Program Kesehatan Nambah Utang

Arsip foto pribadi. Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Kesehatan Jember, Rabu (7/1/2025).

Hidup sehat adalah keinginan setiap orang. Cuma namanya juga hidup, ya, ada sakitnya. Pasti.

Kalau sudah sakit pilihannya adalah periksa dan berobat. Untuk mendapat pemeriksaan dan pengobatan yang baik butuh uang. Maka, kehadiran puskesmas atau rumah sakit saja tidak cukup kalau kantong kita kosong.

Umumnya, orang-orang yang tidak memiliki uang lebih untuk datang ke dokter, mereka akan melakukan pengobatan alternatif. Baik melalui ramuan herbal atau mendatangi orang pintar (tabib, red).

Dalam situasi yang seperti ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember hadir dengan program layanan kesehatan gratis bernama Jember Pasti Keren (JPK).

Sekilas, kita dapat melihat iktikad baik Pemkab dalam melayani masyarakatnya agar tidak maju-mundur lagi kalau ingin berobat atau periksa.

Sayangnya angin segar itu tidak bertahan lama. JPK akhirnya menemui titik nadirnya.

JPK telah terkubur. Kematiannya menyisakan utang sebesar Rp160 miliar.

Tidak hanya utang besar yang harus dilunasi. Tiga rumah sakit di Jember meliputi RSUD dr. Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat harus menanggung beban berat setelah lama menopang JPK agar terlaksana.

Nominal Rp160 miliar tersebut merupakan akumulasi utang dari tiga RSD tersebut.

Sejujurnya, kalau diamati dan dikaji lebih kritis, JPK tidak memiliki prosedur pendaftaran dan penyaluran yang baik.

Sehingga ketika mekanisme untuk mendapat JPK hanya bermodal KTP saja, maka masyarakat dengan strata ekonomi yang mestinya mampu membiayai kesehatannya, bisa-bisa ikut JPK juga.

Singkatnya, munculnya nominal utang yang fantastis itu, menurut saya, juga diakibatkan oleh penyaluran JPK yang salah sasaran.

Sampai di sini, saya ingin memberikan case menarik untuk melihat bagaimana sebuah sistem yang baik dapat memberi dampak yang bagus. Apalagi ketika sistem itu berhubungan dengan ruang pemerintahan.

Dahulu, ketika manajemen Kereta Api Indonesia (KAI) belum sebaik sekarang, orang-orang dapat dengan mudahnya keluar-masuk stasiun, atau duduk di atas kereta api. Pokoknya di zaman itu, manajemen kereta api kacau.

Kemudian, berangsur-angsur KAI dapat memperbaiki manajemennya yang buruk. Semua orang tertib. Merasa aman.

Dalam konteks berbeda, kalau program JPK dirancang dengan manajemen yang baik, barangkali situasinya akan sama dengan proses perbaikan manajemen KAI.

Ngomong-ngomong soal JPK, kabarnya Dinkes akan diaudit, loh. Mungkinkah ada temuan pembengkakan nominal selain Rp160 miliar tersebut? Saya tidak tahu.

Akhir kata saya cuma ingin menyampaikan satu hal. Ketika kesehatan menjadi barang mahal, lalu ada program yang memayungi terik kemahalan tersebut, kita semua berharap program itu tidak malah membuat masalah di tempat lain. Hehehe.