Haruskah Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional?

Mantan Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Menjelang Hari Pahlawan 10 November, Pemerintah tengah mempersiapkan penganugerahan status pahlawan nasional kepada 49 tokoh, di mana 24 nama diprioritaskan. Akankah mantan Presiden Soeharto resmi menyandang gelar pahlawan nasional tahun ini? Pertanyaan ini menjadi isu terpanas di tengah persiapan Hari Pahlawan, untuk menerima tanda kehormatan tersebut menuai penolakan keras dari berbagai pihak.

Mari kita simak dari bagian pro atau yang mendukung agar sematan Pahlawan Nasional itu diberikan kepada mantan Presiden Soeharto. Awal pendirian Orde Baru menandai pengakuan Soeharto sebagai tokoh penyelamat bangsa. Kondisi Indonesia pada 1965 hingga 1966 berada di titik nadir: selain ketidakamanan domestik akibat gejolak G30S, negara terjerumus dalam kebangkrutan ekonomi dengan inflasi yang tak terkendali, ditambah isolasi politik pasca penarikan diri dari PBB.

Keterpurukan ini memerlukan intervensi pemimpin kuat, yang kemudian diisi oleh Soeharto setelah ia menerima otoritas penuh melalui Supersemar pada 11 Maret 1966. Dalam peran barunya, ia sukses menertibkan kerusuhan pasca-kudeta. Selain itu, langkah pemulihan ekonomi melalui Paket Kebijakan Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi tahun 1966, rekonsiliasi dengan Malaysia, dan masuknya kembali Indonesia ke PBB menunjukkan keberhasilan Orde Baru dalam memulihkan stabilitas domestik dan mengintegrasikan kembali Indonesia ke kancah regional, termasuk menjadi salah satu pendiri ASEAN.

Menurut Pasha Aulia Muhammad yang dikutip dari Quora, pandangan publik saat ini terhadap Soeharto cenderung terdistorsi dan negatif, menyebabkan masyarakat melupakan jasa-jasa awal beliau, serta gagal memahami betapa besar ancaman yang dihadapi Indonesia pada masa itu.

Pasha menyoroti bahwa dalam diskursus kontemporer, ada kecenderungan untuk meromantisasi tokoh-tokoh dan ideologi PKI (Komunisme), sementara bahaya yang mungkin terjadi jika ideologi tersebut berkuasa diabaikan. Ia memberikan perbandingan ekstrem dengan kasus Khmer Merah di Kamboja untuk menunjukkan potensi kengerian yang berhasil dihindari Indonesia.

Pasha berpendapat bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan berarti memutihkan atau menyucikan segala kesalahan yang pernah dilakukannya. Sebaliknya, tujuan pemberian gelar tersebut adalah sebagai pengingat akan fondasi dan titik awal stabilitas yang menjadi landasan Indonesia modern. Gelar itu diperlukan agar generasi kini tidak melupakan bahaya yang berhasil dilawan Soeharto pada awal Orde Baru, meskipun mereka memiliki kritik terhadap rezim yang kemudian dibangunnya.

source: /@stravenues on X.

Wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto telah menjadi titik didih konflik memori publik menjelang Hari Pahlawan 10 November. Analisis menunjukkan bahwa aksi penolakan yang dimotori oleh aktivis HAM dan kelompok masyarakat sipil — seperti GEMAS dan peserta Aksi Kamisan — bukan sekadar penentangan terhadap individu, melainkan representasi dari pertarungan narasi historis yang belum usai.

Akar penolakan ini berlandaskan pada aspek irreversible (tidak terhapuskannya) catatan sejarah Orde Baru yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat (Petrus, Tanjung Priok, penculikan) dan masifnya KKN. Bagi para demonstran, penyematan gelar pahlawan akan berfungsi sebagai pemutihan (whitewashing) etis yang secara implisit menghapus kerugian korban.

Secara politis, aksi unjuk rasa, yang diperkuat oleh tagar #SoehartoBukanPahlawan di media sosial, menunjukkan adanya kegagalan konsensus moral di masyarakat. Pemberian gelar tersebut dianggap menciderai fondasi Reformasi yang berjuang melawan otoritarianisme dan impunitas. Oleh karena itu, unjuk rasa ini adalah manifestasi kritis yang menantang Pemerintah untuk mempertimbangkan integritas sejarah di atas pertimbangan stabilitas politik atau rekonsiliasi elit. Penolakan ini menegaskan bahwa legitimasi gelar pahlawan harus didasarkan pada standar HAM dan demokrasi, bukan hanya pada peran stabilisasi negara di masa krisis.

Gelombang penolakan keras yang disuarakan melalui demo dan media sosial menunjukkan adanya pergeseran standar kepahlawanan di mata publik. Generasi saat ini menuntut bahwa gelar kehormatan harus berlandaskan pada integritas moral dan penegakan HAM, bukan hanya jasa pembangunan ekonomi semata. Tantangannya kini terletak pada kemampuan negara untuk mendefinisikan ulang makna pahlawan: apakah ia harus suci dari cacat, ataukah jasa besarnya di masa genting cukup untuk mengesampingkan noda otoritarianisme? Jeda menjelang pengumuman resmi terasa panjang, penuh dengan pertanyaan moral yang belum terjawab.