Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo: Demi Rakyat atau Hanya Ganti Pemain?

Oleh : Fattah Holmes (Abdul Fattah)

PRABOWO SUBIANTO — Presiden Prabowo melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Setelah mulai meredanya demonstrasi besar-besaran yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia akhir Agustus lalu, kini di awal September 2025, kembali mencuat titik panas politik nasional.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kocok ulang (reshuffle) terhadap kabinet yang dipimpinnya. Upaya meredam gejolak politik dan kritik publik terhadap pemerintah?

Siapa yang Tersingkir dan Siapa yang Masuk?

Tak tanggung-tanggung, Prabowo mencopot lima menteri sekaligus. Mayoritas, menteri-menteri ini adalah menteri yang konon dikatakan oleh publik sebagai ‘menteri abadi’, karena sudah berada di dalam istana sejak lima tahun belakangan. Mereka ialah:

1. Budi Gunawan (Menteri Koordinator Politik dan Keamanan / Menko Polkam)
2. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan)
3. Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / P2MI)
4. Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)
5. Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga / Menpora)

Sebagai penggantinya, Presiden melantik:

1. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS (Lembaga Penjamin Simpanan/Indonesia Deposit Insurance Corporation).
2. Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / P2MI, dari Partai Golkar.
3. Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, sebelumnya menjabat sebagai Wamen yang sekarang naik menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.
4. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah (Kementerian baru), dengan didampingi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri (Wamen) nya.

Sementara itu, posisi Menko Polkam dan Menpora masih kosong; Presiden Prabowo menunjuk pejabat ad interim untuk mengisinya sementara waktu.

Upaya Pemulihan Kepercayaan Publik atau Sekadar Strategi Politik?

Banyak pengamat politik menilai reshuffle ini bukan hanya sekadar pergantian pos menteri, melainkan juga bagian dari upaya “Dejokowisasi”, karena figur-figur yang lekat dengan era Jokowi secara perlahan mulai dieliminasikan. Sementara tokoh yang lebih dekat dengan lingkaran Presiden Prabowo, masuk untuk menggantikannya “Gerindranisasi”.

Namun pertanyaannya: apakah ini akan benar-benar menjawab tuntutan rakyat atau sekadar hanya konsolidasi politik internal belaka?

Sri Mulyani Diganti, Penantian yang Dinanti?

Keputusan paling mencolok dari reshuffle menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) Senin (8/9) lalu adalah dicopotnya Sri Mulyani. Karena selama ini, ia sudah dikenal sebagai figur yang dihormati di level global atas integritas dan kapabilitas teknokratisnya.

Namun barangkali, tekanan publik yang kian meningkat lewat berbagai aksi demonstrasi akhir bulan lalu, ditambah lagi tuntutan agar disetarakannya keadilan ekonomi, dan kemarahan terhadap soal tunjangan/persepsi elite, mendorong Presiden untuk mencopotnya.

Belum lagi disinyalir, terdapat perbedaan pendekatan ekonomi antara Sri Mulyani dan Prabowo. Mengingat manajemen fiskal antara Sri Mulyani (cenderung lebih konservatif) jika dibandingkan dengan kebutuhan Prabowo yang ingin memperluas belanja publik dan program pro-rakyat yang lebih cepat dan berskala besar.

Sebagai Respons dari Gelombang Demo Besar-besaran

Reshuffle kabinet ini diklaim sebagai respons dari pemerintah atas demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir bulan lalu, yang kemudian kian memanas pasca tragedi kematian Affan Kurniawan. Presiden Prabowo juga berjanji untuk membentuk “Tim Investigasi Independen” guna mengusut tuntas kasus kematian ‘Sang Martir Perjuangan Rakyat’ tersebut.

Ia juga sudah memerintahkan kepada DPR untuk meninjau ulang setiap kebijakan yang terkesan melukai hati masyarakat, khususnya soal tunjangan. Yang di kemudian hari sudah diklarifikasi langsung oleh Wakil Ketua DPR I yang juga dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Namun terlepas daripada itu, para mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil kebanyakan masih skeptis, bahkan cenderung pesimis menanggapi hal ini. Karena mereka khawatir, bahwa reshuffle anggota kabinet ini jangan-jangan hanyalah “ganti pemain” belaka, yang artinya tanpa perubahan signifikan terhadap arah kebijakannya yang seharusnya berpihak kepada rakyat kecil.

Catatan Kritis: Rakyat Butuh Aksi, Bukan Hanya Kompromi

Dengan adanya kocok ulang (reshuffle) kabinet ini, Presiden Prabowo sebenarnya sedang berusaha menunjukkan bahwa ia mendengarkan suara rakyat. Tetapi tentu, perubahan yang nyata sesungguhnya tidak hanya diukur dari siapa yang duduk di kursi menteri, melainkan dari kebijakan-kebijakan apa dari mereka, yang benar-benar menyentuh di kehidupan masyarakat kita.

Pertanyaannya: apakah reshuffle jilid II ini akan menjadi momentum pemulihan kepercayaan publik kepada pemerintah, atau justru semakin mempertebal kesan bahwa politik hanya ajang bagi-bagi kursi? Jawabannya masih akan ditentukan oleh langkah-langkah konkret pemerintah dalam beberapa bulan ke depan.

Ciputat, 14 September 2025

Fattah Holmes