Ganti Plang Toko, Kulakan Tetap di Kota

Korbannya justru warung kelontong di tepi jalan desa

Ruang rapat parlemen kembali riuh oleh dongeng lama yang salah urus. Rencana mengusir Alfamart dan Indomaret demi memuluskan jalan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih adalah tontonan politik yang kelewat gagah. Narasinya keren: negara merebut kembali uang wong cilik dari tangan raksasa kota. Sayangnya, dalam ilmu ekonomi waras, kebijakan yang cuma modal semangat tanpa hitungan matang biasanya berakhir blunder. Kita sedang melihat pemerintah nekat mendikte selera belanja orang desa, sebuah eksperimen yang dulu zaman Orde Baru sudah terbukti ambruk lewat drama Koperasi Unit Desa (KUD).

Lucunya Kopdes Antre Bakul di Gudang Raksasa

Bagian paling lucu dari proyek menembus langit ini adalah hobi elite kita yang menutup mata dari kenyataan di lapangan. Bagaimana bisa sebuah toko dibilang “mandiri” kalau buat isi rak pajangannya saja, pengurus koperasi masih harus ikut antre kulakan di gudang distributor raksasa milik taipan? Ini namanya hukum dagang yang kebolak-balik. Tanpa punya pangkalan logistik sendiri dan daya tawar belanja partai besar, Kopdes Merah Putih cuma jadi perpanjangan tangan dari ekosistem yang mereka musuhi. Ujung-ujungnya, warga desa dipaksa beli barang yang lebih mahal. Kemandirian ini cuma kosmetik: plangnya lambang koperasi desa, tapi setoran untungnya tetap terbang ke dompet bos besar di Jakarta.

Bukannya Nabrak Raksasa Malah Nggiles Warung Tetangga

Efek samping dari aturan yang maksa ini justru menyimpan bahaya yang bikin ngeri. Ketika hukum dipakai sebagai pentungan untuk mengusir minimarket modern, hal itu tidak otomatis membuat koperasi jadi pintar dagang. Yang ada malah lahirnya juragan baru di tingkat desa. Celakanya, korban pertama dari Kopdes yang dimanja pakai duit negara ini bukanlah bos Alfamart atau Indomaret yang cabangnya ada di mana-mana. Korban pertamanya adalah warung kelontong pojok jalan, toko kelontong madura, dan lapak kecil milik janda atau petani desa yang selama ini jadi penyambung hidup darurat. Atas nama membela rakyat, negara malah bikin sesama rakyat kecil saling sikut di kampung sendiri.

Butuh Pengurus Waras Bukan Sekadar Janji Manis

Mengelola toko ritel zaman sekarang itu bukan cuma soal pajang sabun dan mi instan; itu urusan rumit soal muter duit, cek stok digital, sampai urusan jujur-jujuran pembukuan. Memaksa perangkat desa atau pemuda kampung mengelola toko modern tanpa pelatihan manajemen yang sadis adalah cara cepat menghamburkan uang negara. Kalau pemerintah memang niat bikin desa berdikari, jalurnya harus diubah total. Jangan sok-sokan musuhan dengan pasar, tapi ajak kerja sama. Kopdes itu harusnya fokus jadi pengepul hasil tani dan sawit warga buat dijual langsung ke pabrik besar, atau sekalian beli waralaba minimarket itu supaya anak-anak desa bisa belajar cara kerja toko modern yang bener.

Memelihara watak kebijakan yang ugal-ugalan dan anti-kritik cuma memperjelas satu hal: Kopdes Merah Putih ini sedang jalan tanpa rem menuju jurang yang sama, menjadi proyek mahal yang menumbalkan isi dompet warga demi panggung politik sesaat. Wallahu a’lam bish-shawab…