Tutorial Sukses Membentuk Narasi ala Orde Baru

Arifin C. Noer (Kanan), Jajang C. Noer (Tengah), Nazyra C. Noer (Kiri).

Foto ini diambil saat proses produksi film Pengkhianatan G30S/PKI pada 1982, Arifin C. Noer bekerja sebagai sutradara di bawah naungan Perum Produksi Film Negara (PPFN). Terpilihnya Arifin C. Noer sebagai sutradara G30S/PKI adalah rekomendasi Goenawan Muhammad. Ia kemudian diajukan kepada Nugroho Notosusanto selaku propagandis utama Orde Baru dan Gufran Dwipayana sebagai pengawas dari Departemen Penerangan. Arifin ditunjuk karena reputasi dalam pembuatan film skala besar serta posisi politik yang selaras dengan agenda politik Orde Baru. Film Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer berperan sentral dalam menginternalisasi narasi resmi Orde Baru ke memori kolektif publik. Melalui reproduksi wacana "bahaya laten komunis" secara berulang, film ini berfungsi sebagai instrumen hegemonik yang menormalisasi dan melegitimasi kekerasan terhadap anggota serta simpatisan PKI. Konsekuensinya, tindakan represif dan ekstra-yudisial pasca-1965 dipersepsikan sebagai tindakan preventif yang sah dan dapat dibenarkan. Lebih jauh, film ini berhasil membangun konsensus sosial yang menempatkan PKI sebagai "musuh negara" ang layak dimusuhi, sehingga praktik dehumanisasi, penghabisan, hingga penyiksaan kehilangan stigma moral dan dipahami sebagian masyarakat sebagai kewajiban moral untuk menjaga negara.

Sebagai produk sinema negara, film ini berfungsi sebagai aparatus ideologi yang menginternalisasi narasi resmi Orde Baru ke dalam memori kolektif masyarakat. Melalui visualisasi yang repetitif dan dramatisasi berlebihan, film tersebut mereproduksi wacana "bahaya laten komunis" secara masif. Konsekuensinya, kekerasan massal, penghabisan, penyiksaan, hingga dehumanisasi terhadap anggota dan simpatisan PKI tidak lagi diposisikan sebagai pelanggaran HAM, melainkan dinormalisasi dan dilegitimasi sebagai tindakan preventif yang moral dan konstitusional.

Dalam rangkaian ini, nama-nama seperti Nugroho Notosusanto dan Gufran Dwipayana berperan sebagai aktor negara yang mengorkestrasi proyek propaganda. Sementara posisi Goenawan Muhammad dan Mochtar Lubis lebih kompleks dan diperdebatkan. Keduanya memang aktif di ranah kebudayaan era Orde Baru, namun dalam perkembangan selanjutnya mereka dikenal kritis terhadap praktik otoritarianisme dan kontrol sejarah rezim. Oleh karena itu, pelabelan mereka sebagai "pendukung propaganda" perlu dikaji ulang dengan menelusuri jejak intelektual dan sikap politik mereka di luar proyek film ini.