama berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu liter minyak goreng.

Ini adalah sebuah ironi ekonomi yang menyakitkan (economic absurdity). Bagaimana mungkin kesejahteraan bisa tercapai jika hasil keringat dan modal tanam berbulan-bulan, nilainya tergerus habis hanya untuk kebutuhan “menambal perut” sehari-hari? Ketimpangan harga (price disparity) yang ekstrem antara input produksi petani dan output konsumsi harian inilah yang melanggengkan apa yang kita sebut sebagai kemiskinan struktural.

Oleh karena itu, fenomena “Jakarta Dream” sejatinya harus dibaca ulang. Bukan semata tentang mengejar kekayaan instan. Fenomena ini adalah bentuk protes diam-diam (silent protest) terhadap kegagalan pembangunan di daerah.

Ketika pemuda desa berbondong-bondong ke Jakarta, bahkan jika akhirnya hanya terserap di sektor informal atau buruh kasar, itu adalah bukti dari kalkulasi rasional: bahwa kerasnya Ibukota Jakarta masih lebih masuk akal daripada kejamnya harga panen di desa. Setidaknya di Jakarta, perputaran uang (cash flow) terjadi harian atau bulanan. Tidak seperti di desa yang bersifat musiman, penuh ketidakpastian, dan rentan dipermainkan oleh rantai pasok yang tidak adil.

Lantas, bagaimana respon negara?

Sering kali, ketika kritik struktural semacam ini disuarakan, muncul respons defensif dari para pemangku kebijakan. Mereka berlindung di balik retorika usang: “Kalau mengkritik, kasih solusi dong!”

Dalam perspektif ilmu politik, pernyataan ini sebenarnya adalah bentuk gaslighting terhadap publik. Mari kembali ke konsep kontrak sosial bernegara. Rakyat adalah “prinsipal” (majikan) yang membayar pajak, dan pejabat publik adalah “agen” (pelayan) yang digaji untuk merumuskan solusi teknis. Meminta rakyat kecil memikirkan solusi makroekonomi dan tata niaga pangan adalah hal yang menggelikan. Tugas kamilah menunjuk di mana letak “sakitnya” (harga hancur, pupuk langka), dan tugas negaralah mencari solusinya.

Jakarta Dream akan terus ada, dan akan terus membawa residu masalah sosial di ibu kota, selama kesejahteraan di desa masih menjadi harapan. Jika kita ingin Jakarta tidak macet dan tidak kumuh oleh pendatang, solusinya bukan dengan membangun tembok segregasi.

Solusinya ada di hulu: pastikan 1 kilogram sayur di Tanah Karo bisa menghidupi petaninya dengan layak. Selama 36 kilogram sayur hanya setara dengan 1 liter minyak, jangan pernah salahkan pendatang jika kami memilih mengadu nasib di ibu kota. Itu adalah hak kami untuk bertahan hidup.