Perkara Tukang Parkir

Ini bisa dibilang tulisan yang baru. Tidak membicarakan literasi, film, anime, atau sebagainya seperti tulisan saya sebelum ini. Lewat tulisan ini saya hanya mau menyampaikan pandangan pribadi perkara tukang parkir.

Tukang parkir, lebih spesifik tukang parkir liar, sudah menjadi permasalahan serius di Indonesia. Kemunculan mereka ini bukan semata-mata berdampak pada ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, tapi juga sudah mulai berpengaruh dalam memperlambat perkembangan ekonomi lokal.

Saya bukan orang hukum. Akan tetapi, tukang parkir liar yang memungut biaya parkir tanpa izin sebenarnya bisa terjerat pasal hukum. Tindakan mereka kadang sudah masuk ke perbuatan tidak menyenangkan, bahkan sampai ada yang menggunakan cara pemerasan dan kekerasan.

Bagaimana tidak, banyak pengguna jalan yang merasa terganggu dengan adanya pungutan liar yang tidak resmi. Tukang parkir liar yang membuka lokasi parkir secara sembarangan juga rawan memicu macet di jalan.

Pada aspek ekonomi, dua ribu uang yang kelihatannya kecil bisa mengancam bisnis lokal karena konsumen jadi enggan ke tempat yang dijaga parkir liar seperti warung makan atau minimarket. Lebih lanjut, ini juga bisa berpengaruh pada pendapatan daerah yang berkurang karena kehilangan potensi pendapatan dari retribusi parkir resmi.

Saya mungkin juga salah satu dari sekian banyak orang yang menganggap parkir liar sedemikian menjengkelkan. Sebagaimana aksi premanisme yang sepatutnya dimusnahkan. Namun, ada beberapa pengalaman unik yang saya alami membuat persepsi saya berkata setiap wilayah punya karakteristik parkir liarnya masing-masing.

Pertama, sebut saja Kota S. Saat saya berada di kota itu, parkir liar juga ada dan banyak. Namun, bentukkan mereka tidak seperti preman tukang palak berkedok tukang parkir. Kemunculan mereka masih terbilang teratur (walau tidak bisa disebut tertib juga), karena belum saya temui mereka di Kota S ini mengambil jatah parkir dari minimarket yang jelas tertulis parkir gratis. Kadang di beberapa titik yang rawan macet karena orang parkir sembarangan, kehadiran mereka malah membantu merapikan kendaraan yang acak-acakan di pinggir jalan.

Kedua, sebut saja Kota Y. Pengalaman saya bersama tukang parkir di kota tersebut dan sekitarnya terbilang variatif. Ada beberapa titik yang (singkatnya) bisa saya katakan seperti saat saya di Kota S. Namun, ada juga di beberapa titik yang modelannya sesuai seperti apa itu tukang parkir yang selama ini kita kenal di media sosial. Tidak melakukan apa-apa dan baru muncul saat kita, selaku pemilik kendaraan, ingin pergi dari lokasi parkir.

Ketiga, sebut saja Kabupaten C. Uniknya di sini adalah saya tidak bertemu tukang parkir sama sekali (yang liar). Namun, kondisi parkiran di sana sepertinya tergantung dari kesadaran pengguna kendaraan. Ada lokasi-lokasi yang saya dapati walau tidak ada tukang parkir, kendaraan terparkir rapi tanpa memakan jalan. Akan tetapi, ada juga beberapa lokasi yang kendaraannya parkir asal-asalan, tidak rapi, walau belum saya temui sampai menimbulkan macet.

Berdasarkan pengalaman di tiga kota atau kabupaten itu, setidaknya menyikapi fenomena premanisme berkedok parkir liar ini perlu upaya yang bertahap. Akan tetapi, di sini saya akui mengesampingkan apakah ada atau tidaknya perlindungan terhadap parkir liar itu yang dilakukan oleh aparat, pihak berwajib, atau gerombolan yang lebih besar lainnya.

Menanggapi parkir liar ini, memang perlu adanya upaya penertiban. Jikalau dicari siapa yang berwenang, saya kira Satpol PP dan Dinas Perhubungan lebih paham. Pergeseran sistem parkir ke digital juga dapat mengurangi potensi pungutan liar.

Akan tetapi, tukang parkir liar ini bisa juga dirangkul dan dipekerjakan. Diupah secukupnya. Keuntungannya memang tidak sebesar saat melakukan pemungutan liar, tapi bukankah ini malah uang bersih. Pertanyaan kenapa?

Karena pengguna kendaraan kadang ada yang tidak benar-benar lulus ujian SIM. Tidak semua pengguna kendaraan sudah bisa parkir dengan rapi dan benar di pinggiran jalan. Jika tukang parkir bisa dibina agar lebih profesional dan berintegritas, mereka bisa berperan merapikan parkiran yang acak-acakan dan mencegah kemacetan akibat orang parkir sembarangan. Dengan catatan pula tukang parkir liar ini juga tidak secara sembarangan membuka lahan parkir apalagi sampai memakan ruas jalan.

Apabila pembinaan itu bisa dan berhasil dilakukan, perlu adanya upaya bertahap pembangunan lumbung parkir resmi. Seperti yang kita ketahui masyarakat Indonesia lebih condong ke kendaraan pribadi (terkhusus mobil). Sementara, lokasi parkir yang dibilang siap sangat minim. Pembangunan tata kota seringnya berfokus pada jalan-jalan yang lebar seperti di Amerika Serikat.

Oleh karena itu, saya kiranya penting untuk membuat satu lahan khusus atau gedung untuk parkir. Lokasinya harus startegis dan bisa menjangkau ke banyak tempat sekaligus. Apabila lumbung parkir ini bisa diotomatisasi atau didigitalisasi, peran tukang parkir juga perlahan mulai bisa ditinggalkan. Sebagai contoh seperti gedung parkiran bertingkat pada adegan pertarungan akhir di film Mission Impossible: Ghost Protocol.

Jika tidak, perlu dipahami jika rumus tukang parkir liar sukses adalah ada banyaknya pengguna kendaraan. Semisal transportasi umum bisa diperbanyak dan dibuat terjangkau, baik dari segi harga maupun akses, dan masyarakat bisa ditumbuhkan kesadaran untuk lebih memprioritaskan pemakaian transportasi umum, jalan kaki, atau bersepeda ketimbang memakai kendaraan pribadi, ini dapat mengurangi kuantitas kendaraan di jalan. Artinya, sumber pendapatan tukang parkir bisa turun dan bisa jadi lambat laun mereka akhirnya hilang permanen. Memang prosesnya lambat. Akan tetapi, manfaat lain dari cara ini juga bisa mengurangi polusi hingga kemacetan, juga menumbuhkan gaya hidup yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

Mungkin sekian. Maaf jika tulisannya acak-acakan, membingungkan, dan sulit dimengerti karena ditulis sambil menahan mabuk di dalam bus.