Pancasila Bukan Hafalan: Mengapa Ideologi Kita Terancam Mati dalam Diam

Upacara pengibaran bendera merah putih sebagai simbol nasional Indonesia. (Foto: Heru Dharma/Pexels)

Suasananya hampir selalu sama setiap tanggal 1 Juni: para pejabat berpidato tentang Pancasila, para siswa membacakan teks proklamasi, dan media menulis tentang betapa pentingnya kebijakan negara kita. Kemudian tanggal 2 Juni tiba, dan semuanya kembali normal. Korupsi masih berlangsung, polarisasi masih menganga, dan Pancasila kembali ditunda hingga tahun depan.

Ini bukan provokasi tanpa dasar. Ini adalah pertanyaan yang telah kita hindari terlalu lama: mungkin Pancasila menghela napas. Bukan karena menyerang musuh dari luar, tetapi karena kita sendiri tidak benar-benar menghidupkannya kembali.

Ideologi Terperangkap di Dalam Kelas

Masalah Pancasila saat ini bermula dari cara kita mengajarkannya. Selama beberapa dekade, Pancasila diajarkan sebagai pelajaran hafalan. Anak-anak diminta untuk menghafal lima sila, tiga puluh enam poin praktis, dan definisi standar yang harus tetap sama seperti dalam buku teks. Mereka yang tidak menghafal mendapat nilai buruk. Mereka yang menghafal mendapat nilai bagus.

Namun, tidak ada yang mengajarkan bagaimana Pancasila harus diterapkan ketika seorang anak diintimidasi oleh teman sekelasnya. Tidak ada yang mengajarkan apa yang harus dilakukan ketika melihat ketidakadilan di depan mata. Tidak ada yang mengajak siswa untuk berdebat, berbeda pendapat secara sehat, dan akhirnya mencapai konsensus. Padahal, itulah inti dari sila keempat.

Akibatnya, kita menghasilkan generasi yang fasih berbahasa "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", tetapi tetap diam ketika melihat tetangga kita diperlakukan tidak adil. Kita menghasilkan orang-orang yang menghafal kata "Persatuan Indonesia", tetapi siap menyebarkan berita palsu yang memecah belah kepentingan kelompok mereka sendiri.

Tantangan Nyata yang Mengikis Pancasila

Kondisi permukiman padat penduduk dengan bangunan semi permanen beratap seng di sepanjang jalur kereta api perkotaan, yang mencerminkan potret ketidaksetaraan sosial-ekonomi di masyarakat. (Foto: Tom Fisk/Pexels)

Survei Indikator Politik Indonesia 2023 mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga nasional terus melemah dalam dekade terakhir. Angka ini tidak dapat diabaikan. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap sistem nilai kolektif, termasuk ideologi. Ketika rakyat tidak lagi percaya bahwa negara berada di pihak keadilan, maka cepat atau lambat mereka juga akan berhenti percaya pada nilai-nilai yang diklaim negara perjuangkan.

Tantangan pertama adalah korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara pada tahun 2023. Angka tersebut berbicara banyak: kita kesulitan untuk benar-benar mengklaim menerapkan sila kelima, Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia, sementara praktik korupsi masih menggerogoti anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di berbagai daerah.

Tantangan kedua adalah polarisasi. Penelitian dari SMRC menunjukkan bahwa identitas keagamaan dan pilihan politik semakin tumpang tindih dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan pendapat yang seharusnya diselesaikan melalui dialog seringkali berubah menjadi permusuhan antar kelompok. Padahal semangat Pancasila adalah menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan.

Tantangan ketiga adalah ketidaksetaraan ekonomi. Koefisien Gini Indonesia pada tahun 2023 masih berada di kisaran 0,38, angka yang menunjukkan jarak antara kelompok kaya dan miskin masih sangat jauh. Selama ketidaksetaraan ini dibiarkan, cita-cita Keadilan Sosial tidak akan pernah lebih dari sekadar kalimat indah di atas kertas.

Sebagian orang berpendapat: Pancasila sudah usang.

Sebagian orang berpendapat bahwa Pancasila adalah produk zamannya. Rumusan para pendiri bangsa yang hidup dalam konteks kolonialisme dan perang kemerdekaan dianggap tidak lagi relevan bagi generasi digital abad ke-21.

Pandangan ini perlu ditanggapi dengan serius, karena muncul bukan dari kebencian terhadap negara, melainkan dari kekecewaan yang nyata. Banyak anak muda melihat Pancasila sebagai alat pembenaran oleh pemerintah, yang digunakan untuk membungkam para kritikus, menuduh oposisi sebagai "anti-Pancasila", dan menutup ruang untuk debat publik.

Namun justru di sinilah letak kesalahannya. Pancasila tidak gagal sebagai sistem nilai. Yang gagal adalah cara kita menanamkannya. Nilai-nilai luhur berupa kesopanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi deliberatif , dan keadilan sosial justru semakin dibutuhkan di era disrupsi digital , bukan menjadi tidak relevan. Dunia saat ini penuh dengan negara-negara yang hancur karena tidak memiliki fondasi nilai-nilai bersama yang cukup kuat untuk mengakomodasi perbedaan.

Argumen bahwa Pancasila sudah ketinggalan zaman sebenarnya adalah argumen bahwa kita terlalu lelah untuk memperjuangkannya. Dan kelelahan itu, meskipun manusiawi, tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyerah.

Pancasila Membutuhkan Pelaksana, Bukan Pemuja

Jalan keluarnya bukanlah upacara yang lebih megah atau kurikulum Pancasila yang lebih tebal. Jalan keluarnya adalah keberanian untuk jujur ​​bahwa kita lebih sering menyembah Pancasila daripada mengimplementasikannya.

Menghidupkan Pancasila tidak membutuhkan panggung besar. Ia hidup ketika seorang hakim memutuskan suatu kasus secara adil meskipun berada di bawah tekanan. Ia hidup ketika jurnalis menulis berita yang benar meskipun tidak populer. Ia hidup ketika seorang warga berani melaporkan korupsi di lingkungannya meskipun ia tahu ada risikonya. Ia hidup ketika kita memilih untuk berdialog daripada memblokir orang-orang dengan pendapat berbeda di media sosial .

Pada akhirnya, Pancasila adalah pilihan yang harus dibuat setiap hari. Ini bukan deklarasi yang cukup dibuat sekali lalu dilupakan. Pilihan itu tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah, tidak dapat didelegasikan kepada sekolah, dan tidak dapat ditunda hingga kondisi membaik.

Generasi yang berani mengambil pilihan itu, sekecil apa pun, adalah generasi yang benar-benar menjaga Pancasila tetap hidup. Bukan mereka yang meneriakkan namanya paling lantang, tetapi mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari keuntungan dalam diam.

Pertanyaannya sekarang adalah: apakah kita termasuk di dalamnya?