Artikel Editorial

Dear Rezim: Kami Butuh Kebebasan Bukan ‘Nanny State’!

Oleh: Iman Amirullah*

Sumber foto: https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_pengasuh#/media/Berkas:An_old_wet_nurse;_symbolising_France_as_nanny-state_and_publ_Wellcome_V0011830.jpg. Desain: Muhammad Raffa Pratama (2025).

Gelombang kekecewaan membanjiri media sosial dengan tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu, yang mencerminkan kefrustasian kaum muda terhadap arah pemerintahan yang semakin jauh dari prinsip bukan hanya gagal menghadirkan kesejahteraan, tapi juga terus merenggut ruang kebebasan yang tersisa. Di tengah kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, pemerintah justru sibuk mengatur kehidupan rakyatnya hingga ke hal-hal yang seharusnya menjadi ranah pribadi. Alih-alih memberi ruang bagi masyarakat untuk berkembang, rezim ini malah semakin menyerupai “nanny state” — negara yang menganggap warganya sebagai anak kecil yang perlu diawasi setiap saat.

Fenomena ini terlihat dari banyaknya regulasi yang tidak hanya membatasi kebebasan berpendapat tetapi juga mengontrol moralitas individu. Berbagai kebijakan seperti efisiensi tidak tepat sasaran yang akan digunakan untuk mendanai Danantara dan program Makan Bergizi Gratis, revisi UU TNI-Polri yang akan mengembalikan dwifungsi militer, pemborosan anggaran negara melalui kebijakan yang bukan hanya tidak efektif, namun juga berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan seperti Food Estate.

Lebih lanjut, tuntutan kebebasan berbicara yang lebih luas, demokrasi institusi politik, penegakan hukum yang adil juga menjadi tuntutan tak terpisahkan dalam gerakan tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu. Keberadaan pendengung yang diduga dibiayai negara juga menjadi sorotan. Seperti maraknya pendengung yang mencoba memecah soliditas massa aksi dengan berbagai masalah horizontal dan moralitas, seperi LGBTQ+phobia, anti-feminisme, hingga isu khilafah dan HTI.

Dari aturan bermedia sosial hingga pembungkaman kritik terhadap penguasa, negara seolah ingin menempatkan dirinya sebagai penjaga moral yang menentukan mana yang benar dan salah bagi rakyatnya. Kebijakan seperti pemblokiran akses internet, penyensoran konten digital, hingga kriminalisasi terhadap opini yang bertentangan dengan pemerintah adalah bukti bahwa demokrasi kita sedang menuju kemunduran.

Kebebasan berekspresi bukan hanya hak fundamental, tetapi juga fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Namun, di negeri ini, kritik terhadap penguasa seringkali dibalas dengan ancaman hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi alat represi yang mengekang suara-suara yang berani melawan ketidakadilan. Dalam banyak kasus, mereka yang berani berbicara justru dikriminalisasi, sementara para pejabat yang jelas-jelas korup tetap melenggang bebas. Selain itu, pemblokiran terhadap situs-situs tertentu secara serampangan, dugaan ‘hack’ terhadap akun-akun aktivis kritis, serta pencabutan akses internet di Papua dan Jakarta selama besarnya demonstrasi publik juga menunjukkan bagaimana pemerintah memandang internet dan kebebasan informasi sebagai marabahaya.

Lebih ironis lagi, di saat rakyat kesulitan mencari pekerjaan dan menghadapi ketidakpastian ekonomi, pemerintah malah menghabiskan energi untuk mengontrol aspek-aspek kecil dalam kehidupan masyarakat. Alih-alih membangun sistem yang lebih adil dan membuka peluang bagi generasi muda, negara justru semakin menunjukkan wajah otoriternya dengan kebijakan yang serampangan dan tidak berpihak pada rakyat.

Kekecewaan ini berujung pada maraknya wacana “Kabur Aja Dulu,” di mana banyak anak muda mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan Indonesia demi mencari kehidupan yang lebih bebas dan menjanjikan di luar negeri. Ini bukan sekadar retorika belaka, tetapi refleksi dari ketidakpercayaan yang semakin dalam terhadap sistem yang ada. Negara yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan berkembang justru terasa semakin menyesakkan.

Kami tidak meminta negara untuk menjadi penjaga moral, penentu kebenaran, atau polisi di dunia maya yang selalu mengintai setiap cuitan kami. Kami hanya ingin kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan menjalani hidup tanpa rasa takut. Demokrasi sejati tidak bisa tumbuh di bawah bayang-bayang ketakutan dan represi. Jika pemerintah terus-menerus menganggap rakyatnya sebagai anak kecil yang harus diatur dalam segala hal, maka jangan heran jika semakin banyak yang memilih untuk pergi dan meninggalkan negeri ini.

Rezim yang berkuasa harus sadar bahwa rakyat bukanlah sekumpulan individu yang bisa dikontrol seenaknya. Kami bukan anak kecil yang perlu terus-menerus diawasi dan dikekang dengan aturan-aturan yang absurd. Kami bukan pula anak kecil yang hanya akan duduk diam dan menerima semua propaganda yang didengungkan para pendengung istana. Kami adalah warga negara yang berhak atas kebebasan, keadilan, dan kesempatan yang setara. Jika negara terus menutup mata terhadap tuntutan ini, maka gelombang kekecewaan ini hanya akan semakin besar, dan bukan tidak mungkin, akan berubah menjadi arus yang mengguncang fondasi kekuasaan itu sendiri.

(*) Iman Amirullah adalah Managing Editor Suara Kebebasan dan National Coordinator untuk Students For Liberty Indonesia 2024/2025. Saat ini, ia tengah menempuh pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas AMIKOM Yogyakarta dengan fokus studi internasionalisasi gerakan sosial.