Membongkar Tubuh, Air, dan Kuasa dalam Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sebuah essay singkat yang berangkat dari perspektif pribadi.

Rehabilitasi zona riparian di Indonesia tidak pernah netral secara sosial, meski kerap direpresentasikan sebagai proyek teknis hidrologi dan vegetasi. Salah satu upaya paling konkret dan paling sering dinegasikan dalam pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah penempatan perempuan sebagai subjek politik utama dalam pengambilan keputusan pengelolaan sungai. Langkah ini secara langsung mengintervensi ketimpangan struktural yang menjadi akar kegagalan konservasi, sekaligus berkontribusi pada pencapaian SDG 5 (Kesetaraan Gender), khususnya dalam kepemimpinan perempuan, akses terhadap sumber daya alam, dan gender mainstreaming kebijakan.

Pada DAS utama seperti Citarum, Brantas, dan Batanghari, air lebih dari sekadar variabel ekosistem. Air merupakan medium reproduksi kehidupan yang dilekatkan pada tubuh perempuan. Perempuan menghadapi krisis riparian paling intens melalui kerja reproduktif yang tak diupah, seperti pengelolaan sanitasi rumah tangga, pemenuhan kebutuhan air untuk menstruasi, kehamilan, dan perawatan keluarga. Mengeluarkan perempuan dari ruang pengambilan keputusan rehabilitasi riparian berarti mempertahankan rezim konservasi maskulin yang memisahkan ekologi dari tubuh yang paling terdampak olehnya.

Pendekatan berbasis komunitas seperti Community-Based Natural Resource Management (CBNRM) yang diklaim partisipatif seringkali gagal karena perempuan hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja atau penerima manfaat, bukan pemilik kuasa. Institusionalisasi kepemimpinan perempuan melalui kuota kepemimpinan dalam forum DAS, kewenangan dalam menentukan zonasi sempadan, spesies restorasi, dan indikator kualitas air, menggeser konservasi dari praktik teknokratis menjadi tata kelola ekologis berbasis pengalaman material. Dalam kerangka CBNRM yang terintegrasi dengan skema Integrated Water Resources Management (IWRM) pemerintah, langkah ini dapat meningkatkan keberlanjutan restorasi, karena keputusan berorientasi pada kebutuhan jangka panjang ekosistem dan reproduksi sosial.

Kepemimpinan perempuan dalam rehabilitasi zona riparian merupakan prasyarat ekologis dan politik keberhasilan konservasi DAS. Konservasi yang menyingkirkan perempuan bukan hanya tak adil, tetapi secara struktural ditakdirkan gagal. Selama tubuh perempuan masih disingkirkan dari ruang pengambilan keputusan pengelolaan sungai, rehabilitasi zona riparian tidak lebih dari proyek teknokratis kosong yang merestorasi vegetasi, tetapi terus mengeringkan keadilan ekologis dan sosial.