Sapi Kurban, APBN, dan yang Luput Ditanyakan

Seusai Iduladha, polemik kurban menggunakan APBN menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar daripada sekadar boleh atau tidak boleh. Saya mengadakan survei kecil-kecilan tentang polemik ini melalui Instagram Story. Ada tiga pertanyaan sederhana dan sekitar 80 orang ikut menjawab.

Hasilnya, sekitar 74 persen responden menilai kurban tidak semestinya dibiayai APBN. Alasannya, kurban dipahami sebagai ibadah pribadi yang semestinya ditunaikan dengan harta pribadi. Respons ini sejalan dengan kritik publik setelah pemerintah mengumumkan pengadaan 1.098 ekor sapi kurban senilai sekitar Rp100 miliar dari APBN melalui pos belanja bantuan presiden.

Namun, ketika pertanyaan digeser ke hal yang paling membuat publik kesal, lebih dari separuh responden memilih semua opsi sekaligus, dari keabsahan kurban menggunakan APBN, nilai anggaran yang dianggap fantastis, hingga waktunya yang dinilai kurang tepat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Selanjutnya, saat ditanya apa yang seharusnya dituntut dari pemerintah, 44 persen responden memilih transparansi anggaran.

Meski bukan survei ilmiah, ada satu benang merah yang terlihat. Polemik ini bukan sekadar soal sapi. Yang dipermasalahkan adalah pertanggungjawaban atas penggunaan uang publik. Terlebih, APBN adalah uang bersama yang sebagian besar bersumber dari pajak warga negara. Publik sebenarnya sudah merasakan ada yang keliru, tetapi perdebatan yang muncul belum menyentuh persoalan yang paling mendasar.

Persoalannya bukan hanya apakah kurban dari APBN sah atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting, apakah aturan anggaran negara memberi ruang yang cukup bagi publik untuk memeriksa keputusan itu? Siapa yang memutuskan, dengan dasar apa, dan kepada siapa keputusan tersebut dipertanggungjawabkan?

Dari cabang ilmu ekonomi kelembagaan, persoalan ini menjadi relevan. Douglass North, peraih Nobel Ekonomi 1993, menjelaskan bahwa keberhasilan suatu negara lebih sering ditentukan oleh kualitas aturan mainnya ketimbang oleh sosok pemimpinnya. Aturan yang kuat membuat siapa pun yang berkuasa tetap bisa dimintai pertanggungjawaban, sebaik apa pun niatnya. Sebaliknya, aturan yang lemah membuat kebijakan publik mudah bergantung pada diskresi, tafsir, dan selera penguasa.

Dalam konteks ini, pos belanja bantuan presiden menjadi penting untuk diawasi. Pos ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah, dengan ruang pengawasan politik yang terbatas dan tanpa ukuran keberhasilan yang jelas sejak awal. Kerawanannya bukan terletak pada orang yang mengelola dana itu. Persoalannya, mekanisme belanja banpres semacam ini memang tidak cukup kuat untuk memancing pertanyaan, siapa pun pengelolanya.

Padahal, memastikan uang publik dipakai dengan benar tidak sederhana dan memerlukan biaya. Ada pengawasan di baliknya, mulai dari perencanaan, pelaporan, audit, hingga evaluasi. Jika pengawasan tidak disiapkan sejak awal, publik kehilangan cara untuk memastikan uangnya digunakan secara tepat.

Pertanyaan lanjutannya, jika memang bermasalah, mengapa tidak ada tekanan publik yang cukup kuat? Mengapa sebagian orang akhirnya memilih diam? Teori aksi kolektif (collective action) dari Mancur Olson membantu menjelaskan gejala ini. Kepentingan bersama tidak selalu melahirkan tindakan bersama. Justru karena uang negara dianggap milik bersama, setiap orang cenderung menunggu pihak lain untuk mengawasi.

Polemik ini juga terasa janggal karena muncul di tengah narasi efisiensi anggaran. Pada awal 2025, pemerintah menargetkan penghematan belanja negara hingga Rp306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kementerian dan lembaga diminta mengencangkan ikat pinggang, dari perjalanan dinas hingga belanja operasional. Namun, di tengah semangat berhemat itu, Rp100 miliar justru dialokasikan untuk 1.098 ekor sapi kurban, atau rata-rata sekitar Rp91 juta per ekor. Lalu, dengan ukuran apa keberhasilan program ini akan dinilai?

Dalam urusan anggaran publik, setiap tindakan pemerintah selalu dibaca sebagai sinyal. Saat pemerintah memperketat belanja di satu sisi tetapi melonggarkannya di sisi lain, yang tertangkap adalah bahwa aturan bisa fleksibel sesuai keadaan. Masalahnya, ketika aturan tidak lagi terasa mengikat, para pelaksana kebijakan berhenti berpedoman pada aturan dan mulai menebak apa yang sebenarnya diinginkan pimpinan.

Di situlah biaya sesungguhnya muncul. Belanja negara yang ditentukan oleh selera ketimbang aturan menjadi sulit ditebak dan sulit dipertanggungjawabkan. Biaya semacam ini jauh lebih mahal daripada Rp100 miliar.

Terdapat persoalan lain yang sama mendasarnya. Idealnya, program sosial negara tidak melekat pada nama pemimpin. Program negara seharusnya dinilai dari dampaknya, bukan dari populer atau tidaknya sang pemberi.

Bayangkan uang kita dipakai membeli sesuatu, lalu diserahkan kembali kepada kita sebagai hadiah, lengkap dengan nama si pemberi. Kita berterima kasih, bahkan terharu. Padahal sejak awal itu uang kita sendiri. Begitulah yang terjadi saat program negara terlalu melekat pada nama pemimpin. Rakyat membiayainya lewat pajak, tetapi rakyat pula yang merasa berutang budi.

Maka, pertanyaan yang luput diajukan sebenarnya sederhana. Soal boleh atau tidaknya kurban dari APBN hanya permukaan. Yang lebih penting, adakah aturan yang membuat setiap rupiah uang publik bisa dipertanggungjawabkan? Perdebatan semestinya tidak berhenti pada soal sah atau haram, sebab yang dipertaruhkan adalah akuntabilitas belanja negara.

Pemimpin akan berganti, tetapi cara negara membelanjakan uang publik akan meninggalkan jejak panjang. Karena itu, polemik ini semestinya diarahkan pada perbaikan yang lebih mendasar. Setiap belanja yang melekat pada nama presiden perlu memiliki dasar kebutuhan dan kriteria penerima yang jelas, ukuran keberhasilan yang terukur, serta laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses publik.

Dalam urusan uang publik, pertanyaan masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai sentimen terhadap pemerintah. Itu justru menjadi tanda bahwa akuntabilitas masih bekerja. Masyarakat bertanya karena uang yang dibelanjakan negara juga berasal dari mereka.

DISCLAIMER: Segala informasi, opini, dan pandangan yang tertulis di website ini adalah sepenuhnya milik penulis pribadi dan tidak mewakili pandangan entitas, perusahaan, atau organisasi mana pun.