FPCI AUTHOR #13 — When the Planet Heats, Borders Harden: Dampak Iklim Terhadap Politik Dunia dan Hak Asasi Manusia

Written by Nabila Anisa Zahra

Perubahan iklim sekarang bukan lagi sekadar isu lingkungan, perubahan iklim telah menjadi mesin perubahan geopolitik, pemicu krisis kemanusiaan, dan ancaman besar terhadap hak asasi manusia. Ketika suhu global meningkat, wilayah-wilayah yang dulu stabil mulai menghadapi tekanan ekologis yang menyebabkan kelangkaan air, penurunan produksi pangan, bencana alam, dan kerusakan lingkungan yang luas. Dampak ini memicu perpindahan manusia secara besar-besaran, dan menciptakan kelompok baru yang kini dikenal sebagai climate refugees atau pengunsi iklim. Pengungsi iklim Adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan individu atau komunitas yang dipaksa meninggalkan wilayahnya akibat perubahan lingkungan ekstrem, seperti bencana.

Ironisnya, respons global yang utama bukanlah perlindungan, melainkan memperketat perbatasan mereka. Fenomena “When the Planet Heats, Borders Harden” menggambarkan kenyataan masa kini yang menunjukkan semakin parah dampak perubahan iklim, semakin keras respons politik negara dalam mempertahankan kedaulatan teritorial dan stabilitas internal, bahkan sering kali dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.

Perubahan pola curah hujan, kekeringan ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan cuaca ekstrem menyebabkan sejumlah wilayah menjadi tidak lagi layak huni. Negara-negara kepulauan kecil di Pasifik seperti Kiribati dan Tuvalu menghadapi ancaman kehilangan daratan, tenggelam permanen karena kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Banyak wilayah pesisir sudah mulai terendam, sehingga masyarakat tidak lagi memiliki tempat tinggal yang aman. Sementara itu, wilayah Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan Amerika Latin mengalami gelombang panas ekstrem, gagal panen, serta krisis air yang memaksa masyarakat meninggalkan daerah asal mereka. Semua kejadian tersebut memaksa mereka pindah dari tempat tinggal karena daerah tersebut tidak lagi bisa menjadi jembatan kehidupan yang menjadikan mereka Pengungsi Iklim atau Migrasi Iklim.

Migrasi iklim bukanlah keputusan sukarela, melainkan sebuah bentuk penyelamatan diri dari lingkungan yang telah rusak dan tidak lagi layak huni. Namun, perpindahan ini tidak serta-merta memberikan keamanan atau perlindungan bagi para pengungsi iklim. Berbeda dengan pengungsi yang melarikan diri dari konflik atau penganiayaan, para pengungsi iklim (climate refugees) tidak diakui secara hukum dalam kerangka Konvensi Pengungsi 1951. Hal ini terjadi karena konvensi tersebut hanya melindungi orang-orang yang terancam oleh kekerasan atau persekusi dari manusia, bukan oleh ancaman lingkungan dan dampak iklim. Akibatnya, dalam hukum internasional saat ini, mereka tidak memiliki landasan hukum untuk mengajukan status pengungsi. Jutaan orang yang terpaksa mengungsi akibat krisis iklim pun menjadi rentan, kehilangan status hukum, dan tidak mendapatkan perlindungan yang jelas. Padahal, ini merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan kolektif dunia dalam mengatasi perubahan iklim, sebuah krisis global yang justru dipicu oleh aktivitas manusia dan ketidaksetaraan tanggung jawab antarnegara

Peningkatan migran global memicu perubahan besar dalam kebijakan geopolitik. Banyak negara kaya yang berada di belahan bumi utara merespons dengan memperkuat kontrol perbatasan. Negara-negara Uni Eropa memperketat operasi di Laut Mediterania, mencegah kapal pengungsi memasuki wilayah mereka. Amerika Serikat meningkatkan pengamanan di perbatasan selatan untuk menahan masuknya migran dari Amerika Tengah yang melarikan diri dari kekeringan ekstrem dan badai berkepanjangan. Australia menolak banyak kapal suaka yang datang dari Pasifik Selatan yang terdampak kenaikan permukaan laut. Tindakan-tindakan ini mencerminkan perubahan besar dalam dinamika geopolitik karena iklim telah menjadi faktor keamanan nasional. Negara melihat migrasi sebagai ancaman, bukan sebagai akibat dari krisis global yang seharusnya ditangani bersama. Kebijakan perbatasan yang semakin keras bukan hanya simbol ketakutan, tetapi juga bentuk kegagalan moral dan politik internasional.

Selain migrasi, perubahan iklim memicu konflik geopolitik terkait perebutan sumber daya penting seperti air dan pangan. Sungai Nil menjadi sumber ketegangan antara Mesir dan Ethiopia akibat pembangunan Bendungan GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam) yang dipandang sebagai ancaman terhadap pasokan air Mesir. Di Asia Selatan, mencairnya gletser Himalaya memicu kekhawatiran baru antara India dan Cina terkait sumber air jangka panjang. Di Afrika, tanah subur dan lahan penggembalaan yang menyempit menyebabkan konflik antar komunitas. Di kawasan kutub utara, mencairnya es membuka jalur pelayaran baru dan sumber energi yang tersembunyi, memicu perlombaan geopolitik antara Rusia, Amerika, dan negara-negara Nordik. Ini menandai babak baru geopolitik, kekuatan dunia tidak lagi hanya menentukan aliansi berdasarkan ideologi atau militer, tetapi juga pada kemampuan mengamankan sumber daya alam dalam dunia yang semakin panas.

Fenomena “borders hardening” membawa dampak serius terhadap hak asasi manusia. Para migran iklim kerap menghadapi diskriminasi, kriminalisasi, dan kekerasan di perbatasan. Banyak yang ditahan di kamp-kamp dengan kondisi tidak manusiawi. Kapal-kapal pengungsi ditolak hingga tenggelam di laut. Orang-orang yang kehilangan rumah akibat bencana ekstrem dipaksa kembali ke wilayah yang sudah tidak layak huni oleh aparat keamanan. Hak asasi dasar seperti hak hidup, hak tempat tinggal, hak mencari suaka, hak atas pangan, dan hak atas keamanan menjadi terancam. Ironisnya, negara yang paling sedikit berkontribusi pada emisi karbon atau negara berkembang dan negara pulau kecil adalah yang paling menderita akibat perubahan iklim. Ketidakadilan iklim ini memperdalam kesenjangan global dan menyoroti kegagalan sistem internasional melindungi kelompok rentan.

Celah antara negara penyebab emisi dan negara korban adalah bentuk paling nyata dari ketidakadilan iklim. Negara-negara maju yang membangun industrinya melalui pembakaran bahan bakar fosil selama dua abad terakhir kini menolak menerima konsekuensi kemanusiaan dari krisis yang mereka ciptakan. Mereka memperketat perbatasan sambil menolak meningkatkan kuota suaka, memperlambat pendanaan iklim, dan menunda implementasi pengurangan emisi. Upaya internasional seperti Paris Agreement belum cukup untuk menghentikan kenaikan suhu global. Tanpa komitmen

nyata dan mekanisme perlindungan bagi migran iklim, dunia akan menghadapi gelombang perpindahan yang lebih besar di masa depan, sebuah krisis yang tidak bisa diatasi hanya dengan tembok perbatasan atau patroli militer.

Fenomena “When the Planet Heats, Borders Harden” menunjukkan bahwa krisis iklim bukan hanya ujian bagi sistem ekologis, tetapi juga ujian moral bagi peradaban manusia. Dunia menghadapi persilangan antara perubahan lingkungan, dinamika geopolitik, dan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin kompleks. Ketika negara memprioritaskan keamanan perbatasan daripada keselamatan manusia, kita menciptakan dunia yang lebih eksklusif dan tidak manusiawi. Untuk menghadapi masa depan yang memanas, dunia harus mengakui bahwa migrasi iklim adalah bagian tak terhindarkan dari kenyataan baru. Diperlukan kebijakan global yang menggabungkan pendekatan lingkungan, diplomasi internasional, dan perlindungan HAM. Perlindungan bagi pengungsi iklim harus menjadi prioritas, bukan ancaman. Hanya dengan kerja sama global yang adil dan berorientasi kemanusiaan, manusia dapat menghadapi krisis iklim tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang mendefinisikan kemanusiaan itu sendiri.

**Referensi** CNN Indonesia. (2025). Mesir dan Ethiopia bisa perang perkara bendungan Sungai Nil GERD. Diakses dari Mesir dan Ethiopia Bisa Perang Perkara Bandungan Sungai Nil GERD

Context by Thomson Reuters Foundation (TRF). (2025). Pacific Islanders relocate to Australia to escape rising seas. Pacific Islanders relocate to Australia to escape rising seas | Context by TRF

DetikEdu. (2024). Degradasi lahan melahap hampir seperempat benua Afrika, apa penyebabnya. Diakses dari *https://www.detik.com/edu/detikpedia/d 7400461/degradasi-lahan-melahap-hampir-seperempat-benua-afrika-apa penyebabnya*

Deutsche Welle (DW). (2024). Nasib pengungsi anak di laut: Sendirian yang mematikan. Diakses darihttps://www.dw.com/id/nasib-pengungsi-anak-di-laut-sendirian-yang mematikan/a-74508619

Environmental Health News (EHN). (2025). Himalayan glacier melt threatens water security for nearly 2 billion in South Asia. Diakses dari Himalayan glacier melt threatens water security for nearly 2 billion in South Asia — EHN

Harvard Undergraduate Law Review (HULR). (2025). The plight of climate refugees under the 1951 Refugee Convention. Diakses dari *https://hulr.org/spring-2025/the-plight-of climate-refugees-under-the-1951-refugee-convention*

Kompas Lestari. (2024). Negara kepulauan kecil hadapi bencana akibat perubahan iklim. Diakses dari *https://lestari.kompas.com/read/2024/12/17/191700886/negara kepulauan-kecil-hadapi-bencana-akibat-perubahan-iklim*

Mahasiswa Indonesia. (2025). Negara-negara Pasifik di ambang tenggelam: Ketika perubahan iklim menjadi bencana eksistensial. Diakses dari *https://mahasiswaindonesia.id/negara-negara-pasifik-di-ambang-tenggelam-ketika perubahan-iklim-menjadi-bencana-eksistensial/*

National Geographic Indonesia. (2025). Dampak perubahan iklim: Daratan kering di bumi merambat seperti jamur. Diakses dari

*https://nationalgeographic.grid.id/read/134288067/dampak-perubahan-iklim daratan-kering-di-bumi-merambat-seperti-jamur*

Sustainability Directory. (2025). Why are climate refugees not legally recognized?. Diakses darihttps://climate.sustainability-directory.com/question/why-are-climate-refugees not-legally-recognized/