APBN 2026: Antara Janji Sosial, Defisit, dan Tanggung Jawab Hukum Negara

Setiap tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sorotan publik karena ia bukan sekedar dokumen teknis berisi angka-angka belanja dan penerimaan. APBN adalah representasi kontrak sosial antara negara dan rakyat, sekaligus cerminan arah kebijakan pembangunan. Dengan disahkannya APBN 2026 yang menargetkan belanja Rp 3.842,7 Triliun dan defisit 2,68% dari PDB, muncul pertanyaan: sejauh mana alokasi ini menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam hukum?

Landasan Hukum dan Proses APBN

Koknstitusi Indonesia menegaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggungjawab (Pasal 23 UUD 1945). Proses ini diatur lebih lanjut dalam UU Keuangan Negara №17 Tahun 2003, yang mengharuskan pemerintah menyampaikan nota keuangan kepada DPR untuk dibahas bersama sebelum disahkan menjadi UU APBN. Dengan demikian, APBN bukan hanya produk teknokratis, tetapi juga hasil proses politik dan hukum yang harus mengakomodasi kepentingan publik.

Peran DPR dis ini sangat vital, karena merekalah yang mewakili suara rakyat untuk menguji apakah rencana anggaran pemerintah benar-benar mencerminkan prioritas nasional. Namun, efektivitas pengawasan DPR kerap dipertanyakan, terutama ketika mayoritas anggota dewaan berasal dari partai-partai pendukung pemerintah.

Isu Pokok APBN 2026

APBN 2026 memuat beberapa kebijakan penting. Pertama, pemerintah menaikkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%, optimis bahwa belanja besar bisa mendorong pemulihan dan pertumbuhan berkelanjutan. Kedua, belanja sosial mendapat porsi signifikan, termasuk program makan gratis untuk pelajar dan ibu hamil. Kebijakan ini diklaim dapat mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas SDM.

Selain itu, alokasi sektor pertahanan juga meningkatkan, mencerminkan prioritas geopolitik dana modernisasi alat utama sistem persenjataan. Disisi lain, tantang besar muncul karena sumber penerimaan negara harus tumbuh setidaknya 10% agar defisit tetap terkendali.

Tantangan Transparansi dan Pengawasan

Meski kerangka hukum telah mengatur keterbukaan, realitasnya transparansi APBN masih sering menjadi masalah. Publik umumnya hanya melihat angka besar dalam nota keuangan tanpa penjelasan rinci tentang siapa pelaksana program, bagaimana mekanisme distribusi, dan apa indikator keberhasilannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang berwenang mengaudit pelaksanaan APBN, tetapi hasil audit kerap hanya dibaca oleh kalangan terbatas. Padahal,prinsip open government menuntut agar seluruh alokasi anggaran dapat dipantu publik secara real time. Tanpa itu, program seperti makan gratis rentan menjadi proyek politik semata, bukan solusi struktural atas kemiskinan.

Dampak ke Masyarakat

Pertanyaan mendasar adalah: sejauh mana APBN 2026 benar-benar meyentuh masyarakat kecil? Program makan gratis tentu bermanfaat, namun efektivitasnya baru bisa diukur jika distribusi tepat sasaran. Jika mekanisme birokrasi tidak efisien, manfaatnya bisa berkurang drastis.

Disisi lain, kenaikan belanja pertahanan sering menimbulkan debat. Apakah prioritas ini relevan ketika angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi? Dari perspektif keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, negara seharusnya menempatkan kesejahteraan rakyat miskin sebagai prioritas utama.

Lebih jauh, defisit 2,68% meski aman secara hukum (karena masih dibawah batas 3% PDB), tetap menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan fiskal. Jika pertumbuhan ekonomi melambat atau penerimaan negara tidak sesuai target, maka utan baru bisa menjadi pilihan, yang pada akhirnya membebani generasi mendatang.

Penutup

APBN 2026 hadir sebagai kombinasi janji sosial, ambisi pertumbuhan, dan kehati-hatian fiskal. Namun, nilai sejati APBN tidak hanya ditentukan oleh angka-angka dalam dokumen undang-undang, melainkan juga oleh transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Dalam perspektif hukum, negara wajib memastikan bahwa setiap rupiah digunakan sesuai prinsip keterbukaan dan keadilan. Jika tidak, maka APBN hanya akan menjadi formalitas tahunan yang kehilangan makna konstitusional sebagai instrumen utama mewujudkan kesejahteraan umum